Dalam mempersiapkan Program MBG tahun ini dibutuhkan Rp128 miliar untuk seluruh siswa SMA dan SMK se-Kepulauan Babel

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan anggaran Rp128 miliar untuk merealisasikan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 40.000 siswa SMA dan SMK, guna mendukung Program MBG Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

"Dalam mempersiapkan Program MBG tahun ini dibutuhkan Rp128 miliar untuk seluruh siswa SMA dan SMK se-Kepulauan Babel," kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel Fery Afriyanto di Pangkalpinang, Kamis.

Ia menjelaskan, dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Kepulauan Babel ini, Pemprov Kepulauan Babel pada Kamis (23/1) menggelar Rapat Badan Anggaran Bersama Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tentang Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

"Siang tadi kita sudah melaksanakan rapat untuk menindaklanjuti Program MBG tahun ini merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo," katanya.

Ia menyatakan, dalam merealisasikan Program MBG 2025, Pemprov Kepulauan Babel masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

"Beberapa waktu yang lalu, kita mendapat informasi dari Kemendagri, mereka meminta dukungan dalam APBD setiap daerah untuk mendukung program nasional makan gizi gratis ini. Maka dari itu, kita sampaikan jika kita akan mensupport program tersebut, namun kita masih menunggu juknisnya seperti apa dari Kemendagri agar program tersebut dapat kita laksanakan," ujarnya.

Ia menambahkan, anggaran Rp128 miliar untuk MBG siswa-siswi SMA, SMK se-Kepulauan Babel yang berjumlah sekitar 40.000 orang akan didukung juga dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Tiga hari yang lalu kita sudah melakukan rapat bersama Badan Gizi Nasional, Satuan Pelaksana -Satpel- Kepulauan Babel yang sedang persiapan. Mereka sampaikan juga bahwa program nasional ini didukung APBN juga," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto memastikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup dari APBN.

Walaupun demikian, Dadan enggan menjelaskan detailnya, karena urusan anggaran di luar kewenangannya.

“Itu tadi wartawan disuruh keluar kan? Bapak (Presiden, red.) menceritakan efisiensi yang dilakukan, tetapi saya gak boleh ceritakan,” kata Kepala BGN saat ditemui selepas sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

Dalam sidang kabinet yang berlangsung tertutup, Presiden mengumumkan kemampuan negara membiayai Makan Bergizi Gratis.

“Tadi, kami dikasih tahu, makanya tepuk tangan berkali-kali di dalam, karena ternyata uang itu ada. Sebetulnya itu rahasia, makanya wartawan disuruh keluar. Ada itu, ada sekali. Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran. Ada hal yang bisa diefisiensikan, tetapi detailnya itu ada di Presiden dan Menteri Keuangan yang siapkan,” sambung Kepala BGN.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan juga memastikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis tidak menggunakan dana-dana CSR BUMN ataupun hibah-hibah asing.

“CSR tidak digunakan untuk makan bergizi, tetapi (untuk) menyiapkan infrastruktur yang akan menjadi mitra Badan Gizi. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tetap dari kami. Dipastikan semua itu (anggaran MBG, red.) dari APBN ya,” kata Dadan.

Sementara itu, terkait bantuan asing untuk program MBG, Dadan menyebut negara-negara mitra Indonesia hanya akan memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan teknis.

“Nggak ada namanya Makan Bergizi Gratis dari negara asing. Gak ada! Murni ini Pemerintah Indonesia, negara kepada rakyatnya,” ujar Kepala BGN.

Anggaran untuk MBG dialokasikan sebesar Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun, penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi 6 juta orang pada periode April-Agustus 2025, kemudian 15-17 juta orang pada Agustus-September 2025. Akhir 2025, Presiden menargetkan MBG dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Oleh karena itu, anggaran untuk makan bergizi gratis perlu ditambah seiring dengan bertambahnya jumlah penerima.

