JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berfokus mendukung program 3 juta rumah melalui penyediaan tipe hunian Transit Oriented Development (TOD) atau hunian yang terintegasi dengan transportasi umum.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pun menjadi kendaraan untuk pendanaan pembangunan dan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) TOD tersebut.

Erick menyatakan pembangunan TOD juga akan diperluas ke kawasan bandara.

“Kami melihat perumahan mesti dekat dengan transportasi publik, selain itu ini juga sesuai dengan lahan yang kami punya yakni pipih dan cocok untuk konsep tinggi,” jelas Erick dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

Hunian TOD yang diusung BUMN memiliki sekitar 800 sampai 1.200 unit hunian. Untuk memiliki hunian di TOD tersebut, pemerintah melalui BTN memberikan dua skema yakni 60 persen menggunakan KPR Non-Subsidi dan 40 persen dengan KPR Subsidi.

Dengan fokus pada penyediaan TOD, Erick menuturkan konsep tersebut akan menjamin ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan listrik.

“Kami juga tidak mau terjebak di landed house karena 70 persen wilayah Indonesia merupakan laut. Kemudian dalam 30 persen kawasan darat itu merupakan kawasan pertanian, industri, sehingga mapping peta pertanahan ini harus benar-benar akurat,” ujar Erick.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, konsep TOD menjadi opsi yang akan menarik masyarakat urban berpenghasilan tanggung, yakni sekitar Rp 12 juta hingga Rp 15 juta per bulan, yang selama ini sulit untuk membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi.

“Solusi dari keterbatasan lahan untuk penyediaan hunian dengan harga terjangkau di daerah perkotaan adalah memanfaatkan lahan milik pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen dengan konsep TOD. Ini merupakan bentuk sinergi BUMN yang paling nyata dalam Program Tiga Juta Rumah,” ujar Nixon.

Konsep TOD telah menjadi tren yang diminati di berbagai kota besar di dunia karena sifatnya yang efisien dalam hal penggunaan lahan dan mengurangi kemacetan lalu-lintas melalui penggunaan transportasi umum.

Dalam konsep TOD yang diusulkan BTN, pembangunan hunian vertikal atau apartemen dapat dilakukan oleh PT Perumnas (Persero) di atas lahan stasiun kereta milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) atau lahan-lahan Pemerintah Daerah seperti PD Pasar Jaya.

Menurut Nixon, harga jual apartemen TOD akan terjangkau oleh masyarakat urban melalui KPR dengan tenor 25 sampai 30 tahun.

“Di Jakarta, contohnya, ada lebih dari 140 lokasi PD Pasar Jaya. Kalau mau kita bangun, berarti ada 140 tower. Kemudian juga ada lahan kereta api di Manggarai dan sebagainya. Jadi, banyak sebenarnya yang bisa dioptimalkan untuk perumahan kelompok urban,” tambah Nixon. (Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Putri Werdiningsih)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co. id dengan judul:DukungProgram 3 Juta Rumah, Erick Thohir Dorong BTN Pasarkan KPR Hunian TOD

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap sejumlah capaian dalam 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam capaian itu, ia mengungkap kerja sama dengan sejumlah instansi seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk konsumsi. Semua kebijakan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi, BUMN siap berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional," ujar Erick dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

1. Kebut Proyek 3 Juta Rumah

Erick bersama Menteri PKP Maruarar Sirait mempercepat pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian BUMN bersama Perumnas membangun dan menyediakan hunian layak, nyaman, dan terjangkau berkonsep Transit Oriented Development (TOD).

Di antaranya, Samesta Mahata Margonda yang menyediakan 940 unit dan satu-satunya hunian yang menyatu dengan Stasiun KRL Pondok Cina. Lalu, Samesta Mahata Serpong yang menyiapkan 1.861 unit dan terintegrasi dengan Stasiun Rawabuntu.

