Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji pimpinan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho yang berhasil melalui polemik.

“Setelah saya menjadi menteri, saya agak pesimis karena dalam Tapera polemik di publiknya tinggi. Tapi, saya percaya dalam situasi polemik atau pro-kontra yang tinggi," katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

"Di situ lah kualitas leadership seseorang akan dilihat. Saya bisa sampaikan paling tidak tiga bulan ini saya lihat Pak Heru dan jajaran bisa kerja keras, dengan kerja transparan, bisa membalikkan persepsi polemik tadi,” tambahnya.

Seperti diketahui, Tapera pada tahun lalu sempat menjadi polemik di tengah masyarakat.

Pada mulanya, Pemerintah pada Mei 2024 mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Kepesertaan Tapera ini menyasar tak hanya pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga pegawai swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), TNI-Polri, sampai pekerja mandiri. Beban iuran tiga persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan.

Namun, kepesertaan wajib pada program Tapera itu menuai protes luas dari kalangan pekerja dan pengusaha karena dinilai memberatkan. Apalagi, pekerja dan perusahaan juga harus menanggung beban iuran untuk pajak penghasilan, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan.

“Jadi respek Pak Heru, bagi saya ini sangat penting saya katakan ini karena ada di institusi polemik yang tinggi, kemudian bisa jadi sangat bermanfaat saya rasa bukan kerjaan kaleng-kaleng,” kata dia.

Sejak pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat realisasi penyaluran subsidi perumahan sebanyak 93.484 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad BP Tapera khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

“Sekali lagi, selamat buat Tapera. Saya berharap Tapera makin kredibel, makin dipercaya rakyat,” ujar Maruarar Sirait.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji pimpinan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho yang berhasil melalui polemik.

“Setelah saya menjadi menteri, saya agak pesimis karena dalam Tapera polemik di publiknya tinggi. Tapi, saya percaya dalam situasi polemik atau pro-kontra yang tinggi," katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

"Di situ lah kualitas leadership seseorang akan dilihat. Saya bisa sampaikan paling tidak tiga bulan ini saya lihat Pak Heru dan jajaran bisa kerja keras, dengan kerja transparan, bisa membalikkan persepsi polemik tadi,” tambahnya.

Seperti diketahui, Tapera pada tahun