IDXChannel – Rasio kredit kepemilikan rumah (KPR) di Indonesia disebut terendah dari negara-negara Asia lainnya. Lalu apa yang menjadi penyebabnya?

Direktur Utama Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, rendahnya rasio KPR itu lantaran masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memiliki hunian. Selain itu, sebagian besar masyarakat juga membangun rumah secara swadaya atau gotong royong oleh masyarakat di kampung.

"Sehingga menjadi isu yang cukup besar dari sisi layak huni. Sebagai data, kita memiliki 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar. Kemudian ada 24-26 juta orang berdasarkan data PLN 450 VA yang tidak layak huni," kata Nixon dalam Seminar KAFEGAMA, Sabtu (14/12/2024).

Dia menuturkan, ada masalah lain yakni antrean backlog yang cukup besar, pemerintah menyediakan 200-250 ribu setiap tahun dan biasanya pada Agustus sudah habis.

"Hari ini di kami hampir 50 ribu, kita sudah kasih penawaran kredit, tapi enggak bisa diakadkan karena kuotanya udah abis dan itu setiap tahun terjadi, dan antrean ini harus diselesaikan pemerintah," kata Nixon.

Adapun kemampuan developer atau pengembang dalam membangun rumah dalam setahun hanya berkisar 400-600 ribu. Dengan hadirnya Program 3 Juta Rumah dari pemerintah, hal ini menjadi tantangan besar bagi mereka untuk bisa meningkatkan 7-8 kali lipat dari kondisi semula.

"Ada beberapa PR yang harus diselesaikan. Dari sisi developer supply mengenai perizinan, kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, AMDAL dan sebagainya," ungkap Nixon.

Dari sisi pembiayaan, soal likuiditas perumahan juga menjadi PR besar. Salah satu solusinya dengan sekuritisasi. Akan tetapi, persoalannya pasar Indonesia tipis, dan satu-satunya bank yang menjalankannya adalah BTN.

"Kita negara ketiga terbesar di dunia yang BABS, buang air besar sembarangan karena nggak memiliki sanitasi yang baik di rumahnya, ini jadi persoalan yang mesti bantu untuk pertumbuhan rumah," kata Nixon.

(Ahmad Islamy Jamil)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat sedikitnya terdapat 10 juta keluarga di Indonesia tidak memiliki rumah.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengakui jumlah itu cukup besar. Apalagi, berdasarkan data PT PLN (Persero), masih terdapat 26 juta rumah dengan daya listrik 450 VA yang dianggap tidak layak huni.

“Akibatnya, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar di dunia dengan praktik BABS [Buang Air Besar Sembarangan]. Hal ini terjadi karena banyak rumah tidak memiliki sanitasi yang memadai,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Menurutnya, kondisi itu perlu diselesaikan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan rumah layak. Namun, hingga saat ini, kemampuan negara untuk membangun rumah berkisar antara 400.000–600.000 unit per tahun.

Dengan kapasitas itu, Nixon memandang program pembangunan 3 juta rumah memiliki tantangan besar lantaran pemerintah harus meningkatkan kemampuan pembangunan rumah hingga 8 kali lipat dari realisasi saat ini.

Tantangan lain juga hadir dari sisi pengembang yang utamanya meliputi masalah perizinan, kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, serta persoalan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan isu lainnya.

“Kami juga menghadapi masalah besar terkait likuiditas perumahan,” kata Nixon.

Dia menilai bahwa solusi dari masalah likuiditas perumahan dapat diselesaikan melalui sekuritisasi. Ini berarti aset-aset yang menghasilkan arus kas seperti pinjaman, hipotek, atau piutang dikumpulkan menjadi satu dan diubah sebagai instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar modal.

“Namun, persoalannya adalah di Indonesia pasarnya benar-benar tipis untuk sekuritisasi. Satu-satunya yang menjalankan hanya BTN yang pernah merilis satu kali dan itu jumlahnya sangat kecil,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Nixon menyatakan bahwa persoalan tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi agar pasar sekuritisasi dapat berjalan optimal dan likuiditas untuk pembiayaan perumahan dapat dimanfaatkan secara efektif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon L.P. Napitupulu, mengungkapkan bahwa hunian masih menjadi permasalahan yang dialami sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pasalnya, terdapat sekitar 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah dan sekitar 24-26 juta keluarga lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Permasalahan rumah tak layak huni ini sebagian besar disebabkan oleh tidak adanya sanitasi yang baik di rumah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga di dunia yang masyarakatnya masih melakukan buang air besar sembarangan.

