BREBES, iNews.id -Sejumlah pengguna jalan mengeluhkan banyaknya ceceran tanah urugan di Pantura Brebes milik Perumahan Almaz de Mansion. Terlebih lagi ketika curah hujan turun jalan menjadi licin dan rawan terjadi kecelakaan.

Pantauan iNewsBrebes.id di lokasi proyek perumahan, Jumat 27 Desember 2024 siang, tepatnya di Pantura Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terdapat ceceran tanah urugan sepanjang 1 km di Pantura Brebes dari arah Barat ke Timur.

Antrian truk yang mengantri di bahu jalan saat hendak masuk ke dalam lokasi proyek juga menyebabkan terhambatnya kelancaran arus lalulintas dari arah Barat.

Meski sudah ada petugas dari proyek perumahan yang melalukan pembersihan jalan, namun kondisi jalan masih terlihat banyak ceceran tanah. 

Salah satu pengendara sepeda motor Ikrom warga Kecamatan Wanasari mengaku, saat melintasi jalan tersebut merasa khawatir. Hal itu dikarenakan jalan yang licin dan terkadang banyak menampung lumpur.

“Banyak Dum truk yang bikin macaet, terus kalo hujan banyak lumpur yang ngga di bersihin sama pihak perumahan, padahal bahaya banget licin, apalagi pas jam masuk dan pulang karyawan PT,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (27/12/2024) siang.

Ikrom mengaku resah dengan keberadaan jalan licin tersebut, terutama karena dirinya yang setiap hari harus melintasi jalan tersebut untuk berangkat kerja.

"Setiap hari melewati proyek perumahan pesantunan, karena saya bekerja di kota tegal," terangnya.

Senada, pengguna jalan lain Fina mengaku hawatir dengan adanya aktivitas pengurugan tersebut, sebab kondisi jalan menjadi licin.

“Jalannya jadi licin saat hujan turun, terus juga jalan jadi macet saat truk keluar masuk,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi pihak perumahan Nur Syam Kholil selaku pemasaran perumahan enggan berkomentar banyak, ia hanya mengatakan jika rencanya di lokasi tersebut akan dibangun rumah sebanyak 150 unit.

Disinggung soal perijinan, mengaku sudah mengantongi izin dari intasni terkait.

“Semua perijinan sudah seperti andalalin, dan PBG sudah ada,” terangnya.

Sementara mendapat aduan dari masyarakat, Satlantas Polres Brebes melalui Unit turjawali langusng datang ke lokasi pengurukan. Petugas kemudian memberikan teguran kepada truk pengangkut urugan.

Benar kami tadi mendapatkan aduan dari warga, kami kemudian mendatangi lokasi. kami menemukan sejumlah truk pengangkut tanah yang melanggar seperti tidak memenuhi surat surat kendaraan. Kami juga memberikan teguran kepada pengendara truk. Sementara untuk pengembang perumahan kami memberikan arahan agar proses pengerjaan proyek sesuai SOP ,” ungkap Kanit Turjawali Satlantas Brebes Ipda Yusuf Zaenuri.

Editor : Miftahudin

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut ada 98 kota di Indonesia bermasalah, termasuk Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Masalah yang dimaksud itu antara lain penataan kawasan kumuh.

"Rata-rata kota di Indonesia bermasalah. Termasuk kota Mataram, saya lihat banyak kawasan kumuh," kata Fahri saat berkunjung ke Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Fahri meminta para pengembang di Kota Mataram harus berani melakukan penataan kota dengan ide dan gagasan yang brilian. "Tolong pengembang. Ini termasuk anggaran yang kami keluarkan baru APBN, yang non-APBN untuk 3 juta rumah ini di NTB besar sekali," tegas dia.

Menata, kota Fahri, melanjutkan harus dengan ide dan gagasan yang bagus. Ide menata kota tidak bisa menggunakan ide yang begitu-begitu saja.

"Jangan terlalu sederhana. Harus ada ide di daerah minimal," katanya.

