Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan ada 39.339 unit rumah subsidi yang sudah disalurkan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut hasil dari realisasi program yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menjabarkan angka tersebut terdiri dari 37.955 unit rumah subsidi disalurkan untuk masyarakat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Lalu, program Tapera sebanyak 1.384 unit untuk aparatur sipil negara (ASN). Adapun total rumah yang direalisasikan oleh BP Tapera, baik masih proses maupun sudah tersalurkan sebanyak 93.484 unit.

"Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) jadi ini sekitar sudah 93 ribu, Pak (Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie) dari 20 Oktober (2024) sampai 5 Februari (2025)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Hal itu diungkapkannya dalam forum diskusi bertemakan 'Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing.

Dalam paparannya, ada 32.130 unit rumah yang masih dalam proses persetujuan akad kredit tetapi rumahnya belum jadi. Lalu, rumah yang ready stock tetapi belum diakadkan berjumlah 11.7.83 unit. Sementara rumah yang masih dalam proses pembangunan sebanyak 10.232 unit.

"Nah, jadi ada lima tahap nih, realisasi artinya yang udah sampai kepada masyarakatnya. Realisasi akad ini khusus ASN juga udah sampai. Kalau akad tuh berarti udah selesai. Kalau proses persetujuan akad, dalam proses berarti belum tuntas," jelasnya.

Realisasi rumah FLPP disalurkan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) sebanyak 23.306 uni, BTN Syariah 5.100 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 2.172 unit, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1.935 unit. Sementara itu, bank lainnya menyalurkan 10.088 unit rumah FLPP.

Ara juga memaparkan jumlah rumah subsidi yang sudah tersalurkan berdasarkan asosiasi pengembang. Realestat Indonesia (REI) membangun 15.294 unit, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) 11.158 unit, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) 4.728 unit. Lalu, asosiasi lainnya membangun 6.321 unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi hingga tersisa Rp 1,6 triliun. Kendati demikian, Kadin Indonesia ingin berkolaborasi dengan Kementerian PKP untuk membantu wujudkan Program 3 Juta Rumah.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie meyakini target 3 juta rumah dapat tercapai dengan adanya kolaborasi. Ia menyebut akan ada program unggulan Kadin dengan pengusaha pemula dan menengah untuk mendukung program tersebut.

"Tentu tidak mudah angkanya sangat besar 3 juta, tapi di sinilah Kadin sebagai kamar dagang dan industri mesti memikirkan untuk kepentingan masyarakat luas. Tentu dengan memikirkan negara tetapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga," ujar Anin usai forum diskusi di Menara Kadin Indonesia, Kamis (7/2/2025).

Menurutnya, menyediakan akses perumahan untuk masyarakat adalah yang terpenting dari segi korporasi. Hal itu juga akan sangat baik bila dapat dibarengi dengan memperhatikan dari segi environmental, social and governance (ESG).

Anin menambahkan yang paling penting dalam mewujudkan program ini adalah berinovasi dari sisi pendanaan dari sisi pembiayaan dan lahan. Begitu juga dengan mengurangi proses birokrasi.

"Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian PKP Pak Ara supaya kita bisa memberikan masukan, tapi yang paling penting masukan yang bisa diimplementasi," ucapnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pembangunan Program 3 Juta rumah memiliki tantangan dari segi lahan dan pembiayaan. Ia mengungkapkan terdapat banyak lahan tersedia dari lembaga-lembaga pemerintah.

Ara menyebutkan terdapat lahan milik Kementerian Sekretariat Negara di Kemayoran, sekitar Senayan, dan Kalimantan. Kemudian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki 77 hektare lahan yang bisa digunakan. Lalu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mempresentasikan potensi tanah.

"Ada dari BUMN, saya akan undang teman-teman dari Kadin, karena menurut saya BUMN juga harus mendorong teman-teman pengusaha dari Kadin untuk berperan serta. Jadi presentasi untuk acara, mempresentasikan potensi-potensi tanah BUMN supaya bisa bekerja dengan swasta," katanya.

