Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memiliki rasa humor yang tinggi.

Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan Bahlil bahwa dirinya akan bergabung dengan Partai Golkar.

"Anda harus mulai kenal baik Pak Bahlil. Rasa humornya tinggi," kata Fahri kepada CNNIndonesia.com, Senin (23/9).

Fahri kemudian memuji Bahlil sebagai pemimpin masa depan. Namun, dia tak menjawab lagi ketika ditanyakan apakah tetap bersama Partai Gelora atau tidak di masa mendatang.

"Beliau pemimpin masa depan dari timur," ucap dia.

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan Fahri Hamzah akan bergabung dengan Golkar. Bahlil bahkan menyebut proses Fahri masuk Golkar sudah dalam tahap negosiasi.

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah, coba dulu pak, Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar," kata Bahlil saat meresmikan smelter PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfudz Siddiq menilai pernyataan Bahlil itu hanya candaan. Ia mengatakan Fahri masih setia dengan Partai Gelora.

"Bercanda itu. Pak Bahlil kan senang guyon," kata Mahfudz kepada CNNIndonesia.com, Senin.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah terlihat menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan kehadiran Fahri Hamzah merupakan putra daerah NTB.

"Beliau adalah Putra Daerah dan diundang juga oleh PT Amman Smelter," kata Yusuf dalam keterangannya, Senin (23/9).

Yusuf menjelaskan Presiden Joko Widodo juga ingin mendapatkan pelbagai masukan dari tokoh-tokoh daerah setempat terkait pembangunan daerah.

Bahkan, ia menilai Fahri Hamzah mendukung program hilirisasi ketika masih menjabat sebagai pimpinan DPR periode 2014-2019 lalu.

"Sewaktu pimpinan dewan, beliau sangat mendorong program hilirisasi," kata Yusuf.

Presiden Jokowi pada hari ini, Senin (23/9) meresmikan smelter PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, NTB.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Pj Gubernur NTB Hassanudin hingga Fahri Hamzah.

Fahri memang tokoh kelahiran Sumbawa, NTB. Ia kini menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Gelora. Sebelumnya Fahri merupakan kader PKS sebelum mengundurkan diri dari partai tersebut dan membentuk Partai Gelora pada 2019 lalu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan beras sebanyak 200 kilogram (kg) untuk sekitar 3.000 siswa per hari.

Selain itu, dibutuhkan 350 kg daging ayam dan 350 kg sayuran per hari.

"Dalam percobaan kita juga berikan susu, untuk 3.100 anak membutuhkan 600 liter susu setiap hari," kata Dadan dalam Strategic Policy Forum Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2025 di Universitas Indonesia, Selasa (17/9).

Menurut Dadan, Indonesia sekarang kelebihan produksi telur 200 ribu ton per tahun dan kelebihan 600 ribu ton daging ayam per tahun. Di lain sisi, banyak anak-anak yang kekurangan gizi karena daya belinya rendah.

Karena itu, program MBG diharapkan bisa hadir dengan menyerap produksi dalam negeri dan menyalurkannya kepada penerima bantuan.

Di lain sisi, untuk memenuhi kebutuhan susu dalam program MBG, akan dilakukan impor sapi yang bisa menghasilkan susu dalam jangka panjang.

"Dalam jangka panjang kita bukan mengimpor susunya, tapi mengimpor sapinya supaya bisa menghasilkan susu," katanya.

Dadan menjelaskan nantinya menu prgoram MBZ akan berbeda untuk setiap daerah karena akan disesuaikan dengan selera penerima. Nantinya, Badan Gizi hanya akan menetapkan standar gizi dalam menu yang dibagikan.

"Standar gizinya sama tapi isinya sangat tergantung karakteristik daerah, sumber daya lokal, dan kesuakaan daerah," katanya.

Ia mencontohkan anak-anak di Sukabumi lebih senang mengonsumsi daging dibanding ikan. Karenanya, sumber protein nantinya lebih sering menggunakan daging sapi.

"Tapi kalau sapi setiap hari kan mahal, jadi kita terapkan misalnya tiga bulan sekali. Atau misalnya di Papua, nasinya diganti papeda. Jadi kita kasih keleluasaan untuk menyusun komposisi menu," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal anggaran Badan Gizi Nasional. Menurutnya, proses anggaran untuk lembaga itu masih dibuat.

Ia pun menyebut bakal segera bertemu dengan pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dadan Hindayana.

"Nanti juga kami akan bertemu dulu pimpinannya dan kami lihat. Proses anggarannya kan sekarang ini sedang dibuat," kata Sri Mulyani di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (20/8).

Namun, Sri Mulyani belum bisa mengungkapkan kapan pertemuan itu akan berlangsung. Pasalnya, ia masih disibukkan dengan berbagai urusan.

"Ya nanti kita lihat, aku lagi banyak ke DPR nih," ucapnya.

Anggaran Badan Gizi Nasional sendiri dipatok sebesar Rp71 triliun. Ini terungkap dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Selain untuk anggaran program makan bergizi gratis, dana itu juga termasuk untuk mengongkosi operasional Badan Gizi Nasional.

Dadan pun membenarkan saat ditanya anggaran itu juga untuk membiayai operasional Badan Gizi Nasional, termasuk membayar gaji pegawai dan keperluan lainnya.

"Menyangkut seluruhnya. Termasuk (gaji pegawai), seluruhnya," kata Dadan saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8).

Ia mengatakan anggaran Rp71 triliun akan dikelola sendiri oleh Badan Gizi Nasional. Dia memastikan anggaran itu tak dibagi ke kementerian atau lembaga lain.

Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) program studi S2 Entomologi itu menyebut Badan Gizi Nasional akan menerima Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) pekan pertama Desember. Dengan begitu, program ini akan efektif berjalan pekan pertama Januari 2025.

"Insyaallah 2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi," ucapnya.

Anggaran Badan Gizi Nasional yang sebesar Rp71 triliun unggul dibandingkan dengan kementerian/lembaga (K/L) lain, bahkan mereka berada di urutan kedelapan pemilik pagu terbesar.

Ada dua kementerian teknis yang sebenarnya penting, tapi pagu belanjanya kalah dari Badan Gizi. Mereka adalah Kemenkeu yang diberi Rp53,2 triliun atau turun dari Outlook 2024 sebesar Rp67,4 triliun dan Kementerian Perhubungan yang mendapat Rp24,8 triliun, anjlok Rp14,1 triliun dari Rp38,9 triliun.