KOMPAS.com – Program rumah subsidi yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diklaim sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan, sebagai bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan.

Dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Jumat (5/4/2025), Ara mengungkapkan, program ini ditujukan untuk wartawan yang membutuhkan dan telah memenuhi syarat serta aturan yang berlaku.

Ara memastikan pembangunan akan dilakukan di wilayah strategis di luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” katanya.

Program rumah subsidi ini dirancang untuk membantu MBR, termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.

Melalui dukungan FLPP, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah, sehingga wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.

Selain wartawan yang telah dipastikan mendapat alokasi 1.000 rumah dan MoU-nya akan diteken pada Selasa (8/4/2025) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, juga kelompok masyarakat lainnya.

Berikut daftar kelompok profesi yang akan mendapatkan bantuan kuota rumah subsidi selain wartawan:

1. Petani (20.000 Unit)

Petani, sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, menjadi salah satu prioritas dalam program ini.

Sebanyak 20.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk membantu petani memiliki tempat tinggal yang layak, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi fokus Program 3 Juta Rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

2. Nelayan (20.000 Unit)

Nelayan, yang berperan vital dalam sektor perikanan dan ekonomi pesisir, juga mendapat perhatian khusus.

Dengan alokasi 20.000 unit, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang sering kali tinggal di kawasan terpencil dengan akses terbatas ke hunian berkualitas.

MAROS, iNewsCelebes.id - Tim animal rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengevakuasi seekor ular piton sepanjang lima meter yang ditemukan bersembunyi di parit dekat permukiman warga.

Insiden penemuan ular ini terjadi di Dusun Pandaria, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, pada Sabtu (5/4) sore. Kejadian tersebut dilaporkan oleh warga kepada petugas Damkar Maros.

“Dilakukan evakuasi oleh Tim animal rescue ular sepanjang 5 meter jenis piton reticulatus,” ujar Plt Kepala Dinas Damkar Maros, Eldrin Saleh Nuhung, pada Minggu (6/4/2025).

Eldrin menjelaskan, posisi ular berada di dalam parit yang berdekatan langsung dengan rumah warga. Setelah menerima laporan, tim segera dikerahkan untuk melakukan evakuasi.

“Kronologisnya itu, anggota kami menerima laporan adanya ular di dalam parit sekitar rumah warga,” katanya.

Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati menggunakan alat bantu khusus. Tim menggunakan Grab Stick untuk menangkap ular tersebut agar tetap aman.

“Aksi yang dilakukan dengan menangkap ular menggunakan Grab Stick,” tambah Eldrin.

Sebanyak sembilan personel diterjunkan ke lokasi. Proses penanganan berlangsung selama kurang lebih delapan menit.

“Jumlah personel 9 orang. Selesai melakukan evakuasi pukul 16.35 WITA,” sebutnya.

Editor : Muhammad Nur

KOMPAS.com -Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, akrab disapa Ara, berkomitmen menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu inisiatif terbaru yang digaungkannya adalah alokasi 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan, sebagai bagian dari Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Langkah ini tidak hanya mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga pengakuan atas peran penting wartawan sebagai pilar keempat demokrasi.

Ara, yang resmi dilantik sebagai Menteri PKP pada Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto, telah menggulirkan berbagai program perumahan sejak awal masa jabatannya.

Dalam salah satu pernyataannya pada 31 Maret 2025, ia menegaskan bahwa wartawansebagai salah satu pilar demokrasi, termasuk dalam kelompok profesi yang akan diprioritaskan.

“Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan. Mereka bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan,” ujar Ara.

Program rumah subsidi ini dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.

Melalui dukungan FLPP, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah, sehingga wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.

Lokasi dan Kualitas Jadi Perhatian Utama

Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU dengan Kementerian Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia akan digelar pada Selasa (8/4/2025) di Wisma Mandiri.

Dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, program ini ditujukan untuk wartawan yang membutuhkan dan telah memenuhi syarat serta aturan yang berlaku.

Ara memastikan pembangunan akan dilakukan di wilayah strategis di luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” katanya.

Pemilihan lokasi ini diharapkan tetap memudahkan akses wartawan ke pusat kegiatan jurnalistik, khususnya di ibu kota.