"Kita memiliki 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar. Kemudian 24 sampai 26 juta, ini berdasarkan data PLN 450 VA, memiliki rumah yang tidak layak huni dan itu pada umumnya di kampung-kampung terbesar karena masalah sanitasi," ujarnya saat acara Seminar Kafegama di Menara BTN, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Oleh karenanya, diharapkan dengan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo Subianto, dapat menjadi solusi dari masalah perumahan tersebut.

Namun demikian, BTN sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan melihat program ini sebagai sebuah tantangan.

Mengingat saat ini kapasitas membangun rumah di Indonesia hanya sebanyak 400.000-600.000 rumah per tahun.

"Tentu saja dengan adanya program 3 juta rumah, ini menjadi satu challenge yang besar untuk bisa meningkat hampir 7 atau 8 kali lipat dari kondisi kemampuan semula," ucapnya.

Selain masalah kapasitas membangun rumah, terdapat sejumlah pekerjaan rumah lain yang juga harus diselesaikan untuk mewujudkan program 3 juta rumah, yaitu mengenai kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, hingga analisis dampak lingkungan (Amdal).

Kemudian, dari sisi likuiditas perumahan, perbankan juga menjadi sebuah PR yang besar.

Menurut dia, solusi untuk menumbuhkan likuiditas perbankan itu melalui sekuritisasi, namun solusi ini pun tidak mudah dilaksanakan.

"Persoalannya adalah di Indonesia pasarnya benar-benar tipis untuk sekuritisasi. Satu-satunya yang menjalankan hanya BTN, pernah Bank Mandiri sekali itu juga jumlahnya sangat kecil," ungkapnya.

"Memang pasarnya enggak besar, itu persoalan yang harus kita bangun supaya pasar sekuritisasi ini bisa hidup dengan baik, sehingga likuiditas untuk pembiayaan perumahan dapat tumbuh dengan baik," sambungnya.

Jakarta -

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Nixon L.P. Napitupulu menyebut Indonesia masih menghadapi masalah perumahan. Berdasarkan catatannya, 10 juta keluarga saat ini masih belum memiliki rumah.

Tak hanya itu sekitar 24-26 juta keluarga diperkirakan tinggal di hunian tidak layak. Umumnya mereka tinggal di perkampungan dan menghadapi masalah sanitasi.

"Kita memiliki 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar. Kemudian yang kedua, 24-26 juta, ini berdasarkan data PLN yang 450 VA, yang tidak layak huni, dan itu pada umumnya di kampung-kampung, terbesar karena masalah sanitasi," katanya dalam seminar nasiona KAFEGAMA di Menara BTN, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 dunia yang melakukan buang air besar sembarangan. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya sanitasi di perumahan.

Nixon juga menyebut rasio Kredit Pemilik Rumah (KPR) Indonesia terhadap GDP dibanding negara Asia Tenggara lainnya merupakan yang terkecil. Hal ini disebabkan karena banyak pembangunan rumah di Tanah Air dilakukan secara swadaya atau gotong royong oleh masyarakat di kampung-kampung.

Pada kesempatan itu ia juga menyinggung program pembangunan 3 juta rumah per tahun di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya hal itu menjadi tantangan tersendiri, terlebih kemampuan membangun rumah saat ini baru sekitar 400-600 ribu per tahun.

"Memang kecepatan kita di Indonesia hari ini 400 ribu sampai 600 ribu membangun rumah setahun.Tentu saja dengan adanya program 3 juta rumah, ini menjadi satu challenge yang besar untuk bisa meningkat hampir 7 atau 8 kali lipat dari kondisi kemampuan semula," tutupnya.

(ily/fdl)

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji, seperti tukang bakso hingga ojek, namun memiliki kemampuan membayar angsuran kredit pemilikan rumah (KPR).

"Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogodi Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Ara mengatakan, di tengah keterbatasan anggaran APBN yang tersedia saat ini, diperlukan adanya terobosan agar semua pihak bisa berkontribusi dan bersinergi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Apalagi saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR FLPP yang sudah berjalan selama ini," ujarnya.

