Gorontalo (ANTARA) - Danrem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Hari Pahlawantoro bersama Badan Gizi Nasional dan Yayasan Hulandalo Pangan Bergizi membahas potensi kerja sama dalam rangka pengelolaan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
​​​​​

"Pertemuan ini juga dilakukan untuk meningkatkan sinergisitas antara Korem 133/Nani Wartabone dan Badan Gizi Nasional Provinsi Gorontalo," ucap Danrem di Gorontalo, Sabtu,

Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, perwakilan yayasan dan BGN menyampaikan paparan mengenai program-program yang telah dan akan dilaksanakan terkait dengan upaya peningkatan gizi masyarakat, khususnya di wilayah Kota Gorontalo.

Danrem 133/NW pun menyambut baik inisiatif itu dan menyatakan kesiapan Korem 133/NW untuk mendukung program-program tersebut, sepanjang sesuai dengan tugas pokok TNI dalam membantu program pemerintah daerah.

"Kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh yayasan dan BGN dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat," ujar Danrem.

Ia menegaskan jika Korem 133/NW siap bersinergi dan memberikan dukungan yang diperlukan, baik dalam bentuk dukungan logistik maupun sumber daya manusia, demi keberhasilan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Gorontalo.

Tujuan dibentuknya SPPG kata dia adalah meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, meningkatkan kualitas hidup, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, dan program makan bergizi gratis yang dijalankan oleh SPPG merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (17/2) dengan menyasar ke lima sekolah dengan 1.289 siswa.

"Kita sudah meninjau dapur umum atau Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di Jalan Sanggau Ledo, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan aspek teknis lainnya sebelum dilaksanakan," kata Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal di Bengkayang, Sabtu.

Satu dapur umum dapat menampung maksimal 3.500 penerima manfaat program. Wabup berharap, pelaksanaan MBG di Bengkayang terkhusus di Kecamatan Bengkayang ini akan berjalan dengan baik dan maksimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono menyampaikan, ada lima sekolah yang uji coba MBG di Kecamatan Bengkayang, meliputi TKN Pembina Bengkayang dengan jumlah sebanyak 190 siswa, SDN 09 Rangkang sebanyak 618 siswa, SMPN 04 Bengkayang 336 siswa, 79 siswa dari SLBN Adil Ka'talino, dan 66 siswa dari SMAK Santo Aquinas Bengkayang.

"Kita sudah mendata siswa dengan kondisi khusus misalnya alergi, intoleransi dan fobia," katanya.

Sekolah yang menjadi sasaran tahap awal ini katanya adalah sekolah yang berada dekat dengan titik dapur umum.

Kemudian untuk persiapan lainnya seperti menyediakan sanitasi pendukung (CTPS), alat pengukur tinggi dan berat badan, menyediakan tempat penyimpanan makanan, tempat sampah, dan sosialisasi kepada pendidik dan orang tua.

Dia berharap, pelaksanaan MBG ini dapat terpenuhinya kriteria penerimaan yang baik, terlaksananya CTPS uang benar, dan semua proses makan terlaksana dengan baik.

"Melalui program ini pemenuhan gizi dan peningkatan pengetahuan peserta didik seluruh Indonesia untuk menuju generasi emas Tahun 2045," ujarnya.

Serang (ANTARA) - Sejumlah permukiman di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, dilanda banjir dengan ketinggian berkisar antara 30 sampai 60 sentimeter setelah diguyur hujan deras.

"Hujan deras banget kurang lebih selama dua jam mulai dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Jadi mengakibatkan banjir disini," kata Dede Kusnedi (50) warga Komplek Pendidikan, Rangkasbitung, Sabtu, (15/2).

Dede mengatakan pemukiman nya di Komplek Pendidikan memang sudah menjadi langganan banjir, karena saluran drainase kecil sehingga arus air tidak berjalan lancar.

"Kami berharap pemerintah daerah bisa merealisasikan pembangunan drainase sehingga arus air berjalan lancar dan terhindar dari banjir," katanya.

