Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Program makan gratis sebenarnya sudah dianggarkan Rp71 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Namun, Badan Gizi Nasional perlu suntikan Rp100 triliun agar program ini bisa menjangkau seluruh target penerima.

Ia akan mengidenfitikasi keseluruhan postur APBN dan mempertimbangkan pos-pos mana yang prioritas, serta mana yang bisa dihemat.

"Yang prioritas-prioritas, yang Pak Presiden (Prabowo) tetapkan dan akan dicapai, bagian-bagian mana yang untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan itu, kita sedang mengidentifikasi. Kemudian, supaya bisa betul-betul sesuai dengan prioritasnya beliau dan mengurangi inefisiensi," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Namun, sang Bendahara Negara tak menjawab tegas dari mana sumber untuk menambal biaya makan gratis. Wanita yang akrab disapa Ani itu tidak merinci apakah bakal ada pengurangan anggaran di pos-pos tertentu.

Ani menekankan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih dalam tahap melihat kembali keseluruhan postur APBN 2025 dan mengidentifikasinya.

"Keseluruhan postur nanti kita lihat ya (untuk mengalokasikan anggaran tambahan Rp100 triliun makan gratis)," tutup Ani.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan anggaran Rp71 triliun tidak cukup. Ia mengatakan hanya ada 15 juta sampai 17,5 juta penerima makan gratis yang terlayani dengan uang tersebut.

Sedangkan target Presiden Prabowo Subianto jauh lebih banyak. Pemerintah mematok program ini bisa menjangkau 82,9 juta orang.

"Beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," ucap Dadan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Sejak pertama dilaksanakan pada 6 Januari 2025, makan gratis disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi. Ini diberikan kepada anak-anak sekolah melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemerintah menargetkan penerima manfaat bisa mencapai 3 juta orang pada April 2025. Kemudian, pada Agustus 2025 meningkat sampai 6 juta penerima.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh siswa di Indonesia menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) pada akhir 2025.

"Akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi gratis," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

Ia menjelaskan program MBG dimulai 6 Januari 2025 lalu dan telah melayani sekitar 650 ribu anak-anak di 31 provinsi.

Prabowo menyampaikan pada Januari hingga April 2025, program ini menyasar 3 juta penerima manfaat. Lalu pada April hingga Agustus 2025, target penerimanya sebanyak 6 juta orang.

"September kita harapkan 15 juta anak," ujarnya.

Prabowo pun menyampaikan terima kasih ke seluruh jajarannya yang turut serta menyukseskan salah satu program unggulannya ini. Ia menyatakan akan bersinergi penuh dengan pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah untuk menjalankan MBG. Ia menekankan hal ini merupakan masalah strategis dalam memperkuat masa depan Indonesia.

Senin lalu (20/1), Prabowo meminta maaf jika implementasi program makan bergizi gratis (MBG) belum merata.

Ia mengatakan MBG merupakan program besar, sehingga tidak mudah untuk pembagian bisa merata ke seluruh rakyat

"Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia saya minta maaf kepada seluruh orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo usai peresmian proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).

Prabowo menjelaskan program itu membutuhkan proses administrasi dan realisasi secara fisik. Prabowo pun berjanji akan merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh. Ia berniat agar seluruh anak di Indonesia merasakan program MBG pada akhir tahun ini.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ujar dia.

Pada saat yang sama, Prabowo juga mempersilahkan orang yang tak mau menyantap menu makanan di program MBG agar bisa menyerahkannya ke yang lebih membutuhkan.

"Yang enggak mau makan ya enggak apa-apa, kasih ke yang perlu," katanya.

Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai kontribusi, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada tahun ini. Langkah ini diharapkan dapat memberi akses bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Direktur Bisnis Konsumer BRI, Handayani menyampaikan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Handayani.

Handayani menegaskan, BRI mengusung komitmen untuk terus memperkuat peran dalam pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Adapun komitmen tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, di mana diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan perkembangan pembangunan proyek di IKN.

Ia mengatakan beberapa waktu lalu memang banyak groundbreaking proyek di IKN. Tapi katanya, groundbreaking banyak yang berlanjut sampai ke pembangunan.

"Yang groundbreaking memang banyak, tapi yang bangun sedikit," katanya di Kantor Presiden pada Selasa (21/1) kemarin.