“Bapak (Presiden) ingin akhir 2025 itu 82,9 juta (orang) sudah terima (makan bergizi), dan anggaran sudah disiapkan Bapak (Presiden). Kalau mulai September, dikejar sejumlah itu (82,9 juta, butuh) Rp100 triliun. Tetapi, kalau misalnya dikejar bertahap mulai Oktober, November, itu bisa kurang dari itu. (Butuh) Rp100 T kalau dari September,” kata Dadan menjelaskan kebutuhan anggaran MBG sampai akhir 2025.

Dia melanjutkan, ke depannya yaitu pada periode Januari-Desember 2026 anggaran MBG mencapai Rp400 triliun, karena jumlah penerimanya sebanyak 82,9 juta orang.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya memperjuangkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terlibat langsung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/1/2025) mengatakan pihaknya bersama DPRD menyiapkan anggaran sekitar Rp1,1 triliun untuk mendukung program tersebut dan berharap, anggaran ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi UMKM Surabaya.

"Yang saya harapkan adalah ketika kita memberikan bantuan Rp1,1 triliun, saya berharap yang bergerak juga UMKM Kota Surabaya. Karena apa ini menggerakkan ekonomi, jadi bukan lagi pengusaha-pengusaha besar tapi itu untuk UMKM-UMKM," katanya.

Ia menjelaskan, sebelumnya banyak UMKM di bidang makanan dan minuman yang terlibat dalam program permakanan lansia. Namun, karena kebijakan baru dari pemerintah pusat, program tersebut kemudian dialihkan.

"Jadi saya berharap anggaran Rp1,1 triliun untuk program makan bergizi ini bisa dikerjakan oleh UMKM Surabaya, sehingga ekonomi masyarakat bergerak," katanya.

Pemkot memastikan UMKM Surabaya bisa terdaftar di Badan Gizi Nasional (BGN) agar dapat terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini dilakukan agar manfaat program tidak dirasakan oleh pihak luar, melainkan oleh UMKM setempat.

"Saat BGN menentukan siapa yang memasak, kami akan mendaftarkan UMKM Surabaya. Jadi jangan sampai program MBG di Surabaya justru melibatkan UMKM dari luar daerah," katanya.

Melalui program MBG, Eri berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM Surabaya sekaligus mendukung visi nasional dalam mengurangi kemiskinan. Menurutnya, pemberdayaan UMKM merupakan salah satu langkah konkret yang sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Presiden juga memiliki delapan program prioritas, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Nah, untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menggerakkan UMKM-UMKM yang ada di masing-masing wilayah," tuturnya.

Terkait keluhan beberapa UMKM yang mengelola kantin sekolah akibat sepinya pelanggan karena program MBG, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan pihaknya akan mengevaluasi situasi tersebut.

"Kami akan mengecek kantin-kantin sekolah, apakah benar dikelola UMKM atau oleh pihak tertentu yang bukan bagian dari UMKM. Jika memang UMKM, kami akan mengupayakan mereka menjadi bagian dari penyedia makanan di program ini," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai terlalu terburu-buru dalam menggelar Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Faktor keamanan dan kualitas makanan luput dari perhatian.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan perencanaan yang kurang matang itu tercermin dari adanya insiden keracunan penerima manfaat saat menyantap MBG.

Perlu diketahui, sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo diberitakan mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG. Para siswa mengalami gejala mual dan pusing usai menyantap menu MBG berupa ayam tepung krispi.

“MBG ini nampak perencanannya kurang baik dan matang, terlihat dari belum adanya standarisasi keamanan pangan sehingga terjadi hal yang kita takutkan bersama, yaitu keracunan,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

Eliza juga menilai pedagang pasar lokal belum terlibat menjadi vendor dari program MBG, serta ada aturan yang memberatkan UMKM sehingga tidak bisa turut serta dalam program ini.

Dia menyampaikan bahwa pelaku UMKM merasa keberatan jika pemerintah mensyaratkan UMKM harus membangun dapur baru. Ini artinya, sambung Eliza, harus menambah modal yang belum tentu akan balik modal kapan, ini mengingat margin dari memproduksi makanan ini relatif kecil.