Sementara itu, warga Komplek Pendidikan lainnya Aminudin (32) mengaku rumahnya tergenang banjir setinggi 30 sentimeter karena hujan begitu deras dan berlangsung selama dua jam.

"Kami bersama keluarga berusaha menyelamatkan beberapa perabotan rumah tangga agar tidak tergenang banjir," katanya.

Pantauan di lokasi banjir juga melanda pemukiman lainnya seperti di Perumahan Palaton, Kampung Dukuh, Kampung Cibahbul, Komplek Pendidikan, hingga ruas Jalan Raya, Rangkasbitung tepatnya di depan Kodim Lebak, hingga pukul 18.00 WIB banjir tampak masih menggenang.

...Presiden Prabowo percaya bahwa peran internasional, sektor swasta, dan perguruan tinggi sangat krusial untuk mewujudkan cita-cita Program MBG

Jakarta (ANTARA) - Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meraih pengakuan internasional setelah Indonesia masuk dalam School Meals Coalition.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, (15/2) menjelaskan bahwa School Meals Coalition merupakan sebuah koalisi internasional yang beranggotakan lebih dari 100 negara lembaga Persatuan Bangsa-Bangsa, termasuk lembaga kajian dan universitas guna mempromosikan program makan di sekolah ke seluruh dunia.

"Peran penelitian dan pengembangan perguruan tinggi diharapkan memberikan solusi berbasis ilmiah untuk mengatasi tantangan peningkatan status gizi anak dan ibu di Indonesia," kata dia.

Untuk itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan sangat mengapresiasi atas lahirnya The National Centre of Excellence (NCoE) atau Pusat Unggulan Nasional untuk program Makan Bergizi Gratis di IPB University.

Menurut Hariqo, kolaborasi kementerian-lembaga dan universitas dalam negeri termasuk mitra pembangunan internasional ini patut diapresiasi karena memastikan Program MBG dapat menjangkau sasaran penerima manfaat yang mulai dari anak-anak, ibu hamil, hingga ibu menyusui di seluruh Indonesia.

Dalam pidatonya pada event World Government Summit 2025, kata Hariqo, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Makan Bergizi Gratis ini adalah investasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup lebih dari 85 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Presiden Prabowo percaya bahwa peran internasional, sektor swasta, dan perguruan tinggi sangat krusial untuk mewujudkan cita-cita Program MBG. Presiden menggarisbawahi bahwa dukungan dari komunitas internasional dapat membantu dalam hal teknologi, pendanaan, dan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas program,” katanya.

Selaras dengan itu, Rektor IPB University Arif Satria menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional, dan UNICEF menjadikan IPB sebagai NCoE MBG.

IPB University/Institut Pertanian Bogor siap mengoptimalkan mobilisasi dosen sebagai peneliti, pelatih, dan inovator, serta pengembangan dan pemanfaatan fasilitas di laboratorium fakultas, departemen, dan pusat-pusat studi untuk menyukseskan MBG.

Selain itu, kata dia, IPB juga siap bekerja sama dengan multi-pihak terkait lainnya termasuk dengan Bumdes, koperasi, dan kelompok tani dalam membangun ekosistem penyediaan pangan.

Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pendirian NCoE MBG merupakan langkah strategis untuk memastikan Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan secara efektif, tetapi juga berkelanjutan mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

"Kami ingin memastikan seluruh kebijakan yang diambil berbasis data dan riset yang kuat sehingga memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Padang (ANTARA) - Program tiga juta rumah yang diinisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan gagasan besar yang lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang melihat masih banyak masyarakat di tanah air tidak memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak.

Gagasan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk menjamin adanya rumah murah dengan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Program unggulan ini tidak hanya mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga, tetapi juga dari pihak perbankan terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu telah menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyiapkan dan membangun tiga juta rumah setiap tahunnya. Salah satu bentuk dukungan itu ialah upaya menaikkan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari awalnya sekitar 200.000 naik menjadi 800.000.

