Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara berencana mendenda masyarakat yang membangun rumah tanpa izin persetujuan bangunan gedung (PBG).

Ara mengatakan pengurusan PBG sudah cepat dan gratis. Dia menyebut pengurusan PBG saat ini bisa 14 menit di beberapa daerah.

"Sekarang saya bisa katakan urus izinnya, kalau enggak, sebentar lagi saya akan denda. Kenapa? Izinnya gratis dan cepat," kata Ara pada Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta, Selasa (11/2).

Ara mengatakan pengurusan izin PBG penting untuk pendataan. Pemerintah bisa mendata semua bangunan perumahan di semua daerah.

Selain itu, PBG juga menjadi legitimasi atas rumah yang dibangun. Menurut Ara, rumah masyarakat bakal punya nilai jual lebih baik.

"Masa bangun rumah enggak ada suratnya? Nanti suatu saat mau jual bagaimana? Suatu saat mewariskan bagaimana? Kita mau melakukan itu dengan baik," ujarnya.

Ara berkata besaran denda yang akan diterapkan tidak akan tinggi. Dia menyebut denda difokuskan menertibkan data perumahan, bukan menghukum rakyat.

"Itu lebih kepada mengedukasi rakyat untuk tertib aturan, tertib administrasi. Ini kan mau diadministrasikan. Masak bikin rumah enggak ada izin?" ucapnya.

Menteri BUMN, Erik Thohir mengatakan pihaknya melakukan percepatan penyediaan 792 hektare lahan untuk 123 ribu rumah dalam mendukung program 3 juta rumah.Setidaknya ada 5 lokasi yang sudah clean and clear dan bisa ditinjau dalam waktu dekat untuk segera diproses.

Ditemui usai menerima rombongan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Senin sore, Erick menjelaskan, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP bersama REI, Apersi dan Himpera sepakat untuk memastikan kerjasama penyediaan lahan pembangunan rumah tersebut dipayungi hukum yang jelas.

Erik menambahkan, pihaknya ingin memastikan antara pihak swasta dan BUMN yang terlibat dalam program perumahan tersebut dapat bekerja secara transparan dalam melakukan penyediaan perumahan kepada masyarakat.

Mengingat saat ini Kementerian BUMN bersama BTN sedang membereskan 118 ribu kasus perumahan dengan progres 80 ribu kasus sudah terselesaikan dengan menggunakan dana keuntungan BTN sebesar Rp1 triliun.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu mempertanyakan anggaran Polri, Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak dipotong seiring langkah pemerintah melakukan efisiensi.

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Pemotongan paling besar menyasar alat tulis kantor (ATK), yakni mencapai 90 persen. Ada juga efisiensi kegiatan seremonial sebesar 56,9 persen hingga efisiensi rapat, seminar dan sejenisnya sebesar Rp45 persen.

"Ada nggak kemudian efisiensi alat tulis kantor di Kementerian Pertahanan? Ada nggak efisiensi alat kantor di kepolisian? enggak ada. Di Badan Gizi ada enggak? Enggak ada efisiensi alat kantor di situ," kata Adian dalam Political Show CNN Indonesia TV, Senin (10/2) malam.

"Enggak ada efisiensi kegiatan seremonial. Enggak ada efisiensi rapat. Enggan ada efisiensi kajian, diklat, honor, percetakan, sewa gedung, lisensi aplikasi, jasa konsultan, enggak ada, kenapa?" ujarnya.

Ia mempertanyakan alasan beberapa kementerian/lembaga harus berhemat, sementara ada yang tidak harus berhemat.

Adian mengatakan masyarakat butuh jawaban atas pertanyaan itu.

"Rakyat butuh jawaban itu. Kenapa? biar fair. Jasa konsultan dihapus lho. Analisa-analisa dihapus. Terus kita mau bangun gedung tanpa feasibility study (fs)? Ya nggak bisa. Begitu lu bangun bangunan, jembatan, gedung, jalan tanpa fs, pelanggaran. Masuk penjara. Tapi anggaran buat feasibility study dan analisa-analisa itu dipangkas," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Nasir Djamil mengatakan lembaganya juga tidak kena sasaran efisiensi anggaran. Pagu anggaran DPR pada 2025 sebesar Rp6,6 triliun.

