Pemerintah tengah mendorong pembangunan 3 juta rumah per tahunnya. Target rumah yang akan dibangun ini, lebih besar dari program yang dijalankan Presiden Joko Widodo periode sebelumnya yakni sejuta rumah.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengungkapkan rata-rata rumah yang terbangun oleh pengembang setiap tahunnya antara 500-600 ribu unit. Dengan target baru 3 juta rumah, maka pengembang perlu membangun rumah 5 kali lipat dari capaian saat ini.

Melihat target pembangunan yang besar, Himperra meminta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyiapkan program ini dengan matang, salah satunya mengenai skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Yang susah untuk dikira itu adalah matchingnya, antara demand sama supply. Kita semua berusaha. Maka kalau usulan Himperra pada Pak Menteri, Pak Ara, tolong juga di-backup tentang programnya," kata Ari kepada awak media dalam acara Rakernas Himperra 2024, Kamis (19/12/2024).

Menurutnya tantangan saat ini adalah permintaan FLPP tidak sampai 3 juta rumah, melainkan hanya sekitar 2 kali lipat kuota FLPP saat ini.

"Karena kalau kita mengandalkan pada FLPP, orang yang suka FLPP ini, kayaknya nggak mungkin 5 kali lipat dari sekarang," imbuhnya.

Keterbatasan kuota ini juga dikarenakan tujuan dari FLPP ini adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang gajinya di bawah Rp 8 juta untuk memiliki rumah pertama. Sementara, masih banyak orang yang bergaji Rp 8 juta ke atas juga tidak bisa memiliki rumah.

"Himperra mengusulkan desil 8 ke atas sampai 10 itu, juga dikasih subsidi. Jadi kira-kira sampai harga rumah itu Rp 500 juta," ungkapnya.

Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan siap mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan untuk kesuksesan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya," kata Ara, di Jakarta, Jumat.

Untuk itu dirinya mengatakan, Kementerian PKP berencana akan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu menyukseskan Program Tiga Juta Rumah khususnya terkait skema pembiayaan.

Terkait dukungan pembiayaan perumahan, Menteri Ara mengatakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220 ribu unit dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank dengan alokasi sebesar Rp28,17 triliun.

“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” kata Ara.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa Himperra sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15 ribu unit pada Januari 2025.

"Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025," ujar Ari.

Dia mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi, karena menurutnya kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah. Hal ini menurutnya untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.

"Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya,” kata Ari pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono meminta pemerintah melakukan terobosan regulasi terkait pemanfaatan dana dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, mayoritas nasabah KPR juga anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga tepat sasaran.

Dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan total mencapai Rp 700 triliun, dengan manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua (JHT) sebesar 20 persen atau senilai Rp 140 triliun. Dana JHT itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku bunga di bawah 7 persen atau mendekati suku bunga KPR-FLPP. Mereka berharap ke depannya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bisa berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan perihal hal ini.

"Mayoritas nasabah KPR, kan, pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga peruntukan manfaat layanan tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran," kata Ari pada acara Rakernas Himperra 2024, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Himperra juga mengusulkan kepada pemerintah agar program 3 juta rumah juga menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta yang berpenghasilan di atas Rp 8-10 juta per bulan. Pasar tersebut dinilai masih sangat besar dengan harga rumah maksimum Rp 500 juta.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) yang hadir di tempat menegaskan bahwa pihaknya siap membantu.

"Saya sangat senang, saling membantu untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kalau perlu ada MoU dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu kita," kata Ara.

Menurutnya perlu upaya tambahan untuk membangun 2.742.569 unit guna mencapai target program 3 juta rumah. Alokasi APBN 2025 untuk anggaran perumahan di kementerian itu sejumlah Rp 5,27 triliun untuk pembangunan 37.431 unit. Selain itu, alokasi pembiayaan rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sejumlah Rp 33,6 triliun untuk 220 ribu unit.

"Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500 ribu rumah atau bertambah 280 ribu unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp 49,22 triliun," papar Maruarar Sirait.