Program tiga juta rumah ini bertujuan untuk mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah, memperbaiki kesejahteraan serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Implementasi tiga juta rumah ini akan dilakukan di kawasan pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini menyewa, atau tinggal di tempat-tempat kumuh dan sangat tidak sehat.

Khusus di Sumatera Barat, BTN Kantor Cabang Padang telah menyalurkan KPR subsidi sejak Januari 2025. KPR subsidi ini disalurkan melalui kantor cabang dan outlet BTN di beberapa daerah seperti Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh hingga Solok.

Menurut Branch Manager BTN Kantor Cabang Padang Sudaryanto, program tiga juta rumah tidak hanya sekadar membangun fisik rumah siap huni, namun juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Oleh sebab itu, rumah-rumah subsidi yang dibangun tersebut menerapkan konsep Environmental, Sosial and Governance (ESG). Program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dan dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern dan tentunya ramah lingkungan.

Program tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN dalam memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim, sekaligus mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

"ESG BTN berdiri sebagai wujud komitmen BTN untuk mendukung keberlanjutan dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat," kata Sudaryanto.

Pihaknya optimistis BTN mampu membangun rumah subsidi yang berkualitas namun tetap mengedepankan aspek lingkungan. Apalagi, bank didirikan pada 1897 dengan nama Postspaarbank di Batavia itu berpengalaman dalam membangun rumah rendah emisi.

Hal itu dibuktikan dengan pengakuan Global Retail Banking Innovation Awards 2024 yang diadakan oleh The Digital Banker. Dalam ajang internasional itu BTN sukses meraih penghargaan Mortgage Product of The Year-ESG. Dalam prosesnya, BTN mendukung aktivitas ekonomi sirkular yang melibatkan para produsen material bahan bangunan yang ramah lingkungan, para pengembang perumahan, dan konsumen.

"Jadi, program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan," ujar dia.

Halaman berikut: BTN jamin tepat sasaran

Tepat sasaran

Sebagai bagian dari program unggulan dan disubsidi langsung oleh pemerintah, BTN menjamin setiap unit rumah tepat sasaran yang diperuntukkan kepada masyarakat ekonomi lemah. Detilnya, subsidi akan menyasar individu yang sudah berkeluarga namun berpenghasilan di bawah Rp8 juta atau Rp7 juta untuk yang belum berkeluarga. Selain itu, calon penerima KPR subsidi merupakan orang yang belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Untuk memastikan program itu betul-betul tepat sasaran BTN telah menyiapkan dan menyusun regulasi yang ketat agar dalam implementasinya tidak ada masyarakat berpenghasilan menengah ke atas memanfaatkan program itu sebagai investasi.

"Skema dan regulasi yang ketat ini semata-mata agar program tiga juta rumah ini tepat sasaran yakni untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, bukan untuk investasi," kata dia menegaskan.

BTN sendiri memiliki produk pembiayaan berupa KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan KPR BTN Tapera (khusus PNS).

Salah satu harapan BTN agar kombinasi skema selisih suku bunga dan FLPP dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi terbaik. Sebab, hal ini tidak membebankan APBN dan dapat membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Pasalnya, berdasarkan data BTN hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun Ke-10.

Dua skema ini dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat dimana suku bunga ringan, jangka waktu panjang serta BTN telah menjalin kerja sama dengan hampir seluruh pengembang perumahan dan properti di seluruh Indonesia.

Dalam realisasinya program tiga juta rumah ini akan menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan sektor informal yang saat ini telah mencapai 10 persen dari total penyaluran KPR subsidi BTN.

"Lewat penyaluran KPR subsidi ini BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga sejalan dengan visi kami yakni menjadi mitra utama dalam pemberdayaan finansial keluarga Indonesia," kata dia.

Ia menambahkan program tiga juta rumah bukan hanya sekadar membangun fisik bangunan tetapi juga menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan mendirikan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, taman, taman bermain hingga ruang publik yang ramah.