Selain lokasi, Ara juga menekankan pentingnya kualitas bangunan. Ia berkomitmen agar rumah subsidi yang disediakan tidak hanya murah, tetapi juga tahan lama dan nyaman.

“Jangan lagi ada rumah subsidi yang belum setahun sudah retak-retak atau temboknya hancur. Itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Untuk itu, Kementerian PKP akan bekerja sama dengan pengembang terpercaya dan melakukan pengawasan ketat terhadap proses pembangunan.

Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

Realisasi program ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Ara menyebut bahwa inisiatif rumah subsidi mendapat restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Bank-bank BUMN, seperti BNI, Mandiri, dan BTN, juga digandeng untuk memastikan penyaluran KPR subsidi berjalan lancar.

“Kami bagi tugas supaya fokus. Misalnya, BNI urus satu kawasan, Mandiri yang lain, dan BTN juga ambil bagian,” jelas Ara.

Inisiatif rumah subsidi untuk wartawan ini merupakan bagian dari ambisi besar pemerintah dalam Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Selain wartawan, Ara juga telah mengalokasikan ribuan unit rumah untuk profesi lain, seperti 20.000 unit untuk guru, 30.000 untuk tenaga kesehatan, 20.000 untuk petani, dan 20.000 untuk nelayan.

Total kuota FLPP tahun ini mencapai 420.000 unit, yang diharapkan dapat memberikan kepastian bagi bank, pengembang, dan konsumen.

Bagi wartawan, program ini menjadi angin segar di tengah tantangan ekonomi dan tingginya biaya hidup.

Hunian yang layak tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga mendukung peran strategis mereka dalam menyuarakan aspirasi rakyat.

Dengan pengalaman Ara sebagai politikus senior dan jejaringnya yang luas, harapan pun mengemuka bahwa inisiatif ini dapat terwujud tepat waktu dan tepat sasaran.

Warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) dibuat geger dengan kemunculan ular piton sepanjang 5 meter di parit sekitar permukiman. Petugas Damkar turun ke lokasi mengevakuasi hewan melata tersebut.

"Dilakukan evakuasi oleh tim animal rescue ular sepanjang 5 meter jenis piton reticulatus," ujar Plt Kadis Damkar Maros, Eldrin Saleh Nuhung kepada detikSulsel, Minggu (6/4/2025).

Ular piton tersebut muncul di permukiman warga di Dusun Pandaria, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Maros pada Sabtu (5/4) sore. Warga sekitar langsung melaporkan hal tersebut ke kantor Damkar Maros.

Eldrin mengatakan ular itu dilaporkan tengah bersembunyi di sebuah parit yang berdekatan dengan rumah warga itu. Sebanyak 9 orang personel Damkar kemudian menuju ke lokasi.

"Kronologisnya itu anggota kami menerima laporan adanya ular di dalam parit sekitar rumah warga," katanya.

Personel Damkar yang tiba di lokasi menangkap ular tersebut menggunakan alat bantu grab stick. Proses evakuasi berlangsung hampir satu jam karena ular melakukan perlawanan.

"Aksi yang dilakukan dengan menangkap ular menggunakan Grab Stick. Tiba di lokasi pukul 15.27 Wita dan selesai pukul 16.35 Wita," pungkasnya.

Video: Momen Warga Belah Perut Ular Piton yang Telan Nenek di Sidrap

Video: Momen Warga Belah Perut Ular Piton yang Telan Nenek di Sidrap

Madrid (ANTARA) - Puluhan ribu demonstran memadati jalan-jalan di Madrid, Barcelona, dan lebih dari 40 kota lainnya di seluruh Spanyol pada Sabtu (5/4), untuk memprotes lonjakan harga sewa dan krisis perumahan yang semakin dalam, yang telah melanda negara itu selama lebih dari satu dekade.

Aksi tersebut merupakan demonstrasi nasional terkoordinasi pertama dalam skala besar dan diselenggarakan oleh berbagai asosiasi penyewa.

Para pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan “Akhiri bisnis perumahan” dan “Potong sewa 50 persen”, sebagai bentuk kritik terhadap pasar properti yang dinilai tidak berkelanjutan dan penuh spekulasi.