Samesta Mahata Tanjung Barat yang membangun 1.216 unit hunian yang juga menempel dengan Stasiun Tanjung Barat, serta Samesta Parayasa yang merupakan satu-satunya hunian memiliki konsep TOD Landed dan tergabung dengan Stasiun Lumpang Parayasa.

Bahkan, Kementerian BUMN melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga menyediakan pembiayaan terjangkau dengan merancang skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor hingga 30 tahun.

2. Penguatan UMKM

Erick dan Menteri UMKM Budi Arie Setiadi meluncurkan sinergi program untuk mendorong kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif di Indonesia. Langkah ini diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif serta menciptakan lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat di berbagai daerah.

Program ini melibatkan seluruh BUMN yang tergabung di Rumah BUMN sebagai mitra strategi dalam pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro hingga kreator lokal.

Dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya BUMN, inisiatif ini dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM, sehingga mereka memiliki daya saing lebih berkompetisi di pasar domestik maupun global.

Melalui Bank Himbara yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) melakukan akselerasi dalam Program Penghapusan Piutang Macet UMKM.

3. Sertifikasi Produk UMKM

Erick menggandeng Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan kerjasama strategis dalam peningkatan daya saing dan kualitas UMKM melalui program sertifikasi bagi pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM).

Kolaborasi yang dilakukan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk, khususnya produk-produk yang diproduksi oleh UMKM, sehingga UMKM dapat meningkatkan daya saing di pasar global.

Dalam kerjasama ini BPOM memberikan pendampingan kepada UMKM dalam proses sertifikasi produk dan pengawasan produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan, pangan, dan kosmetik.

Kementerian BUMN juga melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan PNM bersama-sama memberikan dukungan penuh terhadap program sertifikasi produk BPOM melalui program pembiayaan dan pendampingan serta edukasi kepada pelaku UMKM yang ingin mengikuti proses sertifikasi produk BPOM.

Bank Rakyat Indonesia menyediakan pembiayaan bagi pelaku UMKM yang akan melakukan proses sertifikasi produk BPOM, Pegadaian menyediakan pembiayaan mikro untuk pelaku UMKM, serta PNM membantu UMKM dalam akses pembiayaan dan pelatihan.

(acd/acd)

Jakarta: PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA) mengungkapkan kontribusinya terhadap program 3 Juta Rumah. Tahun ini ada 418 unit hunian yang siap dijual.

"Januari 2025 unit yang sudah terbangun, ready stock, siap dijual (ada) 418 unit," kata Direktur Utama GRIA H.K. Hakim Noor dalam acara Public Expose di Jakarta Selatan, Selasa, 21 Januari 2025.

Ia menjelaskan bahwa target market GRIA hampir 80 persen rumah subsidi. Hal ini tidak memungkinkan untuk mencapai 10 persen kontribusi terhadap program 3 Juta Rumah.

Selain itu, pemerintah menaikkan kuota rumah subsidi menjadi 320 ribu unit. Sehingga GRIA baru menargetkan kontribusinya di bawah 10 persen atau 642 unit.

“Kita masih optimistis ke depannya paling tidak untuk rumah subsidi, kita harapkan kalau bisa kita pegang market cap atau kurang lebih 5 persen,” jelas dia.

Sementara itu, Direktur Finance GRIA Hugo Feber Parluhutan Silalahi optimis mencapai target dengan meningkatkan kualitas fasilitas penunjang perumahan, seperti instalasi pengolahan air.

Periode Desember 2024, GRIA berhasil membangun 956 unit rumah atau meningkat 53,2 persen dalam pertumbuhan tahun ke tahun. Penjualan rumah berada di Kalimantan Timur sebesar 70,6 persen dan Jawa Barat sebesar 29,4 persen. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Pemerintah lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah melayani 650.000 anak di 31 provinsi.

Ke depannya, Makan Bergizi Gratis ditargetkan mencapai 3 juta anak pada Januari-April 2025. Kemudian pada April-Agustus 2025, MBG ditargetkan dapat dinikmati 6 juta anak.

"Untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025, akan menuju 6 juta anak," kata Prabowo pada pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (22/1/2025), ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dengan target 15 juta anak mendapat Makan Bergizi Gratis pada September 2025, Prabowo turut menarget semua anak sudah mendapat MBG pada akhir tahun ini.

"September kita harapkan 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," kata Prabowo.

Optimis Hasil Makan Bergizi Gratis Tingkatkan Akademik Anak

Prabowo optimis pelaksanaan Makan Bergizi Gratis akan mendukung peningkatan kemampuan akademik anak-anak Indonesia. Untuk itu, kementerian serta lembaga akan bersinergi dengan pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh perangkat daerah dalam menjaga penyelenggaraannya.

"Saudara-saudara, ini adalah masalah strategis kita memperkuat masa depan Indonesia. Anak-anak Indonesia harus kuat, harus cerdas, harus semangat, harus sekolah dengan baik," kata Prabowo.

"Saya percaya dalam waktu yang tidak lama, kita akan melihat peningkatan hasil kemampuan akademis anak-anak kita," imbuhnya.

(twu/nwk)

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menunjukan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah. Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp 2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Handayani dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional.

"Untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak," tutup Erick.

Simak juga Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

(ega/ega)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) menargetkan kontrak baru sebesar Rp3,58 triliun pada 2025. Nilai ini meningkat 34,43% dibandingkan dengan realisasi Rp2,66 triliun sepanjang tahun lalu.

Direktur Utama WEGE Hadian Pramudita menyampaikan bahwa mayoritas target kontrak baru direncanakan berasal dari pemerintah sebesar 59,2%, disusul BUMN mencapai 20,7%, dan sektor swasta berkontribusi 20,1%.

Sementara itu, untuk tipe proyek, kontribusi terbesar ditargetkan dari sektor perkantoran sebesar 44,4%, fasilitas publik 38,8%, dan hunian 16,8%.

“Demi mencapai target 2025, WEGE menerapkan berbagai strategi di tingkat operasional, pemasaran, pengembangan, dan keuangan,” ujar Hadian dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu (22/1/2025).

Selain itu, entitas anak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) tersebut juga menargetkan penjualan Rp4,4 triliun dan laba bersih Rp46 miliar pada 2025.

Untuk tahun ini, manajemen WEGE melihat peluang strategis untuk mendukung program pemerintah yakni 3 juta rumah yang bertujuan menyediakan hunian berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Hadian menuturkan perseroan juga berkomitmen mendukung penguatan ketahanan pangan, sekaligus pengembangan pariwisata lokal melalui inovasi produk modular.

Menurutnya, dengan penerapan teknologi modular, WEGE cukup optimistis dapat mempercepat proses konstruksi, meningkatkan mutu proyek, serta mewujudkan pembangunan yang dinilai ramah lingkungan. Hal ini dinilai ideal untuk kebutuhan skala besar seperti program 3 juta rumah yang tengah dipacu pemerintah.

“Partisipasi dalam program ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan infrastruktur nasional yang inklusif,” ujarnya.

Sepanjang 2024, WEGE membukukan kontrak baru senilai Rp2,66 triliun yang berasal dari sejumlah proyek strategis, seperti Gedung BMKG InaTEWS Jakarta-Bali, Rusun Cilangkap, Rumah Sakit Klaten, Bio Farma Bandung, dan Hunian Modular di IKN.

Salah satu proyek unggulan perseroan adalah pembangunan Gedung Pusat Onkologi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten senilai Rp248,43 miliar, serta Bangunan Gedung dan Kawasan Basilika & Gereja di IKN senilai Rp352,38 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah hanya digunakan untuk membangun infrastruktur bagi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Sementara itu, anggaran untuk menu makanan bergizi, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetap menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"CSR itu tidak akan digunakan untuk makan bergizi, tapi siapkan infrastruktur yang akan jadi mitra bagi Badan Gizi. Seperti juga pemda-pemda. SPPG tetap dari kita. Dipastikan dari APBN, ya," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Adapun pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp 71 triliun untuk program unggulan ini.

