Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Bank Indonesia (BI) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini kami mengundang di tempat kita untuk bisa mensinkronkan seluruh policy dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di APBN maupun kebijakan BI, entah melalui makropudensial maupun melalui mekanisme yang bisa dilakukan oleh BI untuk mendukung, pertama, sektor perumahan," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu.

Ia menyebut akan mendukung dengan mencoba mencari berbagai instrumen yang akan diikhtiarkan seiring target Program 3 Juta Rumah.

"Sudah menemukan berbagai cara yang akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis, baik dari Kemenkeu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta sisi instrumen otoritas moneter Bank Indonesia (BI)," ujar Sri Mulyani.

Pihaknya optimistis bisa meningkatkan insentif, yang kemudian dapat mendukung target dari sisi volume yang lebih tinggi dari Program 3 Juta Rumah.

Ia menjelaskan pemerintah sudah menempatkan di Undang Undang (UU) APBN 2025 untuk memberikan dukungan sebanyak 220.000 rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam APBN 2025 itu, sudah dialokasikan sebesar Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk fasilitas likuiditas yang dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) untuk mendukung sebanyak 220.000 MBR yang pinjamannya bunganya hanya 5 persen selama 20 tahun.

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah juga punya instrumen lain, di antaranya perbaikan rumah bagi masyarakat dan berbagai skema seperti bantuan uang muka.

"Ini semuanya yang ada dalam APBN, kita akan terus evaluasi dan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya, sehingga target yang ingin dicapai secepat mungkin bisa dicapai," ujar Sri Mulyani.

Ia melanjutkan skala untuk meningkatkan insentif tersebut sedang dibahas bersama BI dan sektor perbankan terutama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di bawah Kementerian BUMN.

"Himbara yang di bawah Pak Erick, ini semuanya kemudian bisa menciptakan tadi, baik dukungan dari sisi suplainya, baik para produsen rumah maupun dari sisi 'demand'-nya yaitu masyarakat terutama yang MBR," ujar Sri Mulyani.

Sebagai pemerintah, pihaknya mendukung program- program dalam Astacita dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

"Apakah itu ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, ini juga akan kita evaluasi sesuai arahan Presiden," ujar Sri Mulyani.

Ia mengatakan akan membahas bersama melalui mekanisme dari sisi pembiayaan, namun dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas dan dapat bekerja cepat namun dengan semuanya terjaga sesuai peraturan perundang- undangan.

Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa SD dan SMP Negeri di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Kali ini program tersebut menyasar 871 siswa SMP Negeri 16 dan 402 siswa SD Negeri 016 di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Program MBG itu pun mendapat respons positif dari siswa.

“Para siswa sangat antusias. Selain membantu pemenuhan gizi harian, mereka juga menjadi lebih semangat dalam belajar,” kata Kepala Sekolah SMPN 16 Tanjungpinang Lili Damayanti di sela meninjau pendistribusian MBG di sekolahnya, Rabu.

Lili menjelaskan setiap paket makanan yang diberikan kepada siswa berisi nasi, susu, buah, sayur, dan daging ayam yang dikemas secara higienis.

Selain itu, kata dia, penyaluran makanan turut melibatkan pengawasan ahli gizi guna memastikan kandungan nutrisinya sesuai standar kesehatan.

"Harapannya Program MBG terus berlanjut karena berdampak baik bagi masyarakat, terutama siswa," ucapnya.

Salah seorang siswa SMPN 16 Tanjungpinang mengaku sangat senang dengan Program MBG, apalagi makanan yang disajikan segar dan lezat.

“Makanannya enak dan lengkap. Kami merasa lebih bertenaga untuk mengikuti pelajaran,” katanya.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Tanjungpinang Novi Perdana Wari mengatakan Program MBG merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

"Dengan makanan bergizi, diharapkan siswa lebih fokus belajar, kemudian tumbuh sehat, serta berdaya saing tinggi," ujarnya.

Hingga saat ini total ada tujuh sekolah di Tanjungpinang yang telah menerima manfaat dari Program MBG, yaitu SMAN 4, SMPN 4, SMPN 16, SDN 016, SDN 011, SDN 002, dan SDN 007.

