Telkom mendapatkan pekerjaan rumah (PR) untuk mengembangkan aplikasi khusus buat mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

VP Corporate Telecommunication Telkom Andri Sasongko mengatakan perusahaannya diberi tugas oleh pemerintah untuk membantu distribusi MBG, program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Kita sudah diberi tugas sebenarnya, nanti melalui Telkomsel, membuat aplikasi yang powerfull tentunya, yang bisa memonitor (distribusi makan bergizi gratis)," ujar Andri di sela Media Gathering Indibiz, Telkom di Jakarta, Jumat (7/2).

Andri menyebut ini bukan pertama kalinya Telkom membantu pemerintah dalam menyediakan aplikasi untuk layanan publik. Sebelumnya, perusahaan plat merah ini juga membantu menggarap aplikasi PeduliLindungi di masa pandemi Covid-19.

"Dulu kita punya pengalaman bagus waktu Covid-19, yaitu PeduliLindungi, itu di belakangnya Telkom ya," tutur Andri.

Andri belum memberikan rincian apa saja yang akan ada dalam aplikasi tersebut dan sejauh apa cakupannya dalam membantu program MBG. Ia hanya menjelaskan proses pengembangnya aplikasi tersebut tengah dilakukan.

"Kementerian BUMN inginnya Telkom melalui Telkomsel punya aplikasi seperti itu untuk monitoring distribusi makan bergizi gratis. Saat ini sedang berjalan (pembuatan aplikasinya)," tandasnya.

Eksekusi rumah di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada akhir Januari lalu ramai menjadi perbincangan publik.

Di satu sisi, para penghuni rumah memiliki sertifikat sah dari Badan Pertanahan Nasional. Namun, di lain pihak, perumahan tersebut ternyata berada di lahan sengketa yang tidak terungkap sebelum akhirnya menjadi viral.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi kabar yang menyebut mitra program makan bergizi gratis (MBG) di Tasikmalaya mundur karena tidak dibayar.

Dadan menegaskan tidak ada mitra yang telah bekerja sama dengan BGN yang mengundurkan diri.

"Sampai sejauh ini, yang sudah menjadi mitra Badan Gizi tidak ada yang mundur," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

"Yang mundur itu yang mendaftar, ketika diverifikasi tidak memenuhi syarat. Nah, itu yang mundur. Jadi, enggak ada yang sudah berjalan itu mundur, enggak ada," imbuhnya.

Ia mengatakan proses pembayaran berjalan sesuai prosedur. "Kami semua proses pembayarannya, ya," kata Dadan.

Isu mengenai mitra MBG yang mundur karena tidak menerima pembayaran sempat menjadi perbincangan publik setelah viral di media sosial.

Sejumlah unggahan menyebutkan bahwa beberapa dapur di Tasikmalaya memilih menghentikan kerja sama karena masalah pembayaran.

Sebelumnya, pembayaran kepada para mitra MBG sempat menggunakan sistem reimburse. Artinya, pengelola dapur harus menyediakan modal terlebih dulu, baru kemudian pemerintah mengganti uang tersebut.

Pengelola Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Wong Solo 1 dan 2, Puspo Wardoyo, mengungkapkan biaya operasional dapurnya mencapai Rp250 juta per hari untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Dia pun sempat mengeluhkan soal sistem pembayaran reimburse.

Namun, pada Sabtu (25/1), Dadan mengatakan pemerintah berupaya agar mitra program MBG tak lagi dibayar menggunakan sistem reimburse mulai Februari 2025. Menurutnya, pemerintah ingin membayar langsung biaya penyelenggaraan MBG ke rekening mitra-mitra BGN.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan program makan bergizi gratis (MBG) telah menjangkau 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi.

Ia menyampaikan program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini masih terus disalurkan dengan rencana perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima manfaat pada pertengahan Februari 2025. Adapun pemerintah menargetkan program MBG tersalurkan ke 82,9 juta penerima di tahun ini.

"Hari ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

Untuk mempercepat distribusi program di daerah-daerah yang belum terjangkau, BGN akan menggandeng berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

"Kami usahakan, kami makanya mengembangkan jejaring dengan berbagai instansi Polri, TNI, BIN (Badan Intelijen Negara), kemudian NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, dan lain-lain itu untuk mempercepat proses," jelas Dadan.

Hingga saat ini, Dadan mengatakan cakupan program MBG baru mencapai 0,8 persen dari target nasional. Dengan target mencapai 1,5 juta penerima pada Februari, masih ada 98,5 persen masyarakat yang berpotensi menjadi penerima manfaat.

"Itu kan masih banyak peluangnya. Jadi bagi masyarakat enggak usah khawatir akan ketinggalan program ini karena program kami baru 0,8 persen. Peluangnya masih besar," kata Dadan.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mendaftar hanya melalui situs resmi mitra.bgn.go.id dan mewaspadai pihak yang mengatasnamakan BGN untuk menarik biaya pendaftaran.