Karena fakta itu, Maruarar mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pengusaha yang terlibat dalam pembangunan proyek di IKN.

Dalam evaluasi ini, pengusaha tersebut akan ditanya soal kesanggupan mereka dalam melanjutkan pembangunan proyek yang sudah di IKN.

Ketika para pengusaha tersebut masih menyatakan kesanggupan, mereka akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan proyek yang sudah digroundbreaking.

"Tapi mereka akan diberikan deadline, kapan mereka sanggup menyelesaikan. Kalau mereka tidak sanggup akan diberikan ke yang lain," katanya.

Hal itu katanya, harus dilakukan supaya pembangunan IKN bisa berjalan cepat. 

Proyek pembangunan IKN dimulai di era Jokowi. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN sudah menelan anggaran Rp89 triliun anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

Menurutnya, uang itu dipakai untuk pembangunan IKN tahap pertama.

"Kami laporkan saat tahap awal 2022-2024 APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun," kata Basuki setelah rapat terbatas dengan Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1).

Basuki menjelaskan uang itu dipakai untuk membangun jalan tol menuju IKN, 47 menara hunian, saluran air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, dan kantor pemerintahan.

Selain itu, anggaran tersebut juga dipakai untuk membangun sarana peribadatan, mulai dari masjid, gereja, hingga basilika. Proyek-proyek itu dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

Basuki melaporkan ada duit Rp58,41 triliun di luar kas negara yang juga dipakai untuk pembangunan IKN. Uang itu berasal dari investasi sejumlah perusahaan swasta.

"Ada juga investasi swasta yang sudah groundbreaking sampai September lalu Rp58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai," ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Uni Emirat Arab (UEA) dan sejumlah negara lain berminat menanamkan investasi pada bidang perumahan di Indonesia.

Ia mengatakan Qatar yang lebih dulu telah menanam investasi dan berniat membangun sekitar satu jutaan rumah di Indonesia bukanlah satu-satunya negara.

"Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat investasi di Indonesia, di bidang perumahan, ada lagi Uni Emirat Arab, ada juga beberapa negara lainnya," kata Ara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1).

Ara mengatakan kini mereka tengah mengonsolidasikan diri dalam menyiapkan lahan hingga aturan untuk itu.

Ia menyebut negara calon investor itu akan mengawali langkahnya dengan melakukan survei pasar dan lahan.

"Tentu namanya orang invest kan ada tahapannya, investornya dia akan melihat market Indonesia yang ya semua tahu sangat besar, sangat besar sekali market Indonesia," ujarnya.

Ara mengatakan jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah juga sangatlah tinggi.

Ia pun menyatakan akan mempersiapkan hal itu dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Qatar sebelumnya berkomitmen membangun jutaan rumah di Indonesia. Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Sementara untuk investasi dari Pemerintah Qatar mencapai US$20 miliar atau Rp327,6 triliun. Investasi ini akan digunakan untuk membangun perumahan di perkotaan dan pedesaan.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun lewat investasi Qatar itu bukan rumah gratis.

Hashim mengatakan rumah-rumah itu tetap akan diperjualbelikan. Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1) kemarin.

Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat hampir 40 ribu rumah yang disalurkan belum memiliki sertifikat. Hal ini lantaran banyak pengembang (developer) dan notaris yang nakal.

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan jumlah rumah yang belum bersertifikat ini berdasarkan pengaduan nasabah yang sudah melunasi cicilan namun belum kunjung menerima sertifikatnya.

"Nah, sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan masih 4.000 proyek rumah," ujar Nixon di Kementerian BUMN, Selasa (21/1).

Menurut Nixon, jumlah tersebut jauh berkurang dibandingkan pada 2019 yang tercatat mencapai 120 ribu rumah yang belum memiliki sertifikat.

"Sejak tahun 2019 kita sudah menyelesaikan 80 ribu sertifikat yang tidak jelas itu oleh upaya BTN sendiri pakai biaya BTN dan memang kita dibantu juga oleh Badan Pertanahan Nasional, kita ada kerja sama langsung dengan mereka sehingga itu prosesnya bisa jauh lebih cepat," kata dia.

Tahun ini, BTN menargetkan jumlah rumah yang bisa menerima sertifikat sekitar 15 ribu, begitu juga dengan tahun depan. Perusahaan menargetkan seluruh rumah yang belum menerima sertifikat bisa diselesaikan pada 2027.

