Wajo -

Warga digegerkan kemunculan buaya berukuran 3 meter di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Buaya itu dua malam menghantui warga sebelum akhirnya dievakuasi petugas pemadam kebakaran (Damkar).

"Buaya itu ukurannya kurang lebih 3 meter. Dua malam muncul di perkampungan baru bisa ditangkap," ujar Kepala Desa Lempong, Abdul Karim kepada detikSulsel, Sabtu (28/12/2024).

Buaya itu muncul pertama kali di Jalan Kampung Sesse, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo pada Kamis (26/12) sekitar pukul 20.00 Wita lalu menghilang. Kemudian pada Jumat (27/12) sekitar pukul 21.00 Wita buaya tersebut kembali muncul di Kampung Tiba sekitar pukul 21.00 Wita.

Abdul mengatakan, buaya itu ditemukan oleh anak muda bernama Andi Baso Hendri saat perjalanan pulang ke rumahnya dari Marolli. Dia menemukan buaya itu berada di jalanan.

"Buaya itu saat di Kampung Tiba ada di jalanan. Warga yang menemukannya langsung melaporkan ke kami dan kami juga berkoordinasi langsung dengan bhabinkamtibmas, babinsa, dan Damkar Wajo," katanya.

Abdul menambahkan, buaya itu hanya berada di semak-semak berdiam diri. Kemudian langsung diamankan oleh para warga dan petugas.

"Sudah diamankan itu malam juga oleh Damkar dan katanya langsung dibawa ke Makassar," jelasnya.

(asm/hsr)

program ini terlihat sebagai bentuk ganti rugi atas kenaikan pajak tersebut

Jakarta (ANTARA) - Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio atau akrab disapa Hensa menilai program makan gratis merupakan ganti rugi atas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

"Pemerintah berupaya menahan gejolak PPN dengan program makan bergizi gratis," kata Hensa di Jakarta, Sabtu.

Menurut Hensa, program ini terlihat sebagai bentuk ganti rugi atas kenaikan pajak tersebut.

Dia menilai program makan gratis ini merupakan cara Prabowo Subianto meniru kebijakan Suharto yaitu membuat perut rakyatnya kenyang.

"Jadi di satu sisi 12 persen itu akan berlaku di 2025, prediksinya demikian dan kemudian juga dibarengi dengan makan bergizi gratis, ujarnya.

Namun, Hensa berpendapat, misteriusnya pembiayaan program makan bergizi gratis ini juga menimbulkan pertanyaan tersendiri di kalangan masyarakat.

Terlebih, jika benar memang dibiayai oleh Tiongkok, China seperti yang sudah dikabarkan, Hensa melihat masyarakat pun memiliki pertanyaan tentang dampak dari pembiayaan tersebut.

“Bila Tiongkok memberikan atau membiayai program makan siang bergizi gratis, nah masyarakat pasti bertanya apa yang didapat Tiongkok dari kita atau apa yang didapat China dari kita nah itu masih kita tunggu jawabannya,” ujarnya.

Maka itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk bisa merincikan anggaran terkait program makan bergizi gratis.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran senilai Rp10 ribu per porsi sudah dilakukan hampir setahun ini di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Lombok Barat -

Presiden Prabowo Subianto akan mengucurkan dana sebesar Rp 70 triliun untuk pembangunan infrastruktur desa pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, saat menghadiri acara di Lombok Barat, Jumat (27/12/2024).

"Pemerintah Prabowo keluarkan dana desa untuk infrastruktur Rp 70 triliun," ujar Fahri.

Selain dana untuk infrastruktur desa, Prabowo juga menganggarkan Rp 70 triliun untuk program makan siang bergizi. Langkah ini, kata Fahri, bertujuan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan gizi masyarakat.

"Dana makan bergizi juga akan dikeluarkan Rp 70 triliun. Urusan sandang kita selesai. Urusan pangan kita akan perkuat di makanan bergizi. Itu sudah dianggarkan," jelasnya.