Ia menuturkan, masyarakat yang bekerja di sektor informal mampu membayar angsuran tapi terkendala saat masuk ke dalam sistem perbankan. Hal itu karena mereka tidak adanya slip gaji.

"Banyak tukang bakso, ojek, PKL, pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu - ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR, apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak," kata Ara.

Ara juga mengungkapkan akan segera menjadwalkan pertemuan pada pekan depan dengan mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta jaringan swasta di pasar modal untuk mencari solusi yang kredibel dan diskusi produktif mengenai pola pembiayaan yang tepat.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo mengungkapkan, pihaknya siap mendukung Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PKP. Selama ini menurutnya PT SMF bergerak di pasar modal untuk pembiayaan sekunder perumahan dan siap mendukung apabila ada skema-skema pembiayaan baru yang dirasa mampu membantu masyarakat memiliki rumah layak huni.

"SMF adalah Special Mission Vehicle dan Fiscal Tools Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas membantu likuiditas lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat untuk mengurangi maturity mismatch. SMF menyediakan dana pendamping atas porsi 25% dari porsi dana yang dibutuhkan. Sumber dana untuk porsi SMF berasal dari penyertaan modal negara (PMN) yang kemudian di-leverage melalui Surat Utang," kata Ananta.

(abr/abr)

Jakarta -

Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian makanan bergizi kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan keluarga prasejahtera guna mendukung terciptanya generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar untuk menciptakan penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Hal ini merupakan salah satu Asta Cita visi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk delapan perusahaan BUMN untuk berkolaborasi menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Delapan BUMN tersebut adalah BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia. Erick juga telah menginstruksikan perintah penting untuk delapan BUMN tersebut. Khusus untuk BRI agar menyiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi.

"BRI harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi. Ini untuk memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024).

BRI menyambut baik arahan yang diberikan oleh Menteri BUMN tersebut. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI berkomitmen dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah.

"Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Oleh karenanya, program MBG sangat sesuai dengan hal ini. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan ekonomi," ujar Sunarso.

Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan BRI juga berkomitmen untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang menjadi pemasok atau yang terlibat dalam pengadaan MBG.

"Harapannya dengan adanya pemberdayaan BRI akan meningkatkan omset dan skala usahanya," ujar Supari.

BRI sendiri telah membukukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 175,66 triliun per akhir November 2024. Supari menjelaskan bahwa jumlah tersebut diberikan kepada 3,7 juta debitur UMKM, terutama pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan.

"Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh lebih berkelanjutan," tuturnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa sektor pertanian menjadi penopang utama dalam penyaluran KUR perseroan. Realisasi kredit BRI terhadap sektor pertanian mencapai Rp 69,60 triliun, setara dengan 39,62% dari keseluruhan pembiayaan serupa.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen BRI sebagai bank yang mengimplementasikan Asta Cita dalam mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

(prf/ega)

KOMPAS.com - Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah layak dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini karena masih banyak MBR yang belum memiliki rumah sendiri. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, backlog hunian mencapai 9,9 juta unit pada tahun 2023.

Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, angka 9,9 juta unit masih menunjukkan besarnya kebutuhan perumahan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor harus dilakukan secara ketat karena program perumahan melibatkan berbagai elemen, seperti regulasi, fasilitas negara, serta kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta.

“Dengan sinergi yang baik, program ini tidak hanya angka, tetapi misi untuk memberikan kehidupan lebih baik bagi rakyat,” ujar AHY.

Pemerintah akan mendukung dengan berbagai programnya untuk menghadirkan rumah layak dan terjangkau untuk rakyat.

Salah satunya melalui Fasilitas Likuidatas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi.

Harapannya, kemudahan rakyat mewujudkan rumah bagi keluarganya, bisa mendorong upaya mewujudkan kesejahteraan untuk semua.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, pemerintah terus berupaya mendorong ekosistem perumahan yang mendukung kesejahteraan rakyat.

Ara melihat adanya ekosistem yang baik di permukiman ini, antara developer, kontraktor lokal, perbankan, dan konsumen yang nantinya menikmati hunian.

