Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menerima banyak keluhan dari para pengembang karena kendala pada proses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Hal ini disampaikannya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan FLPP dan Tapera 2025. Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, banyak masyarakat berpenghasilan menengah (MBR) yang berminat untuk mengajukan KPR namun kesulitan karena tersandung SLIK OJK.

"Ini pengembang banyak sekali komplain soal kena OJK checking. Jadi saya tanya, kalau OJK checking di siapa? Di ibu Kiki," kata Ara di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024).

Selanjutnya, Ara pun mempersilahkan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto untuk bersuara. Joko mengatakan, setidaknya ada sebanyak 40% konsumen yang terkendala SLIK.

"Bu kalau kami di peminat ataupun teman-teman yang mengakeses, MBR hampir 40% terhambat di SLIK-nya. Itu biasanya dari pinjol, kemudian pinjol ada yang ilegal maupun legal," ujar Joko, dalam kesempatan yang sama.

Atas kondisi ini, Joko pun jadi teringat dengan upaya Presiden Prabowo Subianto dalam menghapus buku atau utang UMKM. Ia mempertanyakan, apakah kira-kira memungkinkan bila hal serupa dilakukan untuk kasus ini. "Apakah OJK bisa mengikuti Pak Prabowo untuk menghapuskan yang di bawah Rp 2 juta atau dibatasi 2 tahun SLIK itu jangan sampa di atas keputusan hakim," katanya.

Merespons pertanyaan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan sejauh ini data pinjol legal belum terintegrasi secara penuh dengan SLIK. Dengan demikian, cicilan pinjol legal belum berdampak terhadap SLIK.

"Kalau untuk pinjol pak, yang legal ya, itu datanya baru mau diintegrasikan jadi pasti bukan karena yang pinjol itu (terkendala SLIK)," kata Kiki dalam kesempatan yang sama.

Kiki juga bilang, dirinya juga mendapat informasi bahwa banyak masyarakat yang kesulitan mengajukan KPR karena kendala SLIK ini. Namun menurutnya, kebanyakan dari masyarakat yang terkendala SLIK ini disebabkan karena tunggakan pada cicilan paylater, kartu kredit, hingga cicilan motor.

Sedangkan menyangkut usulan hapus utang, menurutnya saat ini OJK tengah menggodok aturan lanjutan terkait program penghapusan buku dan tagih. Detail aturan tersebut juga hingga saat ini masih terus didiskusikan.

"Kita sudha akan mengeluarkan ketentuan dan diskusi dengan perbankan juga bagaimana pelaksanaannya. Supaya tidak menimbulkan juga moral hazard, terus kemudian nanti kriterianya seperti apa, jadi hopefully nanti akan mendukung program Pak Ara. Jadi mereka-mereka bisa untuk mengajukan kredit lagi di masa yang akan datang," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangi komitmen Bersama untuk menyukseskan program 3 juta rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan juga berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau, " kataSekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN di Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Senin.

Diovio optimis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN tentunya menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini kedepannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, dimana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP TAPERA lalu dilanjutkan dengan keynote speech dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan TAPERA Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait memberikan keynote speech yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian reward kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Pemerintah telah menjalankan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak tahun 2010 atau sudah 15 tahun berjalan hingga saat ini. Selama 15 tahun ini, sebanyak 1,59 juta rumah sudah disalurkan melalui skema FLPP.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

"Sejak digulirkan pada tahun 2010 hingga 20 Desember 2024 atau selama 15 tahun, KPR Subsidi FLPP telah mencapai realisasi KPR sebesar 1,59 juta unit rumah MBR senilai Rp 151,22 triliun dan total dana kelolaan Rp 116,27 triliun," kata Heru.

Heru juga mengungkapkan, pihaknya telah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP dan KPR Tapera selama 20 Oktober 2024 sampai 20 Desember 2024 sebanyak 35.399 unit senilai Rp 4,45 triliun.

Untuk tahun 2024 ini, penyaluran FLPP mencapai 100,15% sebesar 200.300 unit rumah senilai Rp 24,57 triliun. Nilai ini termasuk penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit dari target semula sebesar 166.000 unit.