"Keluar instruksi penghematan, efisiensi, dan sebagainya. Lalu kemudian ada sejumlah 16 Kementerian Lembaga yang tidak dipangkas. Satu diantaranya DPR," kata Nasir Djamil.

Ia mengatakan DPR menyampaikan pendapat kepada pemerintah agar anggaran tidak dipotong.

Nasir menyebut kegiatan DPR difokuskan oleh anggota di daerah pemilihan.

"Kita kan juga menyampaikan itu karena kegiatan-kegiatan itu kan semuanya difokuskan atau ditujukan ke daerah pemilihan anggota masing-masing," katanya.

"Rp6 sekian triliun dibandingkan dengan Rp3 ribu sekian triliun (APBN) itu cuma berapa kira-kira begitu," imbuh dia.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya membuat kebijakan efisiensi anggaran lantaran ingin anggaran negara lebih banyak dialokasikan untuk program makan bergizi gratis dan perbaikan sekolah.

Hal ini ia katakan dalam pembukaan Kongres Muslimat NU di Jawa Timur, Senin (10/2) kemarin.

"Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan," kata Prabowo.

Prabowo turut menyentil ada pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskannya. Padahal, lanjutnya, ia ingin kementerian/lembaga berhemat untuk hal-hal yang tidak perlu.

"Ada yang melawan saya, ada, dalam birokrasi, dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada, saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan, untuk anak-anak rakyat," ujarnya.

"Saya (juga) ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia, kita punya 330 ribu sekolah, ibu-ibu yang guru angkat tangan, ibu-ibu benar enggak? Lihat sekolah-sekolah, perlu diperbaiki atau tidak?," kata Prabowo melanjutkan.

Prabowo mengatakan anggaran yang ada saat ini hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 20 ribu sekolah, sementara ada 330 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, Prabowo mengaku ingin memangkas anggaran perjalanan dinas hingga perjalanan keluar negeri para pejabat negara.

Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan mengatakan jika perlu, dalam satu periode kepemimpinannya tak usah ada yang ke luar negeri kecuali tugas negara.

"Tugas belajar boleh, tugas atas nama negara boleh, jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan, kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri," ucapnya.

Di sisi lain, Prabowo menjelaskan alasannya kerap ke luar negeri belakangan ini di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia mengatakan kunjungannya ke luar negeri untuk mengamankan kepentingan bangsa.

"Loh, Presiden Prabowo sering keluar negeri? Saya diundang sebagai kepala negara dalam konferensi konferensi yang penting, oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo meminta jajarannya untuk tidak melakukan studi banding ke negara lain. Ia pun heran ada pihak yang melakukan studi banding mengentaskan kemiskinan ke Australia.

"Diskusi, diskusi, studi banding, studi banding mau belajar bagaimana mau mengentaskan kemiskinan, studi bandingnya ke Australi. Australi salah satu 10 negara terkaya di dunia, ko belajar ke Australi?" ujarnya.

Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam aturan itu, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.

Presiden Prabowo Subianto mengecek kesiapan program Makan Bergizi Gratis di salah satu sekolah dasar di Kota Bogor, Jawa Barat, tadi pagi.

Apa kata siswa dan guru soal program pemerintah yang sudah berjalan sebulan ini?

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkap perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan pengembang nakal yang mengakali rumah subsidi.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengaku sudah mengecek beberapa perumahan bersubsidi. Dia pun menemukan pengembang yang tak memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

"Saya sudah diminta untuk tegas, sesuai dengan Presiden Prabowo, bagaimana rumah-rumah subsidi, itu harus developer-nya yang benar," kata Ara pada jumpa pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2).

Ara sempat menemukan rumah subsidi yang dindingnya retak-retak. Dia juga menemukan perumahan subsidi yang dilanda banjir.