"Siapapun silakan bergabung. Yang penting mendaftarnya satu, di mitra.bgn.go.id dan jangan tertipu oleh orang-orang yang mengaku-ngaku pegawai Badan Gizi di daerah. Karena kami tidak pernah memungut bayaran sepeserpun," tegasnya.

Dadan juga menargetkan Papua dan Papua Tengah sebagai daerah prioritas penyaluran program MBG dalam waktu dekat, mengingat wilayah tersebut belum menerima manfaat program ini.

"Ya, pasti. Papua, Papua Tengah. Karena di sana sampai sekarang belum ada dan kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatnya," kata Dadan.

Terkait kendala, Dadan menyebut tiga faktor utama yang menjadi tantangan dalam program ini, yaitu anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

"Anggaran sudah selesai. SDM ada. Infrastruktur ada," tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya mengecek kesiapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Rawamangun, Jakarta Timur, pada Senin pagi.Dalam peninjauan kali ini, Prabowo hanya didampingi protokoler keamanan Istana. Kunjungan ini merupakan peninjauan pertama Prabowo sejak program tersebut resmi dimulai pada 6 Januari lalu.

Komisi II DPR dijadwalkan bakal mengundang warga yang menjadi korban penggusuran di Perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (30/1).

Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima mengaku telah berkomunikasi dengan para warga. Dia meminta mereka segera mengirim surat agar audiensi segera dijadwalkan.

"Kita nunggu suratnya, dan kemarin orang yang ada di sana sudah kontak ke saya, saya minta segera kirim surat ke Komisi II untuk kita undang," kata Bima di kompleks parlemen, Senin (3/2).

Politikus PDIP itu memperkirakan rapat audiensi bisa digelar pekan depan jika surat sudah dikirim. Bima menyoroti sejumlah kasus mafia tanah yang masih marak setelah pagar laut di Tangerang dan Jakarta.

"Minggu depan bisa kita undang. Dengan beberapa kasus yang sama ya, karena tadi saya katakan setelah kasus pengkavlingan tanah laut ini yang ada di Bekasi maupun di Jakarta, sekarang surat-surat mengenai kasus-kasus tanah ini cukup banyak," katanya.

Komisi II, lanjut Bima, berkomitmen untuk menjaga ekosistem bisnis properti agar bisa memberi kepastian hukum bagi pengusaha dan masyarakat. Namun, dia meyakinkan langkah itu akan membuat para pengusaha nakal tak akan nyaman.

"Penertiban inilah sebenarnya kita ingin, ingin supaya pengusaha itu juga nyaman. Kita akan menyelesaikan persoalan pertanahan yang berpihak kepada rakyat tanpa membuat panik pengusaha," katanya.

Kasus penggusuran 27 bidang tanah di perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menuai sorotan belakangan. Pasalnya, bangunan-bangunan tersebut diklaim telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang dikeluarkan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bekasi.

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan PN Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997, dengan luas 3.100 meter persegi yang telah dikosongkan saat ini.

Bangunan-bangunan yang digusur terdiri dari tanah, ruko, dan warung. Namun, sejumlah unit rumah yang masih berdiri juga kini tak lagi ditinggali dan tanpa aliran listrik.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306 triliun di tahun ini melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Inpres 1/2025 tersebut berisi tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penghematan dilakukan dengan memangkas anggaran di 16 pos belanja di APBN, mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan hingga infrastruktur.

Berdasarkan data yang dikumpulkan CNNIndonesia.com, Senin (3/2), terdapat beberapa K/L yang melakukan efisiensi anggaran paling besar, salah satunya adalah Otoritas IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum yang memang paling banyak membangun infrastruktur.

Pemangkasan anggaran kedua lembaga ini lebih dari 70 persen.

Berikut daftar 5 KL dengan pemangkasan terbesar:

1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami pemangkasan anggaran terbesar, yakni mencapai Rp4,81 triliun atau 75,2 persen dari pagu anggarannya di 2025 yang mencapai Rp6,39 triliun.

2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memangkas anggaran sebesar Rp81,38 triliun atau 73,34 persen dari total pagu tahun ini sebesar Rp110,95 triliun.

3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusul memangkas anggaran hingga sebesar Rp3,66 triliun atau 69,4 persen dari pagu sebesar Rp5,27 triliun di APBN 2025.

4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga melakukan penghematan anggaran sebesar Rp1,46 triliun atau 62,9 persen dari pagu 2025 sebesar Rp2,33 triliun.

5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp433,19 miliar atau 69,1 persen dari pagu Rp626,39 miliar.

Presiden Prabowo Subianto mendadak mengecek pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di SDN 05 Jati dan TK Negeri 02 Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (3/2) pagi.

"Iya betul tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan makan bergizi gratis ke sekolah," kata Seskab Teddy Indra Wijaya, Senin.

Dalam video yang beredar di Instagram, Prabowo terlihat mengenakan baju safari dan topi berwarna cokelat ketika meninjau makan bergizi gratis. Ia terlihat menampakkan badannya dari atas mobil dinas kepresidenan Garuda.