Penerima program juga akan ditambah secara bertahap, dengan rincian 3 juta dari Januari-April 2025 menjadi 6 juta dari April-Agustus 2025.

Lalu, mencapai 15 juta hingga 17,5 juta dari Agustus-September 2025.

Seturut rencana, pembuat kebijakan bakal menambah anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sepanjang tahun ini.

Berdasarkan perhitungan BGN, dibutuhkan anggaran senilai Rp 100 triliun untuk membiayai MBG dari September-Desember 2025.

"Nah, Bapak (Presiden) ingin di akhir 2025, 82,9 juta sudah terima. Dan anggarannya Bapak sudah siapkan. Kalau mulai dari September, dikejar sejumlah itu Rp 100 triliun," ucap Dadan.

"Tapi kalau misalnya dikejarnya mulai dari bertahap mulai Oktober-November itu bisa kurang dari itu. Rp 100 triliun kalau dari September," imbuhnya.

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan, Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa dana untuk anggaran tambahan makan bergizi gratis telah tersedia.

Hal ini diketahui setelah pemerintah mengkaji kembali pos-pos pengeluaran.

Kendati begitu, Dadan enggan mengungkapkan pos pengeluaran apa saja yang bisa dikurangi.

"Ada dong, ada sekali (dananya). Ini hanya masalah efisiensi penggunaan anggaran, di mana ada hal yang ternyata bisa diefisienkan. Tapi detilnya itu ada di Presiden dan Menkeu yang siapkan," tandas Dadan.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah ingin menambah dana untuk program MBG.

Sejumlah usulan mengemuka, mulai dari memanfaatkan dana zakat, cukai rokok, hingga CSR BUMN.

Program Makan Bergizi Gratis sudah dimulai pada 6 Januari 2025.

Pada akhir pekan lalu, Prabowo dilaporkan gelisah karena banyak anak-anak belum merasakan program unggulannya tersebut.

Kegelisahan itu lantas membuat Kepala Negara mengumpulkan kepala lembaga hingga menteri terkait untuk memecahkan masalah bersama demi percepatan penetrasi MBG.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, program makan bergizi gratis (MBG) tidak akan dibiayai oleh pihak asing.

Kalaupun ada pembiayaan asing, hanya berupa technical assistant.

"Kita enggak ada mekanisme itu. Itu paling kan kalau ada technical assistant, bantuan peralatan, itu juga belum ada. Nggak ada namanya makan bergizi dari negara asing, nggak ada," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Terkait minat kerja sama China dan Jepang dalam program itu, Dadan mengungkapkan, secara teknis masih harus dibahas lebih lanjut.

Diketahui, Jepang sebelumnya menyampaikan minat kerja sama dalam program tersebut, dalam bentuk pengiriman tenaga ahli serta bantuan peningkatan sektor perikanan dan pertanian.

Sebab, negara itu sudah berpengalaman mengelola makan bergizi selama 80 tahun.

"Itu hal-hal yang secara teknis pun masih harus dibicarakan, belum tentu tahun ini. Bisa jadi 3 tahun lagi, kan hanya komitmen saja," ucap Dadan.

Ia lantas mengungkapkan, anggaran program MBG murni dari pemerintah Indonesia.

Pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp 71 triliun tahun 2025 untuk program unggulan ini.

Penerima program pun akan ditambah secara bertahap, dengan rincian 3 juta dari Januari-April 2025 menjadi 6 juta dari April - Agustus 2025.

Lalu, mencapai 15 juta hingga 17,5 juta dari Agustus - September 2025.

Seturut rencana, pembuat kebijakan bakal menambah anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sepanjang tahun ini.

Berdasarkan perhitungan BGN, dibutuhkan anggaran senilai Rp 100 triliun untuk membiayai MBG dari September - Desember 2025.

"Nah, Bapak (Presiden) ingin di akhir 2025, 82,9 juta sudah terima. Dan anggarannya Bapak sudah siapkan. Kalau mulai dari September, dikejar sejumlah itu Rp 100 triliun," ucap Dadan.

"Tapi kalau misalnya dikejarnya mulai dari bertahap mulai Oktober-November, itu bisa kurang dari itu. Rp 100 triliun kalau dari September," imbuhnya.

Jakarta: Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) merekomendasikan pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) sebagai solusi penguatan ekonomi.

Ketua Umum Perbanas Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Perbanas mengapresiasi Program Tiga Juta Rumah untuk MBR. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat sasaran, program ini diyakini mampu mengatasi backlogperumahan yang mencapai 11,7 juta unit.

"Untuk itu, Perbanas menilai penting bagi pemerintah untuk memastikan cicilan rumah tetap terjangkau yaitu di kisaran Rp1,1 juta per bulan sesuai kemampuan MBR," jelas dia dikutip dari Antara, Rabu, 22 Januari 2025.

Peran sektor perbankan juga sangat penting dalam mendukung program ini, meskipun diperlukan penyesuaian untuk mengakomodasi profil risiko MBR, yang sebagian besar bekerja di sektor informal.

Dengan subsidi yang tepat sasaran serta dukungan penuh dari perbankan dan pengembang, Program Tiga Juta Rumah diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi masalah perumahan di Indonesia.

Selain itu, solusi lainnya untuk penguatan ekonomi yakni adanya lapangan kerja yang berkualitas, serta penguatan ketahanan pangan. Rekomendasi tersebut berangkat dari serangkaian kajian strategis.

Kajian tersebut menekankan perlunya intervensi kebijakan yang komprehensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

“Dalam menghadapi ketidakpastian ini, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan perbankan serta menguatkan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional,” kata dia.

Di sektor tenaga kerja, Perbanas menilai bahwa meskipun kuantitas lapangan kerja meningkat sebanyak 3,3 juta per tahun dalam periode 2015-2024, kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan.

Pandemi Covid-19 memperburuk kondisi ini, terlihat dari pertumbuhan lapangan kerja formal yang lebih rendah dibandingkan dengan lapangan kerja informal. Ketimpangan kesejahteraan masyarakat juga semakin melebar, dengan selisih penghasilan antara pekerja formal dan informal hampir dua kali lipat.

Untuk mengatasi masalah ini, Perbanas mendorong pengembangan keterampilan tenaga kerja dan peningkatan kualitas pendidikan guna menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan sejahtera.

Dalam hal ketahanan pangan, Perbanas menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas sejumlah komoditas pangan prioritas, seperti padi, jagung, ikan, daging (ayam dan sapi), sawit, kelapa, kopi, dan tebu, guna mengurangi ketergantungan impor.

Sektor pertanian, sebagai motor penggerak ekonomi, perlu ditingkatkan melalui pemberian insentif kredit sektor pertanian serta pengembangan produk hilir.

Perbanas juga mengusulkan pembangunan sistem data pertanian yang terintegrasi untuk meningkatkan akses informasi bagi pelaku usaha dan perbankan, sehingga mendukung efisiensi dan produktivitas sektor pertanian.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut proses masak yang tidak benar menjadi penyebab terjadinya keracunan pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Dukuh 03 Sukaharjo, Jawa Tengah.

Dadan mengatakan bahwa kesalahan teknis itu sudah ditangani. Dia menyebut proses masak yang kurang matang menjadi penyebab di balik keracunan 40 orang siswa saat menyantap MBG beberapa waktu lalu.

"Ya, ada dalam proses masak yang kurang matang," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Dadan menyebut tidak akan memberikan sanksi kepada pramusaji yang memasakn menu MBG dimaksud. Namun, dia menyebut pihaknya sudah mengevaluasi kejadian tersebut.

Ke depan, Dadan juga memastikan akan selalu mengawal proses berjalannya MBG supaya hal serupa tidak terjadi lagi.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Para siswa mengalami gejala mual, pusing usai menyantap menu MBG berupa ayam tepung krispi.

