BREBES, iNews.id -Sejumlah pengguna jalan mengeluhkan banyaknya ceceran tanah urugan di Pantura Brebes milik Perumahan Almaz de Mansion. Terlebih lagi ketika curah hujan turun jalan menjadi licin dan rawan terjadi kecelakaan.

Pantauan iNewsBrebes.id di lokasi proyek perumahan, Jumat 27 Desember 2024 siang, tepatnya di Pantura Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terdapat ceceran tanah urugan sepanjang 1 km di Pantura Brebes dari arah Barat ke Timur.

Antrian truk yang mengantri di bahu jalan saat hendak masuk ke dalam lokasi proyek juga menyebabkan terhambatnya kelancaran arus lalulintas dari arah Barat.

Meski sudah ada petugas dari proyek perumahan yang melalukan pembersihan jalan, namun kondisi jalan masih terlihat banyak ceceran tanah. 

Salah satu pengendara sepeda motor Ikrom warga Kecamatan Wanasari mengaku, saat melintasi jalan tersebut merasa khawatir. Hal itu dikarenakan jalan yang licin dan terkadang banyak menampung lumpur.

“Banyak Dum truk yang bikin macaet, terus kalo hujan banyak lumpur yang ngga di bersihin sama pihak perumahan, padahal bahaya banget licin, apalagi pas jam masuk dan pulang karyawan PT,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (27/12/2024) siang.

Ikrom mengaku resah dengan keberadaan jalan licin tersebut, terutama karena dirinya yang setiap hari harus melintasi jalan tersebut untuk berangkat kerja.

"Setiap hari melewati proyek perumahan pesantunan, karena saya bekerja di kota tegal," terangnya.

Senada, pengguna jalan lain Fina mengaku hawatir dengan adanya aktivitas pengurugan tersebut, sebab kondisi jalan menjadi licin.

“Jalannya jadi licin saat hujan turun, terus juga jalan jadi macet saat truk keluar masuk,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi pihak perumahan Nur Syam Kholil selaku pemasaran perumahan enggan berkomentar banyak, ia hanya mengatakan jika rencanya di lokasi tersebut akan dibangun rumah sebanyak 150 unit.

Disinggung soal perijinan, mengaku sudah mengantongi izin dari intasni terkait.

“Semua perijinan sudah seperti andalalin, dan PBG sudah ada,” terangnya.

Sementara mendapat aduan dari masyarakat, Satlantas Polres Brebes melalui Unit turjawali langusng datang ke lokasi pengurukan. Petugas kemudian memberikan teguran kepada truk pengangkut urugan.

Benar kami tadi mendapatkan aduan dari warga, kami kemudian mendatangi lokasi. kami menemukan sejumlah truk pengangkut tanah yang melanggar seperti tidak memenuhi surat surat kendaraan. Kami juga memberikan teguran kepada pengendara truk. Sementara untuk pengembang perumahan kami memberikan arahan agar proses pengerjaan proyek sesuai SOP ,” ungkap Kanit Turjawali Satlantas Brebes Ipda Yusuf Zaenuri.

Editor : Miftahudin

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) bersedia untuk membantu ikut membiayai penyediaan 7 juta unit perumahan bagi masyarakat Indonesia.

Hashim mengaku mendengar langsung kabar tersebut dari Presiden RI Prabowo Subianto. Secara terperinci, dia menyebut bahwa pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan.

"Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi [ibu kota UEA] dan pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim, dilansir dari Antara, Jumat (27/12/2024).

Di sisi lain, dia juga mengapresiasi kerja sama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil. Hashim yakin bahwa target membangun 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo akan tercapai.

Sebelumnya, rencana investasi Qatar dan UEA juga sempat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.

Selain dua negara itu, Fahri juga mengatakan bahwa China tertarik untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Prabowo

Fahri menyebut, pemerintah saat ini telah mengantongi ketertarikan investasi dari perusahaan asal China yang disebut sanggup membangun hingga 1 juta rumah sendiri.

“Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya saat ditemui di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).

Guna menjaga kepastian minat investasi itu, Fahri berharap pemerintah dapat bekerja sama mengentaskan masalah lahan hingga perizinan lainnya.