[Gambas:Instagram]

Tinjauan Prabowo ke sekolah pada pagi ini hampir sebulan usai pelaksanaan program makan bergizi gratis digelar pada 6 Januari 2025 lalu.

Pada periode pertama, yaitu Januari-April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program makan bergizi gratis. Lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Rumah warga di Jalan Dr Saharjo, Gang Bakti 6, Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, mengalami kebakaran pada Minggu (2/2) malam.

Laporan kebakaran diterima pukul 21.09 WIB. Selanjutnya, pemadaman dilakukan mulai pukul 21.20 WIB.

Plt Kadis Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan sebanyak 31 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dengan 112 personel diterjunkan ke lokasi.

"Sudah pendinginan," ujar Satriadi saat dikonfirmasi, Minggu.

Api berhasil dilokalisasi sekitar pukul 21.45 WIB. Saat ini, petugas sudah mulai melakukan proses pendinginan.

Belum diketahui penyebab kebakaran serta kerugian akibat peristiwa itu.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo sangat yakin perekonomian Indonesia bisa tumbuh hingga 9 persen.

Hashim mengatakan pemerintah memfokuskan anggaran untuk program-program yang bisa memicu perputaran ekonomi di beragam sektor. Misalnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah mulai berjalan.

Dia berkata Bappenas pernah memprediksi MBG akan menyumbang pertumbuhan ekonomi 0,83 persen dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah pun menambah anggaran program itu dengan harapan ekonomi tumbuh lebih tinggi.

"Ditambah Rp100 triliun berarti pertumbuhan ekonomi kita akan bertambah 1,95 persen atau 2 persen. Kenapa? Karena uang ini sedang disuntik dan akan disuntik kepada pelaku-pelaku ekonomi di tingkat yang paling dasar, yaitu di pedesaan," ujar Hashim pada ESG Sustainability Forum 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (31/1).

Selain MBG, pemerintah juga berfokus pada program 3 juta rumah rakyat per tahun. Menurutnya, program itu akan menggerakkan roda perekonomian di daerah.

Program itu akan memberi stimulus ekonomi terhadap 185 bidang karena permintaan terhadap barang-barang pendukung perumahan. Misalnya, permintaan 3 juta ton besi, 15 juta ton semen, hingga 15 juta tempat tidur.

"Ini akan nanti jadi stimulus dan kami sudah hitung bisa jadi 1,5 sampai 2,5 persen per tahun ini dari perumahan. Berarti apa? Berarti sudah (pertumbuhan ekonomi) 9 persen saya sudah buktikan, Pak," ujarnya.

Prabowo, sambung Hashim, juga getol memangkas anggaran seremonial di semua kementerian. Dia juga memerintahkan BUMN untuk memesan keperluan, seperti kapal, di dalam negeri agar industri nasional bergerak.

"Saya semakin optimis, semakin yakin, kita bisa capai minimal 8 persen, maksimal 9-10 persen," ujar Hashim.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut program Makan Bergizi Gratis sudah mulai diperkenalkan saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2017.

Saat itu, Anies menang pilkada dengan modal dukungan Gerindra. Setelah Anies menang, Hashim meminta Anies untuk menjalankan program partai tersebut di Jakarta.

"Ada 800 ribu anak sekolah di Jakarta. Saya minta Bapak (Anies) dengan anggaran Rp80 triliun APBD itu sebagian untuk makanan bergizi gratis. Revolusi putih waktu itu namanya. Susu waktu itu," kata Hashim pada ESG Sustainability Forum 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (31/1).

Hal itu dia ungkap merespons masukan terkait penggunaan wadah yang ramah lingkungan dalam program MBG.

Hashim tak menjelaskan bagaimana kelanjutan program tersebut. Dia justru bercerita tentang program Gerindra lain yang pernah dititipkan ke Anies.

Program tersebut adalah pengurangan sampah plastik. Gerindra meminta Anies untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai demi menjaga lingkungan.

"Saya minta single use plastic dilarang di DKI. Kalau bisa waktu itu saya minta daur ulang, biodegradable," ucapnya.

"Namun, ini dari otonomi daerah, banyak ini wewenang pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Ini yang harus kita pertimbangkan ya," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintahan Prabowo Subianto menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Prabowo ingin negara memberi makan semua anak Indonesia setiap hari secara gratis.

Program itu mulai berjalan secara resmi pada 6 Januari 2025 di di 190 titik di 26 provinsi. Program itu digelar bertahap dengan target akhir 82,9 juta orang anak menerima makan gratis setiap hari.

Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun ketika berjalan penuh. Tahun 2024, anggaran untuk MBG baru Rp71 triliun per tahun.

Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI akan terus mengawal Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani di komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis siang.

Puan menambahkan program makan bergizi gratis ini masih baru dan tentunya masih banyak kekurangan.

Puan berharap pemeringah terus evaluasi agara program ini berjalan dengan baik.