"Kami melihat dengan kondisi rumah yang layak huni, dekat dengan lokasi pekerjaan maupun akses dapat meningkatkan kualitas hidup sehingga menciptakan kenyamanan," ujarnya.

Halaman berikut: Progran tiga juta rumah menghidupkan rantai ekonomi

Rantai ekonomi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal.

Menurut eks Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut, inovasi anak negeri berupa bata interlock presisi akan berperan besar menyukseskan program tiga juta rumah setiap tahunnya selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Apalagi, Presiden Prabowo sangat mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Di sisi lain, Fahri memprediksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) akan mengambil peran penting karena menjadi pemasok bata interlock presisi untuk pembangunan tiga juta rumah di Indonesia.

Ia menyakini Semen Indonesia Group juga akan memperbanyak kapasitas produksi apabila nantinya bata interlock presisi digunakan secara nasional. Dengan demikian, secara langsung hal tersebut akan menggerakkan ekonomi.

Sejalan dengan itu, pembangunan rumah yang masif di Indonesia merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Tanah Air. Ide pembangunan tiga juta rumah setahun merupakan bukti kehadiran negara dalam menyikapi ketimpangan yang mencolok antara segelintir orang kaya, dan banyaknya masyarakat yang hidup di dalam garis kemiskinan.

Saat ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. Rencananya dalam waktu dekat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial dan beberapa lembaga terkait akan menyepakati data tunggal terkait kemiskinan.

Koordinasi antarkementerian dan lembaga tersebut mengingat data kemiskinan yang selama ini masih simpang siur, atau tidak akurat terutama saat pemerintah membutuhkan pendataan seperti rencana pembangunan tiga juta rumah.

"Program tiga juta rumah akan menyasar masyarakat miskin di antaranya kelompok masyarakat yang tidak memiliki rumah sama sekali atau memiliki rumah namun tidak layak huni," kata dia menegaskan.

Program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto bersama kementerian dan lembaga terkait merupakan salah satu cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berkeadilan seutuhnya, termasuk dari sisi hunian yang layak.

Sekolah ini belum terdata sebagai penerima makan bergizi gratis dari BGN

Banda Aceh (ANTARA) - Polres Aceh Barat Daya (Abdya) memberikan makan bergizi gratis kepada 234 siswa-siswi SMP 1 Kecamatan Setia di kabupaten itu yang belum terdata sebagai penerima program makan bergizi gratis dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Kapolres Abdya AKBP Agus Sulistianto, Sabtu, memimpin langsung kegiatan pemberian makan bergizi gratis yang berlangsung di SMP 1 Kecamatan Setia, Abdya, dengan penerima sebanyak 234 siswa dan siswi.

"Sekolah ini belum terdata sebagai penerima makan bergizi gratis dari BGN yang akan dilaksanakan pada 17 Februari 2025," kata Agus di Blangpidie.

Ia menjelaskan kegiatan ini merupakan uji coba dari Polres Abdya, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Kelompok Tani Desa Cinta Makmur, Kecamatan Setia, untuk melaksanakan program pekarangan pangan bergizi.

Ia menjelaskan program pekarangan pangan gizi itu dimulai pada November 2024 oleh kelompok tani dan Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Abdya.

Kemudian pada Senin (3/2) lalu, Polres Abdya telah melaksanakan panen perdana berupa timun, terong, kacang panjang, ikan, dan telur.

Hasil panen dari para petani Kecamatan Setia tersebut kini diimplementasikan sebagai salah satu menu makan bergizi gratis kepada siswa-siswi di Kecamatan Setia.

"Kegiatan ini akan terus kami evaluasi dan lanjutkan ke depannya, dan berharap bahwa program ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka sebagai sumber pangan bergizi," kata Agus.

Agus juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung program ini, termasuk pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok tani.

"Kami berharap bahwa program ini terus mendapat perhatian dari pemerintah daerah sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Pantauan ANTARA, ratusan siswa-siswi SMP tersebut terlihat bergembira saat menerima makan bergizi gratis dari pihak Kepolisian setempat.