Ada pun Himperra baru saja menggelar Rakernas 2024 pada Kamis (19/12/2024) di JW Marriot Hotel, Jakarta. Rakernas Himperra merupakan agenda rutin tahunan organisasi yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra untuk evaluasi semua aktifitas bisnis yang telah dijalankan termasuk regulasi pemerintah terkait perumahan, dan upaya mencari solusi untuk kemajuan usaha anggota.

Dalam acara tersebut, hadir Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Dirjen Pajak Suryo Utomo, Ketua OJK Mahendra Siregar, dan sejumlah pejabat kementerian/lembaga serta stakeholder Perumahan Nasional.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono meminta pemerintah melakukan terobosan regulasi terkait pemanfaatan dana dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, mayoritas nasabah KPR juga anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga tepat sasaran.

Dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan total mencapai Rp 700 triliun, dengan manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua (JHT) sebesar 20 persen atau senilai Rp 140 triliun. Dana JHT itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku bunga di bawah 7 persen atau mendekati suku bunga KPR-FLPP. Mereka berharap ke depannya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bisa berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan perihal hal ini.

"Mayoritas nasabah KPR, kan, pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga peruntukan manfaat layanan tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran," kata Ari pada acara Rakernas Himperra 2024, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Himperra juga mengusulkan kepada pemerintah agar program 3 juta rumah juga menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta yang berpenghasilan di atas Rp 8-10 juta per bulan. Pasar tersebut dinilai masih sangat besar dengan harga rumah maksimum Rp 500 juta.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) yang hadir di tempat menegaskan bahwa pihaknya siap membantu.

"Saya sangat senang, saling membantu untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kalau perlu ada MoU dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu kita," kata Ara.

Menurutnya perlu upaya tambahan untuk membangun 2.742.569 unit guna mencapai target program 3 juta rumah. Alokasi APBN 2025 untuk anggaran perumahan di kementerian itu sejumlah Rp 5,27 triliun untuk pembangunan 37.431 unit. Selain itu, alokasi pembiayaan rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sejumlah Rp 33,6 triliun untuk 220 ribu unit.

"Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500 ribu rumah atau bertambah 280 ribu unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp 49,22 triliun," papar Maruarar Sirait.

Ada pun Himperra baru saja menggelar Rakernas 2024 pada Kamis (19/12/2024) di JW Marriot Hotel, Jakarta. Rakernas Himperra merupakan agenda rutin tahunan organisasi yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra untuk evaluasi semua aktifitas bisnis yang telah dijalankan termasuk regulasi pemerintah terkait perumahan, dan upaya mencari solusi untuk kemajuan usaha anggota.

Dalam acara tersebut, hadir Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Dirjen Pajak Suryo Utomo, Ketua OJK Mahendra Siregar, dan sejumlah pejabat kementerian/lembaga serta stakeholder Perumahan Nasional.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan siap mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan untuk kesuksesan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya," kata Ara, di Jakarta, Jumat.

Untuk itu dirinya mengatakan, Kementerian PKP berencana akan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu menyukseskan Program Tiga Juta Rumah khususnya terkait skema pembiayaan.

Terkait dukungan pembiayaan perumahan, Menteri Ara mengatakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220 ribu unit dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank dengan alokasi sebesar Rp28,17 triliun.

“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” kata Ara.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa Himperra sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15 ribu unit pada Januari 2025.

"Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025," ujar Ari.

Dia mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi, karena menurutnya kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah. Hal ini menurutnya untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.

"Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya,” kata Ari pula.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan siap mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan untuk kesuksesan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya," kata Ara, di Jakarta, Jumat.

Untuk itu dirinya mengatakan, Kementerian PKP berencana akan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu menyukseskan Program Tiga Juta Rumah khususnya terkait skema pembiayaan.

Terkait dukungan pembiayaan perumahan, Menteri Ara mengatakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220 ribu unit dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank dengan alokasi sebesar Rp28,17 triliun.

“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” kata Ara.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa Himperra sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15 ribu unit pada Januari 2025.

"Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025," ujar Ari.

Dia mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi, karena menurutnya kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah. Hal ini menurutnya untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.

"Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya,” kata Ari pula.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan siap mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan untuk kesuksesan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya," kata Ara, di Jakarta, Jumat.

