Bos Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons rencana penggunaan Rp306,69 triliun yang coba dihemat Presiden Prabowo Subianto dari belanja APBN 2025.

Ia menegaskan pihaknya hanya butuh Rp100 triliun untuk melanjutkan program makan bergizi gratis (MBG). Suntikan dana itu diperlukan agar sasaran penerimanya sesuai dengan target awal, yakni 82,9 juta orang.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu (anggaran makan bergizi gratis) atau percepatan itu dimulai September (2025), maksimal kita hanya butuh Rp100 triliun," kata Dadan selepas rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"Jadi, masih ada sekitar Rp206 triliun (sisa hasil efisiensi APBN 2025) yang bukan untuk Badan Gizi. Itu banyak sebenarnya yang masih bisa dikerjakan oleh kementerian dan lembaga lain," tegasnya.

Dadan memang tak menjawab tegas apakah Badan Gizi Nasional sudah dijanjikan Prabowo pasti mengantongi tambahan Rp100 triliun dari hasil efisiensi. Ia cuma menjelaskan semuanya akan masuk dan dikelola Badan Gizi, kalau anggaran tambahan MBG itu direstui sang Kepala Negara.

Di lain sisi, ia percaya diri BGN berhak atas tambahan Rp100 triliun tersebut. Dadan menekankan mereka memenuhi seluruh syarat penggunaan anggaran di era Prabowo.

Pertama, spending tersebut meningkatkan lapangan pekerjaan. Syarat kedua adalah bisa meningkatkan produktivitas. Ketiga, meningkatkan inovasi.

Ia merinci bahwa program makan bergizi gratis sudah pasti menyerap setidaknya 1,5 juta orang di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lalu, menciptakan rantai pasok, meningkatkan produktivitas lahan yang selama ini menganggur, sampai berinovasi dalam pelayanan 3.000 porsi makanan setiap harinya.

Dadan lalu berbagi tips agar sisa efisiensi sebesar Rp206,69 triliun bisa dikantongi oleh kementerian/lembaga lain. Ia menegaskan caranya cukup membuat program-program yang sesuai dengan tiga syarat dari Presiden Prabowo.

Khusus untuk rencana percepatan MBG, ia mengatakan prosesnya akan dimulai sejak September 2025 sampai akhir tahun ini. Jika itu terlaksana penuh, tambahan anggaran Rp100 triliun menjadi keniscayaan.

"Per bulan kita akan butuh kurang lebih Rp25 triliun kalau penerima manfaat ditambah. Jadi, tergantung nanti apakah dimulai September, November, Oktober, atau dimulai Desember. Pokoknya hitungannya (MBG butuh) Rp25 triliun per bulan. Kalau dimulainya hanya Desember (2025), ya kita butuhnya Rp25 triliun," tuturnya.

"Anggaran (BGN butuh tambahan Rp100 triliun) sudah pasti nih, sudah selesai. Sumber daya manusia (SDM) baru akan tuntas akhir Juli, kemudian kan tidak mungkin langsung diturunkan di lapangan, harus disebar dulu untuk adaptasi. Mungkin September (2025) baru kita paling cepat, tapi yang paling kunci adalah infrastruktur," tutup Dadan.

Saat ini anggaran Badan Gizi Nasional mencapai Rp71 triliun. Namun, harus dipangkas 0,2845 persen alias Rp200,2 miliar imbas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Makan bergizi gratis (MBG) akan diberikan kepada anak-anak di Papua mulai 17 Februari 2025.

"Nanti 17 Februari (2025) sudah ada di Papua dan Papua Tengah (makan bergizi gratis)," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Kendati, Dadan tidak merinci angka pasti berapa sasaran penerimanya. Ia hanya memastikan jumlahnya banyak.

Ia kemudian menjelaskan jumlah penerima manfaat MBG secara keseluruhan di Indonesia. Menurut catatan Dadan, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu sudah menyasar 760 ribu orang.