Pemberian makan bergizi gratis ini juga didampingi sejumlah pejabat Abdya, yakni Kepala Dinas Kesehatan Abdya Safliati, Kepala Dinas Pertanian Abdya Hendri Yadi, Kepala Dinas Pendidikan Abdya Evi Gusviarni, serta Camat Setia Arifin, dan tokoh masyarakat serta sejumlah pejabat Polres setempat.

Agus juga menambahkan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat.

"Kami berharap ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lain untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan sejahtera," ujarnya.

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Blangpidie (ANTARA) - Polres Aceh Barat Daya (Abdya) melaksanakan kegiatan pemberian makan bergizi gratis kepada 234 siswa-siswi SMP 1 Kecamatan Setia yang belum terdata sebagai penerima program makan bergizi gratis dari BGN.

Adapun kegiatan pemberian makan bergizi gratis ini berlangsung di SMP 1 Kecamatan Setia, Kabupaten Abdya pada Sabtu dan dipimpin langsung oleh Kapolres Abdya, AKBP Agus Sulistianto.

"Hari ini kami melaksanakan kegiatan pemberian makan bergizi gratis kepada 234 siswa dan siswi SMP 1 Kecamatan Setia. Sekolah ini belum terdata sebagai penerima makan bergizi gratis dari BGN yang akan dilaksanakan pada 17 Februari 2025," kata Agus di Blangpidie.

Kegiatan ini merupakan uji coba dari Polres Abdya, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Kelompok Tani Desa Cinta Makmur, Kecamatan Setia, untuk melaksanakan program Pekarangan Pangan Bergizi.

Program ini dimulai pada bulan November 2024 oleh kelompok tani dan Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Abdya.

Kemudian pada 3 Februari 2025, Polres Abdya telah melaksanakan panen perdana berupa timun, terong, kacang panjang, ikan, dan telur. Hasil panen dari para petani Kecamatan Setia tersebut kini diimplementasikan sebagai salah satu menu makan bergizi gratis kepada siswa-siswi di Kecamatan Setia.

"Kegiatan ini akan terus kami evaluasi dan lanjutkan ke depannya, dan berharap bahwa program ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka sebagai sumber pangan bergizi," kata Agus.

Agus juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung program ini, termasuk pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok tani.

"Kami berharap bahwa program ini terus mendapat perhatian dari pemerintah daerah sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Pantauan Antara di lokasi menunjukkan bahwa ratusan siswa-siswi terlihat bergembira dan tertawa riang saat menerima makan bergizi gratis dari pihak Kepolisian setempat.

Pemberian makan bergizi gratis ini juga didampingi oleh sejumlah pejabat Abdya, yakni Kepala Dinas Kesehatan Abdya Safliati, Kepala Dinas Pertanian Abdya Hendri Yadi, Kepala Dinas Pendidikan Abdya Evi Gusviarni, serta Camat Setia Arifin, dan tokoh masyarakat serta sejumlah pejabat Polres setempat.

Agus juga menambahkan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat.

"Kami berharap ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lain untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan sejahtera," ujarnya.

Padang (ANTARA) - Program tiga juta rumah yang diinisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan gagasan besar yang lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang melihat masih banyak masyarakat di tanah air tidak memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak.

Gagasan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk menjamin adanya rumah murah dengan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Program unggulan ini tidak hanya mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga, tetapi juga dari pihak perbankan terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu telah menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyiapkan dan membangun tiga juta rumah setiap tahunnya. Salah satu bentuk dukungan itu ialah upaya menaikkan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari awalnya sekitar 200.000 naik menjadi 800.000.

Program tiga juta rumah ini bertujuan untuk mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah, memperbaiki kesejahteraan serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Implementasi tiga juta rumah ini akan dilakukan di kawasan pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini menyewa, atau tinggal di tempat-tempat kumuh dan sangat tidak sehat.

