Bengkayang (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Bengkayang bersama Dandim 1209 Bengkayang mengawal langsung program makan bergizi gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan di Bengkayang, Kalimantan Barat, hari ini.

"Kami bersama-sama dengan Forkopimda Bengkayang mengawasi pelaksanaan program ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar," kata Waka Polres Bengkayang Kompol Anne Tria Sefyna dalam peluncuran program MBG di Bengkayang, Senin.

Selain itu, kepolisian akan melakukan pengawasan secara berlanjut selama tujuh hari program uji coba dilakukan. Hal ini kata Anne, sebagai bahan evaluasi program dan analisisa apakah terdapat permasalahan dan sebagainya.

"Kami tentu mendukung penuh program ini di Bengkayang," katanya.

Dandim 1209 Bengkayang Letkol Infantri Albertinus Mariano menyatakan program ini sangat baik dalam upaya perbaiki dan pemenuhan gizi anak Indonesia.

"Program ini disambut antusias orang murid-murid dan masyarakat. Kami berharap memberikan dampak positif bagi perkembangan anak Indonesia ke depannya," ujarnya.

Pihaknya juga berkomitmen untuk mengontrol pelaksanaan program tersebut di Bengkayang sehingga terpenuhi gizi anak-anak Bengkayang.

Sementara itu, Asisten Pemerintah dan Kesra Pemkab Bengkayang Yohanes Atet menyatakan uji coba makan bergizi gratis yang dilakukan hari ini menyasar 1.289 siswa di Bengkayang dan lima sekolah terdekat dari dapur umum Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dia menjelaskan program ini bertujuan untuk mendukung terciptanya generasi muda yang cerdas, sehat, dan unggul sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2025.

"Hari ini, kami bersama forkopimda, Polres Bengkayang, Kejaksaan Negeri Bengkayang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dandim 1202 Bengkayang bersama-sama meninjau langsung uji coba program ini," katanya.

Program tahap pertama ini dimulai di lima sekolah, yaitu di TKN Pembina Bengkayang, SDN 09 Rangkang, SLBN Adil Ka'talino, SMPN 04 Bengkayang, dan SMAK Santo Aquinas Bengkayang.

Pemerintah Bengkayang sendiri, kata dia, mendukung penuh program pemerintah pusat demi memperbaiki gizi anak Indonesia dengan bersinergi dengan berbagai pihak, seperti forkopimda, penyedia makanan dan sekolah.

"Mari kita bersama-sama mensukseskan program ini di Bengkayang untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2045. Mereka ini lah generasi emas kita ke depannya," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bekerja sama dengan TNI serta Badan Gizi Nasional (BGN) menyukseskan perwujudan ketahanan pangan dari desa dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendes PDT dan TNI yang diwakili langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta Kemendes PDT dan Badan Gizi Nasional yang diwakili oleh Kepala BGN Dadan Hindayana di Kantor Kemendes PDT di Jakarta, Senin.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengatakan adanya kerja sama dengan TNI, dalam hal ini melalui Babinsa yang tersebar di seluruh desa, program pembangunan desa diupayakan dapat berjalan optimal, terutama dalam bidang ketahanan pangan.

"Kita tahu bahwa babinsa ada di setiap desa dan selama ini mereka telah berperan besar dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20 persen dana desa dialokasikan untuk sektor ini," ujar dia saat memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman itu.

Terkait kerja sama dengan Badan Gizi Nasional, ia mengatakan, hal tersebut dalam rangka mendukung program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut, kata dia, akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyediakan bahan baku makanan.

Dengan demikian, menurut dia, perekonomian desa dapat ditingkatkan sekaligus pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi.

"Kami akan mengoptimalkan desa-desa tematik, di mana ada desa yang khusus memproduksi telur, daging ayam, sayuran, cabai, ikan, dan lain-lain. Ini akan mendukung rantai pasokan program makan siang bergizi," kata Mantan Wakil Ketua MPR itu.

Ke depan, Kementerian Desa dan PDT akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai visi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Seluruh kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yaitu membangun Indonesia dari desa," kata dia.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu, menargetkan seluruh sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah tersebut menerapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir 2025.

"Mudah-mudahan akhir tahun seluruh sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Bengkulu menikmati Program MBG," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bengkulu A. Gunawan, di Bengkulu, Senin.

Ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, sebab Program MBG dapat diterapkan di Kota Bengkulu serta dapat berjalan terus dan lancar.

"Program MBG di Kota Bengkulu dapat mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan siswa, serta menekan angka malnutrisi di kalangan pelajar," ujarnya.