"Nanti kita targetkan di 17 Februari lebih dari 2 juta (penerima makan bergizi gratis)," tandasnya.

Di lain sisi, sejumlah media melaporkan ada ratusan pelajar dari tingkat SD hingga SMA di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan menggelar demo pada Senin (3/2). Para siswa tersebut menyuarakan penolakan terhadap program makan bergizi gratis.

Mereka terlihat menaiki kendaraan bak terbuka menuju tugu yang berada di ruas jalan protokol. Para pelajar membawa spanduk dengan berbagai tulisan, salah satunya berbunyi 'Kami Tolak MBG, Kami Pilih Pendidikan!'.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengklaim manfaat besar makan bergizi gratis (MBG) terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah pembahasan pemangkasan APBN 2025 senilai Rp306,69 triliun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjelaskan pihaknya siap anggarannya dipotong meski pembahasan terkait efisiensi APBN itu belum rampung. Ia lalu membahas kontribusi program makan bergizi gratis terhadap pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

"Tapi dalam perjalanan perhitungan awal, contoh seperti makan bergizi. Perhitungan awal kami untuk Rp71 triliun yang dianggarkan itu bisa menyumbang 0,86 persen pertumbuhan," ungkap Rachmat dalam Rapat Kerja dan RDP dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Rachmat menegaskan kehadiran program makan bergizi gratis itu memberi dampak signifikan, terutama lahirnya efek berganda (multiplier effect) untuk masyarakat terbawah. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan disumbang dengan hadirnya lapangan kerja baru.

Ia mengklaim 25 orang sampai 50 orang bisa bekerja di setiap unit pelayanan MBG. Di lain sisi, produksi pangan lokal di masing-masing daerah bakal terserap.

"Jadi, sudah jelas arahan Bapak Presiden (Prabowo) bahwa makan bergizi gratis hanya boleh dilayani oleh pemasok-pemasok lokal. Bahkan, kalau industri susu belum ada di wilayah lokal, beliau mengatakan ganti telur, dan telur saya kira ada di daerah," tutur Rachmat.

Kendati demikian, Rachmat menekankan pihaknya tak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan sejumlah target yang ditetapkan Prabowo. Ia menyoroti bagaimana pentingnya pengawasan penggunaan anggaran di era Prabowo, termasuk dalam urusan mencukupi gizi rakyat.

Ia mengklaim hadir bantuan dari perguruan tinggi dalam menyelesaikan hal-hal tersebut. Bahkan, kampus mendukung upaya pemerintah tanpa minta tambahan biaya.

"Semua semangatnya sama bahwa efisiensi itu keharusan. Efisiensi itu juga sekaligus strategi untuk mencapai tujuan besar. Terus terang ini pekerjaan berat ... Efisiensi keharusan, efisiensi bagian strategi," tutupnya.

Khusus untuk Bappenas, pagu mereka di 2025 mencapai Rp1,97 triliun dan semula bakal dipangkas Rp1,077 triliun. Berkat rekonstruksi anggaran yang dilakukan pada Selasa (11/2) bersama Kementerian Keuangan, besaran pemangkasan itu diturunkan Rp75 miliar ke Rp1,002 triliun.

Efisiensi ini setara 50,8 persen dari pagu awal Bappenas. Sekarang Rachmat Pambudy Cs cuma punya Rp968 miliar untuk menjalankan sederet program di 2025.

Anggaran pengawasan makan bergizi gratis (MBG) milik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdampak pemangkasan anggaran Rp471 miliar yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto.

Pagu BPKP awalnya Rp2,4 triliun dan tak terdampak efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Lalu, mendadak kena potong usai ada pertemuan seluruh sekretaris jenderal di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Selasa (11/2).

Pengawasan MBG masuk dalam pos program pengawasan pembangunan, khususnya poin teknis pengawasan. Anggaran untuk pengawasan program prioritas di 2025 semula Rp80 miliar, tapi dipotong setengahnya menjadi sisa Rp40 miliar.