Pewarta: Ogen
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Kota Gorontalo (ANTARA) - Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan Program Makanan Bergizi Gratis berjalan dengan baik dan sesuai standar.

Kepala Perwakilan Ombudsman Gorontalo Muslimin B. Putra di Gorontalo, Rabu mengatakan bahwa inspeksi itu dilakukan untuk mengawasi layanan SPPG pada siswa yang menjadi target program makan bergizi gratis.

"Tim Ombudsman datang untuk melakukan pengecekan terhadap menu makanan, proses distribusi, dan sumber daya yang ada di setiap SPPG," ucap Muslimin.

Ia mengungkapkan, di Kota Gorontalo, terdapat empat puluh tujuh tenaga kerja yang terlibat. Rata-rata tenaga kerja berasal dari Gorontalo dan direkrut dari sekitar area SPPG.

"Kita melakukan inspeksi di dapur, ternyata di dapur sudah selesai proses masaknya, yang ada tinggal proses pembungkusan dalam piring itu, jadi kita menyaksikan proses itu dan setelah itu akan didistribusikan," jelas Muslimin.

Untuk wilayah Kota Gorontalo, terdapat dua armada yang melayani distribusi makanan. Masing-masing armada melakukan dua hingga tiga kali proses pengantaran ke sekolah target.

Ombudsman berharap bahwa tenaga kerja yang dilibatkan dalam program itu adalah warga Kota Gorontalo. Selain itu, makanan atau sumber daya alam yang dimanfaatkan juga diharapkan berasal dari Gorontalo, seperti ikan dan sayur.

Tahap awal Program MBG di Kota Gorontalo dilaksanakan di 14 PAUD hingga SMA dengan total penerima manfaat sebanyak 2.892 siswa dan 118 ibu hamil.

Sekolah tersebut yakni PAUD Al-Hijrah, PAUD Al-Ishlah, TK Al-Hijrah, TK Qurata Ayun, TK Kartika, TK Adhiyaksa, dan TK Al-Ishlah. Selanjutnya SDN 74, 77, dan 78 Kota Tengah, serta SD Al-Ishlah. Berikutnya SMP Negeri 3 dan 8, serta SMK Tridharma Kota Gorontalo.

Pontianak (ANTARA) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, menegaskan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang dinamis bagi pemerintah daerah guna memastikan efektivitas program yang dijalankan, termasuk dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Perencanaan anggaran harus berorientasi pada prinsip efisiensi dan efektivitas serta selaras dengan program Quick Win Astacita Presiden Prabowo Subianto. Untuk memastikan hal tersebut, evaluasi menyeluruh atas perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan, termasuk dengan pendekatan ex-ante evaluation untuk menganalisis risiko ke depan," kata Rudi saat melakukan pertemuan dengan Pj. Bupati Sanggau, Suherman, dan Wakil Bupati Terpilih Sanggau Periode 2025-2030, Susana Herpena, di Sanggau, Rabu, (19/2).

Dalam lingkup Kalimantan Barat, Rudy mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pj. Gubernur Kalimantan Barat dan berencana mengumpulkan kepala daerah terpilih guna memastikan program MBG berjalan optimal.

"BPKP akan membantu kepala daerah terpilih agar inline dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Kemendagri Nomor 640," tuturnya.

Sejalan dengan itu, Rudy menjabarkan peran strategis organisasi perangkat daerah (OPD) di Sanggau dalam menyukseskan program MBG. Bappeda, misalnya, diharapkan dapat mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran yang mendukung program MBG serta menjalin sinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan unsur TNI. Dinas Kesehatan bertanggung jawab memfasilitasi sertifikasi hygiene dan sanitasi, sementara Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan harus menjamin ketersediaan serta keamanan bahan pangan lokal.

Dinas Pendidikan juga memiliki peran penting dalam menyiapkan data penerima MBG, infrastruktur air bersih, serta sistem distribusi makanan ke sekolah. Selain itu, pemerintah daerah diingatkan untuk mengakomodasi Mitra MBG dari sisi demand dan supply agar manfaat ekonomi program ini tetap dirasakan oleh masyarakat lokal.

