JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan sebanyak 25 juta hingga 26 juta unit rumah yang harus segera direnovasi karena dalam kondisi tidak layak huni.

Hal itu disampaikan Maruarar dalam saat bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Kantor BI, Selasa (11/2/2025).

“Hunian yang tidak layak huni dan harus kita renovasi dengan segera dan masif itu sekitar 25 sampai 26 juta unit. Jadi memang PR kita banyak,” jelasnya.

Menurut Maruarar, dengan kondisi keuangan Kementerian PKP yang terbatas maka yang diperlukan adalah kolaborasi dengan pihak lain seperti perbankan.

Untuk mewujudkan program 3 juta rumah, Maruarar menambahkan terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, mulai dari soal lahan, likuiditas, sasaran serta kualitas perumahan yang diproduksi.

Seperti diketahui, BI telah setuju memberikan dukungan likuiditas untuk program 3 juta rumah sebesar Rp 80 triliun.

Insentif likuiditas makroprudensial tersebut diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," papar Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) juga kena imbas dari efisiensi anggaran. Adapun efisiensi anggaran BGN mencapai Rp 200,2 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI. Ia menyebut rekonstruksi anggaran yang dilakukan oleh pihaknya menindaklanjuti pertemuan dengan Mensesneg Prasetyo Hadi dan Kementerian Keuangan.

"Ya ada pertemuan Mensesneg, kemudian ada pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan ujungnya kita mendapatkan efisiensi sebesar 0,2845 (persen). Rp 200.200.000.000 (Rp200,2 miliar)," kata Dadan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan mengatakan efisiensi yang dilakukan pihaknya juga atas instruksi presiden. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan BGN untuk meminjam dahulu terkait pengadaan lahan.

"Gini ada hal yang memang perlu diefisiensikan, seperti misalnya setelah Pak Presiden sidak, kemudian kami menyampaikan bahwa ada lahan yang harus kami adakan," kata Dadan.

"Pak presiden sampaikan 'nggak usah, pinjem aja dari Pemda dari kementerian lain, dari instansi lain, sehingga uangnya bisa diefisiensikan'. Itu maksudnya," sambung Dadan.

Komisi IX DPR RI sebelumnya menyetujui anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Ia mengatakan keputusan itu sebenarnya sudah diambil sejak periode lalu.

"Jadi hari ini sebenarnya kita pembahasan soal anggaran karena sebenarnya beberapa keputusan anggaran itu seperti contoh beberapa anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) itu sebenarnya sudah diputuskan dari periode yang lalu," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Nihayatul menyebut ada pergeseran penggunaan anggaran dari Badan Gizi Nasional yang harus disosialisasikan kepada Komisi IX DPR RI. Nihayatul mengatakan anggaran untuk Badan Gizi Nasional tetap di angka Rp 71 Triliun.

"Jadi ada pergeseran itu dan seluruh pergeseran pada anggaran ini tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari DPR dan hari ini kita walaupun sedang reses, kita tetap rapat karena kita menganggap bahwa program ini, rapat ini penting untuk segera mengambil keputusan penandatanganan persetujuan anggaran ini," kata Nihayatul.

"Tetap Rp 71 triliun, tetap Rp 71 triliun cuma ada penyesuaian, penyesuaian anggaran dari dukungan manajemen dikurangi, dikasihkan, dialihkan kepada program," tambahnya.

Simak Video Prabowo Minta Anggaran Perdinas Menteri Dipotong: Bisa Hemat Rp 20 T

(dwr/azh)

Jakarta -

Artis Ashanty buka suara tentang dugaan mafia tanah yang menimpanya. Ia mengatakan tanah warisan dari sang Ayah mengalami sengketa.

Dikutip dari detikHot, Ashanty menyebut pihak yang bermasalah telah menjual tanah tersebut ke orang lain. Kabarnya tanah itu akan dibangun perumahan.