Dia mewanti-wanti pengembang rumah subsidi untuk tidak mengakali anggaran. Ara mengingatkan rumah subsidi dibiayai oleh APBN.

"Saya sudah sampaikan terbuka, tidak boleh dikasih kesempatan lagi, untuk membangun rumah subsidi karena itu untuk rakyat kecil. Bukan berarti rumah subsidi, kemudian tidak berkualitas, dan rakyatnya bisa jadi sedih," ujarnya.

Ara menambahkan, "Kita tahu rumah subsidi itu ada 75 persen dari APBN, 25 persen dari perbankan. Supaya ke depannya rakyat jangan lagi dirugikan."

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menjanjikan pembangunan 3 juta rumah gratis untuk rakyat. Janji itu ia sampaikan sejak masih berkampanye sebagai calon presiden.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap APBN 2025 mendukung sektor perumahan dengan anggaran Rp40,27 triliun.

Angka itu dibagi untuk likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp980 miliar untuk 240 ribu unit, subsidi selisih bunga (SSB) Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 10 Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2).

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, saat tiba di SMAN 10 Surabaya, Gibran masuk kelas X, XI, dan XII, ketika para siswa sedang menyantap makan bergizi gratis.

Terlihat menu MBG siswa SMAN 10 Surabaya hari ini ialah ubi panggang, tahu, fish cake, oseng sayur, dan buah rambutan. Tidak ada nasi dan susu.

Usai meninjau sejumlah kelas, Gibran kemudian foto bersama para guru dan siswa. Namun, ia enggan memberikan pernyataan apapun ke wartawan.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan sekaligus Penanggung Jawab MBG SMAN 10 Surabaya, Vivit Putri, mengatakan hari ini ada sekitar 1.166 siswanya yang mendapatkan menu MBG.

Ia menyebut ini kedua kalinya menu nasi diganti ubi atau sweet potato. Menurutnya, para siswanya tak masalah dengan itu.

"Ini kedua kalinya, dalam satu minggu pasti ada satu kali [menu nasi diganti] sweet potato. [Nasi diganti] pasta juga sudah pernah, minggu lalu kami dapat pasta," ucap Vivit.

Namun, ini pertama kalinya menu protein yang biasa berupa daging ayam, diganti menjadi olahan daging ikan. "Kalau fish cake baru, kalau tahu pernah," katanya.

Menurut Vivit, kandungan gizi yang ada menu MBG hari ini sudah lebih dari cukup. Ia mengatakan para murid juga senang karena menu bervariasi sehingga tidak bosan.

"Pastinya untuk anak SMA itu 80-120 persen dari proteinnya, gizinya. Itu sudah ada dari BGN, sudah ada ketentuan, ini hitungannya sudah masuk terhitung 121,9 persen. Data yang kami terima begitu. Untuk anak SMA merasa kenyang," tuturnya.

Salah satu siswa kelas XII, Ardya Wiranata, mengaku lebih menyukai menu MBG dengan ubi daripada nasi. Ia berpendapat perpaduan rasa antarmenu sangat cocok.

"Ada ubi, sayur, kayak ada olahan ikan, sama tahu. Enak bikin kenyang juga. Perpaduan rasa manis dari ubi dan asinnya dari olahan ikan tadi enak. Enak ini [fish cake] dari pada ayam," kata Ardya.

Ardya mengatakan saat Gibran masuk ke kelasnya, putra sulung Presiden RI ke-7 Joko Widodo itu juga menanyakan apakah menu MBG ini disukai oleh para siswa atau tidak.

"Pak Gibran juga masuk ke kelas saya, disuruh ngabisin, ditanya enak apa enggak," ucapnya.

Siswa lainnya, Ibrahim Hasan, mengaku menyukai apapun menu MBG, asal segar dan sehat.

"Kalau saya apa aja asal sehat dan fresh gitu sudah Alhamdulillah," kata Ibrahim siswa kelas XII ini.

Para siswa tak mendapatkan susu hari ini. Namun, selain paket makanan, mereka diberi buku dan alat tulis bergambar kartun wajah Gibran.

Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Jawa Barat pada Senin (10/2).