“Nampak pemerintah dalam mendesain kebijakan itu masih dengan cara-cara yang penting jalan dulu, meski secara substansialnya tidak memenuhi,” ujarnya.

Perbesar

Saat ini, Eliza mengungkap baru ada model dapur central kitchen alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa memproduksi hingga 3.000 porsi. Namun, belum memanfaatkan dapur eksisting yang dimiliki UMKM, dapur sekolah, atau dapur milik masyarakat lokal setempat.

Terlebih, saat ini mayoritas SPPG yang baru berjalan berada di Pulau Jawa. Padahal, sambung dia, provinsi yang mencatatkan angka stunting cukup tinggi dan prevalensi ketidakcukupan gizi tinggi berada di Indonesia Timur.

“Esensi MBG ini menjadi tidak tercapai, dorongan melaksanakan program bukan karena esensinya tetapi lebih ke pemenuhan janji kampanye semata,” tuturnya.

Lebih lanjut, Eliza pun menyarakan agar pemerintah meniru China yang memfokuskan penerima makan siang bergizi di wilayah perdesaan dan pinggiran. Adapun jika menengok program ini di India, negara itu memprioritaskan untuk penerima manfaat di sekolah negeri.

“Pemerintah seharusnya lebih realistis dengan menentukan penerimanya yang betul-betul paling membutuhkan, harus targeted dalam menentukan sekolah mana dan daerah mana,” ucapnya.

Sama halnya dengan penerima ibu hamil dan balita yang dinilai perlu diprioritaskan di daerah yang secara statistik justifikasinya bisa diterima secara ilmiah. Alhasil, dia pun mempertanyakan kualitas makanan dari program ini.

“Untuk apa penerimanya sangat banyak namun kualitas makanan tidak baik dan makin memberatkan APBN,” kata dia.

Di samping itu, Eliza juga menyarankan pemerintah memanfaatkan dapur eksisting, seperti dapur UMKM, dapur sekolah, atau dapur milik tokoh masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak perlu membangun bangunan baru, sehingga anggaran bisa diprioritaskan untuk membeli bahan makanan.

Utang

Dalam catatan Bisnis, pada 17 Januari 2025, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa MBG butuh tambahan anggaran Rp100 triliun supaya bisa mencakup 82,9 juta penerima.

Merespons hal itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara memandang penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru akan membuat negara menjadi lebih banyak berutang dan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah.

Bahkan, program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini bisa memicu melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu, menurut Bhima, solusi dari program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah penambahan anggaran.

Bhima menilai bahwa program MBG semestinya jangan mengambil porsi terlalu besar, lantaran masih ada kebutuhan prioritas lain yang tidak kalah penting. Misalnya, untuk mendorong hilirisasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga infrastruktur pendukung sektor pertanian.

Untuk itu, menurutnya, semestinya sejak awal pemerintah memfokuskan program MBG berdasarkan wilayah dan individu.

Bhima menjelaskan bahwa semestinya pemerintah memfokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menghemat anggaran yang terbatas.

Perbesar

Dalam studi Celios yang bertajuk ‘Dampak Makan Bergizi Gratis’ merekomendasikan agar pemerintah dapat memulai di beberapa wilayah seperti Papua, Maluku, Sulawesi, Aceh, Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Adapun, wilayah prioritas yang menerima program MBG adalah sebanyak 45.282 Sekolah Dasar (SD), yang terdiri dari 33.189 unit SD Negeri dan 6.225 unit SD Swasta. Total sebanyak 45.282 SD setara dengan 30,4% jumlah total SD di Indonesia yang mencapai 148.975 unit.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu menyasar penerima manfaat secara perorangan. Misalnya, kata Bhima, jika program MBG menyasar sekolah di perkotaan, maka pemerintah hanya perlu memberikan subsidi untuk kalangan miskin

“Jadi untuk yang anaknya orang kaya dikenakan iuran. Nah, yang miskin digratiskan. Itu bisa menghemat anggaran,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengatakan bahwa jika BGN meminta tambahan anggaran untuk menjalankan program MBG, maka artinya ada target yang lebih tinggi untuk mencakup sekitar 83 juta penerima manfaat program ini.