Kelompok penyewa juga mengancam akan melakukan mogok bayar sewa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Juru bicara Asosiasi Penyewa Madrid, Valeria Racu, menyerukan aksi tak terbatas dan mogok nasional untuk melawan harga sewa yang tinggi dan spekulan properti. Ia mendesak 500.000 rumah tangga yang masa sewanya habis pada 2025 agar melawan penggusuran.

Racu menegaskan komitmen mereka terhadap rencana mogok bayar sewa dan menyatakan bahwa jutaan orang telah menunjukkan kekuatannya. Ia memperkirakan, jika aksi ini berjalan, harga sewa dapat turun setidaknya 30 persen.

Ia juga menegaskan bahwa baik para spekulan maupun pemerintah harus bertanggung jawab atas krisis perumahan yang membuat keluarga dan generasi muda tersingkir dari pusat kota ke wilayah pinggiran.

Sementara itu, juru bicara Asosiasi Penyewa di Logrono, Mariola Gutierrez, menyatakan bahwa gerakan itu bertujuan untuk menurunkan harga perumahan dan menghentikan “gelembung sewa” yang kian membesar, dengan menekan spekulan dan pemerintah agar mengambil tindakan nyata.

Menurut laporan Bank Sentral Spanyol, negara itu membutuhkan sekitar 500.000 rumah baru untuk mengatasi krisis perumahan.

Untuk memungkinkan pembangunan perumahan sosial oleh pemerintah, laporan tersebut merekomendasikan reformasi hukum pertanahan, penyederhanaan birokrasi, pengurangan beban pajak perumahan yang saat ini sebesar 25 persen, serta penghentian penyewaan jangka pendek untuk turis di kota-kota besar dan kawasan pesisir.

Meskipun pemerintah koalisi kiri yang berkuasa telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi krisis ini, upaya tersebut dinilai masih belum memadai.

Salah satu kebijakan yang baru dihentikan adalah program “visa emas”, yang memberikan izin tinggal permanen kepada investor asing yang membeli properti senilai minimal 500.000 euro. Program ini dihentikan pada 3 April lalu, setelah sejak 2013 memberikan manfaat kepada sekitar 15.000 investor asing.

Harga sewa di Spanyol kini mencapai rekor tertinggi. Dalam setahun terakhir, tarif sewa naik 11,5 persen, dan secara triwulanan naik 3,9 persen. Rata-rata harga sewa per meter persegi kini mencapai 13,5 euro. Di Madrid, harga sewa bahkan melonjak 91 persen dalam satu dekade terakhir, sementara biaya pembangunan rumah baru meningkat rata-rata 7,6 persen.

Di tengah tren urbanisasi dari kota kecil ke kota besar, anak-anak muda di Spanyol kini semakin banyak pindah ke wilayah pinggiran akibat mahalnya harga sewa dan rumah di pusat kota.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Tenang, rumah murah dengan harga di bawah Rp 200 juta masih banyak tersedia, salah satunya berada di Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Dikutip dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama BP Tapera, Minggu (6/4/2025), berikut ini daftarnya.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta dukungan Danantara untuk program perumahan rakyat.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, program perumahan untuk masyarakat bisa menggerakkan ekonomi karena melibatkan banyak sektor industri.

"Karena kalau perumahan, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," ujar Ara usai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani selaku CEO Danantara, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

Menanggapi permintaan Ara, Rosan Roeslani menyebut Danantara terbuka untuk menerima usulan proyek dari berbagai pihak.

"Yang penting adalah memenuhi kriteria dan parameter yang kita bikin," kata Rosan di kediamannya pada Selasa (1/4/2025).

"Dari segi return, dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dari segi apakah ini bisa meningkatkan industrialisasi di Indonesia. Jadi itu semua kita analisa dan kita evaluasi secara menyeluruh," tukasnya.

Indonesia Akan Tiru Program HDB Singapura

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo pernah mengungkapkan, Danantara bakal mendanai program perumahan pemerintah.

Menurut dia, Pemerintah bakal mengembangkan perumahan publik dengan meniru program Housing and Development Board (HDB) Singapura.