Selain itu, atas arahan Menteri BUMN Erick Thohir, BTN akan kembali mereview developer dan notaris yang bekerja sama dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan demikian, masalah sertifikat tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Selain memprofile, kami juga melakukan selain rating developer sekarang. Kemudian kami juga mendaftar ulang seluruh notaris. Jadi nggak cuma developer, notaris juga udah kami bagi kelasnya. Sekarang kalau ada developer yang sertifikatnya banyak berhenti, silahkan kita berhenti (beri pembiayaan)," pungkasnya.

Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Pangeran Jayakarta, Mangga Dua, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (21/1) sore.

"Obyek terbakar rumah padat hunian," kata Plt Kadis Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan dalam keterangannya.

Disampaikan Satriadi, sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dan 76 personel dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah.

Satriadi menerangkan operasi pemadaman dimulai sekitar pukul 16.00 WIB. Kemudian, api berhasil dilokalisir pada pukul 16.40 WIB.

"Situasi kuning (proses lokalisir)," ujarnya.

Informasi soal kebakaran itu turut beredar di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @humasjakfire.

Dalam rekaman video yang diunggah, terlihat sejumlah warga tampak berbondong-bondong memadamkan api. Warga terlihat mengambil air dari sungai dekat lokasi menggunakan ember dan menyiramkannya ke arah api.

Qatar turut mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Negara di Timur Tengah itu berkomitmen membangun satu juta rumah di Indonesia.

Komitmen Qatar tersebut bahkan telah disepakati lewat MoU Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit yang ditandatangani Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait dan pihak Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1).

Berikut fakta-fakta rumah yang akan dibangun Qatar di Indonesia:

Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Hal tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Tak hanya dari pihak swasta, pemerintah Qatar juga akan berinvestasi rumah di pedesaan dan rusun di perkotaan.

Total investasi yang bakal masuk bisa mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp327,6 triliun.

Hashim mengatakan ada sejumlah daerah yang akan menjadi lokasi perumahan yang dibangun Qatar.

Beberapa lokasi di antaranya 24 hektare di Kalibata, Jakarta Selatan; 41 hektare di Metland Cibitung, Kabupaten Bekasi; dan 30 hektare di Kemayoran, Jakarta Utara. Tanah-tanah itu milik Kementerian Sekretariat Negara.

"Hasil diskusi Pak Prabowo, nanti bila dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun. Itu namanya TOD, transit oriented development," ucap Hashim.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 1 juta rumah yang akan dibangun Qatar diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Hal itu sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah untuk kelompok menengah ke bawah.

"Jadi bukan rumah kelas atas ya, rumah rakyat. Nah, tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD (transit oriented development) di samping-samping kereta api," kata Erick di The Energy Building, Jakarta, Kamis (9/1).

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait mengatakan proyek ini akan menggunakan lahan yang dimiliki negara untuk dimanfaatkan sebagai kawasan hunian untuk masyarakat menengah ke bawah.

"Seusai arahan presiden bahwa Ini kerja sama antarpemerintah. Kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," ujar Maruarar.

Sementara itu, Erick membuka peluang rumah-rumah itu dibangun di tanah milik BUMN. Menurut Erick, Kementerian BUMN memiliki sejumlah lahan yang siap dipakai untuk perumahan.

"Mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota, tetapi kurang feasible untuk industri sendiri atau bisnis sendiri, ya kita bisa manfaatkan," ujarnya.

Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun dari investasi Qatar bukanlah rumah gratis.Rumah-rumah itu katanya tetap akan diperjualbelikan.

Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).

Sementara itu, untuk rumah-rumah yang akan dibangun di pedesaan akan ada skema berbeda. Pemerintah akan menjamin cicilan rumah-rumah itu dengan APBN.

Menurut Hashim, pemerintah menyediakan sekitar Rp18 triliun. Setiap orang akan mendapatkan jaminan cicilan Rp600 ribu per bulan.

"Kalau di pedesaan, itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," ujarnya.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun dari investasi Qatar bukanlah rumah gratis.

Hashim mengatakan rumah-rumah itu tetap akan diperjualbelikan. Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).

Sementara itu, untuk rumah-rumah yang akan dibangun di pedesaan akan ada skema berbeda. Pemerintah akan menjamin cicilan rumah-rumah itu dengan APBN.