Adapun program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu ditargetkan sampai ke seluruh anak sekolah di Indonesia pada akhir 2025.

Pada tahap Januari-April 2025, pemerintah menargetkan MBG diperoleh sebanyak 3 juta siswa. Pemerintah menggelontrokan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program MBG.

Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Program makan gratis sebenarnya sudah dianggarkan Rp71 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Namun, Badan Gizi Nasional perlu suntikan Rp100 triliun agar program ini bisa menjangkau seluruh target penerima.

Ia akan mengidenfitikasi keseluruhan postur APBN dan mempertimbangkan pos-pos mana yang prioritas, serta mana yang bisa dihemat.

"Yang prioritas-prioritas, yang Pak Presiden (Prabowo) tetapkan dan akan dicapai, bagian-bagian mana yang untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan itu, kita sedang mengidentifikasi. Kemudian, supaya bisa betul-betul sesuai dengan prioritasnya beliau dan mengurangi inefisiensi," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Namun, sang Bendahara Negara tak menjawab tegas dari mana sumber untuk menambal biaya makan gratis. Wanita yang akrab disapa Ani itu tidak merinci apakah bakal ada pengurangan anggaran di pos-pos tertentu.

Ani menekankan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih dalam tahap melihat kembali keseluruhan postur APBN 2025 dan mengidentifikasinya.

"Keseluruhan postur nanti kita lihat ya (untuk mengalokasikan anggaran tambahan Rp100 triliun makan gratis)," tutup Ani.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan anggaran Rp71 triliun tidak cukup. Ia mengatakan hanya ada 15 juta sampai 17,5 juta penerima makan gratis yang terlayani dengan uang tersebut.

Sedangkan target Presiden Prabowo Subianto jauh lebih banyak. Pemerintah mematok program ini bisa menjangkau 82,9 juta orang.

"Beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," ucap Dadan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Sejak pertama dilaksanakan pada 6 Januari 2025, makan gratis disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi. Ini diberikan kepada anak-anak sekolah melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemerintah menargetkan penerima manfaat bisa mencapai 3 juta orang pada April 2025. Kemudian, pada Agustus 2025 meningkat sampai 6 juta penerima.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh siswa di Indonesia menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) pada akhir 2025.

"Akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi gratis," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

Ia menjelaskan program MBG dimulai 6 Januari 2025 lalu dan telah melayani sekitar 650 ribu anak-anak di 31 provinsi.

Prabowo menyampaikan pada Januari hingga April 2025, program ini menyasar 3 juta penerima manfaat. Lalu pada April hingga Agustus 2025, target penerimanya sebanyak 6 juta orang.

"September kita harapkan 15 juta anak," ujarnya.

Prabowo pun menyampaikan terima kasih ke seluruh jajarannya yang turut serta menyukseskan salah satu program unggulannya ini. Ia menyatakan akan bersinergi penuh dengan pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah untuk menjalankan MBG. Ia menekankan hal ini merupakan masalah strategis dalam memperkuat masa depan Indonesia.

Senin lalu (20/1), Prabowo meminta maaf jika implementasi program makan bergizi gratis (MBG) belum merata.

Ia mengatakan MBG merupakan program besar, sehingga tidak mudah untuk pembagian bisa merata ke seluruh rakyat

"Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia saya minta maaf kepada seluruh orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo usai peresmian proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).

Prabowo menjelaskan program itu membutuhkan proses administrasi dan realisasi secara fisik. Prabowo pun berjanji akan merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh. Ia berniat agar seluruh anak di Indonesia merasakan program MBG pada akhir tahun ini.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ujar dia.

Pada saat yang sama, Prabowo juga mempersilahkan orang yang tak mau menyantap menu makanan di program MBG agar bisa menyerahkannya ke yang lebih membutuhkan.

"Yang enggak mau makan ya enggak apa-apa, kasih ke yang perlu," katanya.