Minta Kota Tua Ampenan Ditata Ulang

Fahri juga mengkritik bangunan Kota Tua Ampenan di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, mulai lapuk alias rusak. Ia meminta kawasan yang menjadi ikon Kota Mataram itu harus ditata kembali.

"Kota Tua Ampenan belum ditata. Itu tambah rusak. Padahal itu heritage ya," kata Fahri Hamzah saat berkunjung ke Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, NTB, Jumat (27/12/2024).

Untuk itu, dia menantang para pengembang untuk mengajukan ide dan gagasan penataan Kota Tua Ampenan. Ia meminta para pengembang tidak mengkhawatirkan soal uang.

"Berapapun uangnya saya kasih, saya siapkan. Nggak usah khawatir soal uang, cari saya. Tapi kalau dari APBN ngejar saya, malas saya," kata pria kelahiran Pulau Sumbawa ini.

Dia menyarankan agar pemerintah daerah mulai bekerja sama dengan kontraktor untuk bersama-sama membuat desain tata kawasan kumuh di Mataram.

Selain Kota Tua Ampenan, kawasan Pulau Bungin di Kecamatan Alas, Sumbawa, juga bakal ditata. Rencana itu akan direalisasikan jika ada pengembang yang mengajukan konsep penataan kawasan Pulau Bungin.

Minta Pengembang Bangun Rumah Susun

Fahri menjelaskan data pengajuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di NTB sendiri bertambah mencapai 220.000 unit. Untuk itu, kata eks Politisi PKS ini, harus ada inovasi dalam membuat rumah yang tertata.

"Jangan hanya jual rumah seperti ini. Apalagi ngambil sawah. Bagaimana kawasan kumuh disulap jadi kawasan indah. Jangan khawatir duitnya, ini banyak. Tapi idenya ada," tegas Fahri.

Fahri pun mengkritik keras ide yang dimiliki para pengembang di Kota Mataram dan Lombok Barat. Jangan-jangan, kata Fahri, selama ini para pengembang atau kontraktor terlalu berpaku pada ide dan sistem lama.

"Saya khawatir pengembang terlalu dininabobokan oleh sistem lama, business as usual," ungkapnya.

Fahri menantang pengembang untuk membuat ide baru dengan mulai membangun konsep rumah susun. Rakyat yang tinggal di Kota Mataram bisa tinggal di rumah bersusun. Rumah susun ini bisa jadi alternatif keterbatasan lahan di Kota Mataram

"Saya minta pengembang dan pemda harus punya gagasan. Rakyat kita yang tinggal di kota harus mulai tinggal di rumah bersusun. Kalau itu kami konversikan dengan harga tanah mahal dengan membangun rumah susun lantai tiga cukup," katanya.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

MATARAM, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menyoroti semakin maraknya pengembang perumahan yang membangun rumah di atas lahan persawahan.

Hal itu disampaikan Fahri saat kunjungan ke salah satu perumahan di kawasan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (27/11/2024).

"Kalau trennya rumah dibangun di atas sawah, artinya kita akan mengimpor beras tidak ada habis-habisnya. Jangan ada alasan pengadaan tanah di satu sisi, tapi di sisi lain gara-gara itu kita membangun semua rumah di atas sawah," kata Fahri.

Menurut Fahri, jika lahan persawahan terus dialihfungsikan menjadi perumahan, maka tidak akan tercapai swasembada beras.

"Artinya kita akan selanjutnya jadi pengimpor dan bisa jadi Pulau Lombok bisa menjadi salah satu penyebab impor tambah banyak," kata Fahri.

Fahri mengatakan, masyarakat perlu rumah karena semakin banyak jumlah penduduk Indonesia. Namun, pembangunan rumah bisa dilakukan dengan inovasi dan tidak membangun rumah di atas lahan persawahan.

"Harusnya janganlah ambil sawah sebagai tempat rumah. Kalau sawah kita habis, terus padi mau ditanam dimana?" kata Fahri.