"Jadi mereka sudah jual lagi ke orang lain, dan orang lain lagi membuat lagi bikin jalan, sudah bikin, kayaknya dia mau bikin perumahan. Jadi bayangkan mau bangun perumahan di tanah sengketa menurut aku keterlaluan," ujar Ashanty ditemui di Radio Dalam, Jakarta Selatan, pada Selasa (11/2/2025).

Padahal, Ashanty mengklaim ayahnya yang membeli tanah itu secara sah. Namun, ada sejumlah pihak yang mengaku membeli tanah itu.

Ia dihadapkan dengan beberapa orang yang sudah membeli tanah. Kendati demikian, ia merasa punya kelebihan lantaran mengantongi surat yang menunjukkan ayahnya pembeli pertama.

"Sebenarnya gini, kalau zaman dulu kan tanah tuh banyak yang ibaratnya maaf bandel ya. Ibaratnya satu tanah kepemilikannya ada beberapa orang, nah memang tanah ini pertama sudah kita cari tahu memang ayahku yang beli duluan daripada si yang bareng aku punya suratnya itu juga," katanya.

Istri Anang Hermansyah itu mengaku tengah memperjuangkan haknya, bahkan sudah berlangsung bertahun-tahun. Ia juga tidak akan mengunggah perkembangan kasus ke media sosia agar lawannya tidak tahu langkah yang akan diambilnya.

"Jadi insyaallah aku akan terus berusaha untuk mendapatkan kembali, karena itu hak kita dan ayahku ngasih itu sebagai warisan ke anak-anaknya, jadi kita akan memperjuangkan kapan pun gitu," kata Ashanty.

Ashanty mengatakan bersama pihak yang bermasalah juga tengah mencari solusi. Ia sudah menjalin komunikasi selama setahun. Namun, ia menolak jika tanah itu dijual.

Tak tinggal diam, ia memutuskan untuk memviralkan kasus yang dialaminya setelah tak kunjung menemukan jalan keluar. Menurutnya, memperjuangkan tanah warisannya sangat berat, tetapi ia masih bisa berkomunikasi dengan orang bermasalah.

"Jadi dia berpikir kita akan diam, sedangkan kita bukan diam, aku bertahun-tahun aku nggak pernah posting ini karena bagi aku selama bisa komunikasi buat apa sih diviralin. Tapi kalau caranya begini sudah nggak tembus komunikasi, sudah musyawarah dan nggak bisa ya, satu-satunya cara kita harus fight aku harus melakukan hal ini, supaya beliau tahu kita nggak diam saja," kata Ashanty.

Disinggung luas tanah yang diperjuangkan, Ashanty tidak mau membocorkan. Tapi ada sebagian orang-orang yang tahu tanah miliknya tengah bermasalah.

"Adalah pokoknya, jangan. Kemarin ada orang DM, video ke aku ini nih tanahnya bunda aduh jadi adalah. Adalah dekat sini ada," kata Ashanty.

Artikel ini sudah tayang di detikHot.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

 

KUDUS, iNewsPantura.id -- Program Dapur Makan Bergizi (MBG) di Kabupaten Kudus terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak siswa. Saat ini, selain yang telah berjalan di Pondok Pesantren (Ponpes) Nashrul Ummah, TNI bersama pemerintah daerah tengah menyiapkan tiga lokasi tambahan di Kecamatan Jati, Mejobo, dan Dawe.

Kasdim 0722/Kudus, Mayor Inf. Mukhlisin, mengungkapkan bahwa data lokasi telah dikirim dan dalam satu hingga dua minggu ke depan akan disurvei oleh Badan Ketahanan Nasional (BKN).

“Target nasional untuk Kudus adalah 88 titik. Saat ini, kami menyiapkan tiga lokasi terlebih dahulu sambil menunggu arahan lebih lanjut,” jelasnya pada Rabu (12/2/2025).

Ia menambahkan bahwa MBG di Ponpes Nashrul Ummah saat ini menerapkan sistem hybrid, yakni dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada untuk menjangkau beberapa sekolah sekaligus. Model ini memungkinkan program berjalan lebih cepat tanpa harus membangun fasilitas baru dari nol.