Fahri menekankan bahwa program swasembada papan akan dimulai dari desa. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan pembangunan rumah layak huni dan sanitasi dasar untuk masyarakat.

"Saya mendapatkan laporan, banyak orang rumahnya tidak ada sanitasi. Bagaimana mau sehat? Bagiamana masyarakat sehat? Membuang sampah manusia di tempat yang akhirnya menganggu kepentingan umum. Ini akan kita perbaiki," tegasnya.

Pemerintahan Prabowo, lanjut Fahri, baru berjalan selama dua bulan tujuh hari. Ia memastikan seluruh anggaran yang digelontorkan untuk kepentingan masyarakat akan mengikuti ide-ide dari pemerintah daerah dan para kontraktor.

"Kalau jago punya ide gagasan yang baik, sampaikan ke kami. Ini uangnya ada, nggak usah khawatir. Kalau ide nggak ada, akhirnya bisnis biasanya ya bikin rumah di atas sawah. Ide harus mulai, kita ditinggalkan dari negara lain," ujarnya.

Fahri juga menyoroti pentingnya menjaga lahan pertanian. Menurutnya, mengalihfungsikan sawah menjadi perumahan dapat mengancam masa depan bangsa. Ia bahkan mengingatkan bahwa larangan makan nasi bisa memicu konflik serius.

"Perlu cari cara lain. Bikin rumah di gunung yang bagus," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa ada negara asing yang siap membantu Indonesia membangun tujuh juta rumah. Negara tersebut bahkan menyarankan agar standar rumah di Indonesia, yang biasanya bertipe 30 atau 36, diubah menjadi tipe 40 atau 50.

"Dia mau bantu, tapi ada ide nggak? Bikin inovasi yang hebat. Apalagi Mataram. Kalau nggak ada ide besar, orang nggak mau balik ke Mataram lagi. Lombok Barat sebagai penyangga Mataram harus punya ide yang maju. Ide adalah bisnis," ujar Fahri.

Eks politikus PKS ini juga meminta asosiasi pengembang perumahan di Lombok Barat dan Kota Mataram untuk berkolaborasi dengan lembaga riset dalam menata kawasan kumuh.

"Tolong riset, bikin inovasi. Tidak ada artinya Anda jadi pengembang kelas premium atau kelas naga. Itu tidak ada artinya. Harus ada ide. Untuk pemenuhan rumah masa depan bangsa Indonesia lebih rapi, tertata, lebih sehat, dan lebih manusiawi," tegasnya.

Fahri juga menantang para pengembang untuk menciptakan solusi kreatif. "Kalau nggak ada ide yang baik, ngapain saya layani yang begini-begini saja? Ngapain? Saya tantang ini pengembang buat ide yang baik. Duitnya ada," tandasnya.

(dpw/gsp)

KEDIRI, investor.id – Sebanyak 72 orang pemilik katering di Kota Kediri tertipu oleh oknum sebuah kelompok masyarakat (Pokmas) untuk menjadi pemasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para pemilik katering tergiur dengan ajakan bisnis itu, karena dijanjikan ada kontrak selama 5 tahun.

Para pemilik katering tersebut bahkan bersedia membayar uang jaminan sebesar Rp 1 juta per kesanggupan melayani seribu kotak makanan, sehingga terkumpul uang jaminan sebesar Rp 72 juta.

Pokmas itu mengklaim optimis akan memenangkan penawaran tender program MBG dari Komandan Kodim 0809 Kediri. Namun saat dicek, Pokmas bernama Manunggal Cipto Roso Kuliner yang berada di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, itu diketahui merupakan lahan kosong dan tidak ada kegiatan.

Merasa tertipu, sebanyak 43 pemilik katering menuntut uang jaminan yang telah disetorkan untuk menjadi pemasok MBG agar dikembalikan oleh Pokmas tersebut.  

