Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan adanya layanan kereta KRL Ekspres untuk para pekerja yang tinggal di luar Jakarta.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menilai KRL Ekspres ini disediakan pada jam-jam tertentu dalam rangka memberi kemudahan dan kecepatan perjalanan para pekerja dari kota penyangga Jakarta. 

"Banyak rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta, dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti. Padahal itu ribuan orang. Nanti saya usul Kementerian Perhubungan dan PT KAI agar yang seperti ini, dia bikin Ekspres. Misalnya dari Maja ke Tanah Abang Ekspres jamnya setiap pagi jam 6, sore jam 6 juga atau jam 7 malam," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/11) dikutip Antara.

Kereta KRL Komuter Ekspres itu nantinya dapat membuat kereta api lebih efisien karena tidak perlu berhenti di beberapa stasiun sehingga penumpang lebih cepat sampai kantor, kemudian ketika jam pulang pun lebih cepat sampai rumah dan bertemu dengan keluarga.

"Jadi kita harus buat variasi bagaimana itu ekspres pada jam-jam tertentu. Nanti kalau ada yang besar-besar seperti itu, kita buat satu kali jalan, jadi nggak ada berhenti. Kita membuat strategi bagaimana lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah buat rakyat," kata Ara.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat peningkatan volume penumpang kereta secara total mencapai 338 juta orang pada kuartal III 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan ratusan juta penumpang tersebut terdiri atas 38 juta penumpang dikelola langsung oleh KAI, lalu 275 juta penumpang KAI Komuter, kemudian 4,1 juta penumpang KAI Bandara, 14 juta penumpang LRT Jabodebek, 108 ribu penumpang KAI Wisata, serta 4,7 penumpang kereta cepat Whoosh.

Anne mengatakan peningkatan volume penumpang ini didukung oleh perbaikan performa ketepatan waktu kereta api, baik dalam hal keberangkatan maupun kedatangan.

Pada Agustus 2024, tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85 persen, meningkat dari 99,76 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

Sementara itu, tingkat ketepatan waktu kedatangan pada Agustus 2024 tercatat 97,87 persen meningkat dibanding pada Agustus 2023 yakni 95,46 persen.

Presiden Prabowo Subianto akan berpikir ulang menerima bantuan asing untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pikir ulang akan dilakukan bila bantuan diberikan dalam bentuk utang.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bentuk bantuan dari beberapa negara belum ada kepastian. Prabowo, ucapnya, hanya mau menerima bantuan berupa hibah.

"Kalau hibah, pasti kita terima. Kalau loan, sepertinya Pak Presiden akan pikir dua kali lipat," kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11).

Dadan mengatakan belum ada bantuan dari negara lain yang resmi diberikan. Semua bantuan baru di tahap komitmen, ucapnya.

"Bantuan asing untuk program ini baru sebatas komitmen. Nantinya, Prabowo akan mengkaji ulang bantuan-bantuan tersebut," ujarnya.

Prabowo menerima janji bantuan untuk program Makan Bergizi Gratis saat berkunjung ke luar negeri. Janji bantuan pertama didapat saat Prabowo bertemu Presiden China Xi Jinping.

Prabowo juga menerima janji bantuan saat bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Selain itu, ada komitmen bantuan dari Brazil, Prancis, dan Inggris untuk program tersebut.

Prabowo berambisi memberi makan gratis untuk 82,9 juta orang anak setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis sudah ditentukan Rp15 ribu per anak.

Dadan mengatakan hal itu sudah ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Akan tetapi, anggaran itu bakal disesuaikan di setiap daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp15 ribu per anak, tetapi nanti kan fleksibel tergantung kemahalan daerah," kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11).

Dadan mengatakan bisa saja anggaran per anak di suatu daerah lebih dari Rp15 ribu. Ada kemungkinan juga di beberapa daerah anggarannya tak sampai Rp15 ribu per anak.

Nantinya, Badan Gizi Nasional akan membagi anggaran secara proporsional. Ia berkata Rp15 ribu per anak hanya asumsi di APBN.

"Kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih," ujarnya.