Gunawan mengemukakan Program MBG memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih luas khususnya di Kota Bengkulu, dan pemerintah optimistis untuk mendukung generasi sehat dan cerdas dengan memberikan asupan gizi yang berkualitas kepada para siswa.

"Pemberian makanan bergizi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak, memberikan asupan gizi yang baik, serta meningkatkan daya tahan tubuh mereka agar terhindar dari penyakit," ujar dia.

Untuk itu, dengan adanya Program makan bergizi tersebut, Pemkot Bengkulu berharap dapat menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif, sesuai visi pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Dandim 0407/Kota Bengkulu Kolonel Inf. Widi Rahman bahwa Program MBG di Kota Bengkulu akan diterapkan secara bertahap di seluruh sekolah di wilayah tersebut.

"Program MBG pada akhir 2025 diharapkan dapat diterapkan. Kita berharap ada pihak ketiga atau investor yang mau membangun dapur umum," kata dia.

Legislator sebut MBG Kuartal II libatkan koperasi hingga Bumdes

Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris bersama Kapolda Irjen Pol Rusdi Hartono dan Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Heri Purwanto memantau langsung pemberian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai perdana Senin (17/2) untuk Jambi.

Al Haris bersama Kapolda dan Danrem memantau langsung program makan bergizi gratis di sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Fatih Kids di Jalan Parluhutan Lubis, No.06, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

Saat memantau program makan bergizi gratis, Al Haris juga meminta masukan kepada guru PAUD terkait menu dan waktu atau jam pendistribusian makanan bergizi gratis masuk ke sekolah.

Setelah memantau langsung makan bergizi gratis, Gubernur Jambi mengatakan secara umum pendistribusian makanan bergizi gratis hari pertama di Jambi cukup baik dan jika dilihat menu dan jam tiba. "Saya kira sudah cukup baik hari pertama ini, karena ini baru, maka anak-anak perlu penyesuaian dan ini mulai dibiasakan dengan mereka.

Gubernur juga minta perlu dilakukan pengawasan bersama-sama terkait kedatangan makanan, hingga variasi menu yang menarik, apa lagi bagi anak-anak PAUD dan TK, SD. SMP dan SMA.

Untuk menu makan bergizi gratis hari pertama yakni ayam, tempe, buah jeruk dan susu kotak yang diberikan kepada anak PAUD Al Fatih Kota Jambi.*

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Kita terus akan perbaiki penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan skema bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah (FLPP) yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli rumah-rumah subsidi yang menargetkan tiga juta unit.

Program rumah murah untuk rakyat, yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang diwujudkan dalam periode Kuartal I/2025.

"Kebijakan FLPP untuk melaksanakan program Tiga Juta Rumah Murah,” kata Presiden saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

FLPP, yang merupakan salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR), diluncurkan sejak 2021 melalui kerja sama Kementerian PUPR—sekarang Kementerian Perumahan Rakyat dan bank-bank BUMN.

Beberapa kemudahan yang dapat diterima masyarakat saat mengambil KPR dengan skema FLPP mencakup uang muka rumah yang nilainya jauh lebih ringan daripada skema lainnya, umumnya satu persen dari harga rumah.

Masyarakat yang mengambil KPR dengan skema FLPP juga mendapatkan pembebasan biaya premi asuransi, serta dapat membayar angsuran rumah per bulan dengan harga terjangkau, kemudian suku bunga yang maksimal 5 persen.

Dalam jumpa pers yang sama di Istana Merdeka, Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Pemerintah akan terus memperbaiki skema penghapusan utang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita terus akan perbaiki penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM,” kata Presiden.

Jumpa pers di Istana Merdeka digelar oleh Presiden selepas rapat terbatas dengan beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

Jajaran pejabat yang mendampingi Presiden saat jumpa pers, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Hadir pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Madura, tidak dihentikan, hanya ditunda sementara dan besok, Selasa (18/2) sudah mulai berjalan kembali.

“Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dadan juga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan penerima Program MBG hingga 17,5 juta pada akhir Desember 2025, maka untuk mencapai target tersebut BGN membutuhkan biaya tambahan sekitar Rp25 triliun tiap bulan yang dimulai dari September 2025.

“Rp71 triliun untuk penerima 3 juta dari Januari-April, akhir April ke Agustus 6 juta, dari Agustus akhir ke Desember 15-17,5 juta, itu kalau tetap Rp71 triliun. Kalau Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September 2025 karena sumber daya manusia kita baru siap di bulan Juli 'kan, maka tiap bulan kita akan butuh Rp25 triliun untuk percepatan, jadi kalau dimulai September kita butuh Rp100 triliun,” papar Dadan.

Sementara itu untuk proses pinjam-pakai lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dadan mengemukakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga lain untuk proses pinjam-pakai untuk nantinya dikelola oleh BGN.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pemda-pemda, misalnya ATR/BPN ‘kan punya lahan di seluruh Indonesia, daripada beli ‘kan lebih baik pinjam-pakai. TNI juga begitu, Polri juga, maka Polri akan bangun 500 minimal, pemda juga akan menyiapkan infrastrukturnya, kita yang akan mengelola,” ujar dia.

Sebelumnya ramai diberitakan di media massa bahwa Program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kusniah, Sumenep, Madura dihentikan sementara.

Kepala SPPG Sumenep Mohammad Kholilur Rahman membenarkan pernyataan tersebut dan menjelaskan bahwa pemberhentian sementara Program MBG hari ini akibat kesalahan teknis pada internal penyelenggara.

Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Madura, tidak dihentikan, hanya ditunda sementara dan besok, Selasa (18/2) sudah mulai berjalan kembali.

“Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dadan juga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan penerima Program MBG hingga 17,5 juta pada akhir Desember 2025, maka untuk mencapai target tersebut BGN membutuhkan biaya tambahan sekitar Rp25 triliun tiap bulan yang dimulai dari September 2025.

“Rp71 triliun untuk penerima 3 juta dari Januari-April, akhir April ke Agustus 6 juta, dari Agustus akhir ke Desember 15-17,5 juta, itu kalau tetap Rp71 triliun. Kalau Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September 2025 karena sumber daya manusia kita baru siap di bulan Juli 'kan, maka tiap bulan kita akan butuh Rp25 triliun untuk percepatan, jadi kalau dimulai September kita butuh Rp100 triliun,” papar Dadan.

Sementara itu untuk proses pinjam-pakai lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dadan mengemukakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga lain untuk proses pinjam-pakai untuk nantinya dikelola oleh BGN.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pemda-pemda, misalnya ATR/BPN ‘kan punya lahan di seluruh Indonesia, daripada beli ‘kan lebih baik pinjam-pakai. TNI juga begitu, Polri juga, maka Polri akan bangun 500 minimal, pemda juga akan menyiapkan infrastrukturnya, kita yang akan mengelola,” ujar dia.

Sebelumnya ramai diberitakan di media massa bahwa Program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kusniah, Sumenep, Madura dihentikan sementara.

Kepala SPPG Sumenep Mohammad Kholilur Rahman membenarkan pernyataan tersebut dan menjelaskan bahwa pemberhentian sementara Program MBG hari ini akibat kesalahan teknis pada internal penyelenggara.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Seluruh teknis jalannya program MBG diatur BGN, pemerintah kabupaten hanya siapkan bahan baku atau bahan makanan yang akan digunakan," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar di Penajam, Senin.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat tugas menyiapkan bahan mentah, antara lain sayuran, beras, dan bahan hewani, yang bakal berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan setempat.

BGN juga telah menetapkan pembentukan 22 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan perhitungan BGN dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik sebagai penerima manfaat dan jarak antarsekolah.

Ia mengatakan satu dapur layanan MBG diisi kepala atau pimpinan yang juga didatangkan BGN, sedangkan total tenaga yang dibutuhkan lebih kurang 50 orang dalam satu dapur yang direkrut dari masyarakat lokal.

"Tapi belum dijelaskan rinci kualifikasinya, apakah masyarakat harus lulusan tata boga yang direkrut sebagai pekerja di dapur itu," ujarnya.

Dalam SPPG ada petugas gizi dari puskesmas dan pegawai dapur bekerja mulai sore. Mereka menyiapkan bahan yang dibutuhkan lalu memasak pada dini hari atau pukul 03.00 Wita.

Pemerintah pusat juga menyediakan dana Rp10 miliar setiap tahun untuk satu dapur pelayanan MBG di bawah tanggung jawab kepala atau pimpinan dapur layanan atau penanggung jawab masing-masing dapur.

Setiap tahun pemerintah pusat memberikan anggaran Rp10 miliar untuk satu SPPG atau Rp220 miliar setiap tahun untuk 22 dapur layanan di Kabupaten Penajam Paser Utara, demikian Tohar.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menyatakan program Makan Bergizi Gratis di daerah itu ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional.

"Seluruh teknis jalannya program MBG diatur BGN, pemerintah kabupaten hanya siapkan bahan baku atau bahan makanan yang akan digunakan," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar di Penajam, Senin.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat tugas menyiapkan bahan mentah, antara lain sayuran, beras, dan bahan hewani, yang bakal berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan setempat.

BGN juga telah menetapkan pembentukan 22 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan perhitungan BGN dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik sebagai penerima manfaat dan jarak antarsekolah.

Ia mengatakan satu dapur layanan MBG diisi kepala atau pimpinan yang juga didatangkan BGN, sedangkan total tenaga yang dibutuhkan lebih kurang 50 orang dalam satu dapur yang direkrut dari masyarakat lokal.

Denpasar (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan bagian dari misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan tersebut disampaikan KSAD dalam amanat tertulisnya dalam upacara Hari Kesadaran Nasional, yang dibacakan oleh Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Hartono di Denpasar, Bali, Senin.

"Makan bergizi gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama generasi muda, demi membangun generasi yang kuat dan produktif," kata Hartono.

Dalam amanatnya, KSAD menjelaskan TNI AD akan mendukung program ini dengan menyiapkan lahan, mendirikan dapur sehat, serta melakukan pendataan anak sekolah yang menjadi sasaran utama program MBG.

Selain program MBG, TNI AD juga tengah menjalankan berbagai program unggulan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa program yang sedang berlangsung meliputi ketahanan pangan, TNI AD Manunggal Air, pencegahan stunting atau tengkes, serta rehabilitasi rumah dan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) bagi masyarakat.

Program-program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga bertujuan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi demi stabilitas nasional.

Dalam meningkatkan kesiapan operasional, KSAD menegaskan TNI AD terus melakukan restrukturisasi organisasi.

Upaya ini mencakup pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan serta peningkatan status korem menjadi kodam di beberapa wilayah. Langkah tersebut bertujuan memperkuat pertahanan daerah serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Jenderal TNI Maruli juga berpesan kepada seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) TNI AD untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, menjalankan tugas dengan dedikasi, serta menghindari pelanggaran yang dapat merusak citra institusi.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Agung Udayana menegaskan penyampaian KSAD tersebut menyoroti peran strategis TNI AD dalam mendukung penuh program Astacita Presiden Republik Indonesia.

Dia mengatakan TNI AD berkomitmen untuk menyukseskan program ini dengan menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk lahan pertanian, dapur sehat, serta sistem pendataan anak sekolah sebagai sasaran utama.

“Dari aspek kesiapan operasional, TNI AD terus memperkuat organisasi melalui restrukturisasi satuan guna meningkatkan efektivitas dan daya tangkal pertahanan," kata Agung.

Dengan semangat profesionalisme, soliditas, dan kebersamaan, kata dia, TNI AD berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, memperkuat ketahanan sosial ekonomi, serta menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Bangka Belitung sukses amankan kelistrikan dalam kegiatan simulasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksnakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMADA) Pangkalpinang. Program tersebut ditinjau langsung oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi Kepulauan Babel.

Program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak sekolah di berbagai jenjang pendidikan.

Pada kesempatan ini, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi langkah yang telah diambil Pj Gubernur Sugito beserta jajarannya di Provinsi Kepukauan Babel yang berani mengambil inisiasi telah melakukan simulasi di SMADA Pangkalpinang, maupun sekolah lain yang ada diseluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Babel.

“Kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pak Pj Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana program ini walaupun dari sisi teknis pelaksanaan masih dalam tahap persiapan,” katanya.

General Manager PLN Babel, Dini Sulistyawati, menegaskan bahwa sebagai BUMN yang diberi mandat untuk menyediakan infrastruktur kelistrikan yang andal, PLN siap memberikan dukungan penuh terhadap kesuksesan program MBG ini. Komitmen tersebut sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang menjadi landasan utama PLN dalam menjalankan operasionalnya.

“PLN UIW Babel berkomitmen untuk memastikan keandalan listrik dalam mendukung pelaksanaan Program MBG di seluruh sekolah yang menjadi target implementasi. Kami telah menyiapkan langkah-langkah preventif untuk menjaga pasokan listrik tetap stabil selama program berlangsung, sehingga program ini dapat berjalan lancar tanpa kendala,” ujar Dini Sulistyawati.

Pj Gubernur Babel, Sugito mengapresiasi kesiapan seluruh pihak dalam menyukseskan program ini, termasuk dukungan PLN dalam memastikan infrastruktur kelistrikan yang andal.

“Kami berterima kasih atas dukungan PLN yang telah memastikan pasokan listrik aman dan stabil dalam pelaksanaan program ini. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak terkait sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi anak-anak sekolah,” ujar Sugito.

PLN Babel terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta stakeholder terkait untuk memastikan kebutuhan listrik di lokasi-lokasi Dapur MBG dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini meliputi penyediaan infrastruktur kelistrikan, peningkatan kapasitas, hingga pemeliharaan jaringan listrik yang optimal.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujar Fitrah Nur di Jakarta, Minggu.

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Kemudian Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 Miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis.

Kemudian mengelola sumber pendanaan selain APBN yakni Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock) dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.