Untuk itu dirinya mengatakan, Kementerian PKP berencana akan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu menyukseskan Program Tiga Juta Rumah khususnya terkait skema pembiayaan.

Terkait dukungan pembiayaan perumahan, Menteri Ara mengatakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220 ribu unit dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank dengan alokasi sebesar Rp28,17 triliun.

“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” kata Ara.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa Himperra sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15 ribu unit pada Januari 2025.

"Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025," ujar Ari.

Dia mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi, karena menurutnya kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah. Hal ini menurutnya untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.

"Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya,” kata Ari pula.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengusulkan pemerintah memanfaatkan dana BPJS Ketenagakerjaan untuk menyukseskan program 3 juta rumah.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra Tahun 2024 di JW. Marriot Hotel, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Total dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan mencapai Rp 700 triliun, dengan manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua (JHT) sebesar 20 persen atau senilai Rp 140 triliun.

Tegas Ari, terobosan regulasi diperlukan agar dana JHT bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku bunga di bawah 7 persen atau mendekati suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Mayoritas nasabah KPR kan pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan, sehingga peruntukan manfaat layanan tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran," ujar Ari.

Usulan tersebut muncul karena program 3 juta rumah menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta masyarakat milenial berpenghasilan di atas Rp 8 juta-Rp 10 juta per bulan.

Pasar tersebut dinilai masih sangat besar dengan harga rumah maksimum Rp 500 juta.

Pada kesempatan tersebut, capaian pembangunan rumah oleh sekitar 3.000 anggota Himperra di seluruh Indonesia berkisar di angka 50.000-an per tahun.

"Sekitar 34.000-an itu adalah rumah bersubsidi, sisanya komersial. Terkait dukungan program 3 juta rumah, Bapak Menteri PKP minta produksi dari anggota Himperra bisa 3 kali lipatnya, 150.000 unit per tahun. Kami tentu mendukung itu," lanjutnya.

Ada pun hingga Desember 2024, masih terdapat 45.000 stok rumah yang sudah terbangun dan masih menunggu akad kredit rumah bersubsidi melalui KPR-FLPP.

Dari jumlah stok itu, sebanyak 15.000 unit dibangun oleh pengembang anggota Himperra.

Sinar Mas Land melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mengakuisisi PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) sebagai upaya memperluas portofolio. Langkah ini dinilai memperkuat posisi perusahaannya di industri properti sekaligus memperluas kehadiran di kawasan strategis Cibubur, Cileungsi hingga Bogor.

Kawasan tersebut disebut mempunyai potensi sebagai kota satelit dengan pertumbuhan pesat, lingkungan yang asri, dan udara segar. Selain itu, kawasan ini pun semakin memudahkan masyarakat urban mengakses hunian nyaman dalam lingkungan yang sejuk dan tenang.

Sinar Mas Land resmi mengakuisisi 91,99 persen saham SMDM yang dikenal mengembangkan kawasan Cibubur, Cileungsi, Bogor dan sekitarnya. Proses akuisisi ini secara resmi dilangsungkan pada 23 Oktober 2024 lalu.

Adapun pengembangan SMDM mencakup kawasan Rancamaya Golf Estate, Royal Tajur, Harvest City, R Hotel, serta lapangan golf bertaraf internasional, yakni Rancamaya Golf & Country Club. Akuisisi tersebut sejalan dengan visi Sinar Mas Land untuk menghadirkan hunian dan gaya hidup yang inovatif serta berkelanjutan di Indonesia.

"Dengan bergabungnya SMDM, Sinar Mas Land akan mengintegrasikan pengalaman dan keahlian yang dimiliki kedua pihak untuk menciptakan proyek properti yang unggul serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya," ujar Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land Herry Hendarta dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Fokus utama dari integrasi ini adalah meningkatkan mutu infrastruktur, menambah fasilitas, serta mengembangkan kawasan-kawasan residensial maupun komersial yang mendukung gaya hidup modern.

"Kami selalu menerapkan pendekatan inovatif yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, kepuasan pelanggan, dan produk berkualitas, sehingga setiap proyek didukung oleh tim ahli dari berbagai bidang untuk memastikan kualitas terbaik. Dengan adanya akuisisi ini, pengembangan proyek properti BSDE akan semakin luas di wilayah Jabodetabek, terutama di wilayah Selatan dan Timur Jakarta," tambahnya.