Selain memperluas cakupan, evaluasi terus dilakukan untuk memastikan kecukupan gizi, efisiensi pengolahan, serta keberagaman menu. Penjabat (Pj) Bupati Kudus menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan agar tetap sesuai dengan kebutuhan siswa.

TNI berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan keberhasilan program MBG sebagai solusi pemenuhan gizi bagi siswa di Kudus.

Editor : Suryo Sukarno

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan mengapresiasi langkah Institut Pertanian Bogor (IPB) University dalam membentuk Pusat Riset Unggulan atau Center of Excellence Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fauzan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menjelaskan program MBG akan menjawab berbagai persoalan tidak hanya pertumbuhan fisik semata, namun juga berkaitan dengan pertumbuhan mental dan karakter untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045.

Untuk itu, perguruan tinggi diharapkan dapat berperan dalam bentuk kajian maupun tata kelola secara kualitatif maupun kuantitatif.

"Dengan program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan seluruh elemen, seluruh institusi perguruan tinggi berkolaborasi menyambut Indonesia Emas 2045," kata Wamen Fauzan.

Fauzan juga menekankan kampus penggerak Asta Cita seperti yang dilakukan IPB ini merupakan contoh peran serta perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat, termasuk program MBG.

"Perguruan tinggi harus mengambil peran lebih besar memberikan solusi atas permasalahan di masyarakat," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy menjelaskan program MBG, selain merupakan program prioritas nasional, juga sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Untuk itu, kita semua harus mendukung program Makan Bergizi Gratis. Program MBG tidak hanya untuk anak-anak kita, tidak hanya untuk ibu hamil kita, tapi juga untuk masa depan kita, khususnya masa depan pembangunan nasional kita," ujarnya.

Hal senada diutarakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Ia menyambut baik peluncuran Pusat Unggulam MBG ini, dimana sarana ini akan menjadi mitra pendukung Badan Gizi Nasional dalam menjalankan pelaksanaan MBG untuk pemenuhan target pembangunan nasional.

Menurut dia, peran perguruan tinggi sangat penting dalam program MBG terkait dengan evaluasi program. Selain itu, perguruan tinggi juga berperan dalam memperkuat kualitas program, baik dari sisi kualitas menu, nutrisi, dan bahan baku.

"Selain itu, untuk mitigasi hal-hal kurang baik dalam program ini, Badan Gizi Nasional perlu mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kami menyambut baik peluncuran pusat penelitian dan kajian tentang makanan bergizi di IPB. Ini merupakan langkah yang sangat baik dan akan meningkatkan kualitas MBG," ucap Dadan Hindayana.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: IPB University menunjukkan komitmennya mendukung program pemerintah, yakni Makan Begizi Gratis. Perguruan tinggi meluncurkan Pusat Unggulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Institut Pertanian Bogor pada Selasa, 11 Februari 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menilai peluncuran Center of Excellence MBG akan menjadi mitra pendukung Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan pelaksanaan MBG untuk pemenuhan target pembangunan nasional. Terutama, peran perguruan tinggi dalam riset dan kajian untuk memenuhi kualitas menu, nutrisi, dan bahan baku.

“Peran perguruan tinggi sangat penting dalam program MBG terkait dengan evaluasi program. Selain itu perguruan tinggi juga berperan dalam memperkuat kualitas program baik dari sisi kualitas menu, nutrisi, dan bahan baku," kata Dadan saat peluncuran dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 12 Februari 2025.

Selain itu, Badan Gizi Nasional perlu mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mitigasi hal-hal kurang baik dalam program ini.
"Kami menyambut baik peluncuran pusat penelitian dan kajian tentang makanan bergizi di IPB. Ini merupakan langkah yang sangat baik dan akan meningkatkan kualitas dari makan bergizi," kata dia.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan menuturkan program MBG akan menjawab berbagai persoalan. Seperti pertumbuhan fisik serta pertumbuhan mental dan karakter untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045.

Untuk itu, perguruan tinggi diharapkan dapat berperan dalam bentuk kajian maupun tata kelola secara kualitatif maupun kuantitatif. “Dengan program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan seluruh elemen, seluruh institusi perguruan tinggi berkolaborasi menyambut Indonesia Emas 2045," ujar Fauzan.

