Muhammadiyah mengingatkan agar program makan bergizi gratis yang akan dijalankan Presiden Prabowo Subianto jangan sampai seperti pemberian bantuan sosial (bansos).

Menurut Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas, seharusnya anggaran makan gratis diberikan langsung ke sekolah-sekolah di daerah.

"Kekuatan-kekuatan masyarakat sipil, agar penyaluran ini (makan bergizi gratis) tidak mengalami nasib yang sama dengan penyaluran bansos," kata Busyro dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan 'Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis' secara daring, Senin (30/12).

Busyro sepakat dengan usul yang disampaikan Center of Economic and Law Studies (Celios). Ia pun mencontohkan penyaluran bansos selama periode Pemilu 2024.

Ia berpendapat pembagian bansos itu sembrono dan dilakukan dengan cara yang tak senonoh. Selain itu, banyak data yang dipalsukan.

"Bukan saja sembrono, tapi merupakan penistaan riil terhadap rakyat. Dibagikan dengan cara-cara yang tidak senonoh dan menghinakan rakyat, ada juga data yang dipalsukan," tuturnya.

Pria yang juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2010-2011 itu menilai sekolah, baik negeri maupun swasta, sebetulnya sudah punya jaringan nasional. Karena itu, Busyro yakin pihak sekolah mampu mengurus langsung makan bergizi gratis.

Bertalian dengan itu, Busyro mengkritisi kehadiran Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penanggung jawab program ini. Ia sangsi pejabat-pejabat yang mengisi posisi di badan baru itu sudah teruji kemampuannya untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis yang masif.

"Apakah orang-orang (pejabat Badan Gizi Nasional) yang direkrut itu punya pengalaman? Track record yang terbuka (dan) teruji (dapat) dibaca oleh siapa saja, untuk menyalurkan kebijakan yang mencapai dana Rp71 triliun dibagi untuk 19,47 juta rakyat Indonesia?" tanya Busyro.

"Apakah akan diandalkan aparat pemerintah saja, percaya kita?" imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menegaskan Presiden Prabowo memang tidak seharusnya menjalankan program makan gratis secara terpusat.

Ia mengusulkan anggaran Rp71 triliun ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan ke sekolah-sekolah di daerah.

Wahyudi melihat skema yang akan dijalankan pemerintah mulai 2025 itu melibatkan banyak pihak. Ia menilai ini justru berpotensi membuat anggaran negara bocor lebih besar.

"Justru menjadi bancakan baru, potensi korupsi. Bahkan, bisa menjadi skandal korupsi yang sangat besar, seperti yang terjadi di Tiongkok berkaitan dengan makan siang untuk anak sekolah," kata Wahyudi.

"Kami simulasikan beberapa aspek potensi inefisiensi dan kita melihat ada potensi korupsi sebesar Rp8,52 triliun pada tahun depan (2025) dari total anggaran Rp71 triliun, apabila skema sentralistis itu dilaksanakan oleh pemerintah," tambahnya.

Puluhan pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur, tertipu oleh ulah oknum dengan iming-iming menjadi rekanan penyedia makan bergizi gratis, program yang digelontorkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Salah seorang korban, Diah mengaku awalnya ditawari oleh temannya terkait kemitraan program makan bergizi gratis tersebut untuk 1.000 kotak. Saat itu, masih belum ada urusan terkait dengan pembayaran.

"Sampai beberapa minggu kemudian ada bayar itu Rp1 juta, katanya untuk perjanjian begitu. Jaminan bahwa kami masuk ke kelompoknya," katanya, di Kediri, Minggu (29/12).

Ia mengambil untuk 2.000 kotak, sehingga menyerahkan uang Rp2 juta yang diterima oleh oknum berinisial M.

Dia tidak tahu bahwa M, diduga melakukan penipuan. Ia menjadi cukup resah, sebab bukan hanya dirinya yang diduga menjadi korban, tapi ada banyak lainnya. Bahkan, informasinya uang yang terkumpul lebih dari Rp70 juta dari aksi yang dilakukan M.

Diah dengan teman-temannya yang juga menjadi korban berpikir positif bahwa uang akan dikembalikan akhir bulan Desember 2024. Hal itu juga sudah disepakati bersama korban lainnya, sehingga belum ada rencana untuk melapor ke polisi.

"Uang sebesar Rp2 juta itu sangat berarti, sebab modal usaha katering," kata Diah.

Dalam melakukan aksinya, M tidak menjelaskan detail terkait dengan pemanfaatan uang itu. M hanya mengatakan bahwa uang itu sebagai jaminan, bahwa sudah masuk ke kelompoknya.