Khusus di Sumatera Barat, BTN Kantor Cabang Padang telah menyalurkan KPR subsidi sejak Januari 2025. KPR subsidi ini disalurkan melalui kantor cabang dan outlet BTN di beberapa daerah seperti Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh hingga Solok.

Menurut Branch Manager BTN Kantor Cabang Padang Sudaryanto, program tiga juta rumah tidak hanya sekadar membangun fisik rumah siap huni, namun juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Oleh sebab itu, rumah-rumah subsidi yang dibangun tersebut menerapkan konsep Environmental, Sosial and Governance (ESG). Program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dan dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern dan tentunya ramah lingkungan.

Program tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN dalam memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim, sekaligus mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

"ESG BTN berdiri sebagai wujud komitmen BTN untuk mendukung keberlanjutan dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat," kata Sudaryanto.

Pihaknya optimistis BTN mampu membangun rumah subsidi yang berkualitas namun tetap mengedepankan aspek lingkungan. Apalagi, bank didirikan pada 1897 dengan nama Postspaarbank di Batavia itu berpengalaman dalam membangun rumah rendah emisi.

Hal itu dibuktikan dengan pengakuan Global Retail Banking Innovation Awards 2024 yang diadakan oleh The Digital Banker. Dalam ajang internasional itu BTN sukses meraih penghargaan Mortgage Product of The Year-ESG. Dalam prosesnya, BTN mendukung aktivitas ekonomi sirkular yang melibatkan para produsen material bahan bangunan yang ramah lingkungan, para pengembang perumahan, dan konsumen.

"Jadi, program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan," ujar dia.

Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus dibangun dengan bertanggung jawab

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menekankan kepada pengembang perumahan agar membangun rumah bersubsidi yang berkualitas untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Menteri PKP mengatakan bahwa hal itu juga menjadi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan rumah subsidi yang berkualitas bagi masyarakat.

"Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus dibangun dengan bertanggung jawab. Meski rumah subsidi, tetap harus berkualitas agar harapan rakyat tidak sia-sia atau kecewa,” kata Menteri PKP dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, dia meminta para pengembang perumahan untuk menjalankan pembangunan perumahan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kualitas bangunan dan lingkungan.

Sebelumnya, pada acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Kamis (6/2) Menteri PKP juga mendorong pembangunan perumahan yang tidak hanya ramah penghuni, tetapi juga ramah lingkungan.

Hal itu sebagai bentuk partisipasi sektor perumahan dalam upaya menurunkan emisi karbon dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dikutip dari dokumen “Greenship Rating Tools untuk Rumah Tinggal” yang disusun oleh Green Building Council Indonesia (GBCI), dijelaskan bahwa selain bijak dalam menggunakan lahan, efisien dan efektif dalam penggunaan energi maupun dalam menggunakan air, memperhatikan konservasi material sumber daya alam, serta sehat dan aman bagi penghuni rumah, aspek penting lain dari rumah ramah lingkungan adalah menggunakan material yang ramah lingkungan.

Merespon hal itu, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), sebagai perusahaan BUMN klaster infrastruktur berkomitmen menghadirkan inovasi semen hijau yang diproduksi dengan material dan proses yang ramah lingkungan sehingga lebih rendah emisi karbon hingga 38 persen dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90 persen.

"SIG juga mendorong penggunaan produk turunan semen hijau yaitu material bata interlock presisi, sebagai solusi untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun," kata Direktur Utama SIG Donny Arsal.

Dia mengatakan bahwa penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah.

Selain ramah lingkungan karena diproduksi dengan semen hijau SIG, penggunaan bata interlock presisi membuat proses pembangunan lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian sehingga mempercepat durasi pembangunan.

Selain itu, kualitas kontruksi kokoh yang teruji ramah gempa, mampu menjaga udara dalam ruangan tetap sejuk, dan memberikan hasil akhir yang modern.

