Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Makan Bergizi Gratis tetap memenuhi standar gizi meski jatah anggarannya dikurangi dari Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per anak per hari.

Hasan mengatakan pemerintah sudah melakukan uji coba. Porsi Rp10 ribu per anak per hari, ucapnya, sudah diuji coba setahun.

"Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan melalui pesan singkat, Sabtu (30/11).

Hasan menyampaikan beberapa daerah uji coba Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Dia berkata pengurangan porsi Makan Bergizi Gratis dari target Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per anak tak berpengaruh ke anggaran.

"Anggaran untuk MBG tahun depan tetap Rp71 T," ucapnya.

Prabowo menetapkan porsi Makan Bergizi Gratis Rp10 ribu per anak per hari. Dia mengakui porsi itu tak sama dengan target awal Rp15 ribu per anak per hari.

Prabowo mengatakan pengurangan jatah itu dilakukan setelah melihat kembali anggaran. Selain itu, data menunjukkan keluarga kalangan menengah ke bawah rata-rata punya anak tiga hingga empat orang.

"Kita ingin Rp15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10 ribu kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo kemarin.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membutuhkan Rp150 triliun per tahun untuk menjalankan program 3 juta rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mendapatkan tugas untuk mencari skema pendanaan ini.

Ia lantas berkomunikasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun ya, Pak Nixon (Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu)? Tentunya kalau buat Pak Nixon untuk cari dana masyarakat segitu ya susah," ucapnya dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

"Jadi, memang ini harus pendanaan dari khusus, seperti obligasi, pendanaan luar negeri, atau apapun. Kita sedang mencari skemanya dan tentunya juga dengan cost of fund yang bisa dibeli oleh para pembeli," sambung Kartika.

Pria yang akrab disapa Tiko itu juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyebut BTN memerlukan penjaminan untuk mencari dana sebanyak itu.

"Jadi, memang ini kita cari skemanya. Saya juga sudah diskusi dengan menteri keuangan apakah nanti BTN diberikan pejaminan dan sebagainya," tutur Tiko.

Tiko mengaku Kementerian BUMN masih menggodok beberapa skema pendanaan. Selain dengan Kementerian Keuangan, ia juga akan menghadap Bank Indonesia (BI).

Wakil dari Erick Thohir itu menegaskan BTN perlu pendanaan jangka panjang. Ini untuk menyukseskan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo.

"Nanti kita coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi 15 tahun dan sebagainya. Sehingga BTN bisa punya pendanaan Rp150 triliun per tahun itu. Enggak mudah, tapi kita cari skemanya," jelasnya selepas acara.

"Idealnya (pendanaan BTN), ini baru ide dari kami ya, kami usulkannya BTN membuat obligasi dijamin pemerintah," tandas Tiko.

Alexander Marwata, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatakan sayembara bernilai Rp8 miliar untuk siapa saja yang bisa menangkap buronan Harun Masiku adalah partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Menurut dia peran masyarakat sangat penting bagi pemberantasan korupsi dan dia mengapresiasi segala bentuk partisipasi.

"KPK kan tetap mencari HM, hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat. Kalau ada masyarakat yang mau membantu kan baik," kata Alex di Jakarta, Jumat (29/11), diberitakan Antara.

Sayembara Rp8 miliar itu sebelumnya diungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam cuplikan itu Maruarar mengatakan bonus uang bagi yang bisa menangkap Harun Masiku itu berasal dari kantong pribadinya.

"Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku Rp8 miliar uang pribadi saya, ya supaya semangat, supaya tidak ada lagi yang kebal hukum," kata Maruarar di video itu.

Harun Masiku, yang selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK, sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyanjung kehadiran BP Danantara.

Ia juga meminta Kementerian BUMN tak membunuh industri rakyat.