Ia juga tidak tahu M tidak terkait dengan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Pokmas Manunggal Cipto Roso. Saat penyerahan kuintansi tanda pembayaran, M juga tidak mengatakan ia bagian dari pokmas tersebut.

Penasihat Pokmas Manunggal Cipto Roso Nuriko Pramega mengatakan M adalah awalnya adalah pengurus di pokmas, namun ulahnya yang memanfaatkan kesempatan untuk penipuan membuat pengurus lainnya keberatan, sehingga M kini sudah dikeluarkan dari pokmas.

Ia menyebutkan bahwa pokmas tidak pernah memungut biaya terutama kepada sub. Adanya pungutan itu dilakukan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi, mengumpulkan kemitraan untuk program makan bergizi gratis tersebut.

"Ada oknum yang mengambil kesempatan mencari keuntungan pribadi dengan mengumpulkan kemitraan menyambut program makan bergizi gratis tersebut dengan cara menarik iuran jaminan dari sub yang ingin bergabung, padahal di pokmas tidak menarik apa pun ke sub yang ingin bergabung," katanya.

Dia pun meminta kepada mereka para mitra yang hendak bergabung ke pokmas untuk hati-hati. Pokmas juga tidak pernah datang ke rumah-rumah termasuk mengaku memenangkan tender dari TNI.

"Kami tidak pernah mengatakan menang tender. Jadi, (isu) yang menang tender itu bagi oknum tadi dimanfaatkan untuk menggaet, mencari sub yang bisa dijadikan korban," kata dia.

Menurutnya, di pokmas ini banyak bergabung mulai dari UMKM hingga pengusaha katering. Pokmas memang pernah melakukan uji coba makan bergizi gratis ke sejumlah sekolah di Kabupaten Kediri, sehingga jika nanti program itu berjalan bisa lebih siap.

Ia juga mengaku bahwa pokmas belum ada rencana untuk melaporkan hal ini ke polisi. Dalam masalah ini, pokmas terkena imbas negatif, karena diklaim terlibat, padahal yang melakukan adalah oknum.

Namun, dari informasi yang didapatnya, sudah ada komunikasi antara korban dengan M, bahwa M bersedia untuk mengembalikan uang korban.

"Masih internal dulu diselesaikan, karena ada iktikat baik. Korban juga meminta maaf ke pokmas, karena salah paham ternyata itu ulah oknum. Di kuitansi itu tertulis nama oknum itu sendiri," kata dia lagi.

Badan Gizi Nasional akan menjadikan daun kelor dan telur ayam sebagai bahan alternatif bahan makanan pengganti susu pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan dengan kebijakan ini tak semua peserta penerima Makan Bergizi Gratis akan mendapatkan susu sebagai bagian dari menu mereka.

Penyaluran susu akan diprioritaskan ke daerah-daerah sentra sapi perah.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, tidak usah dipaksakan," ujar Dadan usai Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12).

Dadan mengatakan telur dan daun kelor bisa menggantikan kebutuhan gizi yang terkandung dalam susu.

Menurut Dadan, telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium bagi anak-anak peserta program.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan (daun) kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," jelasnya.

Kendati, Dadan memastikan susu tetap akan menjadi bagian dari menu di daerah dengan peternakan sapi perah yang mencukupi.

"Di daerah-daerah dengan peternakan sapi perah yang cukup, itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas dia.

Dadan juga mengungkapkan program makan bergizi gratis ini direncanakan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, mulai 6 Januari 2025.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," pungkasnya.

Badan Gizi Nasional akan menjadikan daun kelor dan telur ayam sebagai bahan alternatif bahan makanan pengganti susu pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan dengan kebijakan ini tak semua peserta penerima Makan Bergizi Gratis akan mendapatkan susu sebagai bagian dari menu mereka.

Penyaluran susu akan diprioritaskan ke daerah-daerah sentra sapi perah.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, tidak usah dipaksakan," ujar Dadan usai Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12).

Dadan mengatakan telur dan daun kelor bisa menggantikan kebutuhan gizi yang terkandung dalam susu.

Menurut Dadan, telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium bagi anak-anak peserta program.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan (daun) kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," jelasnya.

Kendati, Dadan memastikan susu tetap akan menjadi bagian dari menu di daerah dengan peternakan sapi perah yang mencukupi.

"Di daerah-daerah dengan peternakan sapi perah yang cukup, itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas dia.

Dadan juga mengungkapkan program makan bergizi gratis ini direncanakan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, mulai 6 Januari 2025.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," pungkasnya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Qatar dan Abu Dhabi akan membantu Presiden Prabowo Subianto membangun 7 juta unit rumah bagi masyarakat Indonesia.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim di Jakarta, Kamis.

