Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

"Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu," ungkap Dadan saat peluncuran Center of Excellence (CoE) atau pusat riset unggulan di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyebutkan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

"Fakta menunjukkan bahwa setelah dikasih susu hampir satu tahun lebih, mereka tambah segar, bukan mencret-mencret. Itu fakta yang menunjukkan," paparnya.

Dadan menyampaikan bahwa pemberian gizi sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat berperan dalam perkembangan otak dan mencegah stunting. Selain itu, intervensi gizi bagi anak sekolah hingga remaja sangat penting untuk memastikan pertumbuhan fisik yang optimal.

“Dengan strategi ini, Indonesia menargetkan generasi emas 2045 yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat dan kuat,” kata Dadan.

Di samping itu ia menyambut baik pendirian pusat riset unggulan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang diinisiasi oleh IPB University.

Rektor IPB University Prof Arif Satria menjelaskan pusat riset unggulan ini menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru MBG.

"Karena kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia," kata Prof Arif.

Kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Institut Pertanian Bogor (IPB) University mendirikan Center of Excellence atau pusat riset unggulan untuk Program Makan Bergizi Gratis di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Rektor IPB University Prof Arif Satria saat peresmian menjelaskan pusat riset unggulan ini menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru MBG.

"Kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia," kata Prof Arif.

IPB University mengembangkan pusat riset unggulan tersebut dengan berkolaborasi bersama berbagai instansi, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana Program MBG.

Prof Arif menyebutkan IPB University ditunjuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI untuk melakukan riset berkaitan dengan inovasi menu, hingga supply chain management atau manajemen rantai pasok bahan baku Program MBG.

"Karena MBG terkait juga dengan institusi yang sangat penting untuk mengkaitkan pertumbuhan desa. Karena ketika kegiatan ini menjadi captive market untuk produk produk pertanian, maka semua desa akan tumbuh dengan baik," paparnya.

IPB University juga akan mengkonsolidasi perguruan tinggi di Indonesia dalam mengembangkan pusat riset unggulan dengan dukungan Bappenas serta UNICEF.

Kepala BGN Dadan Hindayana di tempat yang sama menyambut baik pendirian pusat riset unggulan Program MBG yang diinisiasi oleh IPB University.

"Ini kolaborasi yang sangat baik, tentu saja Badan Gizi Nasional menyambut baik terbentuknya riset unggulan program makan bergizi gratis karena terus terulang ini suatu dukungan yang sangat kuat," ungkap Dadan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof Rachmat Pambudi menekankan pentingnya pemantauan, evaluasi, studi dampak, serta integrasi data secara rutin dalam pengembangan program. Oleh karena itu, ia berharap CoE ini bisa menjadi bagian integral dari upaya tersebut.

“Oleh karena itu, Pak Rektor, kami sangat mengharapkan CoE ini dapat berdiri dan menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam pengembangan program ke depan,” ujarnya.

UNICEF Indonesia Representative Maniza Zaman yang hadir dalam acara ini memaparkan data kondisi anak di Indonesia. Data di Indonesia menunjukkan bahwa 5 juta anak atau 21,5 persen mengalami stunting, 2 juta anak atau 8,5 persen mengalami gizi buruk, dan 1 juta anak atau 4,2 persen mengalami kelebihan berat badan.

Selain itu, hanya 61 persen anak usia 6–23 bulan yang mengonsumsi makanan dengan keberagaman gizi yang direkomendasikan, sementara 39 persen lainnya belum mendapatkan asupan nutrisi yang cukup (malnutrisi).

“Malnutrisi ini akan berdampak jangka pendek dan panjang, mulai dari kesehatan dan kemampuan belajar. Oleh karena itu, program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi akselerator dalam upaya multisektoral untuk mengatasi malnutrisi di Indonesia,” papar Maniza.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Ya, menurut kami agar tidak terjadi diskriminasi anak di LPKA dan LPKS

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah segera memasukkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komisioner KPAI Aris Adi Leksono di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa anak-anak di LPKA dan LPKS juga berhak mendapatkan manfaat dari program ini oleh karena itu besar harapan supaya pemerintah tidak terlalu lama mempersiapkannya.

"Ya, menurut kami agar tidak terjadi diskriminasi anak di LPKA dan LPKS seperti panti asuhan, pondok pesantren juga perlu merasakan manfaat itu, mereka perlu dukungan toh," ujarnya dalam konferensi pers bertajuk Laporan Tahunan KPAI 2024 Menuju Generasi Emas Indonesia.

Aris mengungkapkan permintaan tersebut juga merupakan aspirasi dari anak-anak di LPSK dan LPKA yang dihimpun oleh tim mereka dalam serangkaian kegiatan pendampingan ke daerah.