Menurutnya, sawah itu adalah sistem pangan yang aman karena irigasi dan pengairan lebih menstabilkan aliran air dibandingkan dengan tanaman jagung.

Untuk itu, Fahri mendorong kepada para pengembang dan pemerintah daerah untuk punya gagasan dan berinovasi dalam membangun perumahan.

"Inovasi dalam membuat rumah harus dikembangkan. Jangan cuman jual rumah seperti ini apalagi ngambil sawah, tapi bagaimana kawasan kumuh disulap menjadi permukiman yang indah," ungkap Fahri.

Menurut Fahri, rumah susun bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan merupakan inovasi dalam mengembangkan kawasan permukiman.

"Kalau itu kita kompensasi dengan harga tanah yang katanya mahal lalu membangun rumah susun menurut saya lantai 3 tidak perlu pakai lift cukup, mungkin ini bisa menjadi alternatif keterbatasan lahan tanah dan alternatif perbaikan tata kota," kata Fahri.

Fahri mengatakan, kementeriannya memiliki anggaran cukup besar untuk ide dan inovasi perumahan, terutama untuk penataan kawasan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sedih melihat banyak sawah di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras NTB.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kami ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah tapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Itu sebabnya, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah satu kementerian yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab menuntaskan masalah kawasan dan perumahan.

"Tanggung jawabnya bukan saja perumahannya. Tapi juga kawasan pemukimannya. Sekarang kami punya masalah di sini," tegas Waketum Partai Gelora ini.

Alumni Universitas Mataram itu mengatakan masalah inti dari perumahan adalah ketersediaan tanah atau lahan. Khusus di Pulau Lombok, banyak perumahan mulai menghabisi lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan papan.

"Di Lombok ini gegara harga tanah dianggap mahal dan sudah beberapa perumahan yang saya datangi rata-rata menggunakan sawah. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya belum mendapatkan laporan. Ini sedih saya melihat," sesal Fahri.

Dia akan meminta data ke pemerintah daerah dan dinas terkait luas sawah, khususnya di Kota Mataram dan Lombok Barat, yang sudah dibangun perumahan rakyat. "Kalau trennya dibangun rumah di atas sawah. Itu artinya kita akan impor beras tidak ada habisnya," geram Fahri di hadapan para pengembang.

Menurut mantan Politikus PKS ini, pengadaan lahan untuk membangun rumah tentu akan merugikan masyarakat itu sendiri. Sebab, karena keterbatasan lahan banyak pengembang mulai menguruk sawah dijadikan perumahan.

"Jadi jangan ada alasan pengadaan tanah sulit, di satu sisi, di sisi lain gara-gara itu kita membangun rumah di atas sawah. Kalau kita membangun rumah di atas sawah ini akan merugikan kita," katanya.

Dia pun beranggapan jika situasi ini terus terjadi di Lombok, maka bukan tidak mungkin pemerintah akan terus melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. "Kalau ini terjadi terus kita akan jadi pengimpor beras. Bisa jadi Pulau Lombok menjadi penyebab impor beras tambah banyak," tandas Fahri.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Fahri Hamzah, menyatakan akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang mempersulit izin pengembangan kawasan. Hal ini disampaikan Fahri saat meninjau Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024).

"Soal izin. Saya kira kita sedang berinisiatif memangkas izin membangun rumah. Tapi tidak berarti bahwa setiap saya melihat ada perumahan dibangun di atas sawah, saya sedih meskipun itu middle," kata Fahri.

Ia menegaskan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mempermudah perizinan dalam menata kawasan kumuh. "Kalau ada bupati atau walikota yang mempersulit izin menata kawasan, kami akan bikin perhitungan karena kita tidak punya cara lain," tegas Fahri.

Fahri menyoroti kondisi kumuh di sejumlah kawasan perkotaan, termasuk di Kota Mataram. "(Banyak) kawasan kita kumuh. Sungai rusak, pinggir pantai hancur. Tidak usah jauh-jauh, Pantai Ampenan contohnya," ujarnya.