Diceritakan Nining, salah satu pemilik katering yang menjadi korban, awalnya dia mendapat ajakan sebagai pemasok program MBG itu dari rekannya. 

Ia tertarik menjadi pemasok program MBG itu karena ada perjanjian kontrak kerja sama selama 5 tahun. Selanjutnya Ia pun mengajak, sejumlah pemilik katering lainnya untuk bersama-sama menjadi pemasok program MBG.

“Pertama tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Kemudian ditawarkan ke ibu-ibu ini yang memang pemilik katering, yang di mana tahun-tahun lalu terdampak covid tidak mendapat pendapatan dan pemasukan. Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apapun," kata Nining, Jumat (27/12/2024).

Nining menerangkan, awalnya dalam ajakan bergabung ini tidak ada embel-embel apapun termasuk penarikan uang jaminan. Namun seiring berjalannya waktu, ia dan para pemilik katering lainnya disuruh membayar uang jaminan Rp 750.000 per kesanggupan melayani seribu kotak makanan.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250.000. Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," jelasnya.

Terpisah, Wakil Pokmas Margaretha melalui Rudy, suaminya, membenarkan tentang jaminan yang dibebankan kepada para pemilik katering.

Menurut dia, jaminan uang Rp 1 juta per seribu kotak itu akan dicairkan atau diserahkan pada pemilik katering setelah menyuplai makanan di hari-H launching MBG bulan Januari 2025.

Atas kejadian ini, pihaknya juga mengaku menjadi korban dengan kerugian menjaminkan mobil dan motornya. Mobil dan motor itu dijual untuk mengembalikan uang jaminan 43 pemilik katering senilai Rp 43 juta. 

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, menegaskan sejauh ini tidak ada pengadaan tender penawaran sebagai suplier progran MBG.

"Itu tidak benar. Jangan mudah percaya, jangan mudah teriming-iming, diiming-imingi oleh seseorang yang tidak dikenal mengatasnamakan instansi pemerintah," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BREBES, iNews.id -Sejumlah pengguna jalan mengeluhkan banyaknya ceceran tanah urugan di Pantura Brebes milik Perumahan Almaz de Mansion. Terlebih lagi ketika curah hujan turun jalan menjadi licin dan rawan terjadi kecelakaan.

Pantauan iNewsBrebes.id di lokasi proyek perumahan, Jumat 27 Desember 2024 siang, tepatnya di Pantura Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terdapat ceceran tanah urugan sepanjang 1 km di Pantura Brebes dari arah Barat ke Timur.

Antrian truk yang mengantri di bahu jalan saat hendak masuk ke dalam lokasi proyek juga menyebabkan terhambatnya kelancaran arus lalulintas dari arah Barat.

Meski sudah ada petugas dari proyek perumahan yang melalukan pembersihan jalan, namun kondisi jalan masih terlihat banyak ceceran tanah. 

Salah satu pengendara sepeda motor Ikrom warga Kecamatan Wanasari mengaku, saat melintasi jalan tersebut merasa khawatir. Hal itu dikarenakan jalan yang licin dan terkadang banyak menampung lumpur.

“Banyak Dum truk yang bikin macaet, terus kalo hujan banyak lumpur yang ngga di bersihin sama pihak perumahan, padahal bahaya banget licin, apalagi pas jam masuk dan pulang karyawan PT,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (27/12/2024) siang.

Ikrom mengaku resah dengan keberadaan jalan licin tersebut, terutama karena dirinya yang setiap hari harus melintasi jalan tersebut untuk berangkat kerja.

"Setiap hari melewati proyek perumahan pesantunan, karena saya bekerja di kota tegal," terangnya.

Senada, pengguna jalan lain Fina mengaku hawatir dengan adanya aktivitas pengurugan tersebut, sebab kondisi jalan menjadi licin.