"Indonesia sebenarnya akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," ujar Hashim dalam acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Skemanya, Danantara akan menggunakan likuiditas kepada Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) atau bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan.

Nantinya, pembiayaan perumahan juga akan merujuk pada sistem skema tabungan sosial di Singapura (CPF) dan simpanan pekerja di Malaysia (EPF).

Namun demikian, Hashim akan merancang perumahan yang harganya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian perumahan juga dirancang ramah lingkungan seperti menggunakan panel surya, maupun kincir angin atau turbin angin di atas bangunan apartemen.

(Sumber: Kompas.com | Penulis: Dian Erika Nugraheny | Editor: Sandro Gatra; Sakina Rakhma Diah Setiawan)

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengatakan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan program 3 juta rumah, bisa melindungi industri keramik domestik imbas pemberlakuan tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menyatakan dengan program dan kebijakan sertifikasi tersebut akan secara langsung membuat permintaan keramik dalam negeri terjaga dari dampak kebijakan tarif AS.

"Melalui sertifikasi TKDN yang telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri bagi industri keramik nasional. Selain itu Asaki mendesak Pemerintah Prabowo segera menjalankan program 3 juta rumah yang akan memberikan banyak multiplier effect bagi industri-industri bahan bangunan," katanya, seperti dikutip Antara, Jumat (4/4/2025).

Asaki berharap pemerintah konsisten mendorong penerapan alokasi belanja kementerian/lembaga melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta meminta program 3 juta rumah dijalankan, karena turut memacu sektor ubin keramik, sanitary ware, dan genteng keramik.

Edy mengatakan pihaknya mengharapkan atensi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap industri domestik, mengingat adanya potensi pengalihan ekspor produk-produk negara lain yang tidak bisa tembus ke pasar AS setelah penerapan tarif resiprokal.

Ia menyampaikan bahwa Asaki mengkhawatirkan adanya banjir produk keramik dari India, mengingat negara tersebut selama ini menjadi eksportir keramik terbesar di AS setelah keramik dari China dikenakan tarif anti dumping 200% - 400%.

"Untuk itu Asaki akan mempersiapkan segera pengajuan anti dumping untuk keramik dari India yang naik signifikan dari tahun ke tahun sebesar ratusan persen," ujarnya.

Selain itu, pihaknya mengharapkan Pemerintah Indonesia segera memulai negosiasi dengan Amerika Serikat yang telah menerapkan secara sepihak besaran tarif impor yang tidak sesuai dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Bisa saja Indonesia memulai pembahasan kemungkinan impor gas alam cair dari Amerika Serikat di mana saat ini industri keramik nasional mengalami gangguan suplai gas dan mahalnya harga regasifikasi gas," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Aneka IndustriKeramik Indonesia (Asaki) menilai sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan program pembangunan 3 juta rumah dapat menjaga pasar keramik dalam negeri dari dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, dua program itu dapat menopang permintaan keramik nasional di tengah tekanan global.

"Melalui sertifikasi TKDN yang telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri bagi industri keramik nasional. Selain itu Asaki mendesak Pemerintah Prabowo segera menjalankan program 3 juta rumah yang akan memberikan banyak multiplier effect bagi industri-industri bahan bangunan," ujarnya di Jakarta, Jumat (4/4/2025), seperti dilansir Antara.

Edy berharap pemerintah konsisten mendorong alokasi belanja kementerian dan lembaga melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Program 3 juta rumah diminta agar segera dijalankan, karena bisa menggerakkan sektor ubin keramik, sanitary ware, dan genteng keramik.

Ia mengingatkan potensi masuknya produk negara lain ke Indonesia usai kebijakan tarif AS. Produk-produk itu tak bisa lagi menembus pasar AS dan berpotensi dialihkan ke Indonesia.

Asaki juga khawatir akan membanjirnya keramik asal India. Negara tersebut menjadi eksportir utama keramik ke AS setelah produk dari China dikenai tarif antidumping sebesar 200–400 persen.

"Untuk itu Asaki akan mempersiapkan segera pengajuan antidumping untuk keramik dari India yang naik signifikan dari tahun ke tahun sebesar ratusan persen," kata Edy.

