Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

“Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis sebanyak Rp100 triliun. Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, usulan tambahan anggaran Bergizi Gratis didasari keinginan Presiden Prabowo Subianto agar anak Indonesia bisa mendapat manfaat.

Dadan mengatakan, Prabowo sempat meminta ke BGN agar anak-anak di Indonesia bisa cepat mendapat manfaat dari program tersebut. Merespons hal itu, kata Dadan, BGN butuh dana Rp100 triliun agar program itu bisa dipercepat.

"Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat. Kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada badan gizi, kalau dilakukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp100 triliun," kata Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).



Kendati demikian, Dadan menegaskan, BGN tak pernah usul tambahan anggaran untuk program MBG. Ia berkata, tambahan anggaran itu didasari atas keinginan Prabowo yang ingin program MBG dipercepat.

"Jadi bukan BGN yang mengajukan tambahan ya. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, kemudian kalau mulai September berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab tambahan 100 triliun. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya 300 triliun dan itu akan dilaksanakan," tutur Dadan.

"Tetapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya dan Pak Presiden bertanya kepada badan gizi, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta, maka kami menyampaikan tambahan Rp100 triliun," imbuhnya.

Dadan berkata, penambahan anggaran MBG sebesar Rp100 triliun itu konsekuensi dari keinginan Prabowo yang ingin program MBG cepat dinikmati anak-anak.

"Jadi bukan badan gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan mempertimbangkan penambahan dana untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp100 triliun. Hal itu sesuai permintaan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program besar Presiden Prabowo Subianto yang perlu diprioritaskan. Alhasil, ia harus mengurangi beberapa hal yang dinilai kurang efisien untuk dialokasikan.

"Ya Pak Presiden harapkan adanya fokus terhadap prioritas dan juga kurangi inefisiensi yang sudah diidentifikasi akan dilihat," ucap Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap mekanisme pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap dijalankan selama Ramadan 1446 Hijriah.

Dadan menjelaskan selama bulan Ramadan pelaksanaan program MBG di sekolah umum tidak lagi dibagikan menggunakan ompreng untuk dimakan di tempat.

"Pada saat bulan Ramadhan itu tidak pakai ompreng, tetapi ada kemasan makanan yang dibawa pulang untuk dimakan saat buka puasa," ujar Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

"Bukan lagi pakai ompreng karena jenis makanannya pun berbeda," sambungnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan program MBG di pesantren selama bulan Ramadan akan dibagikan kepada santri sesaat menjelang buka puasa.

"Khusus untuk yang di pesantren, di mana dia tinggal di pesantren, masak di pesantren, maka makan bergizinya diberikan pada saat buka," ujar dia.

Dadan sebelumnya menyatakan program MBG tetap akan dijalankan selama bulan suci Ramadan 1446 H. Ia menyebut program itu sangatlah penting dan mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari penerima manfaat.

"Jadi bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (20/1) lalu.

Program MBG menjadi salah satu program unggulan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program itu telah mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu.

BGN mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Secara bertahap ke depannya, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah bahwa pihaknya yang mengajukan tambahan Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis.

Dadan menyebut, justru Prabowo yang bertanya kepada Badan Gizi Nasional perihal biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target penerima program makan bergizi gratis.

"Kamu jangan salah paham. Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat. Kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'kalau dilakukan percepatan, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab Rp 100 triliun," ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

"Jadi bukan Badan Gizi Nasional yang mengajukan tambahan ya. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, 'kalau mulai September, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab, 'tambahan Rp 100 triliun'. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya Rp 300 triliun, dan itu akan dilaksanakan," ujar dia.

Dadan tidak memungkiri bahwa butuh tambahan biaya apabila Prabowo ingin melakukan percepatan

Ia mengatakan, butuh Rp 100 triliun jika Prabowo ingin 82,9 juta anak menerima makan bergizi gratis di bulan September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Dan Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta?' Maka kami menyampaikan tambahan Rp 100 triliun," kata Dadan.

"Jadi bukan Badan Gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan,"ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Dadan mengaku butuh tambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun.

Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan tengah berupaya agar pembayaran mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggunakan sistem reimburse pada Februari. Dadan mengatakan pemerintah berupaya membayar langsung ke rekening mitra BGN terkait penyelenggaraan MBG.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Dadan mengaku saat awal pelaksanaan MBG, para mitra menggunakan modal pribadi terlebih dulu. Selanjutnya, kata dia, modal itu lalu diganti oleh BGN.