Sebelumnya, Fahri mengungkapkan bahwa terdapat 98 kota di Indonesia yang menghadapi masalah serius dalam penataan kawasan, termasuk ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram. Rata-rata kota di Indonesia bermasalah dalam menata kawasan kumuh.

Fahri meminta para pengembang di Mataram untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut. Pengembang harus memiliki ide dan gagasan yang brilian untuk menata kota. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran besar, baik dari APBN maupun non-APBN, untuk pembangunan tiga juta rumah di NTB.

"Tolong pengembang. Ini termasuk anggaran yang kami keluarkan baru APBN yang non-APBN untuk tiga juta rumah ini di NTB besar sekali," tegas dia.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja harga saham emiten perunggasan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) tercatat moncer pada tahun ini seiring dengan sentimen keterlibatan dalam program makan bergizi gratis. Bagaimana kemudian prospeknya pada 2025 saat program andalan pemerintah itu bergulir?

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), harga JPFA turun 1,05% pada perdagangan Selasa (24/12/2024) ditutup di level Rp1.890 per lembar. Namun, harga saham JPFA telah menguat 7,39% dalam sebulan perdagangan dan melesat 20,77% dalam tiga bulan perdagangan terakhir. Alhasil, harga saham JPFA telah melonjak 61,54% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd).

Analis NH Korindo Sekuritas Ezaridho Ibnutama dalam risetnya menjelaskan moncernya kinerja saham JPFA tahun ini sejalan dengan pertumbuhan kinerja keuangan.

Berdasarkan laporan keuangan, JPFA mengantongi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp2,09 triliun pada kuartal III/2024, melonjak 123,58% secara tahunan (year on year/yoy). Adapun, penjualan neto JPFA juga tumbuh 9,29% yoy menjadi Rp41,28 triliun per kuartal III/2024.

Selain itu, moncernya kinerja saham JPFA didorong oleh sentimen positif program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden RI Prabowo Subianto. Program tersebut akan mulai digelar pada Januari 2025.

Pemerintah menargetkan penerima program makan bergizi gratis dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada 2027 mendatang.

Pada Januari 2025, pemerintah akan mulai menjalankan program secara masif, mulai dari 923 titik. Kemudian, cakupan program berkembang menjadi 2.000 titik pada April 2025 dan menjadi 5.000 titik pada Juli-Agustus 2025.

Ezaridho pun menilai saham JPFA masih prospektif pada 2025. NH Korindo Sekuritas mempertahankan rekomendasi buy untuk JPFA dengan target harga yang telah dinaikkan menjadi Rp2.500 dari sebelumnya Rp2.100.

"Dengan kolaborasi Japfa bersama pemerintahan Prabowo untuk mengimplementasikan uji coba program makan siang gratis bergizi, perusahaan diperkirakan akan memperoleh kontrak business-to-government [B2G] yang signifikan dalam waktu dekat," tulis Ezaridho dalam risetnya dikutip Bisnis pada Kamis (26/12/2024).

Namun, ada tantangan pada saham JPFA di antaranya harga-harga komoditas pangan yang dapat meningkat seiring dengan ancaman perang daging yang dapat menyebabkan inflasi.

Sebelumnya, Tim Riset Panin Sekuritas juga menilai program makan bergizi gratis memberikan sentimen positif bagi saham-saham unggas seperti JPFA. Program ini diperkirakan membutuhkan 1,2 juta ton daging ayam per tahun pada 2029, dengan perkiraan penyerapan konsumsi tahun ini sekitar 500.000 ton.

"Program makan bergizi gratis akan meningkatkan konsumsi daging ayam di Indonesia yang saat ini sekitar 3,7 juta ton, sementara produksi 3,8 juta ton," tulis Tim Riset Panin Sekuritas pada beberapa waktu lalu.