Dia juga mengapresiasi kerja sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil.

Hashim yakin bahwa bantuan itu akan membuat target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun yang dicanangkan Prabowo akan tercapai.

Pemerintahan Presiden Prabowo bercita-cita membangun 3 juta rumah per tahun untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat kurang mampu. 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11) lalu mengatakan untuk melaksanakan cita-cita itu kementeriannya hanya mendapatkan anggaran Rp5 triliun.

Padahal, Komisi V DPR RI menyebut negara butuh Rp750 triliun untuk membangun program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Prabowo.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menggunakan data pembanding dari bantuan likuiditas dan bantuan subsidi perumahan di era Jokowi. Katanya, anggaran negara habis Rp119 triliun untuk 2,17 juta rumah dalam lima tahun kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun, Rp750 triliun satu tahun," kata Lasarus dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (4/11) lalu. 

Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi usai viral kabar orang tua siswa wajib membeli wadah makan bergizi gratis.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan kabar soal pungutan tersebut tidak benar alias hoaks.

"Program makan bergizi gratis yang diselenggarakan sepenuhnya dibiayai oleh Badan Gizi Nasional tanpa pungutan biaya sedikit pun kepada siswa atau orang tua," tegas Lalu dalam keterangan resmi, Selasa (24/12).

"Segala kebutuhan terkait program ini, termasuk perlengkapan makan, telah dipersiapkan oleh pihak penyelenggara demi memastikan tujuan program berjalan dengan lancar dan merata untuk semua siswa," imbuhnya.

Lalu menegaskan jika ada yang mewajibkan pembelian wadah makan, maka itu adalah pungutan liar (pungli).

Ia mengingatkan program makan bergizi gratis hadir untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak tanpa membebani orang tua.

Oleh karena itu, pihak sekolah dilarang memberikan biaya tambahan dalam bentuk apa pun kepada siswa. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan resmi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Video dugaan pungli beredar di media sosial beberapa waktu ke belakang. Salah satu video berasal dari akun TikTok @ahm*d.l*han6.

Dalam video yang telah ditonton oleh 3,2 juta pengguna tersebut, tampak orang tua siswa sedang menghadiri rapat bersama perwakilan sekolah.

Kemudian, si perekam heran lantaran orang tua murid diwajibkan membeli wadah makan sebanyak 2 unit per siswa. Harga satu unitnya adalah Rp30 ribu.

Artinya, masing-masing siswa dikenakan biaya Rp60 ribu untuk mendapatkan makan bergizi gratis.

Badan Gizi Nasional (BGN) membantah kabar penunjukan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk ikut menangani program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Biro Hukum dan Humas Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan memastikan ormas-ormas yang mengaku bekerja sama dengan BGN berbohong.

"BGN sama sekali tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas manapun terkait program makan siang bergizi gratis. Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat," kata Lalu melalui keterangan tertulis, Kamis (26/12).

Iwan prihatin ada sejumlah kelompok yang mengklaim mendapatkan mandat dari BGN untuk mengurus Makan Bergizi Gratis. Kelompok-kelompok itu kemudian mencari keuntungan untuk mereka sendiri dengan menipu masyarakat.

Dia berkata kelakuan sejumlah kelompok itu merugikan BGN dan masyarakat. Bahkan, pihaknya akan menempuh jalur hukum agar masyarakat tak mendapatkan informasi sesat.

"Kami tidak akan tinggal diam. Tindakan hukum diperlukan, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan nama institusi resmi seperti ini," ucap Lalu.

Pada saat bersamaan, Lalu mengimbau masyarakat tak mudah percaya bila ada orang-orang yang mengklaim mendapat mandat dari BGN.

Lalu juga menegaskan komitmen BGN menjalankan Makan Bergizi Gratis. Dia berkata program itu akan tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kami tidak akan pernah main-main dengan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kami," ujarnya.

Sejumlah isu beredar jelang penerapan kebijakan Makan Bergizi Gratis. Selain penunjukan ormas, ada isu pungutan liar di sekolah.

Sebuah video viral di media sosial menunjukkan rapat orang tua siswa dan pihak sekolah. Orang tua diminta membeli alat malan untuk Makan Bergizi Gratis. Setiap anak diwajibkan memiliki dua perangkat alat makan dengan total harga Rp60 ribu.

Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait (Ara) mengingatkan PDIP agar menghormati proses hukum yang menyeret Sekjen Hasto Kristiyanto di KPK.

Hal tersebut disampaikan Ara merespons pernyataan PDIP yang menduga penetapan tersangka Hasto bernuansa politis.