Mengutip pers rilis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, kedatangan Prabowo di lokasi disambut antusias para peserta didik.

Prabowo pun menuju selasar sekolah guna melihat langsung makanan bergizi yang disiapkan

Ia juga memasuki beberapa ruang kelas untuk menyaksikan proses distribusi makanan kepada para murid.

Selain itu, Prabowo juga turut melihat langsung proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Ia pun berinteraksi dengan para murid di sana.

Makan bergizi gratis yang dilakoni pemerintah saat ini merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu.

Kini, pelaksanaan makan bergizi gratis itu dikoordinasi istana lewat Badan Gizi Nasional (BGN).

Saat ini, BGN diberikan anggaran Rp71 triliun. Uang itu digunakan untuk memberi makan gratis kepada 17,5 juta anak setiap hari.

"Beliau (Presiden Prabowo Subianto) sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat (makan bergizi gratis). Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran," ucap Dadan pada jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap ada rencana tambahan anggaran Rp140 triliun untuk program MBG. Menurut Zulhas, anggaran saat ini belum bisa memberi makan seluruh anak Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyatakan akan mengawasi kualitas pembangunan rumah subsidi.

Ara mengatakan tak segan mengganti pengembang atau developer yang tak serius membuat rumah subsidi. Menurutnya, masih banyak pengembang yang bisa membuat perumahan subsidi dengan kualitas baik.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak, untuk memberikan peluang para pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan," kata Ara dilansir Antara, di Jakarta, Senin (10/2).

Ia menegaskan pemerintah serius mengawasi pembangunan rumah bersubsidi. Hal itu karena 75 persen pembiayaan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah bersubsidi berasal dari APBN.

Dia ingin memastikan rakyat mendapatkan rumah dengan harga terjangkau. Di saat yang sama, Ara juga ingin rakyat bisa mendapatkan hunian yang layak.

"Kita akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat ini dengan memajukan program FLPP ini. Tapi tentu tidak seperti ini, bagaimana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika lingkungannya banjir dan harus ada penanganan lebih lanjut," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Ara meninjau Perumahan Grand Permata Residence di Tambun Utara, Bekasi. Perumahan bersubsidi itu dilanda banjir.

Warga perumahan itu mengadu kepada Ara soal drainase buruk. Mereka mengaku sudah meminta ke pengembang, tetapi tak digubris.

"Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid,mushola) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum," ucap Ketua RT Asep.

Ara meminta pengembang untuk memperbaiki saluran air. Dia berjanji akan kembali lagi untuk mengecek perbaikan yang dilakukan pengembang.

"Developer sudah menyatakan akan melaksanakan pembangunan drainase kurang lebih tiga bulan selesai. Dalam satu bulan mohon dimonitoring dan dievaluasi kembali oleh Dirjen Perdesaan dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko," ucap politikus Partai Gerindra itu.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengaku selalu ditagih masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bahkan sejak sebelum dilantik pada 20 Oktober 2024.

Ia mengatakan program itu kini telah berjalan sejak Januari 2025, dan diharapkan akan merata di seluruh Indonesia.

"Ini adalah program yang ditunggu-tunggu, bahkan saya selalu ditagih-tagih tentang program itu, bahkan sebelum dilantik tiap hari orang nanya, kapan makan siang gratis, kapan makan siang gratis," kata Gibran dalam Perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili di TMII, Jakarta Timur, Minggu (9/2).

"Bulan Januari kemarin sudah berjalan di beberapa tempat, ini harapannya nanti lebih merata," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Gibran mengapresiasi Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) yang bersinergi dengan visi-misi Presiden RI Prabowo Subianto,  terutama terkait makan bergizi gratis.

Di sisi lain, Gibran juga mengapresiasi Matakin yang selama ini dinilai telah ikut berperan aktif dalam menjaga nilai toleransi, keharmonisan, dan persatuan bangsa.

Ia mengatakan elemen bangsa harus saling mendukung dan membantu dalam menghadapi beragam tantangan ke depan, baik terkait ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik, maupun dampak perubahan iklim.