Program makan bergizi gratis juga dinilai akan mendongkrak kinerja bisnis sejumlah emiten terkait, seperti JPFA. "Kami perkirakan kinerja positif ini akan berlanjut di 2025, didukung oleh perbaikan struktural di industri serta inovasi dan efisiensi yang terus dilakukan," tulis Tim Riset Panin Sekuritas.

Panin Sekuritas sendiri merekomendasikan buy untuk JPFA dengan target harga yang dinaikan ke level Rp2.400 per lembar.

Berdasarkan data Bloomberg, konsensus analis menunjukan bahwa sebanyak 21 sekuritas menyematkan rekomendasi beli untuk JPFA. Target harga saham JPFA berada di level Rp2.302,67 per lembar dalam 12 bulan ke depan.

Perbesar

Peluang Dongkrak Kinerja Bisnis

Head of Business Development & Strategy Japfa Gabriella Santosa telah mengatakan terkait program makan bergizi gratis dari pemerintah pada tahun depan, Japfa terus membuka peluang kerja sama serta keterlibatan. Kemudian, seiring dengan keterlibatan tersebut, menurutnya kinerja bisnis pun bisa terdongkrak.

"Akan otomatis alami terjadi [peningkatan kinerja bisnis] ketika program makan bergizi gratis bisa meningkatkan konsumsi. Pasti ada peningkatan kinerja," ujarnya setelah acara seminar bertajuk JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security pada Kamis (5/12/2024) di Jakarta.

JPFA sendiri memiliki produk unggulan berupa produk olahan yang selaras dengan penyediaan bahan baku program makan bergizi gratis dari pemerintah, seperti daging ayam, telur ayam, hingga susu.

Tahun ini, JPFA pun tengah dalam upaya strategis memperkuat segmen hilirnya yaitu melakukan ekspansi dan pengembangan pasar, khususnya pada daerah-daerah yang masih memiliki potensi pasar yang besar.

Selain itu, perseroan memperluas distribusi penjualan produk dengan melakukan penetrasi ke pasar tradisional. Hal ini sejalan dengan sinergi yang dilakukan dengan menggabungkan distribusi produk-produk olahan. JPFA juga akan melakukan berbagai program promosi untuk menjaga loyalitas konsumen.

Dalam menjalankan upayanya tersebut, JPFA telah menyiapkan anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp2 triliun pada 2024.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

KOMPAS.com - Kota Tanjung Pinang di Kepulauan Riau sedang menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut daftarnya:

Griya Pinang Asri

Terletak di Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Perumahan ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional dengan harga Rp 86 juta per unit.

Masing-masing rumah dibangun dengan ukuran 36/72 meter persegi. Dari total 151 rumah, masih tersedia dua unit lagi.

Citra Pelita 6

Perumahan ini dikembangkan oleh PT PT Multi Talenta Selaras yang terletak di Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang.

Menawarkan 53 rumah dengan harga Rp 129 juta. Luas bangunan dibuat seukuran 36/81 meter persegi. Hingga kini tersisa 2 unit lagi.

Citra Pelita 2

Berlokasi di Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Karya Indo Baruna Abadi.

Dibanderol Rp 136 juta, perumahan ini dibangun dengan ukuran 36/91 meter persegi.

Citra Pelita

Perumahan keempat ini terletak di Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang.

Dikembangkan oleh PT Karya Indo Baruna, harga masing-masing rumah Rp 136 juta per unit. Ukuran rumah dibuat seluas 36/91 meter persegi.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa pihaknya hanya bisa membangun rumah sejumlah 8 persen dari target 3 juta jika mengandalkan APBN Tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Ara itu saat ditemui wartawan di kediamannya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024) malam, dikutip dari kanal Youtube Kompas.com.

Sebagai informasi, alokasi APBN TA 2025 Kementerian PKP sebesar Rp 5,27 triliun. Anggaran tersebut hanya bisa membangun 37.431 unit rumah.

Kemudian, alokasi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 yang akan disalurkan BP Tapera sebesar Rp 33,60 triliun untuk 220.000 unit.