Dadan mengungkapkan alasan dilakukannya sistem reimburse tersebut. Dia mengatakan hal itu lantaran anggaran MBG baru terbuka pada 6 Januari.

"Untuk yang dua minggu pertama memang reimburse. Karena anggaran Badan Gizi kan baru dibuka tanggal 6 Januari," ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah resmi menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Senin (6/1). Anggaran MBG per hari dipatok sebesar Rp 10 ribu per porsi.

Sementara itu, anggaran MBG diketahui Rp 71 triliun, yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Lantas, dapur memaksimalkan anggaran tersebut?

Salah seorang juru masak di SPPG Lanud Halim Perdana Kusuma, Jonie Kusuma Hadi, menyebut modal awal untuk memproduksi menu MBG dilakukan dengan skema reimburse atau penggantian biaya, yang dilakukan per minggu dengan besaran anggaran Rp 10 ribu per porsi MBG.

"Nanti reimburse, reimburse ke BGN per minggu. (Anggaran per minggu?) Anggarannya per minggu kita untuk food cost-nya Rp 10 ribu (per orang)," kata Jonie kepada wartawan di SD Angkasa 5 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1).

(amw/maa)

Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

“Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Hari Gizi Nasional menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari.

Kebutuhan gizi yang tidak cukup berkaitan dengan kecerdasan otak dan masalah stunting. Sebab, konsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang berperan penting dalam mendukung perkembangan otak, perilaku, motorik, dan kecerdasan.

Tanggal 25 Januari 2025 diperingati sebagai Hari Gizi Nasional sehingga ini menjadi waktu untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen berbagai pihak dalam membangun gizi yang baik demi terciptanya bangsa yang sehat dan berprestasi. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia adalah merealisasikan program makan bergizi gratis.

Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Presiden Prabowo memiliki 4 tujuan melalui program makan gratis yakni mengatasi masalah stunting, meningkatkan gizi dan nutrisi, meningkatkan prestasi akademik, dan mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Dia mengklaim program bahwa makan siang gratis bakal menghapuskan kemiskinan ekstrem. Sebab, pemerintah akan menggunakan hasil panen dari petani dan nelayan.

Selain itu, Prabowo mengklaim bahwa program makan siang gratis bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal 1,5 hingga 2 persen.

"Demikian kita menyelesaikan masalah-masalah fundamental untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia, menuju menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia," ungkap Prabowo.

Dia menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia juga mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

“Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” imbuhnya kepada wartawan.

Adapun tujuan pemerintah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis ternyata membutuhkan pengawasan yang serius, sebab ditemukan beberapa kasus makanan basi dan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak.

Teramat sangat disayangkan, jika program yang baik untuk memperbaiki gizi anak-anak di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Sebaiknya, Pemda, sekolah, dan komunitas masyarakat juga ikut melakukan pengawasan terkait gizi dan realisasi dari program ini.

Kebutuhan gizi per hari berdasarkan usia dan jenis kelamin
Anak-anak: 1.000–2.000 kalori per hari

Remaja: 2.000–2.650 kalori per hari

Wanita dewasa: 2.100 kalori per hari

Pria dewasa: 2.500 kalori per hari

Gizi diperoleh dari mengonsumsi ikan, daging, nasi, sayur dan buah-buahan setiap hari.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte mengatakan bahwa pada dasarnya MBG merupakan program jangka panjang, sehingga anggaran yang digelontorkan juga akan berkembang. Namun yang pasti, Philips menegaskan bahwa anggaran MBG pada 2025 adalah sebesar Rp71 triliun.

Philips juga menyampaikan bahwa lapisan masyarakat, korporasi, swasta, hingga BUMN juga bisa ikut berpartisipasi di dalam program MBG ke depan.

“Program [MBG] ini bukan multiyears lagi, multidecades, sehingga mungkin dia bisa bertambah [anggaran MBG]. Atau kalau kemudian ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN, dan lain-lain, tentu saja akan menjadi sesuai ketika dia berjalan. Tapi yang jelas anggaran tahun ini adalah Rp71 triliun,” kata Philips saat ditemui di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, sejalan dengan MBG yang merupakan jangka panjang, maka semua pihak bisa ikut berpartisipasi. “Nanti kalau multi years dia [anggaran] berkembang, masyarakat mungkin berpartisipasi, pihak swasta, dan lainnya. Itu ke depan, ya,” ungkapnya.