Sebelumnya, Kementerian PKP mengalami efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5.274.391.058 menjadi Rp Rp 1.613.296.058. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000. Maka APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp 1.613.296.058.000," katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan BNPP/Basarnas, Gedung DPR, Jakarta.

Lasarus mengatakan, pembahasan terkait program kementerian yang akan dilaksanakan setelah adanya efisiensi anggaran akan dilakukan dalam rapat mendatang.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Nusron Wahid buka suara mengenai duduk perkara konflik lahan di Cluster Setia Mekar Residence 2 yang berlokasi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Nusron menjelaskan, konflik lahan itu berawal pada tahun 1982 karena sang tuan tanah yang bernama Djuju kedapatan dua kali menjual lahannya pada dua orang yang berbeda pada 1976 kepada Abdul Hamid dan tahun 1982 kepada Kayat.

“Pada tahun 1982 Djuju nakal, tanah sudah dijual sama Abdul Hamid, dijual lagi kepada orang namanya Kayat. Nah Kayat karena sudah merasa ada AJB kemudian langsung membalik nama,” kata Nusron saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Bekasi, Jumat (7/2/2025).

Nusron melanjutkan, Kayat kemudian menjual lahannya menjadi beberapa bidang yang tertuang dalam sertifikat 704,705,706,707 yang kemudian terbagi menjadi beberapa pemilik yang salah satunya dibangun area cluster tersebut.

Akan tetapi, sang ahli waris Abdul Hamid bernama Mimi Jamilah membawa perkara tersebut ke pengadilan. Di mana, Mimi berhasil memenangkan gugatan lantaran dinilai menjadi pemilik sertifikat sah pertama.

“Pengadilan sampai MA dimenangkan oleh Mimi Jamilah sebagai ahli warisnya Abdul Hamid. Nah kemudian ada eksekusi pengadilan seperti sekarang ini,” ujar Nusron.

Namun demikian, Nusron menegaskan sertifikat hak milik (SHM) yang digenggam oleh para korban tergusur merupakan sertifikat yang sah. Dia juga memastikan para masyarakat yang tergusur merupakan korban.

Untuk itu, Nusron bakal meminta Pengadilan dan Djuju untuk dapat melakukan ganti rugi pada masyarakat yang menjadi korban.

Pasalnya, tambah Nusron, seharusnya sebelum melakukan penggusuran, pihak pengadilan perlu untuk berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengukur luas lahan berkonflik.

“Yang menang itu harusnya datang ke pengadilan, minta ada penetapan perintah pengadilan, lalu memerintahkan kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Setelah ada perintah pengadilan kemudian baru dibatalkan [sertifikat warganya]. Dan kalau mau ada eksekusi, itu pengadilan harusnya berkirim surat terlebih dahulu kepada BPN untuk minta diukur mana sih letak lokasi yang harus dieksekusi,” tegas Nusron.

Untuk diketahui sebelumnya, ramai di media sosial para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 melakukan demonstrasi lantaran huniannya digusur oleh PN Cikarang.

Adapun, penggusuran hunian masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Padahal para penghuni mengaku menggenggam SHM resmi yang telah didapati selama 30 tahun lamanya.

Eksekusi rumah di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada akhir Januari lalu ramai menjadi perbincangan publik.

Di satu sisi, para penghuni rumah memiliki sertifikat sah dari Badan Pertanahan Nasional. Namun, di lain pihak, perumahan tersebut ternyata berada di lahan sengketa yang tidak terungkap sebelum akhirnya menjadi viral.

Ikan menjadi salah satu menu di program makan bergizi gratis (MBG). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ikan yang dipasok ke dapur MBG terjamin kualitasnya.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo meninjau pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kampar, Riau. Di lokasi tersebut, ikan menjadi salah satu bahan baku yang diolah menjadi menu makanan.