"Kami kan tidak beli paket makan, kami membeli bahan baku yang akan dimasak," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo-Gibran mencanangkan program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah berencana memberi makan untuk 82,9 juta orang anak setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku sependapat dengan opini publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) seharusnya tidak wajib, melainkan bersifat sukarela.

"Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan," ucap pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, Senin (25/11), melansir Antara.

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini bisa didukung oleh masyarakat.

"Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa, tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa," tuturnya.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan jika harus ada aturan yang perlu diubah. Hal itu guna mendukung program 3 juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah bakal memotong gaji pekerja sebesar 3 persen untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) paling lambat pada 2027.

Potongan gaji ini menyasar semua pekerja mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri hingga freelancer.

Simpanan ini bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto membalas pernyataan Maruarar Sirait soal suara Pram-Rano di Pilkada Jakarta yang disebut terkikis dari kelompok non muslim setelah mendapat dukungan dari Anies Baswedan.

Hasto menyebut pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan SARA dan pihaknya akan melaporkan ke bawaslu terkait pernyataan tersebut.

Hasto yakin, presiden seklaigus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pun juga tak setuju dengan pernyataan Maruarar Sirait yang dinilai membawa isu SARA dalam kompetisi politik yang berpotensi memecah belah bangsa.

Hasto juga menegaskan Maruarar telah melupakan pesan sang ayah yang juga merupakan salah satu pendiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sabam Sirait yang mengingatkan bahwa kekuasaan dan uang bisa menjadi berhala sehingga berbagai macam upaya pun dilakukan.

Hasto mengingatkan kembali pernyataan Ara dengan mengirimkan buku yang pernah ditulis ayahanda Maruarar, Sabam Sirait berjudul "Politik Itu Suci" sebagai buntut dari pernyataan Maruarar yang dinilainya mempertegangkan suku, agama, ras, dan antar golongan di Pilgub Jakarta.

Pemerintah bakal memangkas harga rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga Rp10,5 juta per unit mulai Desember 2024.

Pemangkasan akan dilakukan dengan menghapus dua pungutan retribusi, yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Adapun langkah penghapusan ini ditujukan untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

PBG sendiri adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung sesuai teknis bangunan gedung.

PBG untuk membangun rumah bisa bervariasi, tergantung sejumlah faktor seperti luas bangunan, biaya administrasi, pengukuran dan pemetaan, konsultasi hingga retribusi daerah yang berkisar Rp5 juta-Rp12 juta.

Sementara BPHTB adalah pungutan yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarifnya sendiri mencapai 5 persen dari nilai transaksi dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Untuk menghapus dua pungutan itu, pemerintah bakal menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait penghapusan retribusi.

SKB itu ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Tito menjelaskan kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023. Peraturan itu mengatur batasan penghasilan serta luas bangunan untuk rumah umum dan rumah swadaya.

Berdasarkan aturan itu, penghasilan maksimal MBR diatur berdasarkan wilayah.

Untuk wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTT, dan NTP, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan.

Sementara bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7,5 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan.

Aturan itu juga berlaku untuk pembelian dan pembangunan rumah luas 36 meter persegi untuk rumah umum dan rumah susun serta rumah luas 48 meter persegi untuk pembangunan rumah swadaya atau rumah tapai yang dibangun masyarakat.

Secara rinci, Tito memberi contoh harga rumah tipe 36 dapat dikurangi hingga Rp10,5 juta dengan diterapkannya aturan ini.

"Dengan adanya kebijakan ini, maka potensi untuk BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 lebih kurang Rp6,2 juta. Kemudian untuk izin PBG akan dibebaskan sebanyak Rp4,3 juta. Jadi untuk rumah tipe 36 sebetulnya bisa dihemat, dikurangi lebih kurang Rp10,5 juta," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Nantinya, SKB tersebut diteruskan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Adanya aturan itu juga secara otomatis mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, BPHTB dan PBG merupakan retribusi yang masuk dalam PAD.

"Saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman daerah supaya mereka mempelajari betul definisi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena sebetulnya inilah PAD bagi mereka. Retribusi itu PAD tapi spesifik hanya untuk MBR," tutur Tito lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar mengatakan kebijakan penghapusan ini akan berlaku mulai bulan depan.