Menurut Hashim, pemerintah menyediakan sekitar Rp18 triliun. Setiap orang akan mendapatkan jaminan cicilan Rp600 ribu per bulan.

"Kalau di pedesaan, itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," ujarnya.

Sebelumnya, Qatar berkomitmen membangun jutaan rumah di Indonesia. Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Ada pula investasi dari Pemerintah Qatar mencapai US$20 miliar atau Rp327,6 triliun. Investasi ini digunakan untuk membangun perumahan di perkotaan dan pedesaan.

Kebakaran melanda permukiman padat di Jalan Kemayoran Gempol No.30 7, RT.7/RW.8, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (21/1) sekitar pukul 01.15 WIB.

Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal mengatakan hingga pukul 06.00 WIB petugas masih berjibaku untuk menangani kebakaran rumah tersebut.

"Pukul 06.00 WIB sudah dalam proses pendinginan," kata Asril di Jakarta, dikutip dari Antara.

Menurutnya, kebakaran melanda rumah tinggal yang berada pada pemukiman padat.

Petugas pemadam berhasil melokalisir kobaran api pada pukul 05.29 WIB setelah lima jam lebih api membakar permukiman padat penduduk tersebut.

"Api bisa dikendalikan pada pukul 05.29 WIB," ujarnya.

Gulkarmat Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 34 unit mobil pemadam kebakaran berikut 170 personel.

Sejumlah pengusaha Amerika Serikat (AS) disebut tertarik membantu program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkap Senior Vice President & Regional Managing Director US-ASEAN Business Council Brian McFeeters.

Brian mengatakan mungkin para pengusaha AS tak akan berinvestasi dalam urusan pembangunan properti. Namun, mereka akan masuk melalui lini bisnis pendukung.

"Saya rasa perusahaan-perusahaan USABC mungkin tak akan berinvestasi secara langsung di sana. Tapi mereka akan memasok (kebutuhan perumahan), mereka berkata, 'Ini program yang sangat menarik,'," ujar Brian saat ditemui di Jakarta, Selasa (21/1).

Perusahaan AS, sambung Brian, kemungkinan akan banyak membantu dari sisi teknologi. Mereka akan memasok material dan peralatan elektronik untuk rumah-rumah tersebut.

Terlebih, pengusaha AS selama ini berhubungan baik dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka sudah menggelar pertemuan akhir 2024 dengan presiden kedelapan RI tersebut.

Menurutnya, keputusan Prabowo untuk membawa Indonesia masuk ke BRICS pun tak mempengaruhi para investor asal Negeri Paman Sam. Brian menyebut investasi dari AS tetap akan masuk ke Indonesia.

"Mereka tak terlalu khawatir soal itu. Tak ada masalah berarti bagi mereka," ucapnya.

Prabowo mencanangkan program 3 juta rumah untuk rakyat setiap tahun. Dia menarik investasi dan bantuan dari beberapa negara untuk mewujudkan program itu.

Hingga saat ini, sudah ada komitmen investasi dari Qatar, Turki, UEA, dan Singapura. Total investasi itu akan membangun 7 juta unit hunian.

Pihak swasta Qatar bakal membangun sekitar 1 juta unit di perkotaan dengan investasi sekitar US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Di samping itu, Pemerintah Qatar berencana membangun rumah di pedesaan dan rusun di perkotaan dengan investasi US$20 miliar atau Rp327,6 triliun.

Sementara itu, Turki juga akan berinvestasi 50 ribu unit rumah. Adapun Singapura akan berinvestasi 100 ribu unit rumah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap berlangsung selama bulan suci Ramadan 1446 H/2025 M.

Lantas, apa menunya?

Dadan mengungkapkan, selama Ramadan, penerima akan mendapatkan bingkisan makanan yang bisa dibawa pulang dan dinikmati saat berbuka.

"Kan bisa berupa bingkisan," ujar Dadan di Gedung Transmedia, Selasa (21/1).

Ia juga memastikan mutu makanan akan tetap terjaga. Terkait menu, misalnya, bingkisan berisi buah jeruk dan susu.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menjelaskan untuk implementasi program di pondok pesantren, makanan gratis itu akan dibagikan jelang waktu berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah, kenapa? karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ucapnya.

Program MBG menjadi salah satu program unggulan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program itu mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu.

BGN mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Per Jumat (17/1) siang, program ini telah disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Secara bertahap, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.