Pejabat Badan Gizi Nasional yang mengurus program makan gratis didominasi purnawirawan TNI.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengumumkan jajaran anak buahnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI. Ia menegaskan seluruh jajaran eselon I itu sudah resmi dilantik.

"Alhamdulillah untuk jajaran eselon I (Badan Gizi Nasional), kami sudah lengkap," kata Dadan dalam RDP dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Pertama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung. Kedua, Sekretaris Utama Brigjen Purnawirawan Sarwono yang sebelumnya bertugas di Kementerian Pertahanan.

Ketiga, Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional Brigjen Purnawirawan Jimmy Ginting. Dadan menyebut Jimmy baru saja pensiun dari jabatan inspektur di Kemenhan.

"Berikutnya (keempat), Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola  Tigor Pangaribuan. Ini sebelumnya sebagai direktur SDM di PT Timah dan 30 tahun malang melintang sebagai profesional di perusahaan multinasional menggawangi bidang sistem dan tata kelola, termasuk SDM," jelas Dadan.

Pejabat eselon I kelima juga purnawirawan TNI. Ia adalah Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Brigjen Purnawirawan Suardi, yang sebelumnya bekerja di Kementerian Pertahanan.

Sedangkan yang keenam adalah Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Nyoto Suwignyo. Ia sebelumnya adalah deputi bidang kerawanan pangan dan gizi di Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Terakhir alias yang ketujuh adalah Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha. Dadang sebelumnya menjabat sebagai direktur jenderal potensi pertahanan Kemenhan.

"Kemudian, kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel eselon II dan eselon III. Kami sedang intens berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain karena hal ini harus diisi oleh ASN," ungkapnya.

"Jadi, kami sedang berusaha untuk mencari orang yang cocok, yang bisa bekerja sama dengan baik," tambah Dadan.

Bos Badan Gizi Dadan Hindayana menegaskan ia dan jajarannya sekarang berkantor di Gedung E Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Bos Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengajak pengusaha swasta berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan seluruh program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya dilaksanakan Badan Gizi Nasional. Namun, penyediaan infrastrukturnya bisa menggandeng pihak swasta.

"Penyediaan infrastrukturnya yang kami lakukan dengan melalui APBN itu dihitung sebagai capital expenditure (capex). Ada juga yang koordinasi dengan lembaga lain, kementerian lain, pemerintah daerah, dan juga pihak ketiga dalam bentuk investasi," jelas Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

"Nanti kami akan bayar biaya sewa. Sewa lahan, sewa gedung, dan sewa lain-lain per bulan sehingga investasinya akan kembali (balik modal) dalam waktu tiga tahun," tegasnya.

Besaran investasi tersebut bakal sangat bergantung dengan infrastruktur yang dibangun. Dadan menyebut ini juga terpengaruh dengan teknologi yang digunakan.

Khusus infrastruktur yang dibangun Badan Gizi Nasional melalui APBN berada di 3 wilayah satuan pelayanan per kabupaten. Sehingga ada 1.500 lebih infrastruktur di satuan pelayanan yang tersebar di 540 kabupaten/kota.

"Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta)," ungkapnya.

"Nah, kami ingin lengkapi satuan pelayanan itu dengan genset. Itu salah satu bagian persyaratan kami ketika nanti ada mitra yang ingin membangun satuan pelayanan. Kalau berminat, titik lokasinya silakan kirim ke BGN, nanti kami akan plot di daerah itu ada sekolah mana saja yang bisa dilayani," tutup Dadan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara marah-marah ke pegawainya dalam rapat internal pada Senin (28/10).

Kemarahan ia luapkan terkait lambatnya kinerja birokrasi di kementerian yang ia pimpin.

Ara marah hingga menggebrak meja setelah mengetahui bahwa surat yang ia kirimkan kepada Jaksa Agung terkait aset lahan sitaan koruptor, baru sampai setelah hampir sepekan ia tanda tangani.

Dalam rapat yang bertujuan mempersiapkan bahan untuk Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Selasa (29/10), Ara mempertanyakan status surat yang dikirim ke Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Surat tersebut sudah dikirim sejak Selasa (22/10), sehari setelah Ara menjabat sebagai Menteri PKP, namun baru sampai pada Senin (28/10).

"Pak Jaksa Agung ngomong sama saya, dia sudah cek, dia belum terima surat waktu saya ketemu di Magelang," ungkap Ara saat rapat, seperti dikutip dari kanal YouTube Kementerian PKP, Rabu (30/10/2024).