“Sedang kita atur supaya bagaimana uang-uang yang apa namanya, berminat ini masuk ke dalam sistem kita jadi yang tugas pemerintah adalah membereskan soal lahan, tanah kemudian soal izin skema pembiayaannya dan stimulus ekonominya sedang kita atur,” tegasnya.

Lombok Barat -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut ada 98 kota di Indonesia bermasalah, termasuk Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Masalah yang dimaksud itu antara lain penataan kawasan kumuh.

"Rata-rata kota di Indonesia bermasalah. Termasuk kota Mataram, saya lihat banyak kawasan kumuh," kata Fahri saat berkunjung ke Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Fahri meminta para pengembang di Kota Mataram harus berani melakukan penataan kota dengan ide dan gagasan yang brilian. "Tolong pengembang. Ini termasuk anggaran yang kami keluarkan baru APBN, yang non-APBN untuk 3 juta rumah ini di NTB besar sekali," tegas dia.

Menata, kota Fahri, melanjutkan harus dengan ide dan gagasan yang bagus. Ide menata kota tidak bisa menggunakan ide yang begitu-begitu saja.

"Jangan terlalu sederhana. Harus ada ide di daerah minimal," katanya.

Minta Kota Tua Ampenan Ditata Ulang

Fahri juga mengkritik bangunan Kota Tua Ampenan di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, mulai lapuk alias rusak. Ia meminta kawasan yang menjadi ikon Kota Mataram itu harus ditata kembali.

"Kota Tua Ampenan belum ditata. Itu tambah rusak. Padahal itu heritage ya," kata Fahri Hamzah saat berkunjung ke Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, NTB, Jumat (27/12/2024).

Untuk itu, dia menantang para pengembang untuk mengajukan ide dan gagasan penataan Kota Tua Ampenan. Ia meminta para pengembang tidak mengkhawatirkan soal uang.

"Berapapun uangnya saya kasih, saya siapkan. Nggak usah khawatir soal uang, cari saya. Tapi kalau dari APBN ngejar saya, malas saya," kata pria kelahiran Pulau Sumbawa ini.

Dia menyarankan agar pemerintah daerah mulai bekerja sama dengan kontraktor untuk bersama-sama membuat desain tata kawasan kumuh di Mataram.

Selain Kota Tua Ampenan, kawasan Pulau Bungin di Kecamatan Alas, Sumbawa, juga bakal ditata. Rencana itu akan direalisasikan jika ada pengembang yang mengajukan konsep penataan kawasan Pulau Bungin.

Minta Pengembang Bangun Rumah Susun

Fahri menjelaskan data pengajuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di NTB sendiri bertambah mencapai 220.000 unit. Untuk itu, kata eks Politisi PKS ini, harus ada inovasi dalam membuat rumah yang tertata.

"Jangan hanya jual rumah seperti ini. Apalagi ngambil sawah. Bagaimana kawasan kumuh disulap jadi kawasan indah. Jangan khawatir duitnya, ini banyak. Tapi idenya ada," tegas Fahri.

Fahri pun mengkritik keras ide yang dimiliki para pengembang di Kota Mataram dan Lombok Barat. Jangan-jangan, kata Fahri, selama ini para pengembang atau kontraktor terlalu berpaku pada ide dan sistem lama.

"Saya khawatir pengembang terlalu dininabobokan oleh sistem lama, business as usual," ungkapnya.

Fahri menantang pengembang untuk membuat ide baru dengan mulai membangun konsep rumah susun. Rakyat yang tinggal di Kota Mataram bisa tinggal di rumah bersusun. Rumah susun ini bisa jadi alternatif keterbatasan lahan di Kota Mataram

"Saya minta pengembang dan pemda harus punya gagasan. Rakyat kita yang tinggal di kota harus mulai tinggal di rumah bersusun. Kalau itu kami konversikan dengan harga tanah mahal dengan membangun rumah susun lantai tiga cukup," katanya.

(nor/dpw)

MATARAM, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menyoroti semakin maraknya pengembang perumahan yang membangun rumah di atas lahan persawahan.

Hal itu disampaikan Fahri saat kunjungan ke salah satu perumahan di kawasan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (27/11/2024).

"Kalau trennya rumah dibangun di atas sawah, artinya kita akan mengimpor beras tidak ada habis-habisnya. Jangan ada alasan pengadaan tanah di satu sisi, tapi di sisi lain gara-gara itu kita membangun semua rumah di atas sawah," kata Fahri.