Menurutnya, program ini akan membantu menurunkan hambatan administratif yang kerap dihadapi MBR, sehingga target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bisa tercapai.

"Ini adalah kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat kecil. Dukungan dari bupati, wali kota, dan gubernur. Proses ini tidak boleh lebih dari 10 hari karena keterlambatannya hanya akan menghambat rakyat kecil, tak sampai tahun depan, tapi Desember," jelas pria yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, SKB juga mencakup percepatan penerbitan PBG. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu 28 hari kini dipersingkat menjadi hanya 10 hari.

Pemerintah telah resmi menghapus pungutan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin membeli rumah.

Penghapusan kedua retribusi itu ditandai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Adapun langkah itu ditujukan untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Kami bertiga menandatangani Surat Keputusan Bersama yang intinya untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ringankan biayanya dan juga sekaligus mempercepat prosesnya," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Tito menjelaskan kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023. Peraturan itu mengatur batasan penghasilan serta luas bangunan untuk rumah umum dan rumah swadaya.

Berdasarkan aturan itu, penghasilan maksimal MBR diatur berdasarkan wilayah.

Untuk wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTT, dan NTB, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan.

Sementara bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7,5 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan.

Selain itu, untuk rumah tapak dan rumah susun, luas maksimal yang diperboleh adalah 36 meter persegi, sedangkan rumah swadaya dapat memiliki luas hingga 48 meter persegi.

Secara rinci, Tito memberi contoh harga rumah tipe 36 dapat dikurangi hingga Rp10,5 juta dengan diterapkannya aturan ini.

"Dengan adanya kebijakan ini, maka potensi untuk BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 lebih kurang Rp6,2 juta. Kemudian untuk izin PBG akan dibebaskan sebanyak Rp4,3 juta. Jadi untuk rumah tipe 36 sebetulnya bisa dihemat, dikurangi lebih kurang Rp10,5 juta," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Nantinya, SKB tersebut diteruskan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Adanya aturan itu juga secara otomatis mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, BPHTB dan PBG merupakan retribusi yang masuk dalam PAD.

"Saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman daerah supaya mereka mempelajari betul definisi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena sebetulnya inilah PAD bagi mereka. Retribusi itu PAD tapi spesifik hanya untuk MBR," tutur Tito lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar mengatakan kebijakan penghapusan ini akan berlaku mulai bulan depan. Menurutnya, program ini akan membantu menurunkan hambatan administratif yang kerap dihadapi MBR, sehingga target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bisa tercapai.

"Ini adalah kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat kecil. Dukungan dari bupati, wali kota, dan gubernur. Proses ini tidak boleh lebih dari 10 hari karena keterlambatannya hanya akan menghambat rakyat kecil, tak sampai tahun depan, tapi Desember," jelas pria yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, SKB juga mencakup percepatan penerbitan PBG. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu 28 hari kini dipersingkat menjadi hanya 10 hari.

Pemerintah akan memangkas harga rumah untuk rakyat miskin Rp10,5 juta per unit mulai Desember ini. Pemangkasan akan dilakukan dengan menghapus pungutan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk menghapus dua pungutan itu, mereka akan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait penghapusan retribusi 

SKB ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Adapun langkah penghapusan ini ditujukan untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Tadi baru saja kami bertiga menandatangani Surat Keputusan Bersama yang intinya untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kira ringankan biayanya dan juga sekaligus mempercepat prosesnya," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Tito menjelaskan kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023. Peraturan itu mengatur batasan penghasilan serta luas bangunan untuk rumah umum dan rumah swadaya.

Berdasarkan aturan itu, penghasilan maksimal MBR diatur berdasarkan wilayah.

Untuk wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTT, dan NTP, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan.

Sementara bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7,5 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan.

Aturan itu juga berlaku untuk pembelian dan pembangunan rumah luas 36 meter persegi untuk rumah umum dan rumah susun serta rumah luas 48 meter persegi untuk pembangunan rumah swadaya atau rumah tapai yang dibangun masyarakat.

Secara rinci, Tito memberi contoh harga rumah tipe 36 dapat dikurangi hingga Rp10,5 juta dengan adanya aturan ini.