"Tugas BUMN menstimulus. Bukan mencari untung, bersaing, dan kemudian bunuh-bunuhan dengan industri rakyat. Salah itu!" tegas Fahri dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Fahri menegaskan negara tak boleh terjebak menjadi perusahaan konstruksi. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto saat ini bertekad membangun 3 juta rumah per tahun untuk rakyat Indonesia.

Ia menekankan kehadiran negara seharusnya menjadi regulator yang memudahkan rakyat. Fahri berjanji pemerintah tak ingin bersaing dengan pihak swasta dalam rencana pembangunan hunian.

"BUMN itu hati-hati memposisikan diri. Jangan bersaing sama rakyat, enggak akan sanggup. Tugas BUMN itu stimulus. Makanya kita lihat masa depan, dengan lahirnya Danantara, tugas BUMN itu kita bagi tiga," jelas Fahri.

Pertama, BUMN yang tidak mungkin rugi. Ini utamanya terkait perusahaan pelat merah yang mengurus sumber daya alam (SDA) Indonesia.

"Kalau rugi, maling pasti itu. Sumber daya alam mana mungkin rugi. Tinggal keruk, jual," bebernya.

Kedua, Fahri menyinggung BUMN yang pasti tidak cuan. Ini biasanya perusahaan yang mendapatkan penugasan dari negara, termasuk di sisi pelayanan.

Ketiga, BUMN yang posisinya berada di tengah-tengah. Fahri mencontohkan Perum Perumnas masuk dalam kelompok ini.

Di lain sisi, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) baru dibuat di era Presiden Prabowo. Badan baru ini bakal mengelola tujuh BUMN raksasa.

Kepala Danantara Muliaman Hadad mengatakan ketujuh BUMN tersebut, yakni PT Pertamina, PT PLN, BRI, BNI, Mandiri, PT Telkom, dan MIND ID.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan Omnibus Law Perumahan demi mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru, Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada Omnibus Law Perumahan," ucap Fahri dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

"Sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan (tersebar) di mana-mana. Ini semua kan pengin mempersulit, (pemerintah) daerah pengin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," tegas Fahri.

Ia lalu mengklaim program milik Presiden Prabowo Subianto itu diapresiasi global. Fahri cerita diajak berkeliling sang Kepala Negara ke beberapa negara, mulai dari China hingga Timur Tengah.

Wamen Fahri menekankan seluruh dunia mendengar program perumahan ini. Bahkan, ia menyebut ada minat luar biasa dari global menjadi partner pengembang properti Indonesia untuk membangun hunian di perkotaan.

Fahri lantas merinci empat masalah utama yang sekarang dihadapi Kementerian PKP. Pertama, kesediaan tanah atau lahan untuk membangun rumah.

Kedua, masalah perizinan. Wamen Fahri menegaskan negara mesti menyelesaikan problem ini

"Perizinan yang berbelit-belit itu harus disikat habis, tugas negara di situ. Jangan sampai pengusaha menikmati izin yang sulit karena dianggap bagian dari kompetisi. Yang punya uang banyak sanggup dapatkan izin, yang gak punya uang gak dapat izin," jelas Fahri.

"Di dalam konstitusi kita mengatur tidak boleh pungutan itu basisnya bukan undang-undang. Merampas uang rakyat berupa uang basisnya harus berupa undang-undang, disepakati oleh anggota dewan," tambahnya.

Ketiga, program 3 juta rumah per tahun menghadapi masalah infrastruktur mulai dari penyediaan air sampai listrik. Terakhir, mengenai skema keuangan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah mengkaji banyak insentif atau bantuan hingga opsi rumah untuk gelandangan.

Ia mengatakan skema bantuan rumah untuk gelandangan ini tengah dibahas bersama Kementerian Keuangan.

"Lagi banyak kajian-kajian lain tentang insentif, tapi kita nunggu, karena jenderalnya namanya Ibu Sri Mulyani," tegas Fahri di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).

Kata Fahri, selama ini ada tiga lapisan masyarakat yakni kelas atas (upper class), kelas menengah (middle class) dan kelas bawah (lower class). Presiden Prabowo memberi perhatian serius ke kelas bawah yang banyak tidak tertangani dengan baik.