“Jalannya jadi licin saat hujan turun, terus juga jalan jadi macet saat truk keluar masuk,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi pihak perumahan Nur Syam Kholil selaku pemasaran perumahan enggan berkomentar banyak, ia hanya mengatakan jika rencanya di lokasi tersebut akan dibangun rumah sebanyak 150 unit.

Disinggung soal perijinan, mengaku sudah mengantongi izin dari intasni terkait.

“Semua perijinan sudah seperti andalalin, dan PBG sudah ada,” terangnya.

Sementara mendapat aduan dari masyarakat, Satlantas Polres Brebes melalui Unit turjawali langusng datang ke lokasi pengurukan. Petugas kemudian memberikan teguran kepada truk pengangkut urugan.

Benar kami tadi mendapatkan aduan dari warga, kami kemudian mendatangi lokasi. kami menemukan sejumlah truk pengangkut tanah yang melanggar seperti tidak memenuhi surat surat kendaraan. Kami juga memberikan teguran kepada pengendara truk. Sementara untuk pengembang perumahan kami memberikan arahan agar proses pengerjaan proyek sesuai SOP ,” ungkap Kanit Turjawali Satlantas Brebes Ipda Yusuf Zaenuri.

Editor : Miftahudin

JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Pemerintah Qatar dan Abu Dhabi siap untuk membiayai pembangunan 7 juta rumah di Indonesia. Masuknya pembiayaan asing ini akan mendorong percepatan program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

"Saya dengar sendiri dari Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan," ujar adik kandung Presiden Prabowo Subianto tersebut, di sela acara bakti sosial Kementerian PKP, Kamis (26/12/2024).

Dengan masuknya bantuan dari negara-negara asing tersebut Hashim optimistis target pembangunan 15 juta rumah dalam 5 tahun ke depan dapat dicapai. Selain Qatar dan Abu Dhabi, Hashim sebelumnya juga menyebut bahwa China siap untuk menjadi penyandang dana mewujudkan program 3 juta rumah.

Dengan adanya bantuan pembiayaan ini, dirinya yakin bisa mendorong percepatan penyediaan hunian di Indonesia. "Adanya penyandang dana bisa membiayai perumahan, ini inflow investment untuk perumahan, ini bisa jadi stimulus untuk ekonomi," kata Hashim.

Dia menambahkan, program 3 juta rumah akan menjadi katalis positif dalam pembukaan lapangan pekerjaan baru. Berdasarkan data dari asosiasi properti, guna membangun satu unit rumah saja dibutuhkan setidaknya 4-5 tukang atau pekerja. Sehingga, program 3 juta rumah dengan rencana pembangunan 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di perdesaan akan membawa dampak yang positif bagi perekonomian daerah.

"Kawan-kawan dari REI dan Gapensi mengatakan untuk membangun satu rumah, di desa, atau di manapun, butuh 4-5 tukang. Kita mau bangun 2 juta unit rumah di perdesaan, itu perlu 4-5 juta pekerja baru, ini pekerjaan baru," tandasnya.

Lombok Barat -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut ada 98 kota di Indonesia bermasalah, termasuk Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Masalah yang dimaksud itu antara lain penataan kawasan kumuh.

"Rata-rata kota di Indonesia bermasalah. Termasuk kota Mataram, saya lihat banyak kawasan kumuh," kata Fahri saat berkunjung ke Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Fahri meminta para pengembang di Kota Mataram harus berani melakukan penataan kota dengan ide dan gagasan yang brilian. "Tolong pengembang. Ini termasuk anggaran yang kami keluarkan baru APBN, yang non-APBN untuk 3 juta rumah ini di NTB besar sekali," tegas dia.

Menata, kota Fahri, melanjutkan harus dengan ide dan gagasan yang bagus. Ide menata kota tidak bisa menggunakan ide yang begitu-begitu saja.

"Jangan terlalu sederhana. Harus ada ide di daerah minimal," katanya.