"Nilainya untuk rumah ukuran 36 meter persegi itu lebih kurang Rp6,2 juta (BPHTB yang dibebaskan) kemudian untuk izin persetujuan PBG itu akan berkurang Rp4,3 juta (dibebaskan). Jadi untuk rumah tipe 36 itu bisa dihemat lebih kurang Rp10,5 juta," ungkapnya.

Nantinya, SKB tersebut diteruskan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Adanya aturan itu juga secara otomatis mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, BPHTB dan PBG merupakan retribusi yang masuk dalam PAD.

"Saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman daerah supaya mereka mempelajari betul definisi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena sebetulnya inilah PAD bagi mereka. Retribusi itu PAD tapi spesifik hanya untuk MBR," tutur Tito lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar mengatakan kebijakan penghapusan ini akan berlaku mulai bulan depan.

Menurutnya, program ini akan membantu menurunkan hambatan administratif yang kerap dihadapi MBR, sehingga target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bisa tercapai.

"Ini adalah kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat kecil. Dukungan dari bupati, wali kota, dan gubernur. Proses ini tidak boleh lebih dari 10 hari karena keterlambatannya hanya akan menghambat rakyat kecil, tak sampai tahun depan, tapi Desember," jelas pria yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, SKB juga mencakup percepatan penerbitan PBG. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu 28 hari kini dipersingkat menjadi hanya 10 hari.

Agar tahu saja, biaya PBG untuk membangun rumah bisa bervariasi, tergantung sejumlah faktor seperti luas bangunan, biaya administrasi, pengukuran dan pemetaan, konsultasi hingga retribusi daerah yang berkisar Rp1 juta-Rp5 juta.

Sementara tarif BPHTB sendiri mencapai 5 persen dari nilai transaksi dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Ribuan rumah di wilayah kumuh dan padat penduduk Isla Puting Bato, Manila, Filipina, kebakaran pada Senin (25/11).

Rekaman drone menampakkan api berkobar liar di permukiman padat penduduk tersebut.

Total sekitar seribu rumah terbakar dan 2 ribu keluarga terdampak akibat kebakaran hebat tersebut.

Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut namun sekitar 8 ribu orang terpaksa mengungsi.

Kebakaran disebut terjadi sejak pukul 08.00 waktu setempat hingga pukul 16.00.

Isla Puting Bato, Distrik Tondom merupakan wilayah kumuh terbesar di Manila yang dihuni sekitar 654.220 orang.

Politikus Partai Gerindra sekaligus Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dilaporkan ke Bawaslu DKI Jakarta karena pernyataan yang diduga menyinggung SARA.

Laporan dilayangkan oleh seorang warga Jakarta Selatan bernama Samuel David. Samuel mempermasalahkan pernyataan Maruarar tentang pemilih nonmuslim meninggalkan Pramono Anung dan Rano Karno karena dukungan Anies Baswedan.

"Saya selaku warga masyarakat Jakarta melaporkan apa yang diucapkan oleh Maruarar Sirait yang menyatakan bahwa pemilih nonmuslim akan meninggalkan Pramono dan Bang Doel," kata Samuel saat ditemui di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Senin (25/11).

Samuel mengatakan laporannya ini bukan berarti dirinya mendukung Prmono. Dia hanya khawatir pernyataan itu memicu kembali pembelahan masyarakat Jakarta seperti Pilkada 2017.

Samuel merasa senang Pilgub DKI Jakarta 2024 berjalan damai dan menyenangkan. Namun, hal itu tercoreng dengan pernyataan Maruarar.

"Terutama saya nonmuslim, gitu. Jadi pas baca berita ini kok jadi ingat 2017, gitu. Kok, ini masih ada lagi sih, muslim dan nonmuslim? Soal Pilkada ini kan bukan soal muslim dan nonmuslim, gitu loh," ujarnya.

Samuel melampirkan tautan berita daring tentang pernyataan Maruarar. Laporannya sudah diterima Sentra Gakkumdu dengan tanda bukti bernomor 025/PL/PG/Prov/12.00/XI/2024.