"Ada perhatian serius dari Bapak Presiden untuk menyisir yang paling bawah karena sepertinya ini yang tidak tertangani dengan baik. Orang-orang yang tidak terdata, orang-orang yang tidak unrecognized, unrecorded, dan seterusnya itu, ini yang kita perlu sisir, karena ini yang tumpah ruah di ruang-ruang kota menjadi slum (kumuh).

Ia menegaskan negara perlu memperhatikan rakyat di kelompok bawah ini. Pasalnya, warga Indonesia yang tidak punya tempat tinggal sudah tumpah ruah di ruang-ruang kota.

"(Mereka) tinggal di bawah kolong jembatan, tinggal di rumah-rumah gerobak, dan sebagainya ini kita sisir. Sebab yang middle (class) dan upper (class) itu mekanismenya sudah ada," tambah Fahri.

Di lain sisi, ia menekankan urgensi memberantas spekulan tanah. Fahri menuturkan pemerintah harus bisa menghadirkan rumah-rumah murah.

Tugas pemerintah, imbuh Fahri, memastikan tanah atau rumah bisa dijangkau masyarakat. Walau, ia menekankan penurunan harga rumah bakal tergantung mekanisme pasar.

"Karena begitu kita bisa menyiapkan lahan yang lebih murah, perizinan yang lebih singkat, lebih simple, itu pasti harga (rumah) turun," klaim Fahri.

"Tugas negara itu adalah menyiapkan diri supaya mekanisme berjalan dengan baik. Tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli, tidak ada faktor-faktor yang mempersulit orang punya rumah," tandasnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah terang-terangan mengkritik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang malah seakan menjadi kontraktor proyek.

Kritik itu disampaikan Fahri saat menjelaskan rencana program 3 juta rumah milik Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan negara tidak boleh menjadi saingan para pengembang properti.

"Saya kasih frame (gambaran besar program 3 juta rumah) dulu, biar teman-teman (pengembang properti) ini jangan ada yang salah paham, seolah-olah pemerintah akan menjadi kontraktor. Enggak boleh!" tegas Fahri dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

"Saya mohon maaf, saya juga kritik PU sebenarnya. PU itu lama-lama saya lihat jadi kayak perusahaan kontraktor, enggak boleh itu!" imbuhnya.

Ia menekankan seharusnya negara hadir membantu sektor yang tidak bisa dibiayai swasta. Nah, pemerintah diminta hadir di tengah-tengah ketidaksanggupan pasar tersebut. Fahri juga menyebut kehadiran negara adalah menjadi regulator yang memudahkan.

Mantan anggota parlemen ini berjanji pemerintah bukan ingin bersaing dengan pihak swasta dalam rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun. Proyek membangun 3 juta rumah bakal diserahkan kepada para pengusaha, tidak digarap sendiri pemerintah.

"Biar teman-teman tenang dan mengerti, saya khawatir ada yang salah membaca sinyal, nanti jadi tidak tenang dan kurang memahami," tuturnya.

"Kehadiran negara itu, ini yang saya sedang terus komunikasikan dengan birokrasi, itu bukan menjadi kontraktor dan menjadi developer. (Bukan) menjadi pesaing saudara-saudara," ucap Fahri, disambut riuh tepuk tangan pengusaha properti.

Program ini menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Rinciannya, 2 juta rumah per tahun akan dibangun di desa dan 1 juta apartemen setiap tahunnya di perkotaan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan salah satu tantangan program 3 juta rumah di daerah adalah banyaknya 'raja kecil'.

Mulanya, ia mendapat laporan dari pengembang properti yang mengaku dipersulit pemerintah daerah (pemda) dalam membangun rumah rakyat. Pengusaha khawatir program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto akan terganjal kembali.