Fauzan menuturkan kampus penggerak asta cita seperti IPB merupakan contoh peran serta perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat, yang dalam konteks ini adalah Makan Bergizi Gratis. Perguruan tinggi harus mengambil peran lebih besar memberikan solusi atas permasalahan di masyarakat.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rachmat Pambudy menekankan program MBG bukan hanya program prioritas nasional. Tetapi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia meyongsong Indonesia emas 2045.

Dia menuturkan MBG merupakan Program Hasil Terbaik Cepat pemerintah. MBG tidak hanya menyelamatkan ibu hamil namun juga menyelamatkan bayinya.

Rachmat menyebut MBG juga dapat meyelamatkan masa depan Indonesia. Dia mengajak semua pihak mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program MBG tidak hanya untuk anak-anak kita, tidak hanya untuk ibu hamil kita, tapi juga untuk masa depan kita khusunya masa depan pembangunan nasional kita," ujar Rachmat.

(REN)

Jakarta: Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang memiliki populasi terbanyak ketiga di Jawa Barat. Kabupaten Bekasi in menjadi salah satu wilayah dengan akses kendaraan umum yang lengkap.

Selain itu, kabupaten ini merupakan salah satu kawasan industri yang berkembang. Perumahan pun juga banyak berkembang sehingga kamu bisa mempertimbangkannya untuk dijadikan hunian.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, berikut adalah lima rekomendasi rumah komersil di bawah Rp500 juta dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Bekasi

Perumahan subsidi di Kabupaten Bekasi. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Golden Cibitung

Berlokasi di Wanajaya, Cibitung, Kab Bekasi, Jawa Barat. Dikelola oleh Kiranasurya Perkasa dengan jumlah unit komersil 99 yang tersedia.

Rumah komersil mulai dari Rp430 juta dengan luas bangunan 27 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan dan genteng beton, dinding batako diplester dan dicat, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

2. Graha Cipta Setu 2

Rumah ini berlokasi di Cijengkol, Setu, Kab Bekasi, Jawa Barat. Dikelola oleh Cipta Graha Harapan, jumlah unit yang tersedia 1 unit dengan harga mulai dari Rp265 juta.

Salah satu rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan, genteng beton, dinding batako diplester diaci dan dicat. Lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi pasangan batu kali.

3. Ruko Logam Bangun Setia 2

Berlokasi di Muktiwari, Cibitung, Kab Bekasi, Jawa Barat. Dikelola oleh Saipul Putra Sakti dengan jumlah unit tersedia 24 unit komersil.

Rumah ini dengan harga Rp300 juta dengan luas bangunan 32 meter persegi serta luas lahan 32 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah berupa rangka atap baja ringan, penutup atap spandek. Dinding bata ringan Fin, plester dan acian, double Dingding Fin, Cat In Dan Ex.

Lantai ruang utama keramik 40x40, kamar mandi keramik 20x20, serta pondasi foot flate atau cakar ayam.

4. Grand Tamansari Residence

Perumahan ini berlokasi di Taman Sari, Setu, Kab Bekasi, Jawa Barat ini dibangun oleh Cahaya Graha Lestari. Perumahan ini menawarkan rumah komersil 14 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp286 jutaan, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 22 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap baja ringan, dinding hebel, serta lantai keramik dan pondasi batu kali.

5. Permata Cikarang Timur (PCT)

Rumah ini berlokasi di Jatireja, Cikarang Timur, Kab Bekasi, Jawa Barat. Dikelola oleh Rusli Graha Lestari, tetapi hanya ada 2 unit komersil yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp300,6 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 70 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan, genteng beton flat, double dinding hebel, lantai keramik 40x40, dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tengah merancang berbagai upaya riset pendukung dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kegiatan diskusi bersama media di Kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Selasa, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang) Kemdiktisaintek RI Fauzan Adziman mengatakan sejumlah hal pendukung Program MBG seperti bahan pangan juga alat-alat penyimpanan dan pengolahan makanan menjadi sejumlah hal yang disoroti dalam program riset ini.