Jika dikalkulasi seluruhnya, total rumah yang akan dibangun melalui APBN 2025 sebanyak 257.431 unit, atau setara dengan 8,58 persen dari target 3 juta rumah.

"Kalau (menjalankan fungsi) operator kan kita hanya bisa 8 persen. Tapi yang tidak terbatas itu kan sebagai regulator dan fasilitator," jelasnya.

Untuk itu, ia melakukan berbagai upaya untuk menjalankan fungsi sebagai regulator dan fasilitator untuk mengejar sisa target 3 juta rumah yang belum bisa terkaver APBN 2025.

Lanjut Ara, contoh menjalankan fungsi sebagai regulator yakni menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan izin PBG.

Terdapat pula perpanjangan kebijakan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti pada tahun 2025.

Lalu terkait menjalankan fungsi sebagai fasilitator, contohnya yakni koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, BUMN, Bank BTN, asosiasi pengembang perumahan, serta seluruh stakeholder perumahan.

Tujuannya menggali peluang pemanfaatan lahan-lahan idle milik negara, hingga mengkaji skema-skema baru untuk pembiayaan perumahan.

Selain itu, Ara juga mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk ikut membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kan November kemarin sudah yang Agung Sedayu (di Tangerang). Nanti lusa 27 Desember itu di Berau (oleh PT Berau Coal Energy Tbk)," pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan platform RumahQu sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan, RumahQu dirancang sebagai platform sinergi untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan pengelolaan program perumahan secara nasional. Dengan digitalisasi data melalui platform ini, diharapkan program perumahan dapat dikelola lebih tepat sasaran.

Haryo mengatakan, dalam pengembangan platform RumahQu, Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai peranan penting untuk menyiapkan data dan juga mensinkronisasi data dalam proses verifikasi.

Haryo menekankan bahwa pemerintah daerah harus aktif dalam memastikan validitas data-data perumahan, sehingga implementasi program perumahan dapat berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Karena dari data yang kami punya bisa jadi tidak semua masih valid, karena antara penyiapan data dan pengumpulan data dan kemudian pemanfaatannya ada jeda waktu yang cukup lama sehingga terjadi perubahan," kata Haryo dalam keterangan resmi, Kamis (26/12/2025).

RumahQu adalah aplikasi yang dirancang dan dikelola oleh HREIS (Housing Real Estate Information System) untuk mengelola data perumahan, kemudian mengolahnya dan menyajikan hasil analisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga, dan pembiayaan.

Melalui proses agregasi data, diharapkan hasil analisis HREIS dapat menjadi rujukan data rujukan perumahan di Indonesia untuk semua pemangku kepentingan.

(NIA DEVIYANA)

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan platform RumahQu sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang sehat, layak, dan terjangkau pada Senin (23/12/2024). Platform tersebut bertujuan agar pendataan perumahan semakin akurat.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan, RumahQu dirancang sebagai platform sinergi untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan pengelolaan program perumahan secara nasional. Digitalisasi data melalui platform ini diharapkan program perumahan dapat dikelola lebih tepat sasaran.

Haryo mengatakan, dalam pengembangan platform RumahQu, pemerintah daerah (pemda) mempunyai peranan penting untuk menyiapkan data dan juga menyinkronkan data dalam proses verifikasi. Ia menekankan, pemda harus aktif dalam memastikan validitas data-data perumahan. Dengan demikian, implementasi program perumahan dapat berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Karena dari data yang kami punya bisa jadi tidak semua masih valid, karena antara penyiapan data dan pengumpulan data dan kemudian pemanfaatannya ada jeda waktu yang cukup lama sehingga terjadi perubahan," kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (26/12/2024).

RumahQu adalah platform yang dirancang dan dikelola oleh HREIS (Housing Real Estate Information System) untuk mengelola data perumahan, kemudian mengolahnya dan menyajikan hasil analisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga, dan pembiayaan. Melalui proses agregasi data, diharapkan hasil analisis HREIS dapat menjadi data rujukan perumahan di Indonesia untuk semua pemangku kepentingan.