Palopo -

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengalokasikan anggaran Rp 78 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini. Program nasional ini akan dilaksanakan dan dianggarkan secara bertahap.

"Alhamdulillah Sulawesi Selatan alokasikan Rp78 miliar," kata Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry dalam keterangannya dikutip, Sabtu (25/1/2025).

Fadjry turut mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel mengalokasikan anggaran untuk MBG. Dia menyadari program ini tidak bisa dilaksanakan tanpa kerja sama semua pihak.

"Dharapkan pemerintah kabupaten kota juga melepaskan anggaran. Ini adalah tahun pertama kita melaksanakan program Bapak Presiden, pasti belum cukup, tapi kan nanti akan mengarah ke sana," tuturnya.

Fadjry sempat menyempatkan diri meninjau uji coba pelaksanaan MBG di SDN 5 Salamae Palopo pada Kamis (23/1). Dia kembali menegaskan agar bupati dan wali kota di Sulsel mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto itu.

"Mudah-mudahan tahun 2026 bisa kita siapkan. Antisipasi semua Bupati, Wali Kota saya yakin bisa dipenuhi apa yang diharapkan Bapak Presiden," tambah Fadjry.

Fadjry juga memastikan program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) mulai dilaksanakan di Sulsel, termasuk di Palopo. Program nasional itu dijalankan berdasarkan surat edaran pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Saya sudah membuat surat edaran juga untuk menyukseskan program PKG. Dan tadi ada pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil, pemeriksaan telinga, pemeriksaan gigi, pemeriksaan gizi, dan beberapa yang lainnya," bebernya.

"Jadi ada jadwal, jadwalnya untuk sekolah yang lainnya, ada dokter ahli, THT, dokter anak yang keliling di sekolah-sekolah," tandas Fadjry.

(sar/hmw)

KEBUMEN, iNewsPurwokerto.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mulai dilaksanakan di beberapa daerah sejak 6 Januari 2025. 

Sebagai program nasional, MBG dirancang untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Namun, hingga kini program tersebut belum dimulai di Kabupaten Kebumen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen, Edi Rianto, menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Kebumen masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat. 

Ia menyebutkan bahwa dalam rapat akhir Desember 2024 bersama Menteri Koordinator Pangan, disampaikan bahwa pelaksanaan MBG secara nasional dijadwalkan pada 1 April 2025.

“Nah, yang dimulai pada 6 Januari itu sebenarnya uji coba di beberapa daerah tertentu, seperti di Cilacap yang baru ada satu titik. Untuk Kebumen, rencananya akan ada dua titik, tetapi jadwal pelaksanaannya belum ditentukan,” ujar Edi seusai rapat pembahasan MBG bersama Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, dan pimpinan OPD di Pendopo Kabumian, Jumat (24/1/2025).

Edi menambahkan bahwa Pemda Kebumen perlu mempersiapkan pelaksanaan program ini dengan matang. Persiapan tersebut mencakup pembuatan posko, dapur sehat, serta perhitungan kebutuhan logistik dan tenaga kerja yang sebagian besar akan melibatkan masyarakat lokal.

“Kami sudah berkoordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memahami skema pelaksanaan. Berdasarkan estimasi, satu dapur membutuhkan sekitar 40 orang tenaga kerja dan mampu menyediakan hingga 3.000 porsi makanan,” jelasnya.

Berdasarkan perhitungan sementara, Kebumen akan memiliki 130 dapur sehat. Jumlah tersebut memerlukan persiapan logistik yang signifikan, termasuk bahan makanan seperti beras, telur, ayam, ikan, susu, dan buah.

Edi berharap BGN dapat segera merespons kebutuhan ini agar pelaksanaan MBG di Kebumen dapat segera dimulai dan dinikmati oleh anak-anak sekolah.

“Soal pelaksanaan teknis di lapangan, verifikasi dapur umum, dan pendanaan, semuanya menjadi tanggung jawab BGN. Pemda hanya berperan mendukung pelaksanaan. Untuk itu, Pemda Kebumen telah menyiapkan anggaran pendampingan sebesar Rp 15 miliar,” ungkap Edi.

Saat ini, lanjut Edi, belum ada petunjuk untuk menggunakan anggaran APBD sebagai sumber utama pendanaan MBG. Pemda dan Pemerintah Pusat masih menghitung ketersediaan stok bahan makanan untuk memastikan kebutuhan lokal dapat terpenuhi tanpa mengganggu suplai daerah.

Edi meminta masyarakat untuk bersabar karena pelaksanaan program nasional seperti MBG memerlukan persiapan yang kompleks dan waktu yang cukup. “Kami terus bekerja agar program ini dapat segera terealisasi di Kebumen dan daerah lainnya,” tutupnya.

Editor : EldeJoyosemito

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons kebutuhan penambahan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

Ia tidak secara gamblang menyatakan akan menambah anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu, sesuai dengan permintaan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Nanti kita lihat dari sisi, kan ini sekarang seperti yang disampaikan oleh pimpinan MBG jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan itu pasti akan meningkatkan kompleksitas yang perlu untuk terus kita jaga," jawabnya ketika ditanya terkait rencana penambahan anggaran MBG, di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Yang jelas, saat ini pihaknya akan fokus membantu program MBG agar dapat diperluas cakupan penerima dengan menambah titik-titik pelayanan dari 190 dapur menjadi 937 dapur pada akhir 2025.

Namun di sisi lain juga secara administrasi, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

"Itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana meminta tambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun. Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

BGN menghitung tambahan Rp 100 triliun yang dicairkan September akan cukup memenuhi target tersebut.

Saat ini, anggaran MBG 2025 sudah dipastikan sebesar Rp 71 triliun. Dana ini akan digunakan untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat tahun ini.

"Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta," tambahnya.

Dadan menyebut Presiden sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat. Namun, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Kepala Negara.

"Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons kebutuhan penambahan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

Ia tidak secara gamblang menyatakan akan menambah anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu, sesuai dengan permintaan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Nanti kita lihat dari sisi, kan ini sekarang seperti yang disampaikan oleh pimpinan MBG jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan itu pasti akan meningkatkan kompleksitas yang perlu untuk terus kita jaga," jawabnya ketika ditanya terkait rencana penambahan anggaran MBG, di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Yang jelas, saat ini pihaknya akan fokus membantu program MBG agar dapat diperluas cakupan penerima dengan menambah titik-titik pelayanan dari 190 dapur menjadi 937 dapur pada akhir 2025.

Namun di sisi lain juga secara administrasi, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

"Itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana meminta tambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun. Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan program Makan Siang Gratis (MBG) di SMP, SMA, SMK, dan SMK 2 Ki Hajar Dewantoro yang berada di dalam satu komplek sekolah di Tangerang, Banten, Jumat (24/1/2025).

Melansir Antara, Wapres tiba di lokasi pada pukul 10:30 WIB. Ia langsung mengunjungi beberapa kelas untuk meninjau siswa yang tengah bersiap menikmati menu MBG berupa ayam, tempe orek, sayur, dan buah semangka.

Sesekali, terlihat juga Wapres menerima ajakan swafoto dari para siswa.

Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam program MBG menjadi elemen penting untuk memperkuat fondasi pembangunan bangsa di masa depan.

Menurutnya, penyiapan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan semangat merupakan sebuah keniscayaan, yang salah satunya dapat diintervensi melalui pemberian makanan bergizi.

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Gibran meminta pemerintah daerah agar terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam menyukseskan program MBG, baik dari sisi sarana prasarana, sosialisasi dan edukasi, hingga pemberdayaan komunitas lokal.

Wapres meyakini bahwa partisipasi aktif perangkat daerah dalam program MBG, tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesehatan anak-anak, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya asupan gizi seimbang sebagai investasi berharga bagi masa depan bangsa.

Sementara itu, Pj. Gubernur Banten A. Damenta menyampaikan kesiapan pemerintah daerah, khususnya Provinsi Banten dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam memastikan program MBG berjalan lancar.

“Kami seluruhnya sudah siap dan sudah disiapkan (latihan) juga. Mulai dari jumlah sekolah ya, jumlahnya itu totalnya kalau kita lihat dari TK, KB, TPA, SPS, PKN, SKB hingga sampai SMP itu sekitar 14.716," kata Damenta.

"Nah masing-masing telah menyiapkan kebutuhan anggaran oleh Pemda dan kita sudah siap semua dan juga kalau untuk provinsi sendiri kita telah menyiapkan sekitar Rp 316 miliar itu sudah siap," sambung dia.

Damenta mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu arahan serta petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Poin utamanya kebijakan makanan bergizi sehat untuk Provinsi Banten siap dilaksanakan. Oleh karena itu dengan kehadiran Bapak Wakil Presiden pada pagi hari ini kami sangat berbahagia sekali,” pungkasnya.