Sementara itu, untuk pembiayaan KPR Tapera, pada tahun ini, BP Tapera telah berhasil menyalurkan akad pembiayaan perumahan sejumlah 5.940 unit rumah senilai Rp 990,218 miliar.

Sebelumnya diberitakan, BP Tapera sudah menyalurkan pembiayaan untuk lebih dari 200.000 unit rumah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias 100% tersalurkan.

Berdasarkan data per 17 Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan 200.086 unit rumah selama 2024 atau sudah 100,04%. Dana yang disalurkan untuk program tersebut yaitu Rp 24,55 triliun.

Di sisi lain, ada juga menyalurkan rumah berdasarkan pembiayaan Tapera. Totalnya ada 5.816 unit rumah atau senilai Rp 969 miliar.

Video: Janji Pramono Permudah KPR untuk Gen Z-Milenial

Video: Janji Pramono Permudah KPR untuk Gen Z-Milenial

JAKARTA, investor.id – Sekitar dua pekan dari sekarang, dapur-dapur di Indonesia akan semakin sibuk karena mereka memasak makanan untuk anak-anak sekolah di seluruh wilayah nusantara. Pemerintah berencana meluncurkan program makanan bergizi gratis secara nasional pada 6 Januari 2025, yang sedikit tertunda empat hari dari tanggal awal.

Program ini tidak hanya akan memastikan bahwa anak-anak tidak pergi ke sekolah dalam keadaan lapar, tetapi juga memiliki tujuan utama untuk menurunkan angka stunting nasional dan membangun sumber daya manusia negara ini.

Program makan bergizi gratis merupakan fokus Presiden Prabowo Subianto saat masa kampanye pemilihan. Pemerintah saat ini berupaya keras membantu Prabowo memenuhi janji kampanyenya untuk memberi makan lebih dari 80 juta orang, termasuk anak sekolah dan ibu hamil, dengan makan siang yang bergizi. Tidak hanya anak prasekolah, tetapi siswa yang lebih tua hingga mereka yang terdaftar di sekolah menengah atas mendapatkan makanan gratis yang terdiri dari, misalnya, nasi, ayam, lauk sayur, pisang, dan susu.

Prabowo telah mengalokasikan Rp 71 triliun (hampir US$ 4,4 miliar) untuk menjalankan program tersebut untuk sepanjang tahun 2025 saja. Alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah per anak telah berubah selama beberapa bulan terakhir, mulai dari sekitar Rp 15.000 (sekitar US$ 0,93) hingga baru-baru ini dipotong menjadi Rp 10.000.

Namun, Indonesia kemungkinan harus menunggu hingga program tersebut mulai melihat biaya sebenarnya per makanan. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengklaim bahwa Rp 10.000 sudah cukup untuk memasak makanan berkalori 600-700 di wilayah Pulau Jawa.

Namun, Indonesia bukanlah negara pertama yang meluncurkan skema pemberian makanan sekolah secara nasional. Negara-negara lain di seluruh dunia telah menjalankan program serupa, beberapa bahkan telah berlangsung selama beberapa dekade.

India

Prabowo pertama kali mengumumkan impiannya tentang makanan gratis saat ia mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan umum bulan Februari 2024. Ekonom dikubunya, Dradjad H Wibowo mengakui pada saat itu bahwa kampanye pemberian makanan gratis di sekolah-sekolah India telah menginspirasi Prabowo. Pemerintah bahkan telah mengirim delegasi tingkat tinggi ke India untuk mempelajari bagaimana negara Asia Selatan itu memberi makan anak-anaknya.

Program Makan Siang India adalah yang terbesar di dunia, yang memberi makan 120 juta siswa di sekolah pemerintah dan sekolah yang dibantu pemerintah setiap hari. Program ini diluncurkan pada tahun 1995. Selain memastikan anak-anak tumbuh sehat, kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan pendaftaran. Pemerintah juga melibatkan organisasi nonpemerintah dalam program ini.