Ia menjelaskan inovasi bata interlock presisi merupakan terobosan untuk membangun rumah lebih efektif dan efisien, mulai dari penggunaan material, seperti semen dan besi, juga penggunaan air. Fitur presisi tinggi 1 mm juga memberikan keunggulan siku yang sempurna dan permukaan yang halus rata.

"Bata interlock presisi adalah kontribusi nyata SIG untuk mendukung program 3 juta rumah dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Donny.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama atau biasa disapa Uya Kuya yakin Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membuka peluang pekerjaan bagi para ibu rumah tangga untuk bisa menjadi mitra.

"(Untuk) Yang ingin memulai usaha katering dan memberikan peluang lapangan pekerjaan juga bagi ibu rumah tangga yang mau membantu Program MBG," kata Uya Kuya di Jakarta, Jumat.

Uya Kuya mengatakan hal itu dalam sosialisasi Program MBG bersama mitra kerja dan 300 peserta yang dilaksanakan di Aula Masjid Al Hikmah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Dia menjelaskan Badan Gizi Nasional (BGN) akan terus berfokus dengan memikirkan gizi masyarakat melalui pengawasan yang ketat.

Selain itu, MBG menyasar pada anak sekolah, ibu hamil dan menyusui untuk bisa langsung merasakan manfaatnya.

Dalam menjalankan program ini, pemerintah dan Badan Gizi Nasional akan melibatkan masyarakat agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan dan berhasil bagi masa depan bangsa.

Diharapkan pandangan dan ilmu masyarakat bisa menjadi semakin luas dengan adanya sosialisasi MBG untuk mewujudkan visi Indonesia Emas.

"Jadi, sosialisasi BGN bersama saya selaku DPR RI Komisi IX ini tidak hanya memberikan sosialisasi saja secara materi, melainkan juga ilmu dan wawasan bagi warga/peserta yang hadir dalam program MBG," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri perwakilan dari DPRD DKI Jakarta Astrid Margareta, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi dan Badan Gizi Nasional (BGN) Dedi Suprijadi.

Terhitung hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan MBG di 126 sekolah dan 42.000 siswa.

Adapun 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi untuk MBG yang saat ini melayani akan terus bertambah secara bertahap.

Tahun ini diharapkan sekitar 153 SPPG bisa terpenuhi. Berdasarkan perhitungan, untuk mendirikan satu SPPG kurang lebih dibutuhkan anggaran hingga Rp3 juta.

Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai 6 Januari 2025 pada 190 titik tersebar di 26 provinsi. Salah satunya DKI Jakarta.

Program ini menyasar sejumlah sekolah, pesantren di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menciptakan SDM Indonesia unggul.

Program ini secara bertahap menargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil dan balita.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama atau biasa disapa Uya Kuya yakin Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membuka peluang pekerjaan bagi para ibu rumah tangga untuk bisa menjadi mitra.

"(Untuk) Yang ingin memulai usaha katering dan memberikan peluang lapangan pekerjaan juga bagi ibu rumah tangga yang mau membantu Program MBG," kata Uya Kuya di Jakarta, Jumat.

Uya Kuya mengatakan hal itu dalam sosialisasi Program MBG bersama mitra kerja dan 300 peserta yang dilaksanakan di Aula Masjid Al Hikmah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Dia menjelaskan Badan Gizi Nasional (BGN) akan terus berfokus dengan memikirkan gizi masyarakat melalui pengawasan yang ketat.

Selain itu, MBG menyasar pada anak sekolah, ibu hamil dan menyusui untuk bisa langsung merasakan manfaatnya.

Dalam menjalankan program ini, pemerintah dan Badan Gizi Nasional akan melibatkan masyarakat agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan dan berhasil bagi masa depan bangsa.

Diharapkan pandangan dan ilmu masyarakat bisa menjadi semakin luas dengan adanya sosialisasi MBG untuk mewujudkan visi Indonesia Emas.