Minta Kota Tua Ampenan Ditata Ulang

Fahri juga mengkritik bangunan Kota Tua Ampenan di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, mulai lapuk alias rusak. Ia meminta kawasan yang menjadi ikon Kota Mataram itu harus ditata kembali.

"Kota Tua Ampenan belum ditata. Itu tambah rusak. Padahal itu heritage ya," kata Fahri Hamzah saat berkunjung ke Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, NTB, Jumat (27/12/2024).

Untuk itu, dia menantang para pengembang untuk mengajukan ide dan gagasan penataan Kota Tua Ampenan. Ia meminta para pengembang tidak mengkhawatirkan soal uang.

"Berapapun uangnya saya kasih, saya siapkan. Nggak usah khawatir soal uang, cari saya. Tapi kalau dari APBN ngejar saya, malas saya," kata pria kelahiran Pulau Sumbawa ini.

Dia menyarankan agar pemerintah daerah mulai bekerja sama dengan kontraktor untuk bersama-sama membuat desain tata kawasan kumuh di Mataram.

Selain Kota Tua Ampenan, kawasan Pulau Bungin di Kecamatan Alas, Sumbawa, juga bakal ditata. Rencana itu akan direalisasikan jika ada pengembang yang mengajukan konsep penataan kawasan Pulau Bungin.

Minta Pengembang Bangun Rumah Susun

Fahri menjelaskan data pengajuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di NTB sendiri bertambah mencapai 220.000 unit. Untuk itu, kata eks Politisi PKS ini, harus ada inovasi dalam membuat rumah yang tertata.

"Jangan hanya jual rumah seperti ini. Apalagi ngambil sawah. Bagaimana kawasan kumuh disulap jadi kawasan indah. Jangan khawatir duitnya, ini banyak. Tapi idenya ada," tegas Fahri.

Fahri pun mengkritik keras ide yang dimiliki para pengembang di Kota Mataram dan Lombok Barat. Jangan-jangan, kata Fahri, selama ini para pengembang atau kontraktor terlalu berpaku pada ide dan sistem lama.

"Saya khawatir pengembang terlalu dininabobokan oleh sistem lama, business as usual," ungkapnya.

Fahri menantang pengembang untuk membuat ide baru dengan mulai membangun konsep rumah susun. Rakyat yang tinggal di Kota Mataram bisa tinggal di rumah bersusun. Rumah susun ini bisa jadi alternatif keterbatasan lahan di Kota Mataram

"Saya minta pengembang dan pemda harus punya gagasan. Rakyat kita yang tinggal di kota harus mulai tinggal di rumah bersusun. Kalau itu kami konversikan dengan harga tanah mahal dengan membangun rumah susun lantai tiga cukup," katanya.

(nor/dpw)

Lombok Barat -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sedih melihat banyak sawah di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras NTB.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kami ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah tapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Itu sebabnya, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah satu kementerian yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab menuntaskan masalah kawasan dan perumahan.

"Tanggung jawabnya bukan saja perumahannya. Tapi juga kawasan pemukimannya. Sekarang kami punya masalah di sini," tegas Waketum Partai Gelora ini.

Alumni Universitas Mataram itu mengatakan masalah inti dari perumahan adalah ketersediaan tanah atau lahan. Khusus di Pulau Lombok, banyak perumahan mulai menghabisi lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan papan.

"Di Lombok ini gegara harga tanah dianggap mahal dan sudah beberapa perumahan yang saya datangi rata-rata menggunakan sawah. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya belum mendapatkan laporan. Ini sedih saya melihat," sesal Fahri.

Dia akan meminta data ke pemerintah daerah dan dinas terkait luas sawah, khususnya di Kota Mataram dan Lombok Barat, yang sudah dibangun perumahan rakyat. "Kalau trennya dibangun rumah di atas sawah. Itu artinya kita akan impor beras tidak ada habisnya," geram Fahri di hadapan para pengembang.