India bahkan telah menetapkan panduan diet yang menetapkan asupan kalori minimum untuk setiap makanan yang mereka sediakan secara gratis. Data menunjukkan bahwa New Delhi menghabiskan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang direncanakan Jakarta.

Menurut Kementerian Pendidikan India, untuk siswa kelas 1 dan 5, piring makan siang harus menyediakan tidak kurang dari 450 kalori dan 12 gram protein. Makanan yang disediakan untuk siswa sekolah dasar atas – yaitu siswa kelas 6 dan 8 – harus mencakup setidaknya 700 kalori dan 20 gram kandungan protein.

Biaya memasak per anak per hari adalah sekitar Rs 4,97 ($ 0,06) untuk siswa sekolah dasar, dan sekitar Rs 7,45 untuk tingkat sekolah dasar atas, pada April 2020. Pengeluaran tersebut mencakup bahan-bahan seperti kacang-kacangan, sayuran, minyak goreng, bumbu lainnya, termasuk kebutuhan untuk penyediaan bahan bakar.

Sebagai perbandingan, itu sekitar Rp 1.000 untuk siswa kelas 1, mencakup sebagian kecil dari anggaran yang diusulkan Indonesia. Setiap anak mendapat antara 100 dan 150 gram biji-bijian makanan dengan biaya bervariasi pada jenisnya: Rs 1 per kilogram biji-bijian kasar, Rs 2 per kilogram untuk gandum, dan Rs 3 per kilogram per beras.

Para juru masak sekaligus pembantu tersebut mendapatkan honorarium sebesar Rs 1.000 per bulan selama 10 bulan dalam setahun. Dalam anggaran sementara 2024-2025, pemerintah memberikan PM Poshan Rs 12.467 crore atau sekitar US$ 1,4 miliar dalam anggaran negara.

Anggaran itu hampir seperempat dari yang telah disisihkan Prabowo untuk program makan gratisnya di Indonesia. Pemerintah pusat dan negara bagian menanggung biaya yang dibutuhkan PM Poshan, sementara sebagian besar pembiayaan berasal dari pemerintah pusat.

Brasil

Konstitusi Brasil menjamin hak universal untuk mendapatkan makanan gratis di sekolah negeri. Negara ini kini menyediakan makan siang bergizi untuk 40 juta siswa dibawah apa yang disebut Program Pemberian Makanan Sekolah Nasional (National School Feeding Program/PNAE). Pemerintah mengalokasikan 4,1 miliar real Brasil atau sekitar US$ 673,7 juta setiap tahun untuk program yang kini telah menjangkau lebih dari 160.000 sekolah.

Pada tahun 2020, Brasil memperkenalkan beberapa pedoman tentang bagaimana mereka harus membelanjakan dana PNAE untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan makan siang segar, bukan makanan olahan. Sekitar 75% dari dana tersebut harus digunakan untuk membeli makanan segar atau makanan olahan minimal. Pemerintah menetapkan batasan 5% pada pengeluaran yang digunakan untuk bahan kuliner olahan.

Brasil, yang sektor pertaniannya menyumbang 24,1% dari ekonomi nasional, mengandalkan PNAE untuk mendorong pertanian petani kecil. Peraturan pemerintah menetapkan bahwa program pemberian makanan sekolah harus memperoleh setidaknya 30% makanannya dari pertanian keluarga, yang mencapai 1,6 miliar real Brasil pada tahun 2023.

China hingga Finlandia

Finlandia

Pada tahun 1940-an, Finlandia meluncurkan program makanan gratis di sekolah yang awalnya ditujukan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kampanye tersebut kemudian diperluas ke semua anak yang mengikuti pendidikan pra-sekolah, dasar, dan menengah atas.

Setiap hari, hampir 850.000 makanan disajikan di sekolah-sekolah Finlandia. Makanan khas Finlandia umumnya disajikan dalam bekal makan siang sebagai cara untuk memperkenalkan budaya makanan lokal kepada anak-anak. Pemerintah juga telah memasukkan kampanye pemberian makanan gratis di sekolah ke dalam kurikulum nasional.

Finlandia tidak memiliki anggaran khusus yang dialokasikan untuk program makanan gratis. Namun, uang tersebut berasal dari anggaran umum untuk pendidikan, yang akan didistribusikan ke kotamadya melalui sistem transfer pemerintah.

Tidak seperti negara lain, tidak ada biaya tetap per makanan, tetapi semuanya tergantung pada ukuran kotamadya. Semakin besar kotamadya, semakin murah untuk menyiapkan satu piring makan siang. Namun, data Badan Nasional untuk Pendidikan (National Agency for Education/NEA) menunjukkan bahwa harga makanan rata-rata dapat mencapai 2,80 euro (sekitar US$ 2,92) per hari.

Pemerintah Finlandia mengklaim bahwa memberi siswa makanan yang sangat bergizi telah meningkatkan kekuatan otak, yang menghasilkan skor tinggi dalam tinjauan Program for International Student Assessment (PISA). Tinjauan ini menilai keterampilan siswa berusia 15 tahun di seluruh dunia dalam matematika, membaca, dan sains.

Menurut survei tahun 2022, skor rata-rata PISA Finlandia dalam bidang membaca berada di angka 490. Siswa Finlandia mencatat 484 poin dalam bidang matematika dan mendapat skor 511 dalam bidang sains -- jauh melampaui siswa Indonesia berusia 15 tahun. Skor Indonesia di ketiga mata pelajaran hanya di atas angka 350, yaitu 359 untuk membaca, 366 untuk matematika), dan 383 untuk sains.

China

Pada tahun 2011, China, salah satu negara adikuasa ekonomi di dunia ini meluncurkan program pemberian makanan sekolah yang terutama menyasar anak-anak di daerah pedesaan yang terdaftar di pendidikan dasar dan menengah. Program tersebut menyediakan subsidi makan siang harian sebesar 3 yuan (US$ 0,41), dan pengeluaran yang diizinkan dinaikkan menjadi 5 yuan pada tahun 2021.

Pemerintah telah menghabiskan 147,2 miliar yuan atau sekitar lebih dari US$ 20 miliar hingga akhir tahun 2019. China juga mengklaim bahwa kampanye tersebut telah meningkatkan tinggi dan berat badan rata-rata anak-anak pedesaan, bahkan melampaui pertumbuhan rata-rata nasional.

Namun, kampanye yang telah memberi makan lebih dari 40 juta siswa itu tidak bebas dari masalah. Sekitar 66 daerah tertangkap menyalahgunakan 1,95 miliar yuan yang dimaksudkan untuk program tersebut antara tahun 2021 dan Agustus 2023. Mereka terutama menggunakan uang itu untuk membayar utang pemerintah daerah. China baru-baru ini menghukum 1.200 orang yang terlibat dalam penyalahgunaan dana tersebut.

Jepang

Jepang awalnya berfokus pada penyaluran makanan kepada anak-anak miskin. Namun, setelah Perang Dunia II, Jepang memutuskan untuk meningkatkan penyaluran makan siang sekolah di seluruh negeri. Hingga Mei 2023, mencakup 98,8% dari seluruh sekolah dasar di Jepang dan 89,8% sekolah menengah pertama memberikan makanan gratis kepada siswanya.

Pihak sekolah menanggung biaya fasilitas, sementara orang tua membayar biaya bahan-bahan memasak. Namun, keluarga berpenghasilan rendah mendapat dukungan melalui tunjangan pendidikan dan subsidi biaya sekolah melalui layanan kesejahteraan sosial.

Survei pemerintah tahun 2021 menunjukkan biaya bulanan rata-rata yang dibayarkan oleh orang tua dapat mencapai 4.477 yen Jepang (sekitar US$ 28,59) di sekolah dasar negeri. Biaya tersebut dapat naik hingga 5.121 yen Jepang di sekolah menengah pertama negeri. Undang-Undang Program Makan Siang Sekolah Jepang juga menetapkan standar asupan gizi yang diperlukan dalam setiap waktu makan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan telah menyalurkan 35.399 unit rumah murah lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho merinci, selama 2 bulan belakangan semenjak Presiden Prabowo Subianto menjabat, anggaran yang telah disalurkan untuk penyaluran 35.539 unit itu mencapai Rp4,45 triliun.

"Dari 20 Oktober telah teralisasi sebanyak 35.399 unit senilai Rp4,45 triliun. Terima kasih Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait yang selalu mendorong kami untuk terus mengakselrasi KPR Subsidi," jelasnya di Auditorium Kementerian PU, Senin (23/12/2024).

Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa capaian realisasi FLPP sepanjang 2 bulan belakangan itu posisinya di atas rata-rata penyalurran pada bulan-bulan sebelumnya.

Adapun, realisasi sebanyak 35.399 unit rumah itu juga diklaim sebagai langkah awal yang baik dalam menyukseskan program 3 juta rumah ke depan.

"Alhamdulilah 2 bulan ini merupakan capaian yang luar biasa di atas dari capaian pada bulan sebelumnya, ini menjadi komitmen kita dalam menyukseskan program 3 juta rumah," tegasnya.

Namun demikian, belum diketahui pasticberapa kuota FLPP yang bakal digulirkan pemerintah pada tahun depan.

Akan tetapi, sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengusulkan kuota rumah subsidi dapat tembus 500.000 unit.

Ara menjelaskan, pihaknya bakal memperluas alokasi FLPP itu hingga 500.000 sebagai langkah untuk mencapai target program 3 juta rumah.

“Kemudian di FLPP, kalau kita mengajukannya Pak Rionald [Dirjen Kekayaan Negara], tolong [sampaikan] nanti kalau ada Pak Isa [Dirjen Anggaran Kemenkeu], kami pengennya 500.000, pak,” kata Maruarar dalam Diskusi Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditetapkan sebanyak 220.000 unit untuk tahun depan. Hal ini berdasarkan dana eksisting yang tersedia.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Menurutnya, kuota FLPP bisa didapat lebih banyak lagi apabila skema pendanaan yang ada diubah menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan. Dengan skema tersebut ditargetkan kuota FLPP yang disalurkan bisa menjadi lebih dari 300.000 unit. Namun, skema tersebut masih terus digodok oleh pihaknya dan perbankan.

Heru berharap, penyaluran FLPP sudah bisa dilakukan pada awal Januari 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Awal Januari 2025 mendatang, perbankan sudah dapat melaksanakan akad FLPP. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder terutama perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa rumah sudah ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata arahan bapak menteri dalam rangka mempercepat realisasi flpp untuk mendukung program 3 juta rumah," ungkapnya.

Dalam acara ini hadir juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait; Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi; para pengembang perumahan; dan 39 bank penyalur.

Jokowi Bakal Bebaskan Biaya PPN Properti hingga Administrasi Rumah Murah

Jokowi Bakal Bebaskan Biaya PPN Properti hingga Administrasi Rumah Murah

IDXChannel - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho memberikan respons terkait adanya usulan dari Satgas Perumahan untuk berubah menjadi Badan Investasi Perumahan.

Heru menilai usulan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih jauh. Hal ini agar perubahan tersebut mampu mengakomodir lebih besar dalam penyaluran pembiayaan perumahan, khususnya segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya kira itu kan diskusi dengan Satgas, kita hormati usulan itu, kan itu dalam rangka breakthrough, supaya Tapera lebih baik ke depan, sebagai penyedia likuiditas, yang murah dan jangka panjang," ujar Heru saat ditemui di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Heru mengaku usulan perubahan BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan akan dibahas jauh bersamaan dengan pembentukan Komite BP Tappera yang baru.

Lewat pembentukan Komite Tapera yang baru itu, Heru mengungkapkan, telah mengusulkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai Ketua Komite lembaga pengelola tabungan perumahan itu.

"Tapi kan itu perlu diskusi lagi, aktualisasi di bawah koordinasi Pak Menteri (PKP) kan beliau Ketua Komite kami nanti ke depan. Masih menunggu Keppres (pengangkatan Komite BP Tappera)," kata dia.

Sekadar informasi, sebelumnya Kementerian PKP telah mengajukan perubahan anggota Komite BP Tapera. Hal ini terkait dengan perubahan kabinet dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo 2019-2024 menjadi Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto menjelaskan, hingga saat ini anggota Komite BP Tapera masih tertulis dijabat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, yang mana saat ini telah menjabat sebagai Kepala Otorita IKN.

"Menteri PKP bersurat ke Presiden atas permintaan Komisioner BP Tapera untuk perubahan Komite sehubungan dengan perubahan Kabinet," ujarnya dalam keterangan resmi (28/11/2024).

(Dhera Arizona)

JAKARTA, iNewsDepok.id - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangi komitmen bersama untuk menyukseskan program 3 juta rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Penandatangan berlangsung di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (23/12/2024).

Komitmen ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Tahun 2025. 

Acara dibuka Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP TAPERA lalu dilanjutkan dengan keynote speech dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan TAPERA Tahun 2025 dengan bank penyalur. 

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait memberikan keynote speech yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah. 

Kegiatan ditutup dengan pemberian reward kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan. 

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN di Diovio Alfath menyatakan komitmen untuk mendukung pembangunan rumah yang layak dan terjangkau.

"Kami optimis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat berpenghasilan rendah," jelas di Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU, Jakarta. 

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini kedepannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, dimana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Editor : Mahfud

Sebanyak 39 bank menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera 2024.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan, kesepakatan ini terjalin sebagai salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program 3 juta rumah tidak dapat dicapai tanpa dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan," kata Rionald, dalam sambutannya di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024).

Rionald menjelaskan, program FLPP merupakan terobosan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses stabilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kredit pembiayaan Perumahan. Sejak tahun 2010 s.d 2024, FLPP telah berhasil membiayai lebih 1,5 juta unit rumah bagi MPR.

"Oleh karena itu pemerintah akan terus mengalokasikan anggaran bagi program FLPP sehingga ini bisa menjadi pendorong di dalam kita menghadapi isu backlog, sambil pemerintah juga menyediakan kursi likuiditas melalui PMN kepada PT SMF," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini nilai outstanding pembiayaan untuk program FLPP cukup besar dalam program FLPP ini untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 18,7 triliun. Ia berharap nominal tersebut dapat dioptimalkan menjadi sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN.

Namun untuk mewujudkannya, menurutnya dibutuhkan kombinasi kebijakan pembiayaan dan kemitraan yang solid. Keterbatasan akses pembiayaan, kualitas perumahan layak huni, tingkat keterhunian, hingga ketertiban administratif juga menjadi isu yang perlu mendapat perhatian dan dievaluasi secara berkala.

"Kami mengajak semua pihak untuk terus bekerja sama. Kami juga mengapresiasi kontribusi besar dari perbankan dan asosiasi pengembang perumahan yang telah menjadi mitra strategis dalam program ini," kata dia.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, ada 39 bank yang sepakat menandatangani kerja sama pada hari ini. Jumlah tersebut terdiri atas 7 bank nasional dan 32 bank daerah.

Adapun daftar bank-bank nasional tersebut antara lain Bank Mega Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), BTN Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia.

Ia juga melaporkan, sejak digulirkan pada tahun 2010 s.d 20 Desember 2024atau selama 15 tahun,program KPR subsidi FLPP telah mencapai realisasi KPR sebesar 1,59 juta unit rumah untuk MBR atau senilai Rp 151,22 triliun.

"Dengan total dana kelolaan yang saat inidikelola oleh BP Tapera sebesar Rp 116,27 triliun," ujar Heru.

Penyaluran KPR subsidi oleh BP Tapera, baik KPR FLPP maupun KPR TAPERA melalui perbankan ini dari mulai pemerintahan Presiden Prabowo di 20 Oktober s.d 20 Desember 2024 telah realisasi sebanyak 35.399 unit senilai Rp 4,44 triliun.

"Alhamdulillah 2 bulan ini merupakan capaian yang luar biasa,di atas dari capaian bulan-bulan sebelumnya.Ini bukan merupakan bagian dari komitmen kita untuk mensukseskan program 3 juta rumah," katanya.