KPAI mengkonfirmasi bahwa permintaan ini juga sudah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar bisa segera mengimplementasikan MBG kepada anak-anak yang mungkin secara sosial-ekonomi belum beruntung itu.

"Sudah sebulan program ini berjalan, anak-anak juga perlu didengarkan langsung bagaimana keluhan mereka. Pendapat anak bisa menjadi solusi paling jernih dibandingkan kita yang hanya melihat dari sisi kebijakan," ujar Aris.

Ketika disinggung soal anggaran MBG yang masih terbatas sehingga belum semua anak merasakan manfaatnya maka, dia menilai bahwa pemerintah juga harus berani mengevaluasi agar program ini benar-benar tepat sasaran sehingga memberikan kecukupan gizi yang penting bagi tumbuh kembang anak Indonesia tanpa terkecuali.

"KPAI berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan program MBG sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata dia.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menandatangani nota kesepahaman dengan PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) tentang kerja sama penyediaan solusi bahan bangunan dan jasa konstruksi untuk mengakselerasi program 3 juta rumah melalui salah satu portofolio bisnisnya, SobatBangun.

Kesepakatan itu menandai ekspansi bisnis perusahaan ke segmen business to business (B2B), setelah sebelumnya berfokus pada business to customer (B2C), dan ditandatangani oleh SVP of Business Innovation SIG, Andi Krishna Arinaldi dan Direktur Utama TKPP, Abdul Kamaroes, di Jakarta pada 4 Februari 2025.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni di Jakarta, Selasa, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari inisiatif SIG untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran dan keberlanjutan pembangunan, khususnya di sektor perumahan. Terlebih, saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan program 3 juta rumah.

"Sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan, SIG siap mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah dengan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki, serta jaringan operasional yang luas, termasuk melalui platform SobatBangun yang didukung oleh ekosistem jasa konstruksi serta jaringan distribusi bahan bangunan di dalam grup perusahaan," katanya.

Lebih lanjut, Direktur Utama TKPP Abdul Kamaroes mengatakan kerja sama dengan SIG membuat pihaknya semakin yakin untuk terus mengembangkan proyek perumahan di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

"Dengan lahan yang dimiliki TKPP, terdapat peluang besar untuk mengembangkan proyek perumahan bersama SIG. Kami akan mempelajari lebih lanjut fitur serta produk dari SIG yang dapat diterapkan di lahan tersebut. Kami juga berharap sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak," kata dia.

Adapun sebelumnya, SIG bersama TKPP telah berkolaborasi dalam proyek pengembangan perumahan di Bekasi, Jawa Barat, yang dimulai sejak September 2024. Kolaborasi ini mencakup renovasi rumah tipe 74 di Perumahan Familia Urban Cluster Amethyst, pembangunan rumah tipe 39 di Perumahan Familia Urban Cluster Alexandrite, serta pembangunan rumah tipe 60 di Perumahan Familia Urban.

Ke depan, kedua perusahaan pelat merah itu siap bekerja sama dalam pengembangan lahan yang dimiliki, sekaligus menyiapkan strategi co-marketing dalam ekosistem pemasaran digital untuk memperkuat daya beli perumahan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri Hamzah.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dan dari hasil diskusi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI akan menyediakan insentif likuiditas makropudensial secara bertahap senilai Rp80 triliun untuk program 3 juta rumah.

Sebelumnya, insentif likuiditas makropudensial yang disediakan oleh BI untuk program pembangunan perumahan senilai Rp23,19 triliun.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dan dari hasil diskusi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan," ujar Perry di Gedung BI, Jakarta, Selasa.

Perry menyampaikan insentif likuiditas makropudensial akan diberikan kepada bank- bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.

"Semua bank. Jadi, kami berikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan," ujar Perry.

Ia menyampaikan langkah ini merupakan wujud komitmen BI untuk memberikan dukungan penuh terhadap program- program Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dalam Astacita.

"Ini adalah wujud sinergi. Dengan sinergi erat, berbagai program bisa dicapai dan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi," ujar Perry.

Ia memandang bahwa sektor perumahan akan memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pencetakan lapangan pekerjaan di Tanah Air.

"Kalau perumahannya maju, tentu saja tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang maju, tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor- sektor lain. Membangun perumahan jelas butuh semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi, dan menciptakan lapangan kerja," ujar Perry.

Pemerintahan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka melalui Astacita mencanangkan Program 3 Juta Rumah, sebagai upaya membantu masyarakat memiliki rumah secara mudah dan terjangkau.

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah menargetkan pencapaian 3 juta rumah per tahun di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri atas 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Indonesia siap menggelar "karpet merah" (simbol penghormatan atau eksklusivitas) kepada rakyat dan investor di sektor perumahan.