Selanjutnya, Sinar Mas Land akan meneruskan pengembangan kawasan terpadu Rancamaya Golf Estate seluas 500 hektare dengan menghadirkan hunian premium, villa, hotel, dan lapangan golf. Hunian premium ini dilengkapi dengan komersial area, fasilitas yang lengkap dengan latar lanskap alam yang indah.

Perusahaan ini juga mengedepankan pengembangan hunian modern Royal Tajur yang memiliki lokasi strategis di pusat Kota Bogor. Dengan luas 88 hektare, Royal Tajur terletak di koridor komersial Jalan Raya Tajur yang direncanakan oleh Pemerintah Bogor menjadi Sub CBD Kota Bogor dan mempunyai akses ke Bogor Inner Ring Road (BIRR).

Kemudian, Sinar Mas Land akan melanjutkan pengembangan Harvest City seluas 1.350 hektare di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Rencananya, pengembangan kawasan ini akan menggunakan konsep berskala kota, sehingga Harvest City diharapkan dapat berkembang menjadi kota mandiri di masa depan.

Selain kawasan residensial, Sinar Mas Land bakal menjadikan kawasan komersial R Hotel Rancamaya sebagai pilihan utama untuk mendukung ekosistem pariwisata di kawasan Bogor. Hotel bintang empat ini menawarkan penginapan dengan sederet fasilitas berkelas dan kualitas pelayanan terbaik untuk tamu dalam negeri maupun mancanegara.

R Hotel Rancamaya memiliki 6 lantai dengan total kamar sebanyak 132 unit dan 6 unit villa. Sinar Mas Land juga terus mengembangkan Rancamaya Golf & Country Club, lapangan golf bertaraf internasional dengan 18 hole dan latar indah Gunung Salak. Pengembangan ini diharapkan menjadikan Rancamaya semakin dikenal sebagai destinasi utama bagi pencinta golf di tingkat nasional dan internasional.

Setelah proses akuisisi, Sinar Mas Land akan fokus pada rencana pengembangan baru yang sudah dimulai sejak November 2024 lalu. Rencana ini mencakup berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan, seperti upgrading dan modernisasi fasilitas yang ada, pembangunan fasilitas baru yang mendukung kebutuhan penghuni dan pengunjung.

Infrastruktur di sekitar Rancamaya Golf Estate juga, seperti jalanan, sarana transportasi, dan jaringan utilitas akan ditingkatkan untuk mempermudah aksesibilitas dan kenyamanan penghuni. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadikannya kawasan hunian dan destinasi rekreasi unggulan di kawasan Bogor.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kawasan tersebut disebut mempunyai potensi sebagai kota satelit dengan pertumbuhan pesat, lingkungan yang asri, dan udara segar. Selain itu, kawasan ini pun semakin memudahkan masyarakat urban mengakses hunian nyaman dalam lingkungan yang sejuk dan tenang.

Sinar Mas Land resmi mengakuisisi 91,99 persen saham SMDM yang dikenal mengembangkan kawasan Cibubur, Cileungsi, Bogor dan sekitarnya. Proses akuisisi ini secara resmi dilangsungkan pada 23 Oktober 2024 lalu.

Adapun pengembangan SMDM mencakup kawasan Rancamaya Golf Estate, Royal Tajur, Harvest City, R Hotel, serta lapangan golf bertaraf internasional, yakni Rancamaya Golf & Country Club. Akuisisi tersebut sejalan dengan visi Sinar Mas Land untuk menghadirkan hunian dan gaya hidup yang inovatif serta berkelanjutan di Indonesia.

"Dengan bergabungnya SMDM, Sinar Mas Land akan mengintegrasikan pengalaman dan keahlian yang dimiliki kedua pihak untuk menciptakan proyek properti yang unggul serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya," ujar Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land Herry Hendarta dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Fokus utama dari integrasi ini adalah meningkatkan mutu infrastruktur, menambah fasilitas, serta mengembangkan kawasan-kawasan residensial maupun komersial yang mendukung gaya hidup modern.

