pkp

Dukung Program 3 Juta Rumah, Bank Mega Syariah Jadi Penyalur KPR FLPP Halaman all

JAKARTA, KOMPAS.com –Bank Mega Syariah dengan BP Tapera melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025.

Penandatanganan ini dalam upaya mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji atau yang akrab disapa Oney mengatakan Bank Mega Syariah mendukung penuh upaya pemerintah dalam merealisasikan program 3 juta rumah.

FREEPIK/ FREEPIK Ilustrasi KPR.

"Sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan sangat penting dalam mendukung program ini. Kami hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak melalui pembiayaan berbasis syariah,” ungkap Oney dalam keterangan tertulis, Jumat (27/12/2024).

Total ada sekitar 7 bank nasional dan 32 bank daerah yang menandatangani kerja sama Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025.

Bank Mega Syariah merupakan satu-satunya bank syariah swasta nasional yang mendapat kepercayaan menyalurkan pembiayaan Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025.

"Kerja sama ini mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap Bank Mega Syariah sebagai mitra terpercaya dalam menyalurkan KPR Sejahtera FLPP. Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan layanan terbaik dan memastikan proses pembiayaan berjalan dengan lancar serta tepat sasaran,” jelas Oney.

Sebagai informasi, Bank Mega Syariah telah menyalurkan seluruh kuota FLPP atau rumah subsidi hingga November 2024, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp 37 miliar. Jumlah ini naik 66 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Ini Kebijakan OJK Bantu Perbankan Dukung Program Tiga Juta Rumah

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program pemerintah 3 juta rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (PBKN) OJK Dian Ediana Rae mengatakan ada empat langkah-langkah yang ditempuh di antaranya pertama, terdapat pengaturan khusus untuk kredit beragun rumah tinggal dalam SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit), yang akan berdampak dalam perhitunganKewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)Bank.

Dalam ketentuan tersebut diatur bobot risiko yang granular, dimana semakin kecil LTV (Loan to Value), maka bobot ATMR Kredit akan lebih kecil, sehingga lebih menggambarkan risiko kredit yang dihadapi bank untuk masing-masing debitur.

Kedua, sesuai POJK Kualitas Aset, penetapan kualitas Aset Produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (1 pilar), yang dapat dimanfaatkan bank untuk kredit perumahan.

"Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum dimana bank menilai dengan 3 pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar)," kata Dian dalam keterangan pers Jumat (27/12/2024).

Ketiga, pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat diberikan untuk penyediaan perumahan yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang termasuk dalam kategori program pemerintah. Pengecualian ini berlaku apabila pembiayaan perumahan tersebut dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD.

Ketentuan mengenai pengecualian ini diatur dalam POJK No.32/POJK.03/2018 yang kemudian diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019.

Keempat, pengaturan dalam POJK No. 27 tahun 2022 tentang KPMM untuk Pencabutan POJK Kredit Tanah per 1 Januari 2023. Larangan pemberian kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah pada POJK Kredit Tanah tidak sejalan dengan arah kebijakan principle-based yang tidak membatasi kegiatan bank.

Menurut Dian, dengan dicabutnya POJK dimaksud, maka Bank dapat memberikan kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah sepanjang menerapkan manajemen risiko disertai permodalan yang memadai termasuk menghindari tujuan spekulasi.

Langkah-langkah kebijakan dimaksud diharapkan dapat membantu Bank turut mendukung program 3 juta rumah tersebut.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, CIREBON — Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto terancam tidak bisa dilaksanakan di Kabupaten Cirebon pada 2025.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Cirebon mengaku belum menerima petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait program tersebut.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon Sri Wijayawati mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan arahan resmi mengenai bagaimana program tersebut akan dilaksanakan.

Juklak dan juknis sangat penting untuk memastikan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Menurut Sri, pemerintah daerah tidak bisa menyusun anggaran ataupun mengatur mekanisme pelaksanaan. Tanpa itu, mereka tidak berani mengambil langkah lebih jauh.

"Belum ada pedoman petunjuk teknisnya," kata Sri saat dihubungi, Kamis (26/12/2024).

Menurutnya, juklak dan juknis diperlukan untuk memberikan panduan detail mengenai siapa yang akan menjadi sasaran program, bagaimana pendistribusian makanan akan dilakukan, dan dari mana sumber pembiayaan akan diambil.

Tanpa dokumen tersebut, pemerintah daerah akan kesulitan memastikan program berjalan sesuai rencana.

Selain kendala teknis, masalah pendanaan menjadi salah satu tantangan utama. Hingga kini, belum jelas apakah pembiayaan program ini sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat atau memerlukan kontribusi dari pemerintah daerah.

Menurutnya, BKAD tidak bisa sembarangan memasukkan anggaran untuk program ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 tanpa kejelasan dari pusat.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai 2 Januari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti siswa PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk menurunkan angka gizi buruk yang masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia. Melalui program ini, makanan bergizi akan disediakan dua kali sehari, pagi dan siang.

Pemerintah menargetkan cakupan awal sebesar 40% pada tahun pertama, kemudian meningkat menjadi 80% pada tahun kedua, hingga mencapai 100% pada 2029.

Untuk mendukung implementasi program ini, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi makanan bergizi. Sebanyak Rp71 triliun telah dialokasikan untuk program ini pada 2025.

Namun demikian, tantangan pelaksanaan tetap ada, terutama terkait anggaran per porsi makanan. Awalnya, anggaran ditetapkan Rp15.000 per porsi, tetapi kemudian disesuaikan menjadi Rp10.000 akibat keterbatasan anggaran negara.

Menko Infrastruktur ingin rakyat bisa memiliki rumah layak dan sehat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan sehat sehingga semakin berkualitas hidupnya.

"Karena pada akhirnya kita ingin masyarakat Indonesia itu semuanya punya rumah yang layak, bisa tinggal dengan baik, sehat, keluarganya juga demikian, dan pada akhirnya semakin berkualitas hidupnya," ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah merupakan perjuangan bersama untuk membangun rumah bagi rakyat sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

"Ya, tentu ini menjadi perjuangan bersama karena membangun perumahan, apalagi membangun kawasan permukiman, itu memang membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Dan saya sangat mengapresiasi Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait benar-benar menunjukkan semangat itu," katanya.

Kolaborasi juga dibutuhkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan rumah rakyat serta pembiayaan perumahan yang meringankan masyarakat.

"Kita juga ingin terus berkolaborasi karena membangun suatu kawasan di awalnya dengan tanahnya, lahannya ada atau tidak. Kemudian juga tentu dengan berbagai kebijakan yang meringankan biaya pembangunan, termasuk juga pada saatnya sangat meringankan masyarakat kita. Itulah yang menjadi arahan dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dan dieksekusi dengan sangat baik oleh Menteri PKP," kata AHY.

Dia juga menyampaikan bahwa upaya membangun rumah bagi rakyat merupakan perjuangan yang harus dicapai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Tentunya masih panjang perjalanan kita, target yang dicapai juga luar biasa. Tetapi Insya Allah dengan semangat kebersamaan ini, tidak hanya pemerintah tetapi juga dunia usaha, termasuk juga filantropis yang kita harapkan juga bisa berkontribusi dengan baik," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

Kementerian PKP telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko Infrastruktur ingin rakyat bisa memiliki rumah layak dan sehat