Menurut Fahri, jika lahan persawahan terus dialihfungsikan menjadi perumahan, maka tidak akan tercapai swasembada beras.

"Artinya kita akan selanjutnya jadi pengimpor dan bisa jadi Pulau Lombok bisa menjadi salah satu penyebab impor tambah banyak," kata Fahri.

Fahri mengatakan, masyarakat perlu rumah karena semakin banyak jumlah penduduk Indonesia. Namun, pembangunan rumah bisa dilakukan dengan inovasi dan tidak membangun rumah di atas lahan persawahan.

"Harusnya janganlah ambil sawah sebagai tempat rumah. Kalau sawah kita habis, terus padi mau ditanam dimana?" kata Fahri.

Menurutnya, sawah itu adalah sistem pangan yang aman karena irigasi dan pengairan lebih menstabilkan aliran air dibandingkan dengan tanaman jagung.

Untuk itu, Fahri mendorong kepada para pengembang dan pemerintah daerah untuk punya gagasan dan berinovasi dalam membangun perumahan.

"Inovasi dalam membuat rumah harus dikembangkan. Jangan cuman jual rumah seperti ini apalagi ngambil sawah, tapi bagaimana kawasan kumuh disulap menjadi permukiman yang indah," ungkap Fahri.

Menurut Fahri, rumah susun bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan merupakan inovasi dalam mengembangkan kawasan permukiman.

"Kalau itu kita kompensasi dengan harga tanah yang katanya mahal lalu membangun rumah susun menurut saya lantai 3 tidak perlu pakai lift cukup, mungkin ini bisa menjadi alternatif keterbatasan lahan tanah dan alternatif perbaikan tata kota," kata Fahri.

Fahri mengatakan, kementeriannya memiliki anggaran cukup besar untuk ide dan inovasi perumahan, terutama untuk penataan kawasan.

Lombok Barat -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sedih melihat banyak sawah di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras NTB.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kami ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah tapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Itu sebabnya, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah satu kementerian yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab menuntaskan masalah kawasan dan perumahan.

"Tanggung jawabnya bukan saja perumahannya. Tapi juga kawasan pemukimannya. Sekarang kami punya masalah di sini," tegas Waketum Partai Gelora ini.

Alumni Universitas Mataram itu mengatakan masalah inti dari perumahan adalah ketersediaan tanah atau lahan. Khusus di Pulau Lombok, banyak perumahan mulai menghabisi lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan papan.

"Di Lombok ini gegara harga tanah dianggap mahal dan sudah beberapa perumahan yang saya datangi rata-rata menggunakan sawah. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya belum mendapatkan laporan. Ini sedih saya melihat," sesal Fahri.

Dia akan meminta data ke pemerintah daerah dan dinas terkait luas sawah, khususnya di Kota Mataram dan Lombok Barat, yang sudah dibangun perumahan rakyat. "Kalau trennya dibangun rumah di atas sawah. Itu artinya kita akan impor beras tidak ada habisnya," geram Fahri di hadapan para pengembang.

Menurut mantan Politikus PKS ini, pengadaan lahan untuk membangun rumah tentu akan merugikan masyarakat itu sendiri. Sebab, karena keterbatasan lahan banyak pengembang mulai menguruk sawah dijadikan perumahan.

"Jadi jangan ada alasan pengadaan tanah sulit, di satu sisi, di sisi lain gara-gara itu kita membangun rumah di atas sawah. Kalau kita membangun rumah di atas sawah ini akan merugikan kita," katanya.

Dia pun beranggapan jika situasi ini terus terjadi di Lombok, maka bukan tidak mungkin pemerintah akan terus melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. "Kalau ini terjadi terus kita akan jadi pengimpor beras. Bisa jadi Pulau Lombok menjadi penyebab impor beras tambah banyak," tandas Fahri.

(nor/nor)

Jakarta: Wonosobo merupakan sebuah wilayah Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini menjadi salah satu tujuan para wisatawan, baik luar maupun dalam negeri karena wilayahnya yang masih asri.

Dijuluki Kota di atas awan, Wonosobo secara umum merupakan perbukitan dan pegunungan sehingga memiliki pemandangan indah yang memanjakan mata. Wonosobo memiliki objek wisata yang terkenal seperti Gunung Sikunir,Gunung Sindoro, Gunung.

Medcom memilih perumahan yang masih tersedia di Wonosobo dengan harga mulai Rp150 juta. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Wonosobo dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi Rumah murah di Wonosobo

Rumah subsidi di Wonosobo. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Bukit Sofa Marwa

Perumahan yang terletak di Mudal, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah ini dibangun oleh PT Saputra Ceko Pratama. Perumahan ini memiliki 230 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp150 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap dari atap baja ringan, dinding doubel batako, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Bumi Dieng Indah

Perumahan ini terletak di Andongsili, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah. Perumahan yang dibangun Sarana Inter Kompos ini menawarkan 81 unit rumah tipe subsidi.

Perumahan ini memiliki empat tipe rumah subsidi yang dibanderol dengan harga termurah Rp140 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap dari genteng metal, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

3. Ketinggring Mansion

Perumahan ini terletak di Kalianget, Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah. Dibangun oleh Sentosa Bangun Properti, ada 56 unit rumah tersedia dengan harga Rp166 juta.
Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi atap dari baja ringan, dinding herbel, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Graha Kalikajar Permai

Perumahan ini terletak di Simbang, Kalikajar, Kab Wonosobo, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun Graha Atma Jaya.

Perumahan ini memiliki 35 unit rumah tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah tipe ini adalah Rp162 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap dari baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Bumi Dieng Indah II

Perumahan yang terletak di Andongsili, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah ini dibangun Sarana Inter Kompos. Perumahan ini memiliki 48 unit rumah tipe subsidi.

Untuk rumah tipe subsidi dibanderol dengan harga Rp150 juta. Dengan harga tersebut luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap dari atap baja ringan, dinding batako, lantai batako, serta pondasi batu kali.

5. Bumi Dieng Indah II

Perumahan yang terletak di Andongsili, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah Perumahan ini dikembangkan oleh Kharisma Agung Sentosa.

Perumahan ini hanya memiliki 29 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi dibanderol Rp150 juta.

Dengan harga tersebut luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap rangka baja ringan, dinding menggunakan batako, lantai batako finishing aci, serta pondasi batu kali.

(KIE)

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program pemerintah 3 juta rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (PBKN) OJK Dian Ediana Rae mengatakan ada empat langkah-langkah yang ditempuh di antaranya pertama, terdapat pengaturan khusus untuk kredit beragun rumah tinggal dalam SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit), yang akan berdampak dalam perhitunganKewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)Bank.

Dalam ketentuan tersebut diatur bobot risiko yang granular, dimana semakin kecil LTV (Loan to Value), maka bobot ATMR Kredit akan lebih kecil, sehingga lebih menggambarkan risiko kredit yang dihadapi bank untuk masing-masing debitur.

Kedua, sesuai POJK Kualitas Aset, penetapan kualitas Aset Produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (1 pilar), yang dapat dimanfaatkan bank untuk kredit perumahan.

"Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum dimana bank menilai dengan 3 pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar)," kata Dian dalam keterangan pers Jumat (27/12/2024).

Ketiga, pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat diberikan untuk penyediaan perumahan yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang termasuk dalam kategori program pemerintah. Pengecualian ini berlaku apabila pembiayaan perumahan tersebut dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD.

Ketentuan mengenai pengecualian ini diatur dalam POJK No.32/POJK.03/2018 yang kemudian diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019.

Keempat, pengaturan dalam POJK No. 27 tahun 2022 tentang KPMM untuk Pencabutan POJK Kredit Tanah per 1 Januari 2023. Larangan pemberian kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah pada POJK Kredit Tanah tidak sejalan dengan arah kebijakan principle-based yang tidak membatasi kegiatan bank.

Menurut Dian, dengan dicabutnya POJK dimaksud, maka Bank dapat memberikan kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah sepanjang menerapkan manajemen risiko disertai permodalan yang memadai termasuk menghindari tujuan spekulasi.

Langkah-langkah kebijakan dimaksud diharapkan dapat membantu Bank turut mendukung program 3 juta rumah tersebut.

(kunthi fahmar sandy)

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa pihaknya hanya bisa membangun rumah sejumlah 8 persen dari target 3 juta jika mengandalkan APBN Tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Ara itu saat ditemui wartawan di kediamannya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024) malam, dikutip dari kanal Youtube Kompas.com.

Sebagai informasi, alokasi APBN TA 2025 Kementerian PKP sebesar Rp 5,27 triliun. Anggaran tersebut hanya bisa membangun 37.431 unit rumah.

Kemudian, alokasi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 yang akan disalurkan BP Tapera sebesar Rp 33,60 triliun untuk 220.000 unit.

Jika dikalkulasi seluruhnya, total rumah yang akan dibangun melalui APBN 2025 sebanyak 257.431 unit, atau setara dengan 8,58 persen dari target 3 juta rumah.

"Kalau (menjalankan fungsi) operator kan kita hanya bisa 8 persen. Tapi yang tidak terbatas itu kan sebagai regulator dan fasilitator," jelasnya.

Untuk itu, ia melakukan berbagai upaya untuk menjalankan fungsi sebagai regulator dan fasilitator untuk mengejar sisa target 3 juta rumah yang belum bisa terkaver APBN 2025.

Lanjut Ara, contoh menjalankan fungsi sebagai regulator yakni menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan izin PBG.

Terdapat pula perpanjangan kebijakan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti pada tahun 2025.

Lalu terkait menjalankan fungsi sebagai fasilitator, contohnya yakni koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, BUMN, Bank BTN, asosiasi pengembang perumahan, serta seluruh stakeholder perumahan.

Tujuannya menggali peluang pemanfaatan lahan-lahan idle milik negara, hingga mengkaji skema-skema baru untuk pembiayaan perumahan.

Selain itu, Ara juga mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk ikut membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kan November kemarin sudah yang Agung Sedayu (di Tangerang). Nanti lusa 27 Desember itu di Berau (oleh PT Berau Coal Energy Tbk)," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kampung Dao di RT 13, RW 05, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dikenal sebagai permukiman padat dengan banyak kontrakan. Kampung ini berada persis di belakang Stasiun Kampung Bandan.

Akses menuju Kampung Dao mengharuskan warga melintasi rel kereta api dan berjalan sejauh 550 meter. Jalan masuk ke kampung tersebut belum beraspal, masih tanah merah dan bebatuan dengan kontur yang bergelombang. Para pengendara motor harus berhati-hati melewati jalan tersebut.

Setibanya di Kampung Dao, terdapat gapura merah putih yang menjadi penanda masuk ke kampung ini.

Kampung Dao terdiri atas tiga blok, yakni B, C, dan D, yang masing-masing dihuni sekitar 700 jiwa. Jalan masuk kampung relatif kecil dan gelap, terimpit rumah-rumah semipermanen.

Dulu, Kampung Dao berdiri di atas tanah bekas empang seluas enam hektar. Secara mandiri, warga membangun tempat tinggal di area ini.

"Dulu masih kayu-kayu atau papan, ini udah ada kemajuan," ujar Sulastri (36), seorang warga Kampung Dao, Kamis (26/12/2024).

Sebelumnya, akses jalan di kampung ini terbuat dari bambu, sehingga motor tidak bisa masuk sampai depan rumah.

Warga terpaksa memarkirkan kendaraan mereka di luar area dan berjalan kaki ke dalam. Selain itu, jalan bambu ini kerap menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan.

"Dulu buang sampah pada di bawah (jalan bambu)," kata Sulastri.

Namun, timbunan sampah tersebut akhirnya digunakan warga untuk menguruk tanah bekas empang hingga lebih tinggi.

Sejak dua tahun terakhir, jalan di Kampung Dao perlahan berubah menjadi tanah merah berbatu. Beberapa titik kini telah diperbaiki dengan semen dan conblock.

Saat ini, kampung terlihat lebih bersih dan tidak ada lagi tumpukan sampah di bawah jalan.

Meski demikian, kondisi rumah di Kampung Dao masih didominasi bangunan semi permanen. Banyak bangunan yang dikontrakkan dengan harga berkisar antara Rp 350.000 hingga Rp 600.000 per bulan.

Untuk kontrakan Rp 350.000, ukurannya rata-rata 2x3 meter, dengan dinding dari tripleks dan tanpa kamar mandi.

Warga yang tinggal di kontrakan ini menggunakan WC umum untuk mandi, buang air, dan mencuci pakaian.

Sementara itu, kontrakan seharga Rp 600.000 memiliki ukuran dua kali lebih besar, dilengkapi satu kamar tidur dan kamar mandi di dalam.

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tidak pernah melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dalam menjalankan program makan bergizi gratis.

Hal ini merespons kabar adanya ormas yang mengaku mendapat mandat resmi untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan, klaim ormas tersebut tidak berdasar karena pihaknya tidak pernah sekalipun memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas terkait program makan bergizi gratis.

"Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/202Kelo

Dia mengaku prihatin dengan adanya oknum ormas yang secara terang-terangan mengklaim legal karena mendapat SK dari Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI), lalu mengaitkan nama BGN untuk memperkuat klaim tersebut.

"Ini bukan hanya membingungkan publik, tapi juga melukai nama baik institusi kami. Hal seperti ini tidak bisa kami biarkan," ucapnya.

Oleh karenanya, BGN akan membawa kasus ini ke ranah hukum untuk memberikan efek jera dan supaya tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang.

"Kami tidak akan tinggal diam. Tindakan hukum diperlukan, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan nama institusi resmi seperti ini," tegasnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan memverifikasi semua informasi, terutama yang mengatasnamakan institusi pemerintah.

BGN juga memastikan akan tetap menjalankan program makan bergizi gratis sesuai aturan yang berlaku, dengan mengedepankan kredibilitas dan integritas lembaga tetap terjaga.

"Kami sangat berharap masyarakat lebih kritis. Jangan mudah percaya pada klaim sepihak yang memanfaatkan nama besar lembaga resmi," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tidak pernah melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dalam menjalankan program makan bergizi gratis.

Hal ini merespons kabar adanya ormas yang mengaku mendapat mandat resmi untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan, klaim ormas tersebut tidak berdasar karena pihaknya tidak pernah sekalipun memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas terkait program makan bergizi gratis.

"Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/202Kelo

Dia mengaku prihatin dengan adanya oknum ormas yang secara terang-terangan mengklaim legal karena mendapat SK dari Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI), lalu mengaitkan nama BGN untuk memperkuat klaim tersebut.

"Ini bukan hanya membingungkan publik, tapi juga melukai nama baik institusi kami. Hal seperti ini tidak bisa kami biarkan," ucapnya.

Oleh karenanya, BGN akan membawa kasus ini ke ranah hukum untuk memberikan efek jera dan supaya tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang.

"Kami tidak akan tinggal diam. Tindakan hukum diperlukan, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan nama institusi resmi seperti ini," tegasnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan memverifikasi semua informasi, terutama yang mengatasnamakan institusi pemerintah.

BGN juga memastikan akan tetap menjalankan program makan bergizi gratis sesuai aturan yang berlaku, dengan mengedepankan kredibilitas dan integritas lembaga tetap terjaga.

Kalau kebijakan yang prorakyat itu harusnya dimurahkan, dipermudah dan dipercepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan kebijakan perumahan yang prorakyat membantu rakyat untuk memiliki hunian.

Menurut Ara, Kementerian PKP memiliki tiga fungsi yakni sebagai operator, regulator dan fasilitator.

"Kalau operator kita hanya bisa 8 persen, dengan dana yang ada dari APBN hanya 8 persen, tapi yang tidak terbatas itu sebagai regulator dan fasilitator misalnya sebagai regulator itu bagaimana sudah keluar kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan di bawah Rp2 miliar itu gratis. Ini bagus untuk orang bangun rumah dan itu saya rasa bukan hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saja, tetapi juga kelas menengah," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga dibebaskan, biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) nol persen sehingga regulasi-regulasi ini prorakyat.

"Kalau kebijakan yang prorakyat itu harusnya dimurahkan, dipermudah dan dipercepat. Jadi rakyat itu harusnya dipermudah, dipercepat, dipermurah menurut saya begitu. Itu kita berusaha, berpikir mengambil langkah-langkah seperti itu," kata Ara.

Dirinya berharap sejumlah kebijakan perumahan yang prorakyat tersebut juga dapat membantu daya beli masyarakat.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), membantu masyarakat kecil.

Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun 2025.

Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, dengan pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Pemerintah memberikan diskon PPN 100 persen pada periode Januari-Juni 2025, dan 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024