"Kami selalu menerapkan pendekatan inovatif yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, kepuasan pelanggan, dan produk berkualitas, sehingga setiap proyek didukung oleh tim ahli dari berbagai bidang untuk memastikan kualitas terbaik. Dengan adanya akuisisi ini, pengembangan proyek properti BSDE akan semakin luas di wilayah Jabodetabek, terutama di wilayah Selatan dan Timur Jakarta," tambahnya.

Selanjutnya, Sinar Mas Land akan meneruskan pengembangan kawasan terpadu Rancamaya Golf Estate seluas 500 hektare dengan menghadirkan hunian premium, villa, hotel, dan lapangan golf. Hunian premium ini dilengkapi dengan komersial area, fasilitas yang lengkap dengan latar lanskap alam yang indah.

Perusahaan ini juga mengedepankan pengembangan hunian modern Royal Tajur yang memiliki lokasi strategis di pusat Kota Bogor. Dengan luas 88 hektare, Royal Tajur terletak di koridor komersial Jalan Raya Tajur yang direncanakan oleh Pemerintah Bogor menjadi Sub CBD Kota Bogor dan mempunyai akses ke Bogor Inner Ring Road (BIRR).

Kemudian, Sinar Mas Land akan melanjutkan pengembangan Harvest City seluas 1.350 hektare di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Rencananya, pengembangan kawasan ini akan menggunakan konsep berskala kota, sehingga Harvest City diharapkan dapat berkembang menjadi kota mandiri di masa depan.

Selain kawasan residensial, Sinar Mas Land bakal menjadikan kawasan komersial R Hotel Rancamaya sebagai pilihan utama untuk mendukung ekosistem pariwisata di kawasan Bogor. Hotel bintang empat ini menawarkan penginapan dengan sederet fasilitas berkelas dan kualitas pelayanan terbaik untuk tamu dalam negeri maupun mancanegara.

R Hotel Rancamaya memiliki 6 lantai dengan total kamar sebanyak 132 unit dan 6 unit villa. Sinar Mas Land juga terus mengembangkan Rancamaya Golf & Country Club, lapangan golf bertaraf internasional dengan 18 hole dan latar indah Gunung Salak. Pengembangan ini diharapkan menjadikan Rancamaya semakin dikenal sebagai destinasi utama bagi pencinta golf di tingkat nasional dan internasional.

Setelah proses akuisisi, Sinar Mas Land akan fokus pada rencana pengembangan baru yang sudah dimulai sejak November 2024 lalu. Rencana ini mencakup berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan, seperti upgrading dan modernisasi fasilitas yang ada, pembangunan fasilitas baru yang mendukung kebutuhan penghuni dan pengunjung.

Infrastruktur di sekitar Rancamaya Golf Estate juga, seperti jalanan, sarana transportasi, dan jaringan utilitas akan ditingkatkan untuk mempermudah aksesibilitas dan kenyamanan penghuni. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadikannya kawasan hunian dan destinasi rekreasi unggulan di kawasan Bogor.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini


(dhw/das)

Sederet pengembang yang tergabung dalam Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himaperra) berkumpul di Setiabudi menghadiri acara Rakernas Himperra 2024. Mereka akan membahas kelanjutan Program 3 Juta Rumah.

Bukan hanya anggota Himperra yang hadir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) juga hadir dalam acara yang bertajuk Dialog Kebangsaan Perumahan Rakyat: Kupas Tuntas Peluang dan Tantangan Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat.

Dalam pantauan detikcom, Ara sampai di Hotel JW Marriot, Jakarta pukul 13.00 WIB dengan pakaian dinas berwarna coklat muda. Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang dijadwalkan hadir, sampai di lokasi pukul 14.30 WIB.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono mengatakan tahun ini Himperra telah membangun sekitar 50 ribu rumah. Sebanyak 30 ribu rumah dengan pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), sisanya adalah rumah komersial.

Ia menuturkan FLPP sangat diminati pada 2024, bahkan saat kuotanya ditambah 34 ribu, tetapi pada November sudah habis. Ia melihat sektor properti akan cerah di 2025 mengingat saat ini sudah ada Kementerian PKP yang akan fokus dalam pembangunan rumah rakyat.