KOMPAS.com -Kabupaten Sumbawa Barat yang terletak di Nusa Tenggara Barat kini menjadi incaran para calon pemilik rumah.

Dikenal sebagai daerah yang menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi, Sumbawa Barat menyediakan opsi perumahan terjangkau melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Ini membuatnya menjadi salah satu daerah yang menarik bagi mereka yang mencari hunian yang ekonomis namun berkualitas.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kabupaten Sumbawa Barat:

1. Baiti Jannati Taliwang: Tipe 36/100

Terletak di Taliwang, proyek ini menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 100 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Baiti Jannati Lombok, proyek ini menyediakan total 255 rumah.

Setiap unit dijual seharga Rp 168 juta, di mana 253 rumah telah terjual dan hanya tersisa 2 unit.

2. Bintang Madani: Tipe 36/120

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Graha Bintang Madani dan juga berada di Taliwang.

Menawarkan rumah tapak seluas 36 meter persegi pada lahan 120 meter persegi, proyek ini menyediakan 54 unit.

Dengan harga per unit sebesar Rp 168 juta, hingga kini sudah terjual 51 rumah, menyisakan 3 unit yang masih tersedia.

3. Graha Bintang Bertong: Tipe 36/100

Berlokasi di Taliwang, proyek ini juga merupakan hasil pengembangan PT Graha Bintang Madani.

Rumah tapak yang ditawarkan memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 100 meter persegi.

Dari 34 rumah yang disediakan, 16 unit telah terjual, dan saat ini masih ada 18 unit yang siap dipasarkan dengan harga per unit Rp 168 juta.

Kenapa Harga Rumah di Sumbawa Barat Sangat Terjangkau?

Keberadaan rumah subsidi dengan harga di bawah Rp 200 juta di Kabupaten Sumbawa Barat menjadikan kawasan ini menarik bagi banyak calon pemilik rumah.

Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah dan pengembang yang menyediakan hunian dengan harga yang lebih bersahabat.

Proyek-proyek seperti Baiti Jannati, Bintang Madani, dan Graha Bintang Bertong menunjukkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Dengan pilihan yang beragam dan harga yang kompetitif, Sumbawa Barat berpotensi menjadi pilihan utama bagi siapa saja yang ingin memiliki rumah dengan anggaran terbatas.

Bank Indonesia (BI) memastikan akan mendukung program kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) lebih banyak di pasar sekunder.

"Komitmen kami untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar baik melalui intervensi di pasar spot, forward maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Itu lah dukungan kami untuk suksesnya program-program dalam Asta Cita," kata Perry dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).

Dalam hal ini Perry menyebut terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Keduanya sendiri telah sepakat bahwa BI tahun ini
akan melakukan pembelian SBN di pasar sekunder dan debt switching dari SBN masa SKB I-III yang jatuh tempo tahun ini, sebesar kurang lebih Rp 100 triliun.

"Bahkan kami berkomitmen untuk membeli SBN dari pasar lebih dari itu. Kami sudah bicarakan itu, sudah kami umumkan sehingga BI turut mendukung program Asta Cita sehingga pembiayaan fiskalnya itu bisa didorong," tutur Perry.

Pada pertengahan Desember 2024, BI dan Kemenkeu telah menyepakati bahwa bank sentral dapat melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder dengan jumlahnya lebih tinggi dari SBN yang jatuh tempo saat masa burden sharing.

"Bahkan jumlah yang jatuh tempo sebagai bagian dari operasi moneter bisa beli SBN dari pasar sekunder, bahkan bisa mencapai Rp 150 triliun," papar Perry dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Desember 2024.