"Jadi, sosialisasi BGN bersama saya selaku DPR RI Komisi IX ini tidak hanya memberikan sosialisasi saja secara materi, melainkan juga ilmu dan wawasan bagi warga/peserta yang hadir dalam program MBG," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri perwakilan dari DPRD DKI Jakarta Astrid Margareta, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi dan Badan Gizi Nasional (BGN) Dedi Suprijadi.

Terhitung hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan MBG di 126 sekolah dan 42.000 siswa.

Adapun 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi untuk MBG yang saat ini melayani akan terus bertambah secara bertahap.

Tahun ini diharapkan sekitar 153 SPPG bisa terpenuhi. Berdasarkan perhitungan, untuk mendirikan satu SPPG kurang lebih dibutuhkan anggaran hingga Rp3 juta.

Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai 6 Januari 2025 pada 190 titik tersebar di 26 provinsi. Salah satunya DKI Jakarta.

Program ini menyasar sejumlah sekolah, pesantren di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menciptakan SDM Indonesia unggul.

Program ini secara bertahap menargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil dan balita.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut sistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbeda dengan program makan siang bersama di Jepang karena lebih berani memulai langsung dalam skala nasional.

“Yang membedakan program MBG Indonesia dengan Jepang adalah Indonesia tidak memulai dari kelompok kecil, melainkan serentak langsung pada semua kelompok sasaran. Pekerjaan luar biasa yang butuh dukungan semua pihak,” kata Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwigyo dalam seminar ilmiah di Jakarta, Kamis.

Nyoto menekankan bahwa keberanian pemerintah memulai program MBG secara serentak karena adanya kekompakan antara pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi hingga media.

Program MBG yang baru saja dimulai pada 6 Januari 2025 itu memakai uji coba langsung yang difokuskan pada tujuan terbaik, yakni meningkatkan status gizi anak bangsa sampai dengan ibu hamil guna menunjang 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Kami sadari Jepang berhasil, karena itu uji coba MBG di Indonesia yang baru saja kita mulai ini, harus berhasil. Jadi prinsipnya trial and success, bukan trial and error. Kita cari bagusnya sehingga pelaksanaan MBG di Indonesia, uji coba langsung yang terbaik,” ujar Nyoto.

Nyoto menyebut dalam prosesnya, MBG sedang fokus pada tiga hal yakni mempersiapkan regulasi yang tepat karena program dijalankan bersama berbagai komponen meliputi TNI/Polri, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sampai Kantor Staf Presiden (KSP).

Selanjutnya yakni menyiapkan administrasi yang baik, termasuk ketika dana MBG sudah diterima serta menyiapkan infrastruktur yang menunjang berjalannya program seperti penyediaan dapur yang mengolah bahan pangan.

“Dapur gizi yang sudah berjalan 246, dari target awal 932. Nantinya target bertambah jadi 5 ribu dapur hingga 30 ribu dapur mesti tersebar di seluruh Indonesia karena harus melayani seluruh rakyat Indonesia yang menjadi sasaran target MBG,” katanya.

Lebih lanjut ia menekankan MBG merupakan program yang tidak sekadar memberikan makanan, tetapi juga ketat terhadap kandungan gizinya yang disesuaikan dengan standar gizi dari Kementerian Kesehatan.

“Rujukan yang dilakukan Jepang, kami coba kombinasikan dan akhirnya tujuan MBG seperti itu,” ucap dia.

Hal lain yang Nyoto sampaikan yaitu menu yang ada dalam MBG disusun oleh ahli gizi dari tiap daerah. Menu disusun untuk satu atau dua minggu ke depan, sehingga bahan baku bisa segera disiapkan.

Pembagian makanan juga menggunakan wadah yang sesuai dengan standar keamanan dan menjaga kesehatan masyarakat agar terhindar dari kejadian seperti keracunan.

Terkait dengan pemantauan program, Badan Gizi Nasional akan melakukan pemantauan secara berkala tiap tiga bulan dan enam bulan sekali untuk melihat sejauh mana progres dan hal-hal apa saja yang perlu dievaluasi.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BGN sebut program MBG berbeda dengan makan siang di Jepang