"Saya rasa kita hormati hukum," ujar Ara di Jakarta, Rabu (25/12) malam.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, Ara meminta agar semua pihak dapat menghormati dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

"Ini adalah negara hukum. Kita menghormati hukum. Biarlah proses hukum itu berjalan. Negara ini, panglimanya adalah hukum. Saya pikir itu yang harus kita kedepankan," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ara mengatakan sayembara Rp8 miliar bagi siapapun yang bisa menemukan Harun Masiku juga masih berlaku. Hal itu sebelumnya ia sampaikan pada akhir November lalu.

"Berlaku bagi yang bisa menangkap. Siapa yang bisa menangkap, masa negara sebesar ini menangkap Harun Masiku enggak bisa," tuturnya.

Diberitakan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan eks caleg PDIP Harun Masiku dan eks komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ia juga jadi tersangka kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menuding adanya upaya kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Hasto lewat penetapan tersangka tersebut.

Menurutnya, kasus suap Harun Masiku telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan para terdakwa sudah menyelesaikan masa hukuman. Ia menilai sejak persidangan hingga kasasi tak ada bukti yang mengaitkan Hasto dengan kasus suap Wahyu Setiawan.

"Kami menduga ada upaya pemidanaan yang dipaksakan atau kriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024," kata Ronny.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan daun kelor dan telur ayam menjadi alternatif bahan makanan pengganti susu pada program makan bergizi gratis (MBG).

Menurut Dadan, tak semua peserta penerima makan bergizi gratis akan mendapatkan susu sebagai bagian dari menu mereka.

Pasalnya, program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini akan memprioritaskan penyaluran susu ke daerah-daerah sentra sapi perah.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, tidak usah dipaksakan," ujar Dadan usai Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12).

Sebagai alternatif, pemerintah menyiapkan telur dan daun kelor untuk menggantikan kebutuhan gizi yang biasanya dapat terpenuhi melalui susu.

Menurut Dadan, telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium bagi anak-anak peserta program.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan (daun) kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," jelasnya.

Kendati, Dadan memastikan susu tetap akan menjadi bagian dari menu di daerah dengan peternakan sapi perah yang mencukupi.

"Di daerah-daerah dengan peternakan sapi perah yang cukup, itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas dia.

Dadan juga mengungkapkan program makan bergizi gratis ini direncanakan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, mulai 6 Januari 2025.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," pungkasnya.

Bank Mandiri terus menunjukkan komitmen mendukung program 3 juta rumah yang diinisiasi pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui optimalisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bank Mandiri berhasil menjadi salah satu bank penyalur terkemuka dengan capaian prestasi yang membanggakan.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto mengatakan, hingga akhir November 2024, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan penyaluran unit KPR berskema FLPP sebesar 68% secara year on year (YoY) menjadi Rp1,06 triliun. Aquarius mengatakan penyaluran pembiayaan pada sektor properti tersebut tercatat dengan kualitas kredit yang terjaga optimal.

"Hal tersebut menunjukkan komitmen Bank Mandiri sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kami menilai, sektor properti berpotensi memiliki multiplier effect dalam memacu pertumbuhan perekonomian nasional," ujar Aquarius dalam keterangan resmi pada Selasa (24/12).

Berkat kinerja tersebut, BP TAPERA sebagai koordinator program FLPP dan TAPERA menempatkan Bank Mandiri di peringkat pertama sebagai Bank Penyalur FLPP dengan Pertumbuhan Unit Tertinggi secara YoY sebesar 68%. Bank Mandiri juga menempati posisi puncak sebagai Penyalur FLPP dengan Tingkat Keterhunian Terbaik dari 10 Bank penyalur Tertinggi FLPP dengan Skor 96,21%.

Apresiasi tersebut diserahkan dalam acara penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyaluran FLPP dan TAPERA 2025 di Auditorium Kementerian PU pada Senin (23/12). Turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait; Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi; dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban.

Dalam kesempatan itu, Bank Mandiri bersama 38 bank penyalur lain dan 22 asosiasi pengembang turut serta menandatangani Komitmen Bersama untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Komitmen Bersama ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menekan angka backlog pasokan rumah serta sebagai bentuk nyata peran Bank Mandiri untuk menyediakan hunian yang berkualitas, terjangkau dan tepat sasaran.

Aquarius menyatakan, Bank Mandiri akan terus melakukan peningkatan penyaluran KPR FLPP dan TAPERA oleh Bank Mandiri 2025. Bank Mandiri akan berfokus pada pembentukan ekosistem perumahan serta pembiayaan secara end to end untuk sisi supply dan demand, sehingga tercipta portfolio KPR Subsidi dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.