Menanggapi hal tersebut, Pj. Bupati Sanggau Suherman menegaskan komitmen pihaknya dalam bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan program MBG berjalan efektif dan efisien.

"Hadirnya BPKP menunjukkan komitmen untuk mendorong efektivitas dan efisiensi perencanaan serta penganggaran demi terwujudnya Kabupaten Sanggau yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan," kata Suherman.

Sebagai bagian dari upaya percepatan, Rudy bersama jajaran Pemkab Sanggau juga melakukan kunjungan ke dapur Mitra MBG di Kecamatan Kapuas. Program MBG di Sanggau saat ini akan menyasar 10 sekolah dengan total 2.389 penerima manfaat, sementara distribusi makanan dirancang agar tetap berada dalam jangkauan ideal dengan waktu tempuh maksimal 500 meter dari dapur produksi.

Untuk mendukung keberlanjutan program, Rudy juga menyarankan Pemkab Sanggau menggandeng Bank Kalbar dalam penyediaan skema permodalan bagi mitra serta Yayasan Pondok Pesantren Al Fatih. Langkah ini diharapkan dapat memastikan kesinambungan program, terutama dalam mengatasi potensi keterlambatan pembayaran bagi mitra MBG.

Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi kini resmi memiliki pelayanan cepat dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendukung program tiga juta rumah.

Hal itu tampak setelah Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih meluncurkan secara resmi program Percepatan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pembangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (PBG-MBR) Kota Jambi, bertempat di Ruang Jambi City Operation Center (JCOC) Grha Siginjai, Selasa (18/2/).

Hadir dalam acara itu, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Obliyani, Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM Moncar Widaryanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fahmi, dan Asisten Administrasi Umum M Jaelani selaku Koordinator Percepatan Perizinan Pembangunan di Kota Jambi serta sejumlah Kepala Dinas terkait, perwakilan Perbankan dan masyarakat pemohon PBG-MBR.

Pada launching itu, tim Pemerintah Kota Jambi berhasil menerbitkan permohonan PBG hanya dalam waktu 18 menit 11 detik.

Sri menyampaikan rasa puasnya atas kecepatan proses tersebut yang menunjukkan bahwa layanan penerbitan PBG tipe 36 bagi MBR dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 jam.

Pj Wali Kota juga berkesempatan menyerahkan secara simbolis sertifikat keputusan PBG-MBR kepada pemohon dalam acara itu yang berhasil di proses dalam waktu 18 menit 11 detik tersebut.

"Alhamdulillah, layanan ini setelah diluncurkan dapat memproses layanan di bawah 1 jam. Kami juga telah menyiapkan tim khusus agar pelayanan ini dapat berjalan maksimal," jelasnya.

Dirinya juga menargetkan dengan adanya layanan ini nantinya akan dapat menyelesaikan 15 usulan penerbitan bangunan setiap harinya.

"Inilah wujud kerja keras dari tim Pemkot Jambi untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat dengan secepatnya. Dan sesuai kebijakannya yang bisa menikmati layanan ini adalah masyarakat dengan kriteria berpenghasilan di bawah angka Rp7 juta," katanya.

Pemerintah daerah dan perbankan harus bekerja sama dalam memudahkan akses hunian bagi MBR. Dan Alhamdulillah, bank mitra kita sudah siap untuk memfasilitasi program ini. Ini adalah bentuk nyata negara hadir dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

Dia menekankan, proses pelayanan penerbitan PBG Kota Jambi akan semaksimal mungkin dilakukan percepatan tanpa mengabaikan persyaratan administrasi dan berharap, semua OPD teknis dapat mengawal program ini dengan baik juga tanpa mengabaikan persyaratan administrasi, sehingga hadirnya pemerintah dalam memberikan kemudahan dan kecepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khususnya bagi MBR di Kota Jambi dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya.

Untuk memudahkan pelayanan penerbitan PBG itu, Sri menyebut DPMPTSP kota Jambi juga telah menyediakan ruang khusus bagi operator dan pengawas PBG di Mall Pelayanan Publik.