"Biasanya alat-alat ini kita suplai dari luar negeri. Nah ini komponen-komponen untuk mesin-mesin atau juga alat-alat di dapur ini mulai kita identifikasi," katanya.

Fauzan menyebutkan program riset ini nantinya tidak hanya dilakukan di perguruan tinggi reguler, namun juga perguruan tinggi vokasi hingga masyarakat desa dalam rangka penguatan UMKM dan upaya industrialisasi desa.

"Jadi UMKM kita tingkatkan nilai tambahnya supaya nanti bisa menghasilkan alat-alat yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan," ujarnya.

Dalam hal logistik bahan pangan yang diperlukan dalam MBG, Fauzan memaparkan pihaknya juga mengembangkan sistem pertanian klaster, yang diterapkan dengan menyesuaikan kebutuhan dari suatu wilayah.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan jumlah rumah yang sudah disalurkan ada 39.784 unit. Penyaluran tersebut dilakukan selama periode 20 Oktober 2024 hingga 7 Februari 2025 atau semenjak Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Rinciannya, sebanyak 38.400 unit rumah sudah terbangun dan dilakukan akad serta disalurkan melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Lalu ada 1.384 unit rumah yang disalurkan melalui program tabungan perumahan rakyat (Tapera) untuk ASN.

Ada juga total rumah yang masih dibangun dan belum akad sekitar 45.567 unit dan yang sudah dilakukan akad sekitar 11.186. Dengan demikian, total rumah yang direalisasikan oleh BP Tapera, baik masih proses maupun sudah tersalurkan sebanyak 93.484 unit.

"Kita sudah membiayai, membangun, dan menyelesaikan 96.537 rumah. Ini yang pasti datanya karena dibiayai," kata Ara di Mandiri Investment Forum 2025, Selasa (11/2/2025).

Sementara itu, realisasi rumah FLPP disalurkan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) sebanyak 23.315 unit, BTN Syariah 5.771 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 2.172 unit, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1.949 unit. Sementara itu, bank lainnya menyalurkan 5.193 unit rumah FLPP.

Ara juga memaparkan jumlah rumah subsidi yang sudah tersalurkan berdasarkan asosiasi pengembang. Realestat Indonesia (REI) membangun 16.284 unit, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) 11.788 unit, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) 4.964 unit. Lalu, asosiasi lainnya membangun 5.364 unit.

Sebelumnya diberitakan, Ara memaparkan ada 39.339 unit rumah subsidi yang sudah disalurkan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut hasil dari realisasi program yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menjabarkan angka tersebut terdiri dari 37.955 unit rumah subsidi disalurkan untuk masyarakat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Lalu, program Tapera sebanyak 1.384 unit untuk aparatur sipil negara (ASN). Adapun total rumah yang direalisasikan oleh BP Tapera, baik masih proses maupun sudah tersalurkan sebanyak 93.484 unit.

"Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) jadi ini sekitar sudah 93 ribu, Pak (Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie) dari 20 Oktober (2024) sampai 5 Februari (2025)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

IDXChannel - Raksasa makanan dan minuman, Nestle Indonesia siap memasok kebutuhan susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kita melihat bahwa program pemerintah ini bagus dalam artian memperhatikan future generation, nutrisi untuk masa depan dan tentunya balik lagi sebagai industri, kita terus mendukung dan membantu pemerintah," kata Direktur Corporate Affairs & Sustainability Nestle Indonesia, Sufintri Rahayu di Pabrik Nestle, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (11/2/2024).

Sufintri menjelaskan, Nestle dengan beragam produknya dapat memasok susu untuk program makan siang gratis maupun ibu hamil. Nestle siap menyerap lebih banyak susu dari peternak lokal agar nantinya dapat memenuhi permintaan.

"Jadi kan kita tergabung dalam namanya AIPS ya, AIPS itu Asosiasi Industri Pengolahan Susu, dan kita di AIPS itu sudah diajak berdiskusi dengan BGN (Badan Gizi Nasional) seputar masalah nutrisi, masalah susu, bagaimana susu itu mengambil peranan untuk makanan bergizi," ujar dia.