Gakkumdu, kata Samuel, akan melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan itu. Dia akan dikabari tentang kelanjutan pelaporan itu sekitar dua hari ke depan.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Maruarar Sirait untuk meminta tanggapan atas pelaporan itu. Namun, Maruarar tidak merespons pesan yang dikirimkan hingga berita ini tayang.

Sebelumnya, Maruarar menyebut akan ada pergerakan pemilih setelah Anies Baswedan mendukung Pramono-Rano. Menurutnya, warga nonmuslim beralih ke Ridwan Kamil dan Suswono.

"Begitu Pram dan Rano Karno mendapatkan dukungan dan kampanye Anies, saya yakin basis-basis non-muslim, itu akan berkurang yang mendukung," kata Ara pada jumpa pers survei Indikator Politik Indonesia di Jakarta, Jumat (22/11).

Lima rudal Israel menghantam bangunan perumahan di jantung Ibu Kota Lebanon, Beirut, Sabtu (23/11) waktu setempat.

Kantor Berita Nasional (NNA) Lebanon melaporkan bangunan yang hancur akibat serangan Israel itu berada di Jalan Al Mamoun, daerah Basta.

"Beirut, Ibu Kota, terbangun karena pembantaian yang mengerikan, saat pasukan udara musuh, Israel, menghancurkan total bangunan tempat tinggal 8 lantai dengan 5 rudal," demikian laporan NNA disitat dari AFP.

Jurnalis AFP di Beirut juga mendengar setidaknya ledakan besar di ibu kota ini.

Serangan itu terjadi usai Israel mengebom pinggiran selatan Beirut sepanjang hari. Imbas gempuran mereka, gedung 11 lantai hancur-lebur dan lima paramedis tewas.

Sejak pertengahan September, Israel menggempur habis-habisan Lebanon. Mereka mengklaim hanya menargetkan infrastruktur milisi Hizbullh.

Pasukan Israel juga menyerang fasilitas sipil seperti kamp pengungsian hingga perumahan warga.

Lalu pada 1 Oktober, Israel meluncurkan invasi ke Lebanon selatan. Mereka mengulangi alasan yang sama: menghancurkan Hizbullah. Namun, lagi-lagi Israel menyerang fasilitas sipil hingga pos pasukan penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL).

Hingga kini lebih dari 3.500 orang meninggal karena bombardir pasukan Zionis di Lebanon.

Menghadapi gempuran yang nyaris tak pernah surut, Hizbullah tak tinggal diam. Milisi ini menyerang pasukan Israel di perbatasan. Kedua pihak ini pun bertempur sengit. Untuk meredam situasi, saat ini upaya gencatan senjata sedang dilakukan.

Politisi Gerindra Maruarar Sirait ingin membuktikan siapa yang lebih kuat antara kekuatan politik PDIP dan Anies Baswedan di kubu Pramono Anung-Rano Karno dengan Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto di pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

Ia memamerkan dukungan dari Presiden dan Wapres Prabowo-Gibran serta Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke RK.

"Kita lihat lebih kuat PDIP atau Anies atau RK yang didukung Jokowi dan Prabowo," kata Ara di kampanye akbar RIDO, Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (23/11).

Ia pun menyatakan tak gentar menghadapi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang mengambil posisi mendukung Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024.

Ara yang mendukung RK-Suswono itu justru mengatakan seharusnya Anies sudah dari dulu mengambil posisi demikian.

Ara mengaku justru tambah semangat berhadapan dengan Anies yang berada di posisi berseberangan.

"Jadi kalau Mas Anies ada di sana itu bukan buat kita grogi. Tapi itu membuat kita tambah semangat. Harusnya Mas Anies dukungnya dari dulu," ucapnya.

RK-Suswono jadi salah satu kontestan di Pilkada Jakarta 2024. Mereka diusung koalisi besar mulai dari Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, hingga PKB.

Mereka menghadapi Pramono Anung-Rano Karno yang didukung PDIP dan Hanura serta Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju lewat jalur perseorangan atau independen.

Pada hari ini, RK-Suswono menggelar kampanye akbar pamungkas di Lapangan Banteng, Jakarta pada hari terakhir masa kampanye Pilkada serentak 2024.