Sementara itu, Oni Fahlevi warga kota Jambi yang pertama kali menikmati layanan cepat PBG-MBR pada launching itu menyampaikan apresiasinya kepada Pemkot Jambi dan alhamdulillah dengan layanan yang sekarang prosesnya sangat cepat sekali. Mudah-mudahan semua masyarakat di kota Jambi bisa merasakan layanan ini," katanya.

Sebelumnya, dalam laporan kegiatan tersebut, Asisten Administrasi Umum, M Jaelani selaku koordinator mengungkapkan 3 syarat pendukung sebagai faktor penentu dalam menyukseskan dalam penerbitan PBG-MBR itu.

"Pertama, prototipe yang harus terlebih dahulu dipersiapkan, karena merupakan model awal atau rancangan dari suatu produk atau desain. Dalam hal ini dari hasil studi tiru ke Pemkab Bogor, Pemkot Jambi menerima 55 prototipe, tentunya ini akan kita modif untuk diberlakukan di kota Jambi," katanya.

Selanjutnya, aplikasi SIMBG yang telah disiapkan Kementerian PU tidak dalam kondisi eror. Dan yang terakhir adalah kondisi jaringan yang harus stabil dan lancar serta berkait SDM, Jaelani juga menegaskan sudah diisi dengan tenaga-tenaga yang berpengalaman dalam bidang masing-masing. Namun akan terus diberikan pelatihan guna memberikan layanan yang maksimal bagi masyarakat.

Sebagaimana diketahui, layanan ini merupakan program Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah untuk mendukung kebijakan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

PBG-MBR yang dilaunching Pj Wali Kota Jambi ini juga merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, 3015/KPTS/M/2024, 600.10-484 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah yang digagas oleh Presiden RI.

Selain menindaklanjuti Keputusan Bersama 3 Menteri itu, Pemkot Jambi juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemberian Insentif Fiskal Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mengatur salah satunya tentang golongan masyarakat di Kota Jambi yang berhak menerima manfaat untuk pembebasan BPHTB dan retribusi PBG.

Nagan Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh memastikan sebanyak 3.440 porsi siswa dari jenjang pendidikan TK hingga SMA di daerah tersebut, saat ini telah mulai menikmati makan bergizi gratis dari pemerintah.

“Kegiatan makan bergizi gratis ini sudah dimulai selama dua hari sejak tanggal 17 Februari kemarin,” kata Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya, Aceh, Dr Iskandar di Nagan Raya, Selasa.

Sebanyak 3.440 porsi MBG diberikan kepada siswa dari tingkat TK hingga SMA, dengan rincian, 243 siswa TK, 1.290 siswa SD, 933 siswa SMP, dan 974 siswa SMA yang akan dilaksanakan lima kali dalam sepekan.

Dr Iskandar mengatakan pemberian makan bergizi gratis inic merupakan program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bagi siswa-siswi mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/sederajat.

"Pemberian MBG ini merupakan salah satu program Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak tanpa memandang status sosial," ujar Iskandar.

Melalui pemberian MBG ini, Pemkab Nagan Raya, Aceh berharap dapat menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus belajar dengan giat dan akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan sukses di masa depan.

Komandan Kodim 0116/Nagan Raya, Aceh, Letkol Inf Fairuzzabadi selaku pelaksana kegiatan mengayakan kegiatan ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap generasi muda harapan bangsa agar tumbuh dan kuat.

"Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan kami, Forkopimda Nagan Raya, terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, terkait dengan makan siang bergizi gratis dan akan kita laksanakan terus bersama instansi terkait," ujarnya.

Fairuzzabadi menyebutkan bahwa saat ini terdapat satu titik lokasi dapur, dan ke depan akan bertambah menjadi tiga titik dengan jumlah semua siswa yang akan mendapat Makan Berizi Gratis sebanyak 39.000 orang di Nagan Raya.

"Tahap pertama ini pada 14 sekolah mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA dengan jumlah 3.440 porsi," ungkapnya.

Pelajar kelas I SMPN 1 Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Reva Alesha, mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran atas program Makan Bergizi Gratis kepada para pelajar di sekolah-sekolah, termasuk SMP Negeri 1 Seunagan.