Untuk menjaga kualitas ikan, di sana tersedia satu unit Integrated Cold Storage (ICS) yang dikelola unit pengolahan ikan PT. Delta Mina Perkasa. ICS dilengkapi Air Blast Freezer (ABF) kapasitas 2 x 2,5 ton dan Cold Storage kapasitas 2 x 50 ton.

Budi mengapresiasi pengelola ICS yang telah menjadi pemasok utama ikan patin ke 6 dapur MBG, yakni di Tuah Madani, Kampar, Dumai, Ujung Tanjung, Bangko, dan Marpoyan. Dari dapur-dapur tersebut, menu berbasis ikan disalurkan ke 54 sekolah di sekitarnya.

"Tentu kami bangga ICS bisa menjadi bagian dari kebutuhan gizi anak-anak sekolah sekaligus upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semoga dengan dorongan dari pemerintah daerah, makin banyak pelaku usaha yang ikut terlibat dalam program MBG ke depannya," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (7/2/2025).

Budi menjelaskan menu ikan biasa disajikan bergantian dengan menu protein lainnya. Untuk itu, Budi mendorong pemerintah daerah (Pemda) turut berperan aktif agar melibatkan pelaku usaha di daerahnya dalam menyukseskan program MBG.

Budi menilai keberadaan ICS Kampar telah menyokong produktivitas unit pengolahan ikan (UPI) dengan kapasitas produksi mencapai 3 ton bahan baku per hari. Dari bahan baku tersebut, perusahaan mampu mengolah produk fillet 1 ton per hari. Semua bahan baku tersebut berasal dari hasil produksi para pembudidaya ikan patin di Kabupaten Kampar.

"Ini wujud nyata ekonomi sirkular di Kabupaten Kampar. Manfaatkan fasilitas yang diberikan ini, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dari sisi hulu hingga hilirnya," tambah Budi.

Perusahaan swasta turut menyumbang dalam membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. Salah satunya, PT Adaro Energy Indonesia (ADRO) akan mulai membangun perumahan MBR di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Boy Thohir selaku Presiden Direktur Utama Adaro akan melakukan groundbreaking pada Maret 2025 mendatang. Hal itu disampaikannya usai menghadiri forum diskusi di Menara Kadin Indonesia.

"Ya, rencananya bulan depan Boy Thohir (groundbreaking di Kalsel)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Ia menyebut ini Boy Thohir ingin membantu memberikan sumbangan. Adapun untuk jumlah rumah yang akan dibangun oleh Adaro belum diketahui.

Di samping itu, Ara menyarankan agar pengembang untuk melakukan efisiensi dalam membangun perumahan. Hal itu dengan menjalankan konsep central purchasing, yakni membeli material secara masif untuk mendapat harga lebih terjangkau.

"Misalnya satu saja bicara soal semen. Semen itu kalau bisa anggota Kadin dikonsolidasi, belanja semen yang bisa bareng-bareng, 200 pengembang, harusnya itu ada efisiensi yang luar biasa. Belum lagi cat, besi, kaca, dan sebagainya," jelasnya.

Ia menyebut cara tersebut akan sangat bermanfaat bagi pengembang lantaran bisa mendapatkan potongan harga. Dengan begitu keuntungan perusahaan akan meningkat.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengungkapkan akan ada groundbreaking untuk Program 3 Juta Rumah pada Desember 2024 lalu. Proyek hunian ini akan dilakukan di dua daerah, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR). Proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

Hal ini ia sampaikan kepada awak media setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (28/11/2024) lalu.

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara.

Namun, rencana tersebut sempat mundur, Ara menyampaikan Adaro akan membangun rumah untuk MBR pada Januari 2025.

"Kita sudah dapat bantuan 250 rumah dari Agung Sedayu. Tanggal 27 Desember dari BRAU akan membangun rumah di kawasan luar tambangnya untuk masyarakat di Berau sana. Dari Adaro mudah-mudahan Januari (2025) akan jalan usahanya," tutur Ara.