Menurut mantan Politikus PKS ini, pengadaan lahan untuk membangun rumah tentu akan merugikan masyarakat itu sendiri. Sebab, karena keterbatasan lahan banyak pengembang mulai menguruk sawah dijadikan perumahan.

"Jadi jangan ada alasan pengadaan tanah sulit, di satu sisi, di sisi lain gara-gara itu kita membangun rumah di atas sawah. Kalau kita membangun rumah di atas sawah ini akan merugikan kita," katanya.

Dia pun beranggapan jika situasi ini terus terjadi di Lombok, maka bukan tidak mungkin pemerintah akan terus melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. "Kalau ini terjadi terus kita akan jadi pengimpor beras. Bisa jadi Pulau Lombok menjadi penyebab impor beras tambah banyak," tandas Fahri.

(nor/nor)

Lombok Barat -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Fahri Hamzah, menyatakan akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang mempersulit izin pengembangan kawasan. Hal ini disampaikan Fahri saat meninjau Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024).

"Soal izin. Saya kira kita sedang berinisiatif memangkas izin membangun rumah. Tapi tidak berarti bahwa setiap saya melihat ada perumahan dibangun di atas sawah, saya sedih meskipun itu middle," kata Fahri.

Ia menegaskan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mempermudah perizinan dalam menata kawasan kumuh. "Kalau ada bupati atau walikota yang mempersulit izin menata kawasan, kami akan bikin perhitungan karena kita tidak punya cara lain," tegas Fahri.

Fahri menyoroti kondisi kumuh di sejumlah kawasan perkotaan, termasuk di Kota Mataram. "(Banyak) kawasan kita kumuh. Sungai rusak, pinggir pantai hancur. Tidak usah jauh-jauh, Pantai Ampenan contohnya," ujarnya.

Sebelumnya, Fahri mengungkapkan bahwa terdapat 98 kota di Indonesia yang menghadapi masalah serius dalam penataan kawasan, termasuk ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram. Rata-rata kota di Indonesia bermasalah dalam menata kawasan kumuh.

Fahri meminta para pengembang di Mataram untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut. Pengembang harus memiliki ide dan gagasan yang brilian untuk menata kota. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran besar, baik dari APBN maupun non-APBN, untuk pembangunan tiga juta rumah di NTB.

"Tolong pengembang. Ini termasuk anggaran yang kami keluarkan baru APBN yang non-APBN untuk tiga juta rumah ini di NTB besar sekali," tegas dia.

(dpw/dpw)

IDXChannel- Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Pemerintah Qatar dan Abu Dhabi siap untuk membiayai pembangunan sebanyak 7 juta rumah di Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Hashim saat menghadiri acara bakti sosial Kementerian PKP, membagikan bantuan sembako kepada sejumlah warga Rumah Susun (Rusun) yang menjadi tempat relokasi dari penataan kolong jembatan, kolong tol, dan kawasan tidak lainnya di Jakarta, Kamis (26/12/2024).

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan," ujar Hashim.

Hashim optimistis bahwa target pembangunan 15 juta rumah sepanjang 5 tahun kedepan dapat di capai dengan tambahan bantuan dari pihak asing. Sehingga program tersebut tidak hanya di biayai oleh pendanaan dari dalam negeri saja, apalagi APBN.

"Jadi dua negara ini, Qatar dan Abu Dhabi, bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim.

Selain Qatara dan Abu Dhabi, Hashim juga sempat menyebut negara China siap untuk menjadi penyandang dana mewujudkan program 3 juta rumah. Lebih lanjut, Hashim menjelaskan sejauh ini skema yang ditawarkan berbentuk investasi langsung. Harapannya dengan adanya bantuan pembiayaan ini bisa mendorong percepatan penyediaan hunian di Indonesia.