“Negara ini bisa membuat karpet merah untuk rakyat kecil. Sama seperti yang dikatakan Pak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rakyat harus diberikan karpet merah, bukan karpet hitam. Kami memastikan bahwa regulasi yang ada berpihak kepada kepentingan rakyat dan memberikan kepastian bagi investor yang ingin berkontribusi dalam pembangunan perumahan,” ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Dia juga mengajak para investor untuk berperan aktif dalam pengembangan perumahan berkelanjutan. Ara menegaskan bahwa kepercayaan publik dan stabilitas politik adalah faktor utama dalam menarik investasi.

“Investor itu pintar. Mereka tidak hanya melihat potensi, tetapi juga bagaimana pemerintah bekerja dan seberapa besar kepercayaan publik terhadapnya. Saat ini, kepercayaan terhadap Presiden Prabowo sangat tinggi, mencapai 80 persen menurut survei Litbang Kompas. Itu berarti mayoritas masyarakat percaya pada kepemimpinan beliau,” katanya.

Lebih lanjut, dirinya menyoroti pentingnya stabilitas politik dan kepastian hukum dalam mendorong investasi.

“Tidak ada orang yang mau berinvestasi di negara yang tidak aman dan tidak stabil. Indonesia memiliki Presiden Prabowo, pemimpin yang telah bertemu dengan para pemimpin dunia dan mendapatkan kepercayaan internasional. Dalam dua bulan terakhir, dua investor besar dari Timur Tengah, Qatar dan Uni Emirat Arab, karena mereka percaya pada Presiden Prabowo,” kata Ara.

Di sektor perumahan dan permukiman, Menteri Ara menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus selalu berpihak kepada rakyat kecil.

“Saya tidak mungkin hanya bicara investasi tanpa terlebih dahulu memastikan rakyat kecil mendapatkan perhatian utama. Oleh karena itu, kebijakan kami sangat pro-rakyat,” ujarnya.

Selama tiga bulan terakhir, sebagai Menteri PKP, Ara mengatakan prioritas utama adalah memberikan Karpet Merah untuk rakyat, sesuai komitmen Presiden Prabowo, "Saatnya Rakyat Punya Rumah".

Beberapa langkah nyata yang telah dilakukan pemerintah antara lain menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya sebesar 5 persen, menghapus biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 0 persen.

“Mungkin Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berkurang, tapi saya sudah bicara dengan kepala daerah agar mencari solusi yang kreatif. Karena tujuan kita bernegara adalah menyejahterakan rakyat kecil,” kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) -

Wakil Menteri Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kementeriannya bakal tetap fokus meningkatkan produktivitas, khususnya dengan pengembangan sistem teknologi informasi (IT) di tengah adanya efisiensi anggaran.

“Sebagai contoh, laporan keuangan BUMN sekarang kan, yang konsolidasi kan sudah (bisa dicek) online, sudah bisa dibuat. Jadi memang kita sedang proses, produktivitasnya kita tingkatkan dan efisiensi juga,” ujar Tiko dalam acara Mandiri Investment Forum 2025, di Jakarta, Selasa.

Dirinya juga mengaku pemangkasan anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto tidak terlalu berdampak signifikan terhadap operasional kementerian BUMN.

Tiko juga memastikan bahwa kementerian BUMN tidak akan melakukan pengurangan pencahayaan lampu sebagaimana dialami kementerian lainnya.

“Eggak ada (efisiensi pencahayaan), di BUMN aman,” imbuhnya.

Adapun lewat surat bernomor S-37/MK.02/2025, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisiensikan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri Hamzah.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri Hamzah.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri Hamzah.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong investasi swasta dan asing untuk pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dody menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran.

"Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen dalam menjalankan pembangunan infrastruktur nasional dengan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Skema ini menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBN sekaligus membuka peluang investasi dari pihak swasta dan luar negeri guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Sebagai bagian dari strategi pendanaan kreatif, Kementerian PU telah menetapkan target pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU pada periode 2025–2029 senilai 544,48 triliun.

Rencana ini mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. Dengan keterlibatan sektor swasta, diharapkan proyek-proyek tersebut dapat terealisasi dengan lebih optimal, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan.

Melalui KPBU, pemerintah membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap memprioritaskan manfaat bagi masyarakat. Dengan model pembiayaan yang lebih fleksibel, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan.

Salah satu sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi adalah pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.

Bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sementara jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi.

"KPBU bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft-skill dan hard-skill tenaga kerja nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kami optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global," kata Dody.

Dengan terbukanya peluang investasi dan upaya peningkatan pendanaan, diharapkan sektor infrastruktur di Indonesia semakin berkembang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat.