IDXChannel- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memberikan sejumlah arahan yang mencakup tiga prioritas utama untuk BTN (BBTN) terkait strategi bisnisnya ke depan.

Pertama, mengenai membangun kepercayaan, kedua memberikan solusi, dan ketiga mengenai ekosistem. Terkait kepercayaan, Erick berpesan kalau ingin BTN melangkah lebih maju, kepercayaan dari publik harus ditingkatkan, dan BTN dianggap telah melakukan langkah konkrit dengan memperbaiki tata kelola yang baik sebagai sebuah perusahaan.

Sementara itu, terkait solusi, Erick mengapresiasi langkah BTN sebagai Bank yang menjadi penyedia solusi bagi masyarakat dengan lebih dulu membangun persepsi dan menarik engagement dari masyarakat.

Erick menilai, banyak bank yang hanya menjual produknya, dan belum tentu memberikan solusi, selain itu masyarakat juga tidak mudah mempercayai produk atau layanan bank terlebih dengan maraknya informasi khususnya dari media sosial.

"Namun, BTN sudah mulai membangun persepsi, atau engagement, perubahan logo dan outletnya bisa membuahkan tidak hanya kepercayaan tapi juga engagement brand,” kata Erick di Jakarta Jumat (4/1/2025).

Erick juga memberikan sejumlah tips bagi BTN, khususnya mengenai ekosistem yang sedang digiatkan BTN karena BTN ingin membangun ekosistem menyediakan solusi untuk perumahan dan isinya.

Dia meminta BTN menjajaki kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki basis nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tentunya memerlukan pengelolaan gaji, namun juga membayar sekolah anak dan memiliki rumah melalui KPR.

“Pak Nixon bisa bekerja sama dengan bank-bank daerah, seperti di Solo, Banten, kita coba bisa back up, sebagai Bank kita tidak bisa berdiri sebagai menara gading tapi juga menjadi agregator,” kata Erick.

Selain dengan Bank Daerah, Erick juga mendorong BTN untuk mempererat kolaborasinya dengan PT KAI terkait pengembangan perumahan, dan juga bekerja sama dengan InJourney, induk usaha PT Angkasa Pura, untuk penyediaan solusi perumahan bagi para pekerja di kawasan Bandara.

“Jadi ekosistem bertemu dengan ekosistem, kita tidak selalu jadi front end, apakah dengan BPD, KAI atau start up, itu bisa mempercepat karena waktu tidak pernah cukup,” kata Erick.

(kunthifahmar sandy)

Jakarta, Investor.id –PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) diharapkan menjadi megabank karena telah melakukan transformasi dan menunjukan kemajuan yang dinilai luar biasa.

“Saya harap BTN tidak berpuas diri, kalau bisa BTN menjadi megabank, yang bisa memberikan solusi perumahan dan ekosistemnya, saya rasa itu akan jadi proposisi yang menarik di masyarakat, jangan lelah bertransformasi karena transformasi tidak ada ending-nya,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir dalam siaran pers, Jumat (3/1/2025).

Pernyataan Menteri BUMN dilontarkan saat membuka Raker BTN 2025 di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Di hadapan para peserta Raker yang terdiri atas jajaran Direksi dan Komisaris serta para BTNers, Erick menilai, transformasi yang dilakukan BTN sejak tahun 2019 terlihat banyak mencapai kemajuan.

“Progress yang luar biasa, saya hargai transformasi yang dilakukan BTN, kalau datang ke bank lain itu biasa, tapi saya percaya BTN akan mencapai kemajuan yang lebih pesat dan akan lebih mudah, karena biasanya yang besar sudah comfort, itu saya apresiasi BTN, transformasi sudah baik, jangan berpuas diri,” kata Erick.

Pada kesempatan yang sama, Erick juga memberikan sejumlah arahan yang mencakup tiga prioritas utama untuk BTN terkait strategi bisnisnya ke depan, yakni mengenai  membangun kepercayaan, memberikan solusi, dan terakhir mengenai ekosistem.

Terkait kepercayaan, Erick berpesan kalau ingin BTN melangkah lebih maju, kepercayaan dari publik harus ditingkatkan, dan BTN dianggap telah melakukan langkah konkrit dengan memperbaiki tata kelola yang baik sebagai sebuah perusahaan.

Sementara itu, terkait solusi, Erick mengapresiasi langkah BTN sebagai bank yang menjadi penyedia solusi bagi masyarakat dengan lebih dulu membangun persepsi dan menarik engagement dari masyarakat. 

Erick menilai, banyak bank yang hanya menjual produknya, dan belum tentu memberikan solusi, selain itu masyarakat juga tidak mudah mempercayai produk atau layanan bank terlebih dengan maraknya informasi khususnya dari media sosial. “Namun, BTN sudah mulai membangun persepsi, atau engagement, perubahan logo dan outlet-nya bisa membuahkan tidak hanya kepercayaan tapi juga engagement brand,” kata Erick.

Dia memberikan sejumlah tips bagi BTN, khususnya mengenai ekosistem yang sedang digiatkan BTN karena BTN ingin membangun ekosistem menyediakan solusi untuk perumahan dan isinya.

Erick meminta BTN menjajaki kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki basis nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tentunya memerlukan pengelolaan gaji, namun juga membayar sekolah anak dan memiliki rumah melalui KPR.

“Pak Nixon bisa bekerja sama dengan bank-bank daerah, seperti di Solo, Banten, kita coba bisa back up, sebagai Bank kita tidak bisa berdiri sebagai menara gading tapi juga menjadi agregator,” kata Menteri BUMN.

Selain dengan BPD, Erick juga mendorong BTN untuk mempererat kolaborasinya dengan PT KAI terkait pengembangan perumahan, dan juga bekerja sama dengan InJourney, induk usaha PT Angkasa Pura, untuk penyediaan solusi perumahan bagi para pekerja di kawasan bandara.

“Jadi ekosistem bertemu dengan ekosistem, kita tidak selalu jadi front end, apakah dengan BPD, KAI atau start up, itu bisa mempercepat karena waktu tidak pernah cukup,” kata Erick.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan dalam Raker 2025, BTN menetapkan visi baru untuk periode 2025-2029 yakni menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”, yang bermakna lebih luas dibandingkan visi jangka panjang sebelumnya yakni “To Become the Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025”. Melalui visi yang baru, BTN memiliki aspirasi untuk menjadi bank yang melayani “beyond mortgage” atau tidak hanya KPR.

“Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi tidak cuma soal KPR. Tapi bagaimana mereka bayar listrik, bayar air, bayar sekolah juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kita melayani semua yang dibutuhkan oleh keluarga,” ujar Nixon.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Dukung program pembangunan 3 juta rumah, Perum Perumnas terus berperan aktif dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya, pengembangan perumahan yang konsep green living di Kabupaten Bandung.

Konsep itu sudah pula dikembangkan pada Samesta Pasadana, proyek hunian landed Perumnas yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Pengembangan proyek Samesta Pasadana ini mendapat dukungan dari berbagai stakeholders terkait, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dengan program bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), Kementerian PKP turut mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.

Untuk memastikan progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melakukan tinjauan langsung ke lokasi proyek pada Minggu (29/12/2024).

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar dikutip Kamis (2/1/2024).

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

"Kementerian BUMN melalui Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas. Proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema FLPP bagi MBR. Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini," ujar Budi.

Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48% dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien. Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Mataram -

Real Estat Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeklaim maraknya pembangunan perumahan di lahan pertanian di Lombok Barat sudah sesuai izin pemerintah daerah. Hal itu ditegaskan Ketua REI NTB, Heri Susanto, Kamis (2/1/2025).

Menurut Heri, pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, soal maraknya pembangunan perumahan di lahan sawah bukan barang baru di Pulau Lombok.

"Wamen sedih karena banyak lahan sawah jadi perumahan. Itu kan yang membuat tata ruang itu kan pemerintah. Sementara pengembang mengikuti aturan pemerintah," tegas Heri.

Heri mengatakan pembangunan perumahan di daerah penyangga Kota Mataram, seperti di Kecamatan Labuapi, Gunungsari, dan Kediri tidak bisa terelakkan. Karena ketiga daerah itu menjadi penyangga pengembangan Kota Mataram.

"Kalau mau buat rumah di gunung siapa yang mau? Artinya, pengembang menunggu solusi tata ruang dari pemerintah," ujar Heri.

Heri juga menanggapi soal wacana Fahri Hamzah soal pembangunan rumah susun di Kota Mataram. Dari survei yang dilakukan REI, banyak masyarakat di NTB trauma gempa 2018.

"Saya pikir itu ide bagus, tetapi harus lihat history. Lombok itu belum hilang dari ingatan orang soal gempa. Belum berani tinggal di rumah susun," ungkap Heri.

Sejauh ini, Heri berujar, semua pengembang tidak pernah berbicara permodalan kepada kredit pemilik rumah (KPR). Sebab, modal pembangunan berasal perbankan.

"Jadi ada dua masalah yang harus segera diatasi. Pertama soal waktu akad pengajuan serta meminta perbankan memberi solusi agar semua masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) layak dapat bantuan di perbankan," ujar Heri.

Selain itu, REI NTB juga mendesak pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera memutihkan pinjaman petani dan nelayan agar bisa mengajukan perumahan subsidi demi suksesi program 3 juta rumah di NTB.

"Dari 10 MBR itu ada 6 tidak memenuhi syarat pengajuan di perbankan. Ini juga menjadi masalah bagi calon KPR kita," jelas Heri.

Sebelumnya, Wamen PKP, Fahri Hamzah, mengaku sedih melihat banyak sawah di Lombok Barat mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kita ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah, tetapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat sore (27/12/2024).

(iws/gsp)

Bandarlampung (ANTARA) - Sebanyak 1.000 BUMDes di Provinsi Lampung siap bekerja sama mendirikan dapur umum dan mendukung ketersediaan bahan baku pangan bagi program Makan Bergizi Gratis pemerintah.

"Dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, desa siap mendukung dalam beragam hal. Seperti dalam penyediaan bahan baku pangan, sehingga saat ini tengah disiapkan model desa tematik untuk pengembangan potensi desa," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Zaidirina di Bandarlampung, Kamis.

Ia mengatakan selain penyediaan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis, desa melalui BUMDes pun siap dalam pengelolaan makanan melalui pembukaan dapur umum.

"Di Lampung ada sekitar 1.000 BUMDes yang siap mendirikan dapur umum dan mengelolanya seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Desa saat berkunjung ke sini. Namun saat ini kami masih menunggu petunjuk teknisnya seperti apa mengenai dapur umum itu," katanya.

Dia melanjutkan, bila nanti desa melalui BUMDes diberi kepercayaan mengelola dapur umum makan bergizi gratis, maka modal pengelolaan akan memanfaatkan alokasi dari dana desa.

"Modalnya nanti bisa dari dana desa dan kami berharap nanti akan ada penyerapan tenaga kerja dari desa. Sebab satu dapur umum saja perlu 40 orang yang bekerja dan ini akan dipenuhi dari desa itu sendiri," ucap dia.

Menurut dia, diperkirakan pengelolaan dapur umum oleh satu BUMDes minimal mampu memproduksi Makan Bergizi Gratis bagi 3.000 anak untuk satu desa.

"Satu desa itu rata-rata ada 1.000-3.000 anak, jadi nanti akan disesuaikan, bisa saja satu dapur umum untuk dua desa. Jadi akan dilihat jangkauan serta jumlah anak per desa," tambahnya.

Ia berharap desa melalui BUMDes dapat berperan aktif dalam mendukung beragam program pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis sebagai upaya peningkatan perekonomian desa.

"Saat ini BUMDes di Lampung sudah dalam kategori maju dan berkembang. Sehingga dengan adanya keterlibatan desa dalam mengelola program ini, maka kesejahteraan serta perekonomian desa akan semakin bertumbuh positif," tambahnya.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong optimalisasi penggunaan instrumen sekuritisasi efek beragun aset (EBA) untuk mendukung likuiditas program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan kinerja pasar modal yang positif merupakan modal penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Untuk itu, pada 2025 OJK bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk SRO berkoitmen untuk mengimplementasikan berbagai program strategis pemerintah,” ujarnya dalam seremoni pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2025, Kamis (2/1/2025).

Salah satu program strategis yang dijalan pada 2025 ialah pengembangan produk, infrastruktur, dan layanan baru. Menurut Mahendra, program ini dilaksanakan dengan meningkatkan peran investor institusi pada pasar perdana dan sekunder di pasar modal.

“Dalam konteks ini, kami mendorong optimalisasi penggunaan efek beragun aset untuk mendukung likuiditas pelaksanaan program 3 juta rumah. Untuk itu, kami siap mendorong sinergi untuk memperkuat skema dan ekosistem EBA itu,” paparnya.

EBA merukapam surat berharga yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Efek Beragun Aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (future receivables) pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah (KPR) atau kredit pemilikan apartemen (KTA).

Di pasar modal, lembaga yang telah melaksanakan sekuritisasi KPR ialah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Selain itu, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) juga aktif menerbitkan EBA.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau sejumlah titik perumahan guna mendorong program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu proyek hunian yang ditinjau yakni Samesta Pasadana yang dikembangkan oleh Perum Penumnas. Hunian tapak dengan konsep green living ini berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia pun meminta untuk setiap pengembang memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan tersebut.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip, Rabu (1/1/2025).

"Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," lanjut Ara.

Adapun tinjauan ke proyek hunian Samesta Pasadana ini merupakan kelanjutan dari tinjauan sebelumnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Peninjauan ini sekaligus untuk memastikan kesiapan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP pada tahun 2025.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, proyek Samesta Pasadana merupakan inovasi dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

"Proyek ini berkonsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat, serta pengembangan hunian dengan skema FLPP bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," ujar Budi.

Menurutnya, Perumnas sebagai perusahaan pelat merah terus mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Budi bilang, pengembangan hunian ini mendapat dukungan dari Kementerian PKP melalui program bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini," kata dia.

Budi pun meyakini, Perumnas dapat terus berkontribusi dalam mendorong tercapainya target program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

"Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau sejumlah titik perumahan guna mendorong program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu proyek hunian yang ditinjau yakni Samesta Pasadana yang dikembangkan oleh Perum Penumnas. Hunian tapak dengan konsep green living ini berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia pun meminta untuk setiap pengembang memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan tersebut.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip, Rabu (1/1/2025).

"Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," lanjut Ara.

Adapun tinjauan ke proyek hunian Samesta Pasadana ini merupakan kelanjutan dari tinjauan sebelumnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Peninjauan ini sekaligus untuk memastikan kesiapan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP pada tahun 2025.

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas terus berkomitmen melakukan pengembangan kawasan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan konsep hijau atau green living guna menciptakan lingkungan berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya di Samesta Pasadana, Kabupaten Bandung.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Menurutnya, proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat (MBR).

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bantuan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini", ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan kunjungan untuk melihat progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/12).

Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas terus berkomitmen melakukan pengembangan kawasan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan konsep hijau atau green living guna menciptakan lingkungan berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya di Samesta Pasadana, Kabupaten Bandung.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Menurutnya, proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat (MBR).

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bantuan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini", ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan kunjungan untuk melihat progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/12).

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar.

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas terus berkomitmen melakukan pengembangan kawasan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan konsep hijau atau green living guna menciptakan lingkungan berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya di Samesta Pasadana, Kabupaten Bandung.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Menurutnya, proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat (MBR).

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bantuan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini", ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan kunjungan untuk melihat progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/12).

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar.

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas terus berkomitmen melakukan pengembangan kawasan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan konsep hijau atau green living guna menciptakan lingkungan berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya di Samesta Pasadana, Kabupaten Bandung.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Menurutnya, proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat (MBR).

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bantuan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini", ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan kunjungan untuk melihat progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/12).

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar.

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.