"Tentu kami akan menjawab bohong kalau ini (efisiensi) tidak berdampak, pasti ada dampak, gak mungkin tak ada dampak. Dampaknya itu yang kami coba minimalisir," kata Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"Ini (sisa anggaran BPKP) masih berlebih. Kalau kurang-kurang juga, ada tugas dari Pak Presiden (Prabowo) penting, ya pasti kami akan minta. 'Pak, enggak ada lagi uangnya'. Minta lagi, gampang saja kita," tegasnya.

Ateh menegaskan tak mungkin BPKP melaksanakan tugas tanpa anggaran, termasuk dalam urusan pengawasan keuangan. Di lain sisi, ia menyinggung bagaimana pihaknya selama ini telah menciptakan kreativitas penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Kemudian, BPKP bakal memperkuat desain pengawasan. Anggaran yang terbatas membuat mereka mesti jelas menunjukkan tujuan, objek, sampel, dan poin-poin penting sebelum melakukan pengawasan.

"Memang ada pengaruh, macam makan bergizi. Kemarin Januari (2025) kami masuk hampir ke semua dapur, ada 47 kami masuk (untuk diawasi). Tentu nanti kita akan pilih-pilih, daerah sini, daerah sini, segala macam. Itu pasti akan kita lakukan," jelasnya.

"Yang bisa kami janjikan adalah semua program strategis yang disampaikan Pak Presiden (Prabowo) itu pasti kami dahulukan, kami kawal ... Artinya, untuk program strategis Bapak Presiden kami janjikan, utamakan, dan pasti bisa kita kawal dengan uang yang ada ini," sambung Ateh.

Ia juga menyinggung soal pembangunan Kantor BPKP di sejumlah titik di Papua yang terdampak usai ada efisiensi. Sebelumnya, mereka hanya menyewa rumah toko (ruko) untuk bertugas.

Terlebih, anggaran sarana dan prasarana BPKP dipangkas sangat besar. Semula dari Rp111 miliar menjadi hanya Rp10 miliar usai efisiensi.

"Papua ini juga biayanya mahal, gak seluruhnya bisa naik bus. Tentu akan terganggu, terutama sarana prasarana kita tinggal Rp10 miliar. Tentu kita cari-cari lah, mungkin pinjam meja dari pemerintah daerah (pemda) atau gimana," beber Ateh.

"Namanya perintah harus kita laksanakan, karena given itu (angka pemotongan anggaran). Pasti ada kesulitan. Kalau kita bilang gak ada kesulitan, bohong sekali," tutupnya.

Rincian efisiensi yang menimpa BPKP:

1. Program Pengawasan Pembangunan dari Rp517 miliar menjadi Rp257 miliar

- Teknik pengawasan: Rp453 miliar menjadi Rp225 miliar- Pengembangan pengawasan: Rp64 miliar menjadi Rp31 miliar

2. Program Dukungan Manajemen dari Rp1,7 triliun menjadi Rp1,5 triliun

- Manajemen pengawasan: Rp84 miliar menjadi Rp49 miliar- Operasional: Rp1,5 triliun menjadi Rp1,4 triliun- Sarana dan prasarana: Rp111 miliar menjadi Rp10 miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sejumlah strategi untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar berharap pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa terwujud dan menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang akan mendorong investasi dan mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Untuk itu kami mengambil langkah kebijakan yang holistik dengan memperluas dan mempermudah akses kredit pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpendapatan rendah," katanya saat membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 di JCC Senayan Jakarta, Selasa (10/2).

Mahendra mengatakan dukungan perluasan akses KPR bagi MBR dilakukan dengan penilaian kualitas aset hanya berdasar satu pilar yakni ketepatan pembayaran.

Hal itu sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum di mana penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok.

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih longgar dibandingkan kredit lainnya dimana bank menilai dengan tiga pilar yakni prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.

Kemudian dukungan lainnya adalah KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit (ATMR Kredit).

Hal itu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum di mana kredit untuk properti rumah tinggal dapat dikenakan bobot risiko ATMR Kredit yang rendah dibandingkan kredit lainnya seperti kredit kepada korporasi.

Kemudian, OJK menegaskan bahwa tidak ada larangan pemberian kredit kepada debitur non lancar.

"Dalam rangka mempercepat penanganan proses pengaduan KPR bagi debitur terkait SLIK, OJK menyiapkan kanal pengaduan khusus dan membentuk task force bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta para pemangku kepentingan di sektor yang lain," ujar Mahendra.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendukung program Presiden Prabowo Subianto mengenai 3 juta rumah di Indonesia.

Dalam pernyataan bersama Indonesia-Turki, Erdogan menyampaikan kesediaannya untuk berkontribusi dalam rencana tersebut.

"Turki menyatakan kesediaannya untuk berkontribusi dalam rencana-rencana pembangunan Indonesia, khususnya atas inisiatif menyediakan 3 juta rumah terjangkau per tahun bagi keluarga berpenghasilan rendah," demikian pernyataan bersama Indonesia-Turki dalam laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rabu (12/2).

Turki menyatakan kontribusi itu akan melalui bisnis kontraktor Turki yang akan membantu terkait solusi perumahan yang efisien dan berkelanjutan.

Selain program 3 juta rumah, Erdogan turut menyatakan kesediaan untuk berkontribusi dalam sejumlah proyek infrastruktur strategis nasional Indonesia, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.

Erdogan berkunjung ke Indonesia dalam rangkaian tur tiga negara Asia, yang dimulai dari Malaysia dan diakhiri di Pakistan.

Erdogan akan berada di Indonesia selama dua hari sejak 11 sampai 12 Februari.

Selama di RI, Erdogan melakukan pertemuan Tête-à-tête dan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menyepakati sejumlah perjanjian di antaranya mengenai pembuatan pabrik drone di Indonesia, kerja sama di bidang layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan, kerja sama di bidang energi dan sumber daya mineral, kerja sama di bidang pendidikan tinggi, kerja sama di bidang kesehatan dan ilmu kedokteran.

Kemudian kerja sama strategis di bidang industri pertahanan, kerja sama di bidang perdagangan, dan kerja sama di bidang pertanian.

Kedua negara juga membuat surat pernyataan kehendak tentang promosi dan fasilitasi investasi serta perjanjian pembentukan komite bersama untuk kerja sama industri.

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan mereka turut terkena efisiensi dengan pemangkasan anggaran sebesar Rp200,2 miliar.

Semula, BGN masuk dalam daftar 16 kementerian/lembaga (K/L) yang selamat dari penghematan anggaran. Keputusan kemudian berubah menyusul rekonstruksi anggaran pada Selasa (11/2).

"Kan ini sudah instruksi presiden bahwa terjadi efisiensi pada anggaran belanja nasional dan daerah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"BGN pun termasuk salah satu yang terkena efisiensi, meskipun besarannya kurang lebih 0,2845 persen. Jadi, berkurang Rp200,2 miliar," jelasnya.

Dadan menegaskan pemangkasan tidak menyasar program makan bergizi gratis. Pos yang terdampak adalah terkait pengadaan lahan.

Ia menceritakan awal mulanya pemangkasan muncul dari saran Presiden Prabowo. Saat itu, sang Kepala Negara berkunjung ke Kantor Badan Gizi di salah satu daerah.

"Ketika kunjungan Pak Presiden [Prabowo] ke Kantor BGN [di daerah], kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Jadi, ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait pengadaan lahan," jelasnya.

"Enggak ada [terdampak ke MBG]. Kalau seluruh kementerian untuk anggaran pegawai kan enggak ada yang kena pangkas, program makan bergizi juga tidak kena," tutup Dadan.

Semula, Badan Gizi Nasional mendapatkan anggaran Rp71 triliun pada tahun ini.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306 triliun di tahun ini melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Inpres 1/2025 tersebut berisi tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penghematan dilakukan dengan memangkas anggaran di 16 pos belanja di APBN, mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan hingga infrastruktur.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkap rencana Asian Development Bank (ADB) berinvestasi Rp2,3 triliun di program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Fahri mengatakan telah bertemu perwakilan ADB di Jakarta, Senin (10/2). Dia menilai ADB tertarik membantu program tersebut.

"Mereka menyebut angka awal sekitar US$138 juta (setara Rp2,3 triliun, asumsi kurs Rp16.367 per dolar AS)," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).

Menurutnya, ada kemungkinan nilai investasi ADB bisa lebih besar. Dia mengatakan ADB punya ketertarikan lebih setelah mendengar konsep program perumahan.

"Mereka senang sekali karena melihat konsep kita yang utuh dan komprehensif, bagaimana menjadikan sektor perumahan ini sebagai medium bagi pemberantasan kemiskinan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah," ujarnya.

Dalam pertemuan Fahri dengan ADB, ada pula pembahasan Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGHAP). Program itu berupa pembiayaan pembangunan perumahan hijau, tahan terhadap perubahan iklim, dan terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

ADB diwakili tujuh orang dalam pertemuan dengan Fahri. Perwakilan ADB adalah Senior Director of Finance Sector Group Christine Engstorm, Director of Water and Urban Sector Group Srinivas Sampath, dan Country Director Indonesia Resident Mission Jiro Tominaga.

Kemudian, ada Country Operations Head Indonesia Resident Mission Joris van Etten, Principal Finance Sector Specialist Vivek Rao, Senior Urban Development Specialist Hong Soo Lee, dan National Coordinator for Nusantara/ Loan Preparation Expert Indonesia Resident Mission Yulia.

Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) Indonesia melaporkan program makan bergizi gratis (MBG) yang diharapkan menyerap stok daging ayam dalam jumlah besar belum berjalan optimal. Hal ini menyebabkan peternak ayam broiler mengalami kerugian akibat harga jual yang merosot.

Wakil Sekretaris Jenderal PINSAR Indonesia Samhadi menyebutkan banyak pelaku usaha perunggasan telah mempersiapkan stok untuk program tersebut. Namun, realisasinya yang lambat justru mengakibatkan kelebihan pasokan di pasar.

"Begitu Pak Presiden (Prabowo Subianto) mencanangkan program ini sebagai mercusuar, ekspektasi menjadi luar biasa. Para stakeholder di broiler ini sepertinya sudah mempersiapkan sangat matang untuk stok yang akan memenuhi kebutuhan dari program MBG," ujar Samhadi dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Menjelang HBKN Puasa dan Idul Fitri 2025, Rabu (12/2).

"Namun, karena ada sedikit kelambatan dalam putaran program ini, ekspektasi itu menjadi buyar. Ketika masuk Januari, diharapkan segera bergerak cepat, tetapi justru terjadi overstock," tambahnya.

Ia menjelaskan saat ini stok ayam nasional dalam kondisi surplus, dengan produksi mencapai 65-70 juta ekor per minggu, sementara kebutuhan hanya sekitar 58-60 juta ekor per minggu.

Dengan kelebihan pasokan sekitar 12 persen hingga Maret, serta kapasitas cold storage yang sudah penuh hingga 300 ribu ton, harga ayam justru jatuh ke level yang merugikan peternak.

"Hari ini harga di sekitar Rp17.500 per kilogram, artinya ini masih di bawah harga HPP. Saat ini peternak sedang mengalami kerugian untuk beberapa waktu, khususnya dari akhir Januari kemarin. Dari kondisi yang sudah baik dari Oktober sampai Januari, tapi saat ini sedang tidak baik-baik saja dan peternak sudah mulai gelisah," jelasnya.

Samhadi berharap adanya perbaikan dalam tata kelola industri broiler, termasuk percepatan implementasi program MBG agar stok ayam yang telah disiapkan dapat terserap dengan baik.

Selain itu, ia juga meminta perhatian dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk membantu mengelola sistem perunggasan agar kondisi peternak tidak semakin terpuruk.

"Kita harapkan nanti begitu memasuki Lebaran ini akan segera ada perbaikan, termasuk saat puasa dan selanjutnya dengan semakin banyak dapur yang dibangun dan operasional. Kita berharap stok yang sudah disiapkan oleh para stakeholder di broiler segera bisa terserap," tutupnya.

Program makan bergizi gratis sudah berjalan lebih dari satu bulan sejak dicanangkan pada 6 Januari 2025. Berbagai tanggapan positif dan masukan diutarakan sebagai bentuk dukungan terhadap program yang mendukung pemenuhan gizi anak bangsa. Seperti yang dihimpun tim CNN Indonesia di SMP Negeri 1 Kota Makassar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membandingkan makan bergizi gratis (MBG) dengan katering hajatan.

Ia menegaskan MBG adalah program flagship milik Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program makan gratis untuk lebih dari 90 juta orang bukan sekadar butuh anggaran besar.

"Banyak di ruangan ini yang mungkin sudah memiliki mantu atau dalam hal ini menggelar pernikahan anak. Biasanya Anda mengundang 500 orang, 1.000 orang, atau jika sangat kaya mungkin (tamu undangan) 5.000 orang," ucapnya dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).

Namun, wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan persiapan pesta pernikahan itu punya waktu cukup panjang.

Ia memperkirakan biasanya pihak keluarga mempelai punya waktu enam bulan sampai setahun, termasuk untuk urusan katering.

Sementara, penyelenggaraan makan bergizi gratis mesti digelar setiap hari. Penerima manfaatnya pun banyak dan tersebar di beberapa titik Indonesia.

"Kami menyediakan makanan (MBG) untuk 5.000 (anak) per fasilitas, setiap hari. Jadi, Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun penuh," beber Ani membandingkan.

Ani menegaskan analogi tersebut menggambarkan betapa kompleksnya menjalankan program MBG. Ia menyebut pemerintah melalui Badan Gizi Nasional juga perlu memikirkan bagaimana kualitas makanan yang disalurkan itu.

Ia berjanji akan terus memberikan prioritas lebih untuk makan bergizi gratis. Bukan hanya pada alokasi anggaran, melainkan dalam hal distribusi makanan kepada penerima manfaat.

"Tentu saja proses bisnis (MBG) akan terus diperbaiki dan beradaptasi," tutup sang Bendahara Negara.

Anggaran MBG saat ini adalah Rp71 triliun. Namun, Badan Gizi Nasional menegaskan masih perlu suntikan dana Rp100 triliun pada 2025 agar target 82,9 juta penerima bisa tercapai.

Menteri BUMN Erick Thohir menyediakan aset tanah BUMN seluas 792 hektare (ha) untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Erick mengatakan sebagian besar lahan itu aset Perumnas. Dia mempersilakan BUMN bekerja sama dengan pengembang swasta untuk mewujudkan 3 juta rumah.

"Jadi percepatan 792 ha dengan 123 ribu rumah," kata Erick pada jumpa pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2).

Lahan seluas 792 ha itu terbagi di lima lokasi. Lokasi-lokasi tersebut adalah Pulo Gebang, Jakarta Timur; Stasiun Cicayur, dan Stasiun Jurangmangu.

Ada pula yang berlokasi di Rusun Klender berupa revitalisasi rusun. Lalu ada di Jonggol untuk perumahan tapak.

Erick mengatakan para pengembang bisa mensurvei dalam 1-2 hari ke depan. Setelah itu, skema kerja sama baru akan dibicarakan.

Dia belum bisa memastikan berapa rentang harga rumah-rumah tersebut saat sudah jadi. Erick hanya menyampaikan penentuan harga akan dibagi ke dalam beberapa kategori ekonomi.

"Kita ingin memastikan, antara private sector dan BUMN, bekerja secara transparan. Karena tadi kuncinya disampaikan Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait), pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi sangat penting," ujarnya.