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan sehat sehingga semakin berkualitas hidupnya.

"Karena pada akhirnya kita ingin masyarakat Indonesia itu semuanya punya rumah yang layak, bisa tinggal dengan baik, sehat, keluarganya juga demikian, dan pada akhirnya semakin berkualitas hidupnya," ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah merupakan perjuangan bersama untuk membangun rumah bagi rakyat sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

"Ya, tentu ini menjadi perjuangan bersama karena membangun perumahan, apalagi membangun kawasan permukiman, itu memang membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Dan saya sangat mengapresiasi Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait benar-benar menunjukkan semangat itu," katanya.

Kolaborasi juga dibutuhkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan rumah rakyat serta pembiayaan perumahan yang meringankan masyarakat.

"Kita juga ingin terus berkolaborasi karena membangun suatu kawasan di awalnya dengan tanahnya, lahannya ada atau tidak. Kemudian juga tentu dengan berbagai kebijakan yang meringankan biaya pembangunan, termasuk juga pada saatnya sangat meringankan masyarakat kita. Itulah yang menjadi arahan dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dan dieksekusi dengan sangat baik oleh Menteri PKP," kata AHY.

Dia juga menyampaikan bahwa upaya membangun rumah bagi rakyat merupakan perjuangan yang harus dicapai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Tentunya masih panjang perjalanan kita, target yang dicapai juga luar biasa. Tetapi Insya Allah dengan semangat kebersamaan ini, tidak hanya pemerintah tetapi juga dunia usaha, termasuk juga filantropis yang kita harapkan juga bisa berkontribusi dengan baik," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

Kementerian PKP telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

Beijing (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan China bertekad melanjutkan berbagai upaya untuk menstabilkan pasar real estat dan mengubah penurunan pada 2025.

China akan fokus dalam membuka permintaan perumahan dengan sepenuhnya menerapkan berbagai kebijakan yang mendukung kebutuhan masyarakat dalam membeli rumah pertama mereka atau memperbaiki kondisi perumahan mereka, ujar seorang pejabat kementerian itu dalam konferensi kerja perumahan nasional dan pembangunan perkotaan-perdesaan selama dua hari yang berakhir pada Rabu (25/12).

Pasar properti China telah menunjukkan momentum positif pada 2024 ini, didukung oleh serangkaian langkah-langkah properumahan, termasuk penurunan suku bunga hipotek, persyaratan uang muka yang lebih rendah, pelonggaran pembatasan pembelian serta perbaikan pada penggunaan lahan, kebijakan fiskal dan pajak.

Pejabat tersebut menyoroti tanda-tanda pemulihan di pasar perumahan, mengutip kenaikan secara tahunan (year on year/yoy) dan bulanan (month on month) pada transaksi rumah baru dalam hal luas lantai yang tercatat pada Oktober dan November 2024.

Guna mempertahankan pemulihan tersebut, Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan China juga berencana mengoptimalkan suplai perumahan dengan mengontrol secara ketat perluasan perumahan komersial baru sambil meningkatkan kualitas rumah, kata pejabat tersebut.

Selain itu, upaya yang lebih besar akan dilakukan untuk memperluas suplai perumahan yang terjangkau, menawarkan lebih banyak dukungan kepada penduduk perkotaan baru, kaum muda dan pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan perumahan mereka.

China berniat mengintensifkan dukungannya pada proyek-proyek renovasi desa perkotaan dan perumahan rusak di 2025 serta memperluas skala proyek-proyek semacam itu, menurut pejabat tersebut.

Sebagai bagian dari upaya untuk membangun model pengembangan baru untuk pasar real estat, China juga akan fokus pada peningkatan pasokan perumahan yang lebih baik, terutama rumah berkualitas tinggi.

Sementara itu, reformasi sedang diupayakan untuk sistem penjualan perumahan komersial, bergeser dari praktik prapenjualan tradisional ke penjualan rumah baru yang sudah jadi, kata pejabat tersebut.

Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2024