"Kebetulan sekarang dalam ekosistem ini (program 3 juta rumah), kami (Kementerian PKP) lead di sini. Terus terang, kita akan memerlukan konsolidasi politik besar-besaran. Politik kita ini sudah kacau, raja kecil ini terlalu banyak," jawab Fahri dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Karenanya, Fahri bahkan sempat mengusulkan agar Pilkada 2024 menjadi yang terakhir.

"Orang-orang keras kepala di mana-mana itu banyak, ini enggak boleh dibiarkan ada. Saya malah sampai pernah mengusulkan ke pemerintahan ini, kalau bisa pilkada, (pemilihan) gubernur ini yang terakhir. Enggak usah ada lagi pilkada (pemilihan) gubernur," tegasnya.

Fahri berjanji Kementerian PKP bakal membuat aturan yang jelas untuk merealisasikan program 3 juta rumah. Bahkan, sang wamen mengklaim bisa mempersingkat proses birokrasi yang ada.

Ia juga menegaskan anak buah Prabowo harus kerja serius. Jika tidak, Fahri yakin orang-orang tersebut bakal terdepak.

"Kalau ada yang main-main, itu akan tersingkirkan. Kalau di luar ada seperti itu (pejabat yang mempersulit), ya mohon maaf, dilaporkan saja. Bupati mana, wali kota mana, sampaikan!" ucapnya.

"Antara bupati, wali kota, dan gubernur ini bersaing memperebutkan rakyat. Untuk apa? Rakyatnya enggak terlayani kok, (pejabat daerah) berkelahi saja," tutup Fahri.

Pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah memang menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dalam program 3 juta rumah, 2 juta rumah per tahun bakal dibangun di desa dan 1 juta apartemen per tahun di perkotaan.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp10 ribu per anak per hari. Hal itu ia putuskan setelah rapat terbatas di istana hari ini.

Prabowo mengatakan awalnya pemerintah menaksir porsi per anak Rp15 ribu. Namun, ia mengatakan penyesuaian dilakukan setelah melihat anggaran.

"Program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil, itu Rp10 ribu rupiah per hari," kata Prabowo dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (29/11).

Prabowo mengatakan keputusan itu dibuat usai melihat data keluarga menengah ke bawah rata-rata memiliki tiga hingga empat orang anak.

Dengan begitu, sebenarnya setiap keluarga mendapatkan bantuan makan bergizi gratis Rp30-40 ribu per hari.

"Sebulan Rp2,7 juta. Kalau ini semua dengan bansos, dan bantuan sosial lainnya, termasuk PKH, saya kira upaya pemerintah mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya buruh, sudah sangat maksimal saat ini," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo-Gibran mengampanyekan program Makan Bergizi Gratis sejak Pilpres 2024. Mereka ingin memberi makan anak-anak dan ibu hamil demi memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah berencana memberi makan untuk 82,9 juta orang anak setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Selama ini, uji coba dilakukan di sejumlah daerah. Biasanya, porsi uji coba Rp15 ribu per anak per hari.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp10 ribu per anak per hari.

Hal itu ia putuskan setelah rapat terbatas di istana hari ini.

Prabowo mengatakan awalnya pemerintah menaksir porsi per anak Rp15 ribu.

Namun, ia mengatakan penyesuaian dilakukan setelah melihat anggaran.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memastikan susu ikan akan masuk dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, tidak semua daerah akan mendapatkan menu susu ikan.

Ia mengatakan susu ikan hanya menjadi pengganti susu sapi di beberapa daerah.

"Ya tidak semua (daerah). Itu kan substitusi. Jadi ada yang susu ikan ada yang susu (sapi). Artinya sedang dalam pemetaan," katanya di kantor Kementerian KKP, Kamis (28/11).

Trenggono mengatakan tidak semua daerah memiliki kebiasaan mengonsumsi ikan. Daerah yang sering mengonsumsi ikan katanya adalah Indonesia bagian timur.