Ara mengapresiasi AHY yang selalu mendukung penuh program Kementerian PKP. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kementerian PKP, merupakan hasil dari arahan Presiden Prabowo maupun AHY.

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencanangkan dua program prioritas yakni pembangunan 3 juta rumah dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski begitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dianggap tak sanggup mendanai program prioritas tersebut.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menuturkan, ketidaksanggupan APBN mendanai program 3 juta rumah dan MBG bisa menjadi peluang bagi sektor jasa keuangan. Menurutnya, peluang bagi sektor jasa keuangan ini menjadi bagian dari multiplier effect dari program prioritas Presiden Prabowo.

"Di sini dilihat dari sektor jasa keuangan akan terjadi beberapa perbaikan maupun keuntungan, pertama jelas dari segi peningkatan produk domestik bruto-nya, kegiatannya, lalu lapangan kerjanya, dan lain," kata Mahendra dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Jumat (13/12/2024).

Ia menilai, peluang keuntungan program prioritas pemerintah dengan pendanaan yang besar memberi ruang bagi jasa keuangan untuk memberikan pembiayaan dengan jumlah yang besar. Apalagi, kata Mahendra, APBN tidak sanggup membiayai program tersebut.

"Target yang begitu tinggi diperkirakan tidak akan cukup hanya dari APBN, utamanya untuk pembangunan rumah sebegitu besar di target per tahun. Dengan begitu akan diutamakan tentu pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dari industri pembiayaan, apakah itu di perbankan, apakah itu juga di pasar modal," jelasnya.

Begitu juga dengan pemilikan rumah. Mahendra menilai program 3 juta rumah memberi ruang bagi sektor jasa keuangan terpilih untuk memberikan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat.

Di samping itu, program 3 juta rumah dan MBG juga bisa mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia. Sebagaimana diketahui, sejumlah perusahaan konstruksi yang digandeng pemerintah dalam program 3 juta rumah merupakan perusahaan terbuka (Tbk).

"Jasa konstruksinya sebagiannya adalah perusahaan-perusahaan Tbk yang memang tentu akan memberikan dampak positif juga kepada pengembangan dan pertumbuhan dalam pasar modal kita," ungkapnya.

Selain itu, pasar modal juga dapat memanfaatkan efek berbasis aset (EBA) dalam bentuk sekuritisasi. Dengan begitu, pembangunan 3 juta rumah akan memberikan peluang pendanaan dari ekosistem pasar modal.

"EBA ini dalam bentuk sekuritas tentu akan memberikan pendanaan yang besar pada pembangunan perumahan, tapi di lain pihak juga memberikan peluang dari berkembangnya produk itu di pasar modal kita," tutupnya.

(acd/acd)

Jakarta: Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmen dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian makanan bergizi kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan keluarga prasejahtera, guna mendukung terciptanya generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

Pemerintah berkomitmen mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar untuk menciptakan generasi penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa, demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Salah satu Asta Cita visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-4 yaitu, "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas."

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk delapan perusahaan BUMN untuk berkolaborasi menyukseskan program MBG. Delapan BUMN tersebut yakni BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia.

Erick juga telah menginstruksikan perintah penting untuk delapan BUMN tersebut. Khusus untuk BRI agar menyiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi.

"BRI harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi. Ini untuk memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick.

BRI pun menyambut baik arahan Menteri BUMN tersebut. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI berkomitmen dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah.


Direktur Utama BRI Sunarso (Foto:Dok.BRI)

“Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan, oleh karenanya program MBG sangat sesuai dengan hal ini. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan ekonomi,” ujar Sunarso.

Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan BRI berkomitmen untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang menjadi pemasok atau yang terlibat dalam pengadaan MBG. “Harapannya dengan adanya pemberdayaan BRI akan meningkatkan omset dan skala usahanya,” ujar Supari.