Adapun kepemilikan SBN oleh BI tercatat terus mengalami peningkatan hampir Rp 500 triliun dari akhir 2023 senilai Rp 1.095 triliun menjadi Rp 1.520 triliun per 16 Desember 2024. Porsi kepemilikan SBN oleh BI tersebut mencakup 25,23% dari total SBN senilai Rp 6.027 triliun.

Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Salah satu program Prabowo yang akan didukung BI adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). "Kami sedang siapkan dukungan BI untuk bagaimana (mendukung) program makan bergizi," kata Perry.

Perry menilai program MBG sangat bagus untuk mendukung perekonomian dan sistem keuangan domestik. Pasalnya di dalamnya terdapat berbagai mekanisme yang bisa mendukung aktivitas ekonomi bergerak secara merata di berbagai wilayah.

Untuk mendukung program itu, Perry mengaku sedang mendesain berbagai kebijakan yang bisa memuluskan berjalannya program MBG secara merata. Salah satunya ialah dengan memanfaatkan 46 kantor cabang BI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami mendukung program ini, sangat bagus karena membentuk ekosistem khususnya keuangan ekonomi inklusif. Kami sedang membicarakan bagaimana BI tidak hanya kantor pusat, melalui 46 kantor-kantor BI di seluruh Indonesia bisa mendukung suksesnya program ini," jelas Perry.

Sebagaimana diketahui, program MBG mulai berjalan di berbagai wilayah. Di tahun pertama ini pelaksanaannya masih terbatas karena anggarannya hanya Rp 71 triliun dan ada rencana untuk ditambah.

Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh orang tua dan anak-anak di seluruh Indonesia yang belum menerima program MBG. Ia berjanji akan segera merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh.

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada seluruh orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," tutur Prabowo usai peresmian proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).

KULON PROGO, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengalokasikan anggaran Rp 14.430.681.751 untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Dana ini berasal dari langkah efisiensi anggaran, termasuk menunda kegiatan yang tidak prioritas.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo, Taufik Amrullah, menyebutkan salah satu kegiatan yang ditunda adalah pengadaan mobil dinas kepala daerah senilai Rp 1,2 miliar.

“Penundaan kegiatan misalnya, penundaan pengadaan mobil dinas KDH (kepala daerah) sebesar Rp1,2 miliar,” ujar Taufik, Rabu (22/1/2025).

Anggaran MBG sementara disimpan dalam rekening belanja tidak terduga (BTT) sambil menunggu petunjuk teknis (juknis) dan pelaksanaan (juklak) dari pemerintah pusat.

Rasionalisasi Anggaran

Untuk mendukung likuiditas keuangan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan melakukan rasionalisasi 11 persen dari pagu anggaran, kecuali di tingkat kecamatan.

Taufik menyatakan bahwa efisiensi ini dilakukan tanpa mengurangi capaian kegiatan maupun belanja wajib dan mengikat seperti gaji, tunjangan, honor tenaga kontrak, serta biaya operasional lainnya.

“Dari sisi kemampuan fiskal daerah, Kulon Progo masuk kategori rendah, sehingga sangat berharap alokasi untuk MBG didanai dari dana transfer atau langsung oleh pemerintah pusat,” tambah Taufik.

Serang (ANTARA) - Kodim 0602/Serang menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di Kabupaten Serang dengan menyediakan sebanyak 350 porsi makanan.

Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang Kolonel Inf Mulyo Junaidi di Serang, Rabu, mengatakan kegiatan uji coba program MBG ini menyasar pelajar tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP di wilayah Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

"Sebanyak 350 porsi Makan Bergizi Gratis masing-masing dibagikan di PAUD Attoyibiah, TK Muhajirin, SD Negeri Caringin Pasir, dan SMP Sohibul Muslimin," katanya.

Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada kegiatan uji coba MBG yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serang. Maka dari itu pihaknya mengambil inisiatif melakukan uji coba tersebut untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu.

“Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memastikan pelajar, khususnya di tingkat PAUD hingga SMP mendapatkan asupan makanan bergizi guna mendukung tumbuh kembang mereka, sekaligus menguji makanan yang disajikan sesuai dengan standar gizi nasional," ucapnya.

Menu MBG yang disiapkan berisi nasi, sayur, buah dan lauk ayam. Ia berharap menu ini cocok dan nyaman bagi para siswa yang terlibat.

"Kami juga berharap program uji coba MBG ini dapat memberikan manfaat nyata. Kodim 0602/Serang bersama pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung upaya meningkatkan kesehatan serta kualitas pendidikan di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Serang masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat karena anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya cukup besar.

"Dengan jumlah siswa yang ada di Kabupaten Serang cukup besar, jadi harus ada intervensi dari pusat dan provinsi agar seluruh siswa bisa tercover,” katanya.

Ia mengungkapkan ada banyak pihak yang ikut aktif dalam menyukseskan program MBG. Untuk itu perlu adanya kolaborasi lintas sektoral terkait mulai dari kabupaten, provinsi, hingga pusat, sehingga tidak ada anggaran yang tumpang tindih.

Serang (ANTARA) - Kodim 0602/Serang menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di Kabupaten Serang dengan menyediakan sebanyak 350 porsi makanan.

Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang Kolonel Inf Mulyo Junaidi di Serang, Rabu, mengatakan kegiatan uji coba program MBG ini menyasar pelajar tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP di wilayah Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

"Sebanyak 350 porsi Makan Bergizi Gratis masing-masing dibagikan di PAUD Attoyibiah, TK Muhajirin, SD Negeri Caringin Pasir, dan SMP Sohibul Muslimin," katanya.

Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada kegiatan uji coba MBG yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serang. Maka dari itu pihaknya mengambil inisiatif melakukan uji coba tersebut untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu.

“Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memastikan pelajar, khususnya di tingkat PAUD hingga SMP mendapatkan asupan makanan bergizi guna mendukung tumbuh kembang mereka, sekaligus menguji makanan yang disajikan sesuai dengan standar gizi nasional," ucapnya.

Menu MBG yang disiapkan berisi nasi, sayur, buah dan lauk ayam. Ia berharap menu ini cocok dan nyaman bagi para siswa yang terlibat.

"Kami juga berharap program uji coba MBG ini dapat memberikan manfaat nyata. Kodim 0602/Serang bersama pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung upaya meningkatkan kesehatan serta kualitas pendidikan di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Serang masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat karena anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya cukup besar.

"Dengan jumlah siswa yang ada di Kabupaten Serang cukup besar, jadi harus ada intervensi dari pusat dan provinsi agar seluruh siswa bisa tercover,” katanya.

Ia mengungkapkan ada banyak pihak yang ikut aktif dalam menyukseskan program MBG. Untuk itu perlu adanya kolaborasi lintas sektoral terkait mulai dari kabupaten, provinsi, hingga pusat, sehingga tidak ada anggaran yang tumpang tindih.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah hanya digunakan untuk membangun infrastruktur bagi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Sementara itu, anggaran untuk menu makanan bergizi, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetap menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"CSR itu tidak akan digunakan untuk makan bergizi, tapi siapkan infrastruktur yang akan jadi mitra bagi Badan Gizi. Seperti juga pemda-pemda. SPPG tetap dari kita. Dipastikan dari APBN, ya," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Adapun pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp 71 triliun untuk program unggulan ini.

Penerima program juga akan ditambah secara bertahap, dengan rincian 3 juta dari Januari-April 2025 menjadi 6 juta dari April-Agustus 2025.

Lalu, mencapai 15 juta hingga 17,5 juta dari Agustus-September 2025.

Seturut rencana, pembuat kebijakan bakal menambah anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sepanjang tahun ini.

Berdasarkan perhitungan BGN, dibutuhkan anggaran senilai Rp 100 triliun untuk membiayai MBG dari September-Desember 2025.