"Semoga Makan Bergizi Gratis ini tetap berlanjut ke depannya," harap Alesha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tower Wisma Atlet Kemayoran untuk hunian aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) siap diresmikan.

"Yang sudah siap untuk diresmikan adalah tiga tower di Kemayoran yang Wisma Atlet, itu sudah siap diresmikan. Kemudian tujuh tower sudah siap bulan April akhir, Jadi total 10 tower," ujar Maruarar saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Diketahui, revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Selain itu, Maruarar juga menyampaikan perkembangan pembangunan perumahan subsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hingga saat ini, kata dia, sebanyak 104 ribu unit perumahan subsidi telah dibangun, sedang dibangun, atau sudah diserahkan kepada masyarakat.

Pemerintah, kata dia, juga memberikan sejumlah insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) gratis untuk properti di bawah Rp2 miliar, serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ke depan, Kementerian PKP akan fokus pada Program Strategis Nasional (PSN) yang mencakup sekitar 30 titik di Indonesia.

Tanah seluas sekitar 7.700 hektar telah diterima dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk mendukung program ini.

Maruarar mengatakan program ini akan dilaksanakan secara lintas kementerian, termasuk koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain itu, Ara juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia telah memberikan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) senilai Rp80 triliun untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

"Dari Bank Indonesia kami sudah mendapatkan pelonggaran GWM atau Giro Wajib Minimum, bank itu ada duitnya di BI dan itu Bank Indonesia siap untuk menjalankan sejumlah Rp80 triliun duit bank yang ada di Bank Indonesia, Itu sejumlah Rp80 triliun,

Adapun persiapan lebih lanjut akan dibahas dalam rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, BUMN, dan Bank Himbara di kantor Kementerian Keuangan.

"Besok malam kami akan rapat dengan Menkeu, BUMN, dan juga Bank Himbara di kantor Menkeu Untuk merealisasikan dalam rangka dukungan daripada Bank Indonesia untuk program pemerintah 3 juta rumah, itu artinya 3 juta yang dibangun dan yang direnovasi," ujar Maruarar.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan uji coba percepatan penerbitan perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagai upaya mendukung program pemerintah berkaitan realisasi pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi menyatakan pemerintah daerah mendorong kepemilikan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui inovasi program 3 juta rumah per tahun sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Caranya bagaimana, tentu dengan memudahkan akses perizinan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka memiliki hunian yang layak, legal serta sesuai regulasi sekaligus meningkatkan taraf perekonomian masyarakat," katanya di Cikarang, Selasa.

Ia mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus menanggulangi persoalan kemiskinan melalui skema kepemilikan 3 juta rumah layak huni mencakup sejuta hunian di perkotaan dan dua juta unit di wilayah pedesaan.

Dia menjelaskan program ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan dukungan percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Prabowo-Gibran.

Dia menyebut selama ini hambatan administratif menjadi kendala utama dalam pembangunan rumah tinggal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program ini pula, masyarakat baik yang sudah memiliki maupun berencana memiliki hunian akan diberikan kemudahan.

"Di satu sisi kemudahan mengurus dengan cepat dan gratis bagi masyarakat dan di sisi lain juga memberikan stimulus bagi pengusaha properti rumah subsidi agar dapat meningkatkan penjualan karena selain PBG, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) juga gratis bagi calon pemilik rumah berstatus berpenghasilan rendah," ucapnya.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan uji coba percepatan penerbitan perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagai upaya mendukung program pemerintah berkaitan realisasi pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi menyatakan pemerintah daerah mendorong kepemilikan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui inovasi program 3 juta rumah per tahun sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Caranya bagaimana, tentu dengan memudahkan akses perizinan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka memiliki hunian yang layak, legal serta sesuai regulasi sekaligus meningkatkan taraf perekonomian masyarakat," katanya di Cikarang, Selasa.

Ia mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus menanggulangi persoalan kemiskinan melalui skema kepemilikan 3 juta rumah layak huni mencakup sejuta hunian di perkotaan dan dua juta unit di wilayah pedesaan.

Dia menjelaskan program ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan dukungan percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Prabowo-Gibran.