BRI sendiri telah membukukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp175,66 triliun per akhir November 2024. Supari menjelaskan bahwa jumlah tersebut diberikan kepada 3,7 juta debitur UMKM, terutama pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan. "Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh lebih berkelanjutan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan sektor pertanian menjadi penopang utama dalam penyaluran KUR perseroan. Realisasi kredit BRI terhadap sektor pertanian mencapai Rp69,60 triliun, setara dengan 39,62 persen dari keseluruhan pembiayaan serupa.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen BRI sebagai bank yang mengimplementasikan Asta Cita dalam mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

(ROS)

Bank Tabungan Negara (BTN) menggelar akad KPR massal di Serang, Banten yang menyalurkan 235 hunian. Ini dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah yang menjadi bagian dalam rangka HUT ke-48 KPR. #btn #kpr #3jutarumah #serang #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku masih menunggu rumusan terperinci dari program makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah.

Respons ini disampaikan langsung Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Ia menanggapi dua program utama Presiden Prabowo Subianto saat sedang berhitung soal potensi dampaknya terhadap sektor jasa keuangan.

"Dalam proses perumusannya dan formulasinya, kami menunggu. Dan sudah memberikan masukan-masukan," kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDKB November 2024 secara online, Jumat (13/12).

"Tentunya pada gilirannya kita akan lihat bagaimana wujud formula pendekatan untuk masing-masing program tadi (makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah per tahun)," sambungnya.

Mahendra sebenarnya yakin dua program itu punya banyak dampak terhadap industri jasa keuangan. Ia menegaskan besarnya program dan sebarannya yang luas tentu bisa menghasilkan efek berganda (multiplier effect).

Tak hanya spesifik di industri jasa keuangan, ia memperkirakan ada manfaat yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Ini khususnya terjadi di lokasi-lokasi tempat dua program Prabowo itu dilaksanakan.

Ia mencontohkan manfaat program makan bergizi gratis utamanya dirasakan produsen bahan pangan lokal. Ada petani, peternak, nelayan, hingga jejaring logistik yang bisa memanen dampak program Prabowo itu.

"Di sektor jasa keuangan akan terjadi beberapa perbaikan atau keuntungan. Peningkatan produk domestik bruto (PDB), kegiatannya, tambahan (tenaga) kerjanya, dan lain-lain," tuturnya.

"Juga sebagian dari perusahaan material bangunan, mungkin jasa konstruksinya, sebagiannya adalah perusahaan-perusahaan Tbk. Memang tentu (program 3 juta rumah) akan memberikan dampak positif juga kepada pengembangan dan pertumbuhan pasar modal kita," tambah Mahendra.

Bos OJK itu turut menyinggung potensi lain yang bisa dirasakan sektor jasa keuangan. Mahendra menekankan ada peluang pembiayaan rumah yang sangat besar.

Mahendra menekankan 3 juta rumah per tahun adalah target yang begitu tinggi. Ia memperkirakan realisasi program ini tak akan cukup hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dengan begitu, akan diupayakan tentu pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dan industri. Apakah di perbankan, pasar modal, tentu akan semakin meningkatkan aktivitas dan pada gilirannya pengembangan industri keuangan itu sendiri," tutur Mahendra.

"Sekali lagi saya perkirakan akan sulit untuk bisa dipenuhi (pembangunan 3 juta rumah per tahun) sepenuhnya dari APBN," tandasnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyatakan mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan produktif.

Untuk itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara khusus menunjuk 8 BUMN termasuk BRI guna mempersiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi. Menyambut mandat tersebut, Direktur Utama Sunarso menyatakan siap melaksanakannya.

"Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan, oleh karenanya program MBG sangat sesuai dengan hal ini. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan ekonomi," ujar Sunarso.

Senada, Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari menegaskan komitmen BRI untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang menjadi pemasok atau yang terlibat dalam pengadaan MBG.

"Harapannya dengan adanya pemberdayaan BRI akan meningkatkan omset dan skala usahanya," ujarnya.

Hal itu diyakini memungkinkan, dengan catatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI mencapai Rp175,66 triliun per akhir November 2024. KUR itu disalurkan kepada 3,7 juta debitur UMKM, khususnya yang bergerak di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan.

Terlebih, sektor pertanian merupakan penopang utama dalam penyaluran KUR perseroan. Realisasi kredit BRI terhadap sektor pertanian telah mencapai Rp69,60 triliun, setara dengan 39,62 persen dari keseluruhan pembiayaan serupa.

"Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh lebih berkelanjutan," kata Supari.

Selain BRI, Menteri BUMN Erick Thohir juga menunjuk BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia untuk berkolaborasi bersama mendukung program MBG.