Hal itu dikatakannya dalam acara Peresmian Rumah Susun Rancaekek dan Solikan Jeruk serta Peluncuran Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan Melalui Fasilitas Rumah Susun dan Pemberdayaan Ekonomi, di Rusun Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengunjungi Perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 yang berlokasi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Perumahan ini viral karena akan digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang.

Nusron sampai di lokasi pukul 09.00 WIB dengan mengenakan pakaian putih. Ia langsung menemui warga yang tempat usahanya digusur. Warga yang propertinya telah digusur PN Cikarang adalah Asmawati (69) pemilik Alfamart, Yaldi pemilik bengkel mobil (56), Siti Mulhijah (44) pemilik rumah, dan Mursiti (60) pemilik warteg, dan masih ada satu warga yang belum datang. Mereka membeli sertifikat hak miliki (SHM) nomor 706 dari anak Kayat dan Unan.

Nusron kemudian mengecek SHM warga dan pergi menuju lokasi ruko tempat usaha warga yang jaraknya 500 meter dari perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2. Di depan lokasi lahan yang sudah digusur tersebut, Nusron menyatakan lahan warga tidak termasuk yang dieksekusi.

"Ini di mata BPN masih sah, meskipun ada keputusan MA karena di dalam keputusan MA dan pengadilan tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Harusnya Mimi Jamilah kalau menang, langkah pertama datang kepada pengadilan minta keputusan ini supaya BPN dari pengadilan untuk membatalkan," jelas Nusron kepada awak media di Bekasi, Jumat (7/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, penggusuran yang terjadi di cluster Setia Mekar Residence 2 seluas 3.290 meter persegi. Tanah tersebut diputuskan sebagai aset milik penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS yang dikeluarkan pada 25 Maret 1997.

Penghuni perumahan dan pemilik ruko yang tinggal di sana dianggap bukan pemilik yang sah.

Dari luas 3.290 meter persegi, terdapat terdapat 27 bidang tanah yang terancam tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Namun, 9 rumah di antaranya masih dalam proses pembangunan. Sementara 10 unit rumah dan 8 ruko yang terjual telah memegang sertifikat hak milik (SHM).

Saksikan Live DetikSore:

Jakarta: Baleendah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung. Jaraknya sekitar 17 km di sebelah timur laut ibu kota Kabupaten Bandung, Soreang.

Ekonomi Kabupaten Bandung didominasi oleh sektor pertanian, dengan tanaman utama seperti teh, kopi, dan sayuran. Selain itu, industri tekstil dan pariwisata juga berperan penting dalam perekonomian daerah ini.

Hal ini membuat Bandung jadi sasaran pengembang untuk mengembangkan rumah dengan berbagai tipe dan harga yang bervariasi. Jika kamu mencari rumah di Banung, di bawah ini ada beberapa pilihan yang bisa menjadi pertimbangan.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Baleendah, berikut adalah lima rekomendasi rumah murah mulai dari Rp88 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Baleendah

1. Bojong Malaka Indah

Berlokasi di Bojongmalaka, Baleendah, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Marga Tirta Kencana dengan jumlah unit yang tersedia sebanyak 41 unit.

Rumah dengan harga Rp150 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka kayu atap genteng beton, dinding bata merah, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

2. Bukit Griya Kencana

Rumah ini berlokasi di Wargamekar, Baleendah, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Gentala Kencana Paramarta dengan jumlah unit yang tersedia sebanyak 25 unit seharga Rp88 juta hingga Rp162 juta.

Rumah dengan harga Rp88 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik 30x30 cm, serta pondasi batu kali.

3. Lembur Tauhid Madani

Berlokasi di Wargamekar, Baleendah, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Baani Barru dengan jumlah unit tersedia 38 unit hunian.

Rumah dengan harga Rp130 juta hingga Rp166 juta. Salah satu tipe rumahnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah berupa atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik putih 30x30, dan pondasi batu kali.