Ara merasa malu atas keterlambatan surat tersebut. Ia menyesalkan lambannya birokrasi di kementeriannya, yang membuatnya terlihat tidak profesional di mata Jaksa Agung.

"Diterimanya kapan bu? Saya tanda tangan suratnya kapan bu? Ngerti nggak bu? Pantes Jaksa Agung belum menerima. Mengerikan birokrasi kita bos. Mengerikan. Menteri tanda tangan tanggal 22, baru sampai tanggal 28. Ya bagaimana orang surat menteri aja begitu, pantes Jaksa Agung bilang begitu sama saya 'Pak Ara mana, saya belum nerima suratnya'," ucapnya dengan nada kesal.

Saking kesalnya, Ara sempat menggebrak meja sambil menyoroti betapa lamanya proses pengiriman surat antar lembaga negara. Ia tidak habis pikir, bagaimana mungkin surat resmi dari seorang menteri bisa tertunda hingga enam hari sebelum akhirnya sampai ke tujuannya.

"Saya tuh menteri, tanggal 22 kirim surat, tanggal 28 baru sampai," katanya sambil menggebrak meja.

"Saya malu sama Jaksa Agung, 'Pak Ara mana? Saya barusan cek, Pak Ara, belum sampai suratnya.' Ini baru kejawab tanggal 28 (suratnya sampai), ngeri. Bagaimana Anda mau melayani publik kalau cara kerjanya begini gitu loh," lanjutnya.

Kekesalan Ara tidak hanya berhenti di soal birokrasi. Ia bahkan menawarkan untuk menggunakan dana pribadinya demi menunjang operasional kementeriannya.

Menurutnya, jika kendala yang dihadapi kementerian terkait fasilitas atau kekurangan peralatan, ia siap menanggungnya dengan uang pribadi agar kinerja kementerian tidak terganggu.

"Saya nggak keberatan ngeluarin duit pribadi untuk kepentingan bagaimana organisasi ini, pak. Kalau bapak ada kekurangan peralatan, biar saya beliin pakai uang pribadi saya, nggak apa-apa. Negara ini sudah terlalu baik buat saya," tegasnya.

Ara juga menambahkan bahwa dirinya siap memberikan dukungan penuh jika ada kebutuhan tambahan sekretaris atau fasilitas lainnya yang diperlukan kementerian untuk memperbaiki kinerjanya.

"Kalau kita hambatannya di fasilitas, nggak ada duit, ya pakai duit. Kan saya nggak korupsi, pakai uang pribadi saya untuk kepentingan negara, di mana sih salahnya? Nggak apa-apa menurut saya," tambahnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pihaknya hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp5,078 triliun pada 2025.

Padahal, kementerian diminta membangun 3 juta rumah.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5 triliun di 2025, diminta bangun 3 juta rumah," katanya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PUPR, Selasa (29/10).

"Kalau 2024 dikasih anggaranya Rp14 triliun, tapi yang terbangun 200 ribuan (rumah)," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Ara itu memaparkan angaran Rp5,08 triliun itu akan digunakan untuk lima prioritas. Pertama, pembangunan rumah susun senilai Rp3,53 triliun di antaranya untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 240 unit, lanjutan pembangunan rusun aparatur sipil negara (ASN), dan pertahanan keamanan (Hankam) sebanyak 2.820 unit.

Kemudian, pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rendah terdampak IKN sebanyak 44 unit, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung daerah otonomi baru (DOB) sebanyak 460 unit, lanjutan pembangunan rumah susun direktif sebanyak 701 unit, serta lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Lalu, pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit.

Prioritas kedua adalah rumah swadaya senilai Rp0,747 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, rumah khusus senilai Rp0,105 triliun. Anggaran akan digunakan untuk lanjutan pembangunan rumah khusus (rusus) untuk DOB sebanyak 50 unit, pembangunan rumah susun Suku Moi sebanyak 72 unit, lanjutan pembangunan rusus pascabencana di Ternate sebanyak 49 unit, pembangunan rusus Malawei sebanyak 100 unit (tahap I), pembangunan rusus pasca-bencana di Lebak sebanyak 94 unit.

Keempat, rumah umum dan komersial senilai Rp0,121 triliun yang digunakan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh provinsi.

Kelima, dukungan manajemen dan teknis lainnya senilai Rp0,575 triliun untuk pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan. Lalu, gaji dan tunjangan, operasional kantor dan administrasi kesatkeran.

Terkait program 3 juta rumah, Ara mengatakan akan menggunakan lahan sitaan dan BUMN. Ia mengatakan akan bertemu dengan Kementerian Keuangan, Jaksa Agung, dan Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan terkait aturan hukum penggunaan lahan itu.

"Supaya ada keputusan dan kepastian hukum, yang penting kan itu. Supaya tanah-tanah ini kalau saya maunya diberikan kepada rakyat, semoga yang lain setuju," katanya.

Terkait siapa yang akan membangun rumah di tanah sitaan itu, sambung Ara, masih akan dibuat aturannya. Ia mengatakan yang membangun rumah bisa pemerintah atau swasta.

"Kita harus taat aturan tapi juga ada fleksibilitas. Yang bangun bisa swasta, bisa negara," katanya.

Namun, terkait keputusan pasti skema pembangunan 3 juta rumah, ia masih harus rapat dengan kementerian/lembaga lainnya.

"Langkah selanjutnya rapat dengan Jaksa Agung, Menteri Keuangan, Menteri ATR supaya ini bisa enggak dilegalkan, diserahkan ke rakyat," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memamparkan rancangan struktur kementeriannya.

Ia mengatakan sejauh ini direncanakan akan ada empat direktorat jenderal (ditjen), yakni Ditjen Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembiayaan dan Pembinaan Usaha Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembangunan Perumahan, dan Ditjen Rumah Swadaya.

"Jadi enggak usah terlalu banyak lagi lintas dirjen bolak balik, kita membuat yang sederhana," katanya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PUPR, Senin (28/10).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia masih harus berdiskusi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini terkait struktur organisasi kementeriannya.

"Hari Kamis saya akan diterima Menpan RB karena SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) ini harus ditandatangani oleh presiden (Prabowo Subianto)," katanya.

Maruarar juga memaparkan kementeriannya mendapatkan alokasi anggaran Rp5,078 triliun pada 2025. Padahal kementerian diminta membangun 3 juta rumah.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5 triliun di 2025, diminta bangun 3 juta rumah," katanya.

"Kalau 2024 dikasih anggaranya Rp14 triliun, tapi yang terbangun 200 ribuan (rumah)," imbuhnya.

Ara memaparkan anggaran Rp5,08 triliun itu akan digunakan untuk lima prioritas. Pertama, pembangunan rumah susun senilai Rp3,53 triliun di antaranya untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 240 unit, lanjutan pembangunan rusun aparatur sipil negara (ASN), dan pertahanan keamanan (Hankam) sebanyak 2.820 unit.

Kemudian, pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rendah terdampak IKN sebanyak 44 unit, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung daerah otonomi baru (DOB) sebanyak 460 unit, lanjutan pembangunan rumah susun direktif sebanyak 701 unit, serta lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Lalu, pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit.

Prioritas kedua adalah rumah swadaya senilai Rp0,747 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, rumah khusus senilai Rp0,105 triliun. Anggaran akan digunakan untuk lanjutan pembangunan rumah khusus (rusus) untuk DOB sebanyak 50 unit, pembangunan rumah susun Suku Moi sebanyak 72 unit, lanjutan pembangunan rusus pascabencana di Ternate sebanyak 49 unit, pembangunan rusus Malawei sebanyak 100 unit (tahap I), pembangunan rusus pasca-bencana di Lebak sebanyak 94 unit.

Keempat, rumah umum dan komersial senilai Rp0,121 triliun yang digunakan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh provinsi.

Kelima, dukungan manajemen dan teknis lainnya senilai Rp0,575 triliun untuk pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan. Lalu, gaji dan tunjangan, operasional kantor dan administrasi kesatkeran.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan akan ikut serta dalam melaksanakan program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan keikutsertaan itu akan dilakukan Aguan dengan membangun perumahan di Tangerang, Banten pada 10 November mendatang. Ia menambahkan perumahan akan dibangun Aguan lewat perusahaannya Agung Sedayu Group.

Rumah akan dibangun di tanah milik perusahaan Maruarar.

"Tanggal 10 November ground breaking di Tangerang. Tanahnya dari perusahaan kami. Yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu sama isinya," katanya di Kantor PUPR, Senin (28/10).

Ia mengatakan rumah tersebut nantinya akan diberikan untuk masyarakat. Ketika ditanya apakah pembangunan itu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan, ia tak menjawab secara pasti.

Ia hanya mengatakan rumah akan diberikan secara gratis.

"Silahkan bentuknya apa. Buat siapa? Ya buat rakyat. Mau disewakan atau dijual? Enggak. Mau dikasih aja," imbuhnya.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia memang akan menyumbang tanah untuk pembangunan 3 juta rumah. Ia mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi menteri dan ingin berkontribusi untuk pembangunan rumah.

"Contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Nanti pertengahan November (akan dimulai). Saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri," ujar Ara di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, dikutip detikcom, Minggu (27/10).

Ara berencana menyumbangkan tanah seluas setidaknya 2 hektare. Ia berharap langkahnya itu bisa menjadi contoh agar pengusaha swasta terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Yang kita mau buat adalah kepedulian, kegotongroyongan. Moto kami adalah 'gotong royong membangun rumah untuk rakyat' karena nggak bisa sendiri," jelasnya.

"Anggaran negara enggak mungkin cukup. Jadi kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial dan kita kan mulai, itu akan menjadi model, doain sekitar tanggal 10 November kita mulai lakukan itu," pungkasnya.

Tikus serbu permukiman warga di Dusun Cibatu, Desa Kutamakmur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Belum diketahui penyebab munculnya tikus tersebut.

Video gerombolan tikus datang ke rumah-rumah warga itu viral di media sosial. Kapolsek Tirtajaya AKP Hasanudin membenarkan kejadian itu. Menurutnya, peristiwa 'penyerangan' tersebut terjadi pada Jumat (25/10) malam.

"Iya itu video Jumat malam, koloni tikus itu tiba-tiba nyerang permukiman, jumlahnya banyak banget," ujar Hasanudin, Sabtu (26/10) malam, dikutip dari detik.com.

Saat kejadian, kata Hasanudin, warga berusaha mengusir tikus tersebut ke sawah dengan alat seadanya.

"Karena mayoritas rumah warga dekat sawah, warga hanya berusaha mengusir koloni tikus itu ke sawah, awal munculnya tidak tahu dari mana yang jelas tiba-tiba muncul ke jalanan dan pemukiman," ujarnya.

Hasanudin mengaku juga telah melaporkan peristiwa itu ke Dinas Pertanian yang berwenang. Peristiwa kemunculan tikus tersebut hanya sekejap dan saat ini sudah tidak terjadi.

"Ini bukan bidang kita, kita hanya melaporkan fenomena ini ke Dinas Pertanian yang lebih berwenang. Sekarang tikusnya sudah tidak muncul lagi, itu hanya sebentar di malam itu juga sudah hilang," katanya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Karawang Rochman menjelaskan pihaknya sudah memerintahkan petugas untuk memeriksa lokasi kejadian.

"Iya kemarin sudah langsung kita terjunkan petugas ke Desa Kutamekar untuk meneliti fenomena itu, yang jelas hasilnya belum pasti," ucap Rochman.

Ia juga mengaku heran atas adanya fenomena tersebut. Sebab persawahan di sekitar pemukiman tidak rusak oleh hama tikus.

"Saya juga heran sebabnya apa kemunculan tikus ini, karena persawahan di sekitar pemukiman itu tidak ada yang rusak akibat hama tikus," ujarnya.

Rochman mengatakan pihaknya menduga fenomena kemunculan tikus ke permukiman ini disebabkan oleh faktor cuaca akibat hujan yang terjadi usai kemarau panjang.

"Dugaan sementara akibat hujan yang turun selama dua hari terakhir sehingga menyebabkan lubang-lubang tikus terendam, dan mereka muncul ke permukaan hingga menyerang pemukiman," katanya.

Saat ini, pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTH) Jawa Barat dan Kementerian Pertanian menindaklanjuti fenomena tersebut.

"Kita sudah koordinasi ke Dinas Pertanian Jabar dan kemenetrian atas fenomena ini, kami mengimbau agar petani mulai gotong royong, membasmi hama tikus melalui lubang-lubang yang menjadi sarang, jangan sampai fenomena ini dianggap hal yang aneh," ujarnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan akan terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Groundbreaking rumah yang akan dibangun Agung Sedayu Group katanya akan berlangsung November mendatang di Tangerang, Banten. Sementara, tanahnya berasal dari perusahaan Maruarar.

"Tanggal 10 November ground breaking di Tangerang. Tanahnya dari perusahaan kami. Yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu sama isinya," katanya di Kantor PUPR, Senin (28/10).

Ia mengatakan rumah tersebut nantinya akan diberikan untuk masyarakat. Ketika ditanya apakah pembangunan itu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan, ia tak menjawab secara pasti.

Ia hanya mengatakan rumah akan diberikan secara gratis.

"Silahkan bentuknya apa. Buat siapa? Ya buat rakyat. Mau disewakan atau dijual? Enggak. Mau dikasih aja," imbuhnya.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia memang akan menyumbang tanah untuk pembangunan 3 juta rumah. Ia mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi menteri dan ingin berkontribusi untuk pembangunan rumah.

"Contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Nanti pertengahan November (akan dimulai). Saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri," ujar Ara di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, dikutip detikcom, Minggu (27/10).

Ara berencana menyumbangkan tanah seluas setidaknya 2 hektare. Ia berharap langkahnya itu bisa menjadi contoh agar pengusaha swasta terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Yang kita mau buat adalah kepedulian, kegotongroyongan. Moto kami adalah 'gotong royong membangun rumah untuk rakyat' karena nggak bisa sendiri," jelasnya."Anggaran negara enggak mungkin cukup. Jadi kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial dan kita kan mulai, itu akan menjadi model, doain sekitar tanggal 10 November kita mulai lakukan itu," pungkasnya.

Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi permasalahan yang menimpa rakyat miskin.

Selain masalah yang berkaitan dengan pangan, upaya juga mereka terus lakukan dalam menyediakan kebutuhan papan. Sejatinya sudah banyak program yang dilaksanakan pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk memiliki rumah.

Di era Jokowi saja misalnya, sejak tahun pertama pemerintahannya, Jokowi langsung menggeber Program Sejuta Rumah. Dengan menggandeng para pemangku kepentingan di sektor perumahan, pemerintahannya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah berupaya menggenjot penyediaan rumah.

Memang, pada tahun pertama pelaksanaan program tersebut banyak kendala yang dihadapi pemerintahan Jokowi. 

Tantangan itu salah satunya berasal dari ketersediaan pasokan listrik. Itu membuat masyarakat yang ingin membeli rumah kesulitan karena hunian yang mereka ingin miliki tidak bisa di KPR kan imbas infrastruktur yang tak lengkap.

Selain pasokan listrik dan infrastruktur, pelaksanaan program sejuta rumah juga terkendala oleh penyediaan lahan, harga, sertifikasi dan proses perizinan pembangunan. 

Karena masalah itu, pelaksanaan Program Sejuta Rumah sempat tersendat di awal-awal pelaksanaan. Mengutip data Sekretariat Kabinet, pada 2015 misalnya, program hanya terealisasi 699.700 unit, 2016 805.169 unit, 2017 sebanyak 904.758 unit.

Namun setelah itu, program berjalan kencang.

Pada 2018 misalnya, Program Sejuta Rumah berhasil terealisasi 1.132.621 unit, 2019 1.257.852 unit. Tapi pada 2020 lalu, karena terhambat Covid-19 realisasi turun jadi  965.217 unit rumah.

Namun, angka itu berhasil diperbaiki lagi pada 2021 menjadi 1.105.707 rumah.

Lalu, pada 2022 realisasi program satu juta rumah  sebanyak 1.117.491 unit, naik dari tahun sebelumnya. Angka itu terdiri dari 835.597 unit untuk MBR dan 281.894 sisanya non MBR.

Realisasi program itu juga kembali naik pada 2023, yakni menjadi 1.217.794 unit. Angka itu terdiri dari 1.010.142 unit untuk MBR dan 207.652 unit non MBR.

Khusus 2024, telah ditetapkan prognosis sebesar 1.042.738. Sementara, hingga akhir Juli, capaian program satu juta rumah baru mencapai 617.622 unit atau 59.23 persen dari total target nasional.

Angka tersebut meliputi pembangunan bagi MBR sebesar 484.119 unit dan non MBR 133.503 unit di seluruh Indonesia.

Tak hanya membangun, pemerintah juga menyediakan sejumlah fasilitas pembiayaan demi membantu masyarakat memiliki rumah.

Bantuan salah satunya diberikan dalam bentuk fasilitas KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Salah satu warga milenial Hafidz Febriansyah mengatakan pihaknya tetap memburu rumah bersubsidi karena gaji yang dimilikinya sudah memenuhi syarat KPR dari perbankan. 

"Punya rumah di masa sekarang jauh lebih baik. Investasi," kata Hafidz.

Pria tersebut akhirnya memutuskan untuk membeli rumah di kawasan Tigaraksa, Banten yang dinilai strategis karena dekat dengan pelbagai fasilitas.

Warga milienial lainnya, Deny mengatakan dirinya memutuskan untuk mencicil 20 tahun pembelian rumah. "Tidak apa-apa, umur saya masih 31," kata dia beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan terkait KPR FLPP sejak 2010 sampai 2023 kemarin, pemerintah telah menggelontorkan dana Rp79,77 triliun untuk membiayai pembangunan 1.169.579 unit rumah MBR dengan nilai sebesar Rp100,32 triliun.

Bantuan pembiayaan itu telah banyak dirasakan jutaan masyarakat.  Mengutip detik.com, salah seorang guru SDN Pantai Harapan Jaya 04, Bekasi, Jawa Barat Via Octaviani mengaku dengan fasilitas ini akhirnya ia bisa memiliki rumah.

Bahkan, prosesnya sangat cepat dan kondisi bangunan rumah pun cukup bagus.

"Cepat dan efektif prosesnya. Bangunan dan kondisi rumahnya pun bagus, meskipun rumah subsidi tapi berkualitas." ungkap Via beberapa waktu lalu.

Senada, salah satu penghuni Perumahan Indirisma Regency 2, Malang Jawa Timur Muhammad merasakan manfaat dari pembiayaan program FLPP. Menurutnya, proses pengajuan KPR FLPP mudah dan harganya terjangkau.

"Program FLPP sangat membantu kami untuk memiliki rumah yang layak. Kami merasa beruntung karena perumahan ini dekat dengan tempat wisata alam, yang membuat lingkungan kami lebih nyaman dan sehat. Selain itu, proses pengajuan KPR FLPP relatif mudah dan terjangkau, yang sangat bermanfaat bagi keluarga kami," ujar Muhammad.

Meski pemerintahan Jokowi sudah berakhir, dukungan pemerintah bagi masyarakat untuk memiliki rumah akan terus dilakukan pemerintah. 

Keberlanjutan program ini bisa dilihat dari visi dan misi pemerintahan Prabowo yang akan membangun 3 juta rumah per tahun dan menaikkan anggaran sektor perumahan. 

Visi pembangunan itu juga ia sampaikan saat debat Pilpres 2024 yang digelar pada Februari 2024 lalu.

Saat itu, ia mengatakan akan membangun 3 juta rumah bagi masyarakat kurang mampu. Rumah akan dibangun di pedesaan, pesisir dan perkotaan.

Nah, untuk menggeber pelaksanaan program itu, Prabowo menunjuk Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Fahri Hamzah menjadi wakilnya.

Usai dilantik Maruarar Sirait bakal menjalankan beberapa strategi untuk memenuhi target Prabowo tersebut. Salah satu yang sudah terlintas di pikirannya adalah membangun rumah di atas tanah PT KAI dan hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Untuk mewujudkan itu memang butuh waktu. Ia menegaskan butuh persiapan mulai dari konsep hingga aturan hukum.

Ara mengamini pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Di lain sisi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan," katanya selepas pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10).

"Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (PT Kereta Api Indonesia), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambah Ara.

Namun, Ara menegaskan masih harus mempelajari detail-detail di lapangan. Ini termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.

Ia juga menyebut akan mengutamakan rumah bagi prajurit TNI. Menurutnya, ini salah satu target yang mesti dicapai Kementerian Perumahan.

"Intinya, kita dengan kerja sama semua pihak, kita yakin. Dan juga saya akan mendorong teman-teman pengusaha swasta, para developer, pengusaha di bidang lainnya untuk bersama-sama berlomba-lomba buat yang kebaikan, bermanfaat. Bisa bergotong royong di tempat usahanya," tutur Ara.

"Misalnya, ada lahan dari BUMN atau TNI, itu bisa dibantu teman-teman dari swasta. Jadi, kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan, karena masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi memang harus masif, bergotong royong, dari aset yang ada baik dimiliki negara maupun sitaan," imbuhnya.

Maruarar Sirait mengaku siap mendengarkan masukan dari semua pihak. Ini juga mencakup pandangan dari akademisi, pengamat, pelaku usaha, hingga calon konsumen atau pemilik rumah.

Ia menekankan Kementerian Perumahan perlu mendengar segala masukan secara sistematis. Harapannya, upaya ini bisa membuat gerak kementerian yang dipimpinnya lebih komprehensif.

"Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman. Kita harus melakukan efisiensi yang kuat sehingga dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa membangun lebih banyak rumah," tutup Ara.

Pembangunan 3 juta rumah itu pun disambut positif oleh BTN. Mereka menyebut, program itu bisa menghasilkan transaksi sekitar Rp400 triliun per tahun.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk bergerak cepat mengeksekusi program 3 juta rumah untuk perumahan rakyat.

Salah satu strategi yang ia bakal lakukan adalah membangun rumah tersebut di atas tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta aset sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pria yang akrab disapa Ara itu menegaskan butuh waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan strategi tersebut, mulai dari konsep hingga aturan hukum.

Menurutnya, pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan," katanya selepas pelantikan di Istana Kenegaraan Jakarta, Senin (21/10).

"Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (KAI), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambahnya.

Namun, Ara menegaskan masih harus mempelajari detail-detail di lapangan, termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.

Ia berharap program pembangunan perumahan rakyat ini bisa segera dilaksanakan sebelum 100 hari pemerintahan Prabowo.

"Ini kan bulan Oktober, November, Desember, saya berharap 100 hari program kerja Pak Presiden Prabowo, kita sudah bisa mulai membangun. Hari ini saya tambah semangat dengan adanya apa yang disampaikan dan dukungan penuh dari Pak Jaksa Agung," kata dia.

Sementara itu, Burhanuddin mengatakan rencana pemanfaatan tanah sitaan ini akan segera dilakukan. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan segera memberikan kejelasan soal berapa luas tanah hasil sitaan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Beliau (Maruarar) mengambil cerita ada tugas yang harus dilakukan oleh beliau untuk pembangunan sekitar 5 juta rumah. Dan ini memang memerlukan suatu support bersama dan ini tugas-tugas kita bersama," ucap Burhanuddin usai pertemuannya dengan Ara di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (22/10).

Jika dilihat secara garis besar, strategi ini bertujuan baik bagi keluarga yang belum memiliki rumah. Namun, apakah ada risiko dibalik wacana tersebut?

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan sebelum melakukan pembangunan perumahan untuk masyarakat, penting bagi pemerintah untuk mengecek lokasi tanah sitaan Kejagung ataupun tanah 'nganggur' milik BUMN.

Menurutnya, strategi itu sangat mungkin untuk dilakukan asal memang letak tanahnya strategis. Contoh, jika letak tanah terlalu jauh dari tempat bekerja sang pemilik rumah, maka dikhawatirkan pembangunan di lahan 'nganggur' itu akan mubazir.

Nailul melihat salah satu faktor pertimbangan pembelian rumah adalah jarak antara hunian dengan tempat masyarakat bekerja, begitu juga dengan ketersediaan transportasi umum. Jika kedua hal itu tak terpenuhi, pembangunan rumah pun akan sia-sia.

Ia menyarankan pemerintah juga harus memastikan sejumlah hal lain jika sudah mendapatkan lokasi yang strategis, termasuk adanya akses ke transportasi umum.

"Banyak perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terbengkalai karena tidak ditempati. Akhirnya menimbulkan risiko gagal bayar," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).

Di samping itu, ia menilai pemerintah juga perlu memastikan tujuan pembelian rumah bukan untuk investasi atau spekulasi, melainkan masyarakat yang betul-betul membutuhkan tempat tinggal.

"Ini yang rumit karena pembangunan dan penjualan tentu tidak semua dari pemerintah. Pemerintah perlu memastikan agar tidak terjadi penyelewengan program," imbuhnya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita tak menutup kemungkinan strategi tersebut memicu risiko yang tidak diinginkan.

Menurutnya, strategi membangun di atas lahan sitaan negara maupun BUMN tak masalah selama proses pemberian konsesinya atau proses pelepasannya ke dunia usaha dilakukan secara baik sesuai dengan aturan yang ada.

Toh, menurutnya, selama ini tanah 'nganggur' milik BUMN juga diberikan kepada masyarakat dalam program sertifikat gratis era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Logikanya kan sederhana, ketimbang lahan tersebut tak produktif dan nganggur, tentu akan lebih baik jika diupayakan menjadi produktif, salah satunya untuk perumahan rakyat yang affordable, bersubsidi, dan bisa diakses dengan lebih mudah oleh kelompok masyarakat yang belum memiliki rumah," ucapnya.

Ronny mengungkap sejumlah persiapan yang perlu dilakukan pemerintah agar strategi dengan niat baik ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pertama, pendataan lahan yang yang telah disita dan telah menjadi milik negara atau BUMN harus jelas. Jangan sampai karena ambisi merealisasikan program perumahan ini, lantas lahan adat, lahan masyarakat, dan lahan milik perusahaan diklaim bersengketa dan diklaim milik negara.

"Jadi datanya harus jelas dan pasti, dengan sokongan legalitas yang jelas," tutur Ronny.

Kedua, penggunaannya harus dipastikan, yakni untuk penyediaan perumahan dengan harga terjangkau di satu sisi dan didukung dengan layanan pembiayaan yang juga aksesibel di sisi lain.

[Gambas:Photo CNN]

Artinya, pemerintah perlu memastikan jangan sampai lahan tersebut lepas ke tangan pengusaha yang justru di kemudian hari membangun perumahan mewah untuk kelas atas, membangun mal, atau kawasan bisnis milik perusahaan di sana.

"Jika itu terjadi, tentu sudah melenceng dari tujuan dibuatnya Kementerian Perumahan Rakyat," tegas dia.

Ia menegaskan pemerintah harus membuat seluruh proses dari pembangunan rumah di lahan-lahan ini transparan agar bisa terpantau oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perumahan rakyat. Hal ini, kata dia, guna mendapatkan umpan balik dari publik jika ada lahan yang tak jelas dan dipakai untuk tujuan lain.

Di samping itu, Ronny melihat pemerintah harus melibatkan pengusaha yang memang telah memiliki reputasi publik dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Jika perlu, dijalankan oleh BUMN perumahan dengan dukungan perbankan BUMN juga. Sehingga jika mereka macam-macam, maka mereka sedang mempertaruhkan harga saham mereka di bursa," tutur Ronny.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait berencana akan berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal pemanfaatan tanah atau lahan sitaan.

Isu serupa diketahui juga telah dibahas Maruarar dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin dalam pertemuan di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa (22/10).

"Nanti saya juga dalam waktu dekat akan datang ke KPK untuk hal yang sama. Karena di sana juga cukup banyak yang saya mendengar tanah sitaan yang sebaiknya menurut kami digunakan untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil," kata Maruarar kepada wartawan.

Kendati demikian, Maruarar belum bisa memastikan kapan akan berkunjung ke KPK. Ia telah meminta Sekjen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk berkomunikasi dengan Sekjen KPK.

Tak hanya ke KPK, Maruarar akan menemui Menteri BUMN terkait pengelolaan aset yang mereka miliki.

Selain itu, Maruarar juga berencana akan bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait kebutuhan perumahan bagi para prajurit.

"Saya juga akan berencana bertemu dengan Panglima TNI karena kita juga ingin membangun rumah untuk prajurit yang belum punya tanah dan rumah," ucap dia.

"Kemudian juga dari kepolisian dan juga dengan pegawai negeri. Pegawai negeri masih banyak, karena nanti kita bisa bikin scheme jangka waktu yang panjang. Kalau pegawai itu kita bisa bikin nanti panjang untuk cicilannya dan bisa dari gajinya gitu," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Maurarar Sirait menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabinet Merah Putih.

Diketahui, Prabowo memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Doddy Hanggodo dengan wakil menterinya Diana Kusumastuti.

Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diisi oleh Maruar Sirait dengan wakilnya Fahri Hamzah.

Presiden Prabowo Subianto mengangkat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menjadi wakil menteri perumahan.

Pengangkatan diumumkan Prabowo Minggu (20/10) malam.

Lantas siapa sebenarnya Fahri Hamzah, kenapa Prabowo mempercayainya menjadi wakil menteri perumahan rakyat?

Fahri Hamzah merupakan salah satu aktivis pergerakan di masa orde baru. Ia mulai dikenal publik sejak reformasi bergulir pada awal 1998.

Ia adalah deklarator dan ketua umum pertama organisasi gerakan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Ia kerap terlibat aksi guna menurunkan rezim Soeharto.

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) ini juga pernah aktif sebagai Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat.

Ia kemudian terpilih menjadi staf ahli MPR periode 1999-2002 dan ikut dalam diskusi-diskusi terkait amendemen UUD 1945.

Ia lalu terpilih sebagai DPR pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2004 lewat daerah pemilihan NTB lewat Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia terpilih sebagai wakil ketua komisi III yang membidangi hukum.Pada 15 November 2011, ia dipindahkan ke komisi IV yang membidangi BUMN dan perdagangan, sekaligus ke Badan Kehormatan DPR menggantikan Ansory Siregar. Pada Mei 2013, Fahri dikembalikan ke Komisi III.

Pada 2011, Fahri sempat mengusulkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia beralasan KPK gagal menjawab waktu delapan tahun untuk menangani korupsi sistemik dan mengklaim DPR sudah memberikan dukungan luar biasa untuk pemberantasan korupsi.

Fahri terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019. Namun pada 2016, Fahri yang saat itu duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI dipecat oleh PKS. karena dianggap tidak disiplin dan mengikuti aturan partai.

Sejumlah hal yang disoroti di antaranya adalah pembelaannya terhadap Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham' hingga dukungan pembubaran KPK. Sikap Fahri ini dianggap bertentangan dengan pendapat pimpinan PKS lainnya.

Fahri kemudian membentuk Partai Gelora pada 2019. Ia mengatakan pembentukan Partai Gelora merupakan permintaan dari para anggota Ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang diinisiasinya bersama mantan Presiden PKS Anis Matta.

Pada Pilpres 2024, Partai Gelora mendukung pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.