Asaki juga meminta pemerintah memulai negosiasi dengan Amerika Serikat. Menurut Edy, tarif impor AS yang diberlakukan secara sepihak itu tidak sejalan dengan prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Bisa saja Indonesia memulai pembahasan kemungkinan impor gas alam cair dari Amerika Serikat di mana saat ini industri keramik nasional mengalami gangguan suplai gas dan mahalnya harga regasifikasi gas," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru pada Rabu (2/4/2025).

Tarif dasar minimal 10 persen dikenakan untuk semua barang impor. Sebanyak 60 negara termasuk Indonesia juga terkena tarif tambahan. Tarif untuk Indonesia ditetapkan sebesar 32 persen.

Indonesia menempati urutan kedelapan dalam daftar negara terdampak.

Beberapa negara Asia Tenggara juga terkena imbas. Malaysia dikenai tarif 24 persen, Kamboja 49 persen, Vietnam 46 persen, dan Thailand 36 persen.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengatakan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan program 3 juta rumah, bisa melindungi pasar keramik domestik imbas pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto di Jakarta, Jumat menyatakan dengan program dan kebijakan sertifikasi tersebut akan secara langsung membuat permintaan keramik dalam negeri terjaga dari dampak kebijakan tarif AS.

"Melalui sertifikasi TKDN yang telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri bagi industri keramik nasional. Selain itu Asaki mendesak Pemerintah Prabowo segera menjalankan program 3 juta rumah yang akan memberikan banyak multiplier effect bagi industri-industri bahan bangunan," katanya.

Ia mengharapkan pemerintah konsisten mendorong penerapan alokasi belanja kementerian/lembaga melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta meminta program 3 juta rumah dijalankan, karena turut memacu sektor ubin keramik, sanitary ware, dan genteng keramik.

Lebih lanjut, Edy mengatakan pihaknya mengharapkan atensi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap industri domestik, mengingat adanya potensi pengalihan ekspor produk-produk negara lain yang tidak bisa tembus ke pasar AS setelah penerapan tarif resiprokal.

Ia menyampaikan bahwa Asaki mengkhawatirkan adanya banjir produk keramik dari India, mengingat negara tersebut selama ini menjadi eksportir keramik terbesar di AS setelah keramik dari China dikenakan tarif antidumping 200-400 persen.

"Untuk itu Asaki akan mempersiapkan segera pengajuan antidumping untuk keramik dari India yang naik signifikan dari tahun ke tahun sebesar ratusan persen," ujarnya.

Selain itu, pihaknya mengharapkan Pemerintah Indonesia segera memulai negosiasi dengan Amerika Serikat yang telah menerapkan secara sepihak besaran tarif impor yang tidak sesuai dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Bisa saja Indonesia memulai pembahasan kemungkinan impor gas alam cair dari Amerika Serikat di mana saat ini industri keramik nasional mengalami gangguan suplai gas dan mahalnya harga regasifikasi gas," tuturnya.

Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4) telah mengumumkan kenaikan tarif sedikitnya 10 persen ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut.

Menurut unggahan Gedung Putih di Instagram, Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.

Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen dan 36 persen.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kawasan ini merupakan penghasil berbagai komoditas, seperti kayu, tembakau, padi, kopi, dan bawang putih.

Dijuluki Kota Onde-Onde, kota ini memiliki salah satu kuliner terkenal, yaitu Onde-Onde Bo Liem yang telah berdiri sejak tahun 1929. Selain itu, banyak destinasi wisata yang ditawarkan seperti candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit.

Bagi kamu yang ingin tinggal di Mojokerto, kamu bisa mendapatkan rumah dengan harga mulai dari Rp130 juta. Berikut ini lima rekomendasi rumah murah di Mojokerto yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Mojokerto

1. Graha Bhinneka Central

Perumahan ini berlokasi di Ngingasrembyong, Sooko, Kab Mojokerto, Jawa Timur. Dibangun Persada Bhinneka Timur, ada 32 unit rumah tipe subsidi yang tersisa dengan harga bervariasi.

Rumah dengan harga termurah Rp130 juta memilliki luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap bata ringan dan penutup genteng flat, dinding hebel dua dinding, dan lantai keramik serta pondasi batu kali.