"Semoga dengan persatuan, kerukunan, dan toleransi yang terus terjaga, Indonesia terus mampu melaju untuk menjadi negara maju menuju Indonesia emas 2045, sesuai visi-visi Bapak Presiden kita," kata anak sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

Makan bergizi gratis yang dilakoni pemerintah saat ini merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Kini, pelaksanaan makan bergizi gratis itu dikoordinasi istana lewat Badan Gizi Nasional (BGN).

Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu instansi yang tidak terdampak pemotongan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut tak ada pemotongan anggaran di BGN. Dia berkata BGN memanfaatkan anggaran untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Insya Allah aman. Melaksanakan program sebaik-baiknya dan secepat mungkin," kata Dadan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (9/2).

Beberapa waktu lalu, Dadan justru mengatakan BGN perlu tambahan anggaran untuk MBG. Dia menyebut perlu tambahan Rp100 triliun agar bisa memberikan makan gratis kepada 82,9 juta orang anak hingga 2025.

Saat ini, BGN diberikan anggaran Rp71 triliun. Uang itu digunakan untuk memberi makan gratis kepada 17,5 juta anak setiap hari.

"Beliau (Presiden Prabowo Subianto) sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat (makan bergizi gratis). Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran," ucap Dadan pada jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap ada rencana tambahan anggaran Rp140 triliun untuk program MBG. Menurut Zulhas, anggaran saat ini belum bisa memberi makan seluruh anak Indonesia.

"Sekarang Rp71 triliun sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof. Dadan (Kepala BGN Dadan Hindayana) lagi berusaha, Bapak Menteri lagi berusaha. Nah, kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun," kata Zulhas pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur, disiarkan kanal YouTube KOMINFO MMC, Selasa (7/1).

Dia menambahkan, "Kalau full dari Januari sampai Desember, ya dikira-kira Rp420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 triliun."

Realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi di awal pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni periode 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat telah mencapai 93.484 unit.

Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait menguraikan bahwa dari total angka tersebut, 54.145 unit masih dalam proses pembangunan hingga akad kredit, sedangkan 39.399 unit sudah tersalurkan melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan akad Tapera.

"Ini penting saya sampaikan, bagaimana realisasi KPR subsidi dari 20 Oktober sampai 5 Februari itu yang pembangunannya berjalan 10.232 unit, yang ready stock 11.783 unit, persetujuan kredit 23.419 unit, akad kredit 8.717 unit, total 54.145 unit," ujar Maruarar dalam acara Grand Launching Super App Bale by BTN di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (9/2).

"Realisasi penyaluran KPR subsidi FLPP 37.955 unit, akad Tapera khusus PNS 1.384 unit, jumlah 39.399 unit. Artinya, dari 20 Oktober pada saat Presiden Prabowo dilantik sampai 5 Februari, jumlah totalnya 93.484 unit," imbuhnya.

Berdasarkan data yang ia terima, Bank Tabungan Negara (BTN) dan BTN Syariah telah menyalurkan 28.842 unit, yang mencakup 75,98 persen dari total penyaluran KPR subsidi.

Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan insentif bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan menggratiskan sejumlah bea dan retribusi yang sebelumnya menjadi beban pembeli.Hal ini guna mendorong program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Prabowo.

"Di tengah begitu banyaknya judi online atau belanja-belanja yang tidak produktif. Tolong sampaikan kepada masyarakat, ini saatnya buat rumah. Ini saatnya punya rumah," tegas pria yang akrab disapa Ara itu.

Salah satu kebijakan unggulan yang diberlakukan adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen.

Selain itu, retribusi pembersihan bangunan gedung yang sebelumnya berbayar kini juga gratis, termasuk dalam kebijakan Bangunan Gedung dan Perizinan Infrastruktur (BPPI) yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"BPHTB yang biasanya bayar 5 persen, sekarang sudah 0 persen. Retribusi bangunan gedung dari pemerintah daerah yang biasanya bayar, dulu namanya IMB, sekarang BPPI, dulu bayar, sekarang sudah gratis," kata Ara.