"Selain itu, Bank Mandiri juga akan memperluas demand yang tidak hanya pada segmen Fix Income (Pegawai) namun juga pada segmen Non-Fix Income, yang memiliki potensi masih sangat besar," tutur Aquarius.

Tak hanya itu, Bank Mandiri bersama BP TAPERA berharap penyaluran FLPP pada 2025 dapat tetap berjalan dengan baik dan tercipta penyaluran yang berkelanjutan. Guna mewujudkan komitmen itu, Bank Mandiri terus mengembangkan dan memanfaatkan platform digital untuk memasarkan KPR.

"Bank Mandiri juga menghadirkan inovasi transaksi yang adaptif dan solutif bagi masyarakat melalui fitur Livin' KPR di Super Apps Livin' by Mandiri," ucap Aquarius.

Sebagai informasi, hingga akhir November 2024, total penyaluran KPR Bank Mandiri telah mencapai Rp67,3 triliun. Nilai tersebut tumbuh 16,6% YoY dari periode yang sama pada 2023.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengklarifikasi soal viral orang tua siswa wajib untuk membeli wadah makan bergizi gratis dengan harga tertentu.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN RILalu Muhammad Iwan Mahardan menegaskan kewajiban itu tidak ada alias hoaks.

"Program makan bergizi gratis yang diselenggarakan sepenuhnya dibiayai oleh Badan Gizi Nasional tanpa pungutan biaya sedikit pun kepada siswa atau orang tua," ujar Lalu dalam keterangan resmi, Selasa (24/12).

"Segala kebutuhan terkait program ini, termasuk perlengkapan makan, telah dipersiapkan oleh pihak penyelenggara demi memastikan tujuan program berjalan dengan lancar dan merata untuk semua siswa," tambahnya.

Karenanya, Lalu menegaskan kewajiban pembelian wadah makan pungutan liar (pungli).

Ia menegaskan program makan bergizi gratis adalah untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak tanpa membebani orang tua.

Karenanya, pihak sekolah dilarang untuk memberlakukan biaya tambahan dalam bentuk apa pun kepada siswa, sesuai dengan kebijakan resmi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Video dugaan pungli itu beredar di media sosial. Salah satu pengunggahnya adalah akun TikTok @ahm*d.l*han6 yang telah ditonton oleh 3,2 juta pengguna.

Dalam video tersebut, tampak orang tua siswa sedang menghadiri rapat bersama perwakilan sekolah.

Kemudian, si perekam heran lantaran orang tua murid wajib membeli wadah makan sebanyak 2 unit per siswa. Harga satu unitnya Rp30 ribu.

Artinya, masing-masing siswa harus merogoh kocek Rp60 ribu agar mendapatkan makan bergizi gratis.

Badan Gizi Nasional (BGN) meminta masyarakat waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan badan tersebut untuk melakukan pungutan liar (pungli) Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan memastikan pihak-pihak yang mengaku petugas daerah BGN melakukan penipuan.

"Tidak benar ada petugas BGN di daerah yang melakukan pengecekan ke calon mitra. Saya tegaskan bahwa BGN belum memiliki struktur di daerah. Kalau ada yang mengaku petugas dari BGN daerah perlu diwaspadai karena berpotensi menjadi modus penipuan," kata Lalu melalui keterangan tertulis, Rabu (25/12).

Lalu mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati. Dia menyarankan masyarakat mengonfirmasi keabsahan informasi terkait BGN melalui kantor pusat.

Dia menegaskan koordinasi tentang program Makan Bergizi Gratis dilakukan dengan jelas. Pengumuman selalu dilakukan lewat kanal-kanal informasi resmi.

"Jika ada yang mengaku dari BGN tanpa dokumen atau surat tugas yang sah, harap segera laporkan ke pihak berwenang," ucap Lalu.

Video pungli terkait Makan Bergizi Gratis sebelumnya viral. Video itu menunjukkan orang tua murid sedang menghadiri rapat bersama perwakilan sekolah.

Dalam rapat itu, orang tua murid wajib membeli wadah makan sebanyak dua unit per siswa. Setiap unitnya dihargai Rp30 ribu. Dengan demikian, setiap murid harus membayar Rp60 ribu agar dapat jatah Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah berencana memulai program Makan Bergizi Gratis pada Januari 2025. Lewat program itu, pemerintah akan memberikan makan gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil untuk peningkatan kualitas asupan gizi.

Pemerintah menargetkan 82,9 juta orang anak mendapatkan Makan Bergizi Gratis setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun. Program digelar bertahap dengan porsi per anak per hari sekitar Rp10 ribu.