Dia menyebut selama ini hambatan administratif menjadi kendala utama dalam pembangunan rumah tinggal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program ini pula, masyarakat baik yang sudah memiliki maupun berencana memiliki hunian akan diberikan kemudahan.

"Di satu sisi kemudahan mengurus dengan cepat dan gratis bagi masyarakat dan di sisi lain juga memberikan stimulus bagi pengusaha properti rumah subsidi agar dapat meningkatkan penjualan karena selain PBG, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) juga gratis bagi calon pemilik rumah berstatus berpenghasilan rendah," ucapnya.

Selain memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hunian, percepatan PBG diharapkan membuka akses lebih luas bagi masyarakat terhadap berbagai fasilitas dan program bantuan perumahan dari pemerintah, termasuk untuk memiliki hunian bersubsidi.

Dedy turut mengajak segenap jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk berperan aktif menyukseskan program ini sebagai kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan percepatan perizinan PBG.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Kita ingin melakukan pembangunan 3 juta rumah dan harapannya skema yang berpihak pada rakyat kecil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

"Kita ingin melakukan pembangunan 3 juta rumah dan harapannya skema yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk dukungan dari berbagai pihak," kata AHY seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

"Kita tahu, berbagai kepentingan baik itu lahan hunian, lahan industri, dan lahan perkebunan, termasuk juga yang harus tetap dijaga agar keseimbangan alam tetap terjadi dan di sinilah kompleksitas sekaligus tantangan bagi Kementerian ATR/BPN ," ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

"Perumahan dan kawasan permukiman ini juga memiliki target yang tinggi untuk bisa menyediakan rumah-rumah yang semakin terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Kolaborasi lintas kementerian dan koordinasi dengan pemerintah daerah diharapkan AHY dapat menyatukan kebijakan tata ruang dan perumahan, sehingga setiap program yang dijalankan mampu mengatasi berbagai tantangan secara efektif.

AHY optimistis bahwa dengan sinergi tersebut, pembangunan perumahan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

"Kita ingin melakukan pembangunan 3 juta rumah dan harapannya skema yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk dukungan dari berbagai pihak," kata AHY seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

"Kita tahu, berbagai kepentingan baik itu lahan hunian, lahan industri, dan lahan perkebunan, termasuk juga yang harus tetap dijaga agar keseimbangan alam tetap terjadi dan di sinilah kompleksitas sekaligus tantangan bagi Kementerian ATR/BPN ," ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

"Perumahan dan kawasan permukiman ini juga memiliki target yang tinggi untuk bisa menyediakan rumah-rumah yang semakin terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Kolaborasi lintas kementerian dan koordinasi dengan pemerintah daerah diharapkan AHY dapat menyatukan kebijakan tata ruang dan perumahan, sehingga setiap program yang dijalankan mampu mengatasi berbagai tantangan secara efektif.

AHY optimistis bahwa dengan sinergi tersebut, pembangunan perumahan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor perumahan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap program dan kebijakan strategis sektor perumahan dan permukiman.

Ara menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PKP untuk menjaga tata kelola yang baik (good governance) dalam pembangunan perumahan rakyat, terutama dalam program-program yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor perumahan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami secara proaktif meminta BPK untuk melakukan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan,” ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Permohonan audit atas program dan kebijakan strategis di sektor perumahan dan permukiman tersebut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan jajaran Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ara menyampaikan terima kasih kepada Haerul Saleh, Pimpinan BPK RI dan jajaran, yang telah memberikan waktu untuk berdiskusi mengenai pembiayaan perumahan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), rumah susun, efisiensi anggaran dan sebagainya.

"Serta berkenan mengaudit kementerian kami, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dan kebocoran anggaran negara," ujar Ara.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengembang rumah subsidi yang nakal.

Tujuannya supaya nanti bisa diperoleh sesuatu petunjuk yang komprehensif. Bagaimana nanti tata kelolanya, bagaimana nanti siapa bertanggung jawab apa. Bahkan jika itu ada kerugian negara maka Kementerian PKP akan menyerahkan penanganan atas persoalan kepada aparat penegak hukum.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025