"Kalau dari Nestle kita selalu siap membantu pemerintah bagaimanapun apapun programnya ketika diminta pemerintah untuk membantu, tentu saja kita siapkan," tutur Sufintri.

(DESI ANGRIANI)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Permukiman dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyepakati pemberian insentif likuiditas ke bank penyalur KPR (Kredit Pemilikan Rumah).

Ara di Jakarta, Selasa mengatakan, pihaknya dan BI menekankan perihal sinergi antara pemerintah dan moneter perihal masalah likuiditas untuk melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni perumahan.

"Ini benar-benar saya merasa sangat baik dan saya merasa di-support oleh ekosistem," ujarnya.

Ara mengungkapkan hasil pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, dan Pandu Sjahrir dari Danantara yang dilaksanakan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa malam.

"Hari ini kita bertemu di kantor Bank Indonesia, berdiskusi panjang dengan Bapak Gubernur dan jajaran, Bapak Menteri BUMN, Bapak Misbakhun Ketua Komisi XI dan Pak Pandu dari Danantara," katanya.

Ara mengatakan, pertemuan hari ini merupakan hasil proses yang panjang dengan Gubernur BI dari beberapa kali diskusi soal perumahan dan ada beberapa yang menjadi perhatian. Adapun, perhatian tersebut adalah soal lahan, likuiditas, sasaran program dan kualitas perumahan.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kesepakatan tersebut adalah bentuk dukungan BI terhadap misi Asta Cita pemerintah.

Ia mengatakan BI akan memberikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan. Saat ini, BI menyediakan Rp23,19 triliun dan berkomitmen untuk menaikkan insentif ini secara perlahan menjadi Rp80 triliun.

"Dari hasil diskusi ini tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," ujar Perry Warjiyo.

BI, menurut Perry, melihat sektor perumahan bisa memberikan dukungan yang tinggi bagi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

"Kalau perumahannya maju, tentunya tidak saja pertumbuhan ekonominya, tetapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain," katanya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan pertemuan ini dilakukan dalam rangka mencari solusi untuk membantu ketersediaan likuiditas untuk mendukung program prioritas Presiden, yakni pembangunan 3 juta rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com -Bank Indonesia (BI), Kementerian BUMN, hingga Danantara berkolaborasi untuk ikut menyukseskan program 3 juta rumah yang dikelola di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, untuk ikut menyukseskan program ini pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai menghadiri rapat yang membahas pembiayaan perumahan di Kantor BI Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Perry berharap upaya kolaborasi ini menjadi langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Hal ini, kata dia, sejalan dengan Astra Cita dari Presiden Prabowo Subianto.

“Inilah sinergi untuk dukungan BI kesuksesan program perumahan, karena ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bentuk kontribusi pihaknya mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyediakan lahan-lahan atau aset-aset BUMN untuk digunakan.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pemerintah sudah menyiapkan 5 lokasi lahan milik BUMN untuk program tersebut. Lima lokasi yang akan digunakan adalah Blok K Pulo Gebang, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Rusun Klender, dan salah satu lahan di daerah Jonggol.

Selain itu Erick juga mendorong bank-bank himbara untuk ikut menyalurkan program tersebut.

“Rakyat Indonesia yang hari ini sangat membutuhkan perumahan di banyak sektor, yang kita lihat backlognya sudah terlalu banyak tertinggal saat ini. Makanya kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, lalu Bank Syariah, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi mendoorng program ini,” katanya.

Kemudian Danantara dalam kolaborasi ini akan fokus untuk membantu ketertarikan masyarakat akan program ini dan menampung masukan-masukan dari pasar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap dengan kolaborasi antar Kementerian dan lembaga ini bisa mempercepat pembangunan 3 juta rumah.

“Ini benar-benar saya merasa sangat baik, dan saya merasa disupport oleh ekosistem untuk program ini. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih untuk diskusi yang berkualitas, ya dan juga efektif,” pungkasnya.