Karena itu, akan dipetakan daerah-daerah mana saja yang akan diberikan susu ikan dalam program MBG.

"Kalau di Indonesia Timur susu ikan kan pasti suka. Susu ikan sekarang sudah dimodifikasi dengan rasa-rasa yang macem-macem ya. Tapi kalau kebiasaan minum susu sapi terus bergeser kan ada sedikit ada perubahan," katanya.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistyo sebelumnya mengatakan saat ini pemerintah tengah dalam proses memperkenalkan produk ikan, salah satunya susu ikan ke dapur-dapur sentral yang telah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional.

"Salah satunya (susu ikan masuk menu MBG). Nah nanti kita mengenalkan, kan itu ada sekian dapur (sentral). Nah, dapur nanti akan beli apa dan semuanya nanti Ketua Dapur-nya yang membutuhkan," kata Budi ditemui di kantornya dikutip dari Detik, Kamis (21/11).

Budi menegaskan bahwa KKP akan mengawal kualitas pada saat proses pengolahan, baik dari segi kebersihan pabrik, pemilihan bahan baku, hingga sanitasi. Untuk kapasitas produksi susu ikan, Budi optimistis dapat mencukupi program MBG.

"Tapi kita dorong, kita promosikan, dan kita pantau standarnya," imbuh Budi.

Sampai saat ini baru ada satu pabrik pengolahan produk susu ikan yang terletak di Indramayu. Namun, kapasitas produksinya tetap mencukupi karena bisa mencapai 30 ton dalam satu bulan.

"Kalau kita sandingkan dengan kapasitas yang ada sekarang udah cukup untuk memenuhi. Nah, saya mengharapkan nanti akan ada produk-produk lagi atau pabrik-pabrik lagi yang akan bangun di sana," jelasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan adanya layanan kereta KRL Ekspres untuk para pekerja yang tinggal di luar Jakarta.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menilai KRL Ekspres ini disediakan pada jam-jam tertentu dalam rangka memberi kemudahan dan kecepatan perjalanan para pekerja dari kota penyangga Jakarta. 

"Banyak rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta, dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti. Padahal itu ribuan orang. Nanti saya usul Kementerian Perhubungan dan PT KAI agar yang seperti ini, dia bikin Ekspres. Misalnya dari Maja ke Tanah Abang Ekspres jamnya setiap pagi jam 6, sore jam 6 juga atau jam 7 malam," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/11) dikutip Antara.

Kereta KRL Komuter Ekspres itu nantinya dapat membuat kereta api lebih efisien karena tidak perlu berhenti di beberapa stasiun sehingga penumpang lebih cepat sampai kantor, kemudian ketika jam pulang pun lebih cepat sampai rumah dan bertemu dengan keluarga.

"Jadi kita harus buat variasi bagaimana itu ekspres pada jam-jam tertentu. Nanti kalau ada yang besar-besar seperti itu, kita buat satu kali jalan, jadi nggak ada berhenti. Kita membuat strategi bagaimana lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah buat rakyat," kata Ara.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat peningkatan volume penumpang kereta secara total mencapai 338 juta orang pada kuartal III 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan ratusan juta penumpang tersebut terdiri atas 38 juta penumpang dikelola langsung oleh KAI, lalu 275 juta penumpang KAI Komuter, kemudian 4,1 juta penumpang KAI Bandara, 14 juta penumpang LRT Jabodebek, 108 ribu penumpang KAI Wisata, serta 4,7 penumpang kereta cepat Whoosh.

Anne mengatakan peningkatan volume penumpang ini didukung oleh perbaikan performa ketepatan waktu kereta api, baik dalam hal keberangkatan maupun kedatangan.

Pada Agustus 2024, tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85 persen, meningkat dari 99,76 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

Sementara itu, tingkat ketepatan waktu kedatangan pada Agustus 2024 tercatat 97,87 persen meningkat dibanding pada Agustus 2023 yakni 95,46 persen.