2. Grand Emerald Puri

Berlokasi di Puri, Puri, Kab Mojokerto, Jawa Timur, perumahan ini dibangun Sinar Surya Perkasa Jaya. Ada 2 unit yang tersisa dengan harga mulai Rp150 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap galvalum, dinding bata merah, serta lantai keramik 40x40 dan pondasi batu kali.

3. Grand Kencana Mojokerto

Rumah ini berlokasi di Kedungmaling, Sooko, Kab Mojokerto, Jawa Timur. Dibangun Bangun Griya Insani Sejahtera, ada 91 unit rumah dengan tipe subsidi yang masih tersedia.

Rumah yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp150,5 juta. Untuk tipe termurah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi, serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumahnya terdiri dari rangka atap galvalum dan genteng beton, dinding bata merah diplester, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

4. Griya Sooko Asri

Perumahan ini dibangun oleh Tempuran, Sooko, Kab Mojokerto, Jawa Timur. Rumah subsidi yang dibangun oleh Jokam Griya Barokah tersedia ada 7 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 30 meter persegi, luas lahan 66 meter persegi, serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol mulai dari Rp150,5 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa rangka galvalum atap genteng beton, dinding pasangan bata ringan diplester dicat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kumbung dengan sloof.

5. Griya Tegal Asri

Perumahan yang terletak di Ngingasrembyong, Sooko, Kab Mojokerto, Jawa Timur ini dibangun oleh Kirana Panca Persada. Perumahan ini memiliki 9 unit tipe rumah, harga mulai dari Rp150,5 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding bata bata finishing cat, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kumbung. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

KOMPAS.com- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, meminta dukungan dari Danantara untuk mendukung program perumahan rakyat.

Menurutnya, sektor perumahan memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian karena melibatkan banyak industri terkait.

"Kami juga nanti akan banyak bekerja sama dan meminta support. Mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai Ketua Pengendali Danantara," ujar Maruarar seusai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025).

Maruarar menjelaskan bahwa sektor perumahan berperan besar dalam roda ekonomi nasional.

"Karena kalau perumahan itu, Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," katanya.

Lebih lanjut, Maruarar menyebut bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kementerian Perumahan untuk menghadirkan program yang pro-rakyat.

Salah satu kebijakan yang sudah direalisasikan adalah penghapusan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sebelumnya berbayar, kini digratiskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, biaya atas tanda bangunan atau BPATB juga dibebaskan untuk MBR.

Kementerian Perumahan juga telah mengalokasikan pembangunan rumah subsidi untuk berbagai kelompok masyarakat. Totalnya mencapai 110.000 unit dengan rincian:

• 20.000 unit untuk petani
• 20.000 unit untuk nelayan
• 20.000 unit untuk buruh
• 20.000 unit untuk tenaga migran
• 30.000 unit untuk tenaga kesehatan (nakes)

Maruarar menjelaskan bahwa tenaga kesehatan yang dimaksud mencakup perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat.

Selain itu, alokasi juga diberikan untuk anggota TNI-AD sebanyak 5.000 unit dan anggota kepolisian sebanyak 14.500 unit.

"Kenapa kita buat ini? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur Tapera, pengembang, dan juga konsumen," ungkap Maruarar.

"Lokasinya di mana? Di seluruh Indonesia," tambahnya.

Danantara Terbuka untuk Proyek Perumahan

Menanggapi permintaan Menteri Perumahan, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai usulan proyek perumahan, asalkan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Danantara.

"Kita kan semua terbuka ya, Danantara untuk semua usulan, baik dari setiap kementerian, dari siapa pun, dari perangkat sektor. Yang penting adalah memenuhi kriteria dan parameter yang kita bikin," ujar Rosan di kediamannya pada Selasa (1/4/2025).

Rosan menambahkan bahwa Danantara akan mengevaluasi setiap usulan secara menyeluruh.

"Dari segi return, dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dari segi apakah ini bisa meningkatkan industrialisasi di Indonesia. Jadi itu semua kita analisa dan kita evaluasi secara menyeluruh," jelasnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Dian Erika Nugraheny | Editor: Sandro Gatra, Sakina Rakhma Diah Setiawan)