"Nah, Bapak (Presiden) ingin di akhir 2025, 82,9 juta sudah terima. Dan anggarannya Bapak sudah siapkan. Kalau mulai dari September, dikejar sejumlah itu Rp 100 triliun," ucap Dadan.

"Tapi kalau misalnya dikejarnya mulai dari bertahap mulai Oktober-November itu bisa kurang dari itu. Rp 100 triliun kalau dari September," imbuhnya.

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan, Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa dana untuk anggaran tambahan makan bergizi gratis telah tersedia.

Hal ini diketahui setelah pemerintah mengkaji kembali pos-pos pengeluaran.

Kendati begitu, Dadan enggan mengungkapkan pos pengeluaran apa saja yang bisa dikurangi.

"Ada dong, ada sekali (dananya). Ini hanya masalah efisiensi penggunaan anggaran, di mana ada hal yang ternyata bisa diefisienkan. Tapi detilnya itu ada di Presiden dan Menkeu yang siapkan," tandas Dadan.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah ingin menambah dana untuk program MBG.

Sejumlah usulan mengemuka, mulai dari memanfaatkan dana zakat, cukai rokok, hingga CSR BUMN.

Program Makan Bergizi Gratis sudah dimulai pada 6 Januari 2025.

Pada akhir pekan lalu, Prabowo dilaporkan gelisah karena banyak anak-anak belum merasakan program unggulannya tersebut.

Kegelisahan itu lantas membuat Kepala Negara mengumpulkan kepala lembaga hingga menteri terkait untuk memecahkan masalah bersama demi percepatan penetrasi MBG.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, program makan bergizi gratis (MBG) tidak akan dibiayai oleh pihak asing.

Kalaupun ada pembiayaan asing, hanya berupa technical assistant.

"Kita enggak ada mekanisme itu. Itu paling kan kalau ada technical assistant, bantuan peralatan, itu juga belum ada. Nggak ada namanya makan bergizi dari negara asing, nggak ada," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Terkait minat kerja sama China dan Jepang dalam program itu, Dadan mengungkapkan, secara teknis masih harus dibahas lebih lanjut.

Diketahui, Jepang sebelumnya menyampaikan minat kerja sama dalam program tersebut, dalam bentuk pengiriman tenaga ahli serta bantuan peningkatan sektor perikanan dan pertanian.

Sebab, negara itu sudah berpengalaman mengelola makan bergizi selama 80 tahun.

"Itu hal-hal yang secara teknis pun masih harus dibicarakan, belum tentu tahun ini. Bisa jadi 3 tahun lagi, kan hanya komitmen saja," ucap Dadan.

Ia lantas mengungkapkan, anggaran program MBG murni dari pemerintah Indonesia.

Pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp 71 triliun tahun 2025 untuk program unggulan ini.

Penerima program pun akan ditambah secara bertahap, dengan rincian 3 juta dari Januari-April 2025 menjadi 6 juta dari April - Agustus 2025.

Lalu, mencapai 15 juta hingga 17,5 juta dari Agustus - September 2025.

Seturut rencana, pembuat kebijakan bakal menambah anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sepanjang tahun ini.

Berdasarkan perhitungan BGN, dibutuhkan anggaran senilai Rp 100 triliun untuk membiayai MBG dari September - Desember 2025.

"Nah, Bapak (Presiden) ingin di akhir 2025, 82,9 juta sudah terima. Dan anggarannya Bapak sudah siapkan. Kalau mulai dari September, dikejar sejumlah itu Rp 100 triliun," ucap Dadan.

"Tapi kalau misalnya dikejarnya mulai dari bertahap mulai Oktober-November, itu bisa kurang dari itu. Rp 100 triliun kalau dari September," imbuhnya.

ANTARA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan anggaran sebesar Rp78 miliar untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry, saat ditemui di Kota Makassar, Rabu (22/1) meminta agar pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel juga turut mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.
(Shintia Aryanti Krisna/Satrio Giri Marwanto/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)