"So ada 3 penyandang dana bisa membiayai perumahan, ini inflow investment untuk perumahan, ini bisa jadi stimulus untuk ekonomi," kata Hashim (23/10).

Menurutnya, program 3 juta rumah akan menjadi katalis positif dalam pembukaan lapangan pekerjaan baru. Sebab berdasarkan data dari asosiasi properti, dalam membangun 1 unit rumah saja setidaknya diperlukan 4-5 tukang atau pekerja.

Sehingga menurutnya, program 3 juta rumah dengan rencana pembangunan 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di pedesaan akan membawa dampak yang cukup bagus bagi perekonomian daerah.

"Kawan-kawan dari REI dan Gapensi mengatakan untuk membangun 1 rumah, di desa, atau dimanapun, butuh 4-5 tukang, kita mau bangun 2 juta unit rumah di pedesaan, itu perlu 4-5 juta pekerja baru, ini pekerjaan baru," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak pernah melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan kabar adanya ormas yang mengklaim mendapat mandat resmi untuk menjalankan program tersebut.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menyatakan bahwa klaim tersebut tidak berdasar.

“Klaim ini adalah informasi keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat. BGN tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas terkait program makan bergizi gratis,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/2024).

Iwan mengungkapkan keprihatinannya terhadap ormas yang mengaitkan nama BGN dengan Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI) untuk memperkuat klaim tersebut. Ia menegaskan tindakan ini telah melukai reputasi institusi.

“Hal seperti ini bukan hanya membingungkan masyarakat, tapi juga mencederai nama baik lembaga kami. Kami akan menempuh jalur hukum agar ada efek jera dan kejadian serupa tidak terulang,” tegas Iwan.

BGN Minta Masyarakat Waspada

BGN juga mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dan memverifikasi informasi yang mengatasnamakan institusi pemerintah.

“Kami sangat berharap masyarakat tidak mudah percaya pada klaim sepihak yang memanfaatkan nama besar lembaga resmi,” tambahnya.

Meski diterpa isu negatif, BGN memastikan tetap menjalankan program makan bergizi gratis sesuai prosedur yang berlaku.

Program ini akan terus mengedepankan integritas dan transparansi demi mendukung peningkatan gizi masyarakat.

Kasus ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar tidak menyalahgunakan nama lembaga resmi untuk kepentingan tertentu. BGN berkomitmen menjaga kredibilitasnya dengan langkah-langkah hukum yang tegas.

(Tim Redaksi: Isna Rifka Sri Rahayu, Sakina Rakhma Diah Setiawan)

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tidak pernah melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dalam menjalankan program makan bergizi gratis.

Hal ini merespons kabar adanya ormas yang mengaku mendapat mandat resmi untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan, klaim ormas tersebut tidak berdasar karena pihaknya tidak pernah sekalipun memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas terkait program makan bergizi gratis.

"Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/202Kelo

Dia mengaku prihatin dengan adanya oknum ormas yang secara terang-terangan mengklaim legal karena mendapat SK dari Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI), lalu mengaitkan nama BGN untuk memperkuat klaim tersebut.

"Ini bukan hanya membingungkan publik, tapi juga melukai nama baik institusi kami. Hal seperti ini tidak bisa kami biarkan," ucapnya.

Oleh karenanya, BGN akan membawa kasus ini ke ranah hukum untuk memberikan efek jera dan supaya tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang.

"Kami tidak akan tinggal diam. Tindakan hukum diperlukan, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan nama institusi resmi seperti ini," tegasnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan memverifikasi semua informasi, terutama yang mengatasnamakan institusi pemerintah.

BGN juga memastikan akan tetap menjalankan program makan bergizi gratis sesuai aturan yang berlaku, dengan mengedepankan kredibilitas dan integritas lembaga tetap terjaga.

"Kami sangat berharap masyarakat lebih kritis. Jangan mudah percaya pada klaim sepihak yang memanfaatkan nama besar lembaga resmi," tuturnya.