"Himperra diminta tahun depan membangun 150 ribu rumah. Tiga kali lipat dari tahun ini," kata Ari dalam sambutannya.

Kemudian, Ara menuturkan saat awal-awal ia bertugas sebagai Menteri PKP, pengembang properti pertama yang diundang ke kantornya adalah Himperra.

"Asosiasi yang pertama saya undang adalah Himperra. Alasannya karena dari REI, Apersi, Himperra yang paling kecil. Kecil-kecil cabe rawit," ujarnya.

Lebih lanjut, Ara mengungkapkan rencanya untuk Program 3 Juta Rumah. Mulai Januari 2025, ia akan kembali melihat kesiapan rumah, bank, hingga Tapera.

"Bener ngga pengembangnya siap, banknya siap, Taperanya siap. Sehingga pertemuan kerja, kunjung saya komplit. Ujungnya kita mau memperlihatkan, siap atau tidak siap," tutur Ara.

Hadir pula di tempat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nigroho, dan masih banyak lagi.

Bank Mandiri berkolaborasi bersama PT Delta Mitra Sejahtera menghadirkan Cikande Business Residence (CBR), perumahan bersubsidi dengan konsep pembangunan hijau dan berkelanjutan yang mewujudkan program pemerintah Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) untuk menyediakan hunian berkualitas, terjangkau dan ramah lingkungan.

Kerja sama ini juga menjadi langkah Bank Mandiri mendukung program prioritas 3 Juta Rumah. Menjadi percontohan proyek hunian hijau, Cikande Business Residence berdiri di atas lahan seluas 12 hektare di Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Nantinya, proyek yang mencakup pembangunan 1.012 unit rumah bersubsidi ini akan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Rumah ini dirancang dengan pendekatan desain efisien energi, penggunaan material ramah lingkungan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto menyampaikan bahwa perumahan bersubsidi berkonsep Green House, Cikande Business Residence menjadi wujud nyata komitmen Bank Mandiri mendukung transisi energi berkelanjutan yang adil dan terjangkau.

"Pembiayaan 1.012 rumah bersubsidi ini menjadi proyek pertama di Indonesia yang mengadaptasi standar bangunan hijau, meliputi mitigasi, adaptasi, sertifikasi, dan skema pembiayaan kreatif untuk perumahan hijau," kata Aquarius di Jakarta, Kamis (19/12).

Saat ini, Cikande Business Residence juga telah meraih Sertifikat Bangunan Gedung Hijau dengan peringkat Utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sebagai bagian dari program percontohan pembangunan perumahan hijau di Indonesia.

Direktur Utama PT Delta Mitra Sejahtera, Daniel Djumali menjelaskan, sertifikasi ini menjadi bukti proyek Cikande Business Residence telah memenuhi standar teknis Bangunan Gedung Hijau (BGH) yang berfokus pada efisiensi energi, pengelolaan lingkungan, serta kenyamanan penghuni.

Karena itu, Daniel menyampaikan kebanggaan dapat berpartisipasi dalam program yang menyediakan hunian berkualitas dan terjangkau, yang mengintegrasikan desain modern dengan teknologi ramah lingkungan.

"Proyek ini tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan backlog perumahan, tetapi juga mempercepat regenerasi perkotaan melalui pengembangan solusi densifikasi dan revitalisasi pemukiman kumuh," papar Daniel.

Lebih jauh, keterlibatan Bank Mandiri dalam proyek Cikande Business Residence sekaligus menandai peran dalam Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang digagas Kementerian PUPR bersama Kementerian Keuangan pada 2023 lalu, di mana Bank Mandiri menyediakan skema pembiayaan inovatif yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian berkualitas.

Hingga akhir November 2024, Bank Mandiri mencatatkan total penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mencapai Rp 67,3 triliun, tumbuh 16,6 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). Sementara, total penyaluran kredit dengan skema FLPP telah menembus Rp2,88 triliun kepada lebih dari 22 ribu debitur di seluruh Indonesia.

"Kami berharap sinergi ini dapat menghadirkan solusi perumahan hijau yang berkualitas dan terjangkau, serta membuka jalan bagi pembangunan proyek serupa di berbagai wilayah Indonesia, untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang," pungkas Aquarius.