4. Bukit Neglasari Indah

Perumahan ini berlokasi di Manggahang, Baleendah, Kab Bandung ini dibangun oleh PT Usaharama Budisejahtera. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi sebanyak 106 unit dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp150,5 juta.

Dengan harga tersebut, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap yang menggunakan baja ringan, dinding batako, serta lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali.

5. The Topaz Residence

Rumah ini berlokasi di Rancamanyar, Baleendah, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Anugrah Cahaya Sentosa dengan jumlah unit komersil yang tersedia di lokasi ini adalah sebanyak 142 unit.

Rumah dengan harga Rp300 juta dengan luas bangunan 40 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap konstruksi baja ringan, tutup atap genteng beton. Dinding pasangan bata merah, plester, dan aci. Lantai keramik 40x40 cm dan pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, SURABAYA – Perusahaan pengembang properti PT Intiland Development Tbk. (DILD) mengembangkan perumahan eksklusif Tierra Residence, di kawasan superblok modern Surabaya Barat mulai dari harga Rp3 miliar.

Direktur Marketing Intiland Wilayah Surabaya Harto Laksono mengatakan Tierra Residence dibangun di lahan seluas 1,5 hektare serta dikembangkan secara eksklusif, hanya 37 unit rumah dengan harga mulai Rp3 miliar.

“Unit rumah di Tierra Residence mengusung konsep modern tropis yang menggabungkan elemen desain kontemporer dengan sentuhan alam sehingga menghadirkan suasana asri. Konsep ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban yang menginginkan nuansa lingkungan yang alami,” jelasnya, Kamis (6/2/2025).

Perseroan menyediakan empat tipe rumah dengan luasan mulai dari 130 m2 hingga 209 m2 dengan beragam fasilitas penunjang seperti lif yang sifatnya opsional, tiga sampai empat kamar tidur dan kamar mandi. Garasi mobil, servis area serta pada tipe tertinggi akan dilengkapi dengan roof garden.

Pimpinan Proyek Tierra Residence Ilyas Wuntoro mengatakan Tierra Residence merupakan bagian dari 10 (sepuluh) proyek besar DILD bernama Tierra yang terbagi dalam lima tahapan, lokasinya berada di kawasan pengembangan zona komersial, perdagangan dan jasa di area segi delapan Surabaya.

“Tierra mengintegrasikan fungsi hunian, perkantoran, hotel, pusat komersial, serta fasilitas hiburan dan gaya hidup modern. Kawasan ini dibangun untuk menjawab kebutuhan pasar dan dinamika bisnis di wilayah Surabaya," ujarnya.

Ilyas menjelaskan Tierra Residence merupakan pengembangan tahap kedua, Tierra tahap pertama mencakup kompleks komersial bernama Tierra SOHO yang telah ditawarkan sejak 2021 lalu, saat ini sudah terjual 100%, dan sekitar 80% nya sudah beroperasi.

Tahap ketiga hingga kelima, lanjut Ilyas, tidak masuk ke-landed properti lagi tapi akan bermain ke bangunan vertikal, bisa hunian, perkantoran atau juga perhotelan. Jika semua proyek Tierra sudah terbangun sempurna maka kompleks ini akan menjadi kawasan terintegrasi seluas 7,5 hektare berkonsep mix-used.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) menerima fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) senilai Rp133 miliar lebih dari Perumahan Pakuwon di wilayah Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Kamis.

Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengatakan fasos dan fasum itu berada di lahan seluas 11.596 meter persegi (m2) berupa jalan dan saluran dengan nilai sebesar Rp133.620.708.000.

"Kami sudah serah terima aset melalui warga dari pengembang yang dinyatakan pailit. Pihak terkait dari RT/RW juga hadir menyaksikan dan berbangga hati karena ke depan akan menjadi milik Pemprov DKI Jakarta," kata Uus di Jakarta pada Kamis.

Menurut dia, lokasi yang sudah diserahterimakan berupa jalan dan saluran itu akan menjadi milik Pemprov DKI Jakarta.

"Nantinya, ini bisa dilaksanakan proyek-proyek untuk pemeliharaan jalan dan saluran untuk masyarakat," ucap Uus.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengapresiasi kinerja Pemkot Jakarta Barat yang cepat merespons keluhan warga.

"Selama ini membantu konstituen, membantu warga Jakarta Barat, khususnya laporan-laporan masyarakat," kata dia.

Ima menyebut banyak kendala terkait pengembang yang lama tidak bertanggungjawab menyerahkan kewajibannya wilayah Jakarta Barat, tapi Pemkot Jakbar berani mengambil risiko agar masyarakat bisa merasakan dengan membayar pajaknya.

"Nantinya bisa diusulkan dalam Musrenbang untuk pemeliharaan jalan dan saluran. Sehingga bisa mengurangi genangan di wilayah itu," ujarnya.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengutus pengembang ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (10/2/2025) mendatang.

Ajakan ini disampaikan Ara kepada Ketua Umum KADINAnindya Bakrie di kantor Kadin, Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Agenda yang akan dilaksanakan berupa pemaparan mana saja lahan idle (telantar) milik BUMN yang potensial.

Sehingga, anggota Kadin dapat melihat-lihat mana lahan yajg cocok dijadikan investasi Program 3 Juta Rumah.

“Tadi barusan saya telepon Pak Erick (Menteri BUMN), saya minta nanti hari Senin jam 3, pak Anin utus pengusaha di bidang perumahan karena saya minta BUMN membuka diri kepada dunia usaha,” ungkap Ara.

“Ya, akan dipaparkan aset-aset BUMN dimana, kemudian teman-teman yang mau berminat ya saya akan undang juga, pasti dari Kadin dan juga dari asosiasi seperti Apersi, Himpera, dan REI,” lanjutnya.

Dalam membuat kebijakan, Ara memikirkan tiga hal yakni, bermanfaat untuk negara, rakyat, maupun dunia usaha.

Sebelum di bidang pemerintahan, Ara yang notabene sebagai pengusaha memikirkan apa yang baik untuk usahanya.

“Saya sekarang enggak bisa begitu sebagai pemerintah, saya berpikir apa yang baik bagi rakyat dan negara. Perubahan transformasi dari pengusaha menjadi pemerintah, Pak Prabowo menjadi menteri yang harus mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat,” tandas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengutus pengembang ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (10/2/2025) mendatang.

Ajakan ini disampaikan Ara kepada Ketua Umum KADINAnindya Bakrie di kantor Kadin, Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Agenda yang akan dilaksanakan berupa pemaparan mana saja lahan idle (telantar) milik BUMN yang potensial.

Sehingga, anggota Kadin dapat melihat-lihat mana lahan yajg cocok dijadikan investasi Program 3 Juta Rumah.

“Tadi barusan saya telepon Pak Erick (Menteri BUMN), saya minta nanti hari Senin jam 3, pak Anin utus pengusaha di bidang perumahan karena saya minta BUMN membuka diri kepada dunia usaha,” ungkap Ara.

“Ya, akan dipaparkan aset-aset BUMN dimana, kemudian teman-teman yang mau berminat ya saya akan undang juga, pasti dari Kadin dan juga dari asosiasi seperti Apersi, Himpera, dan REI,” lanjutnya.

Dalam membuat kebijakan, Ara memikirkan tiga hal yakni, bermanfaat untuk negara, rakyat, maupun dunia usaha.

Sebelum di bidang pemerintahan, Ara yang notabene sebagai pengusaha memikirkan apa yang baik untuk usahanya.

“Saya sekarang enggak bisa begitu sebagai pemerintah, saya berpikir apa yang baik bagi rakyat dan negara. Perubahan transformasi dari pengusaha menjadi pemerintah, Pak Prabowo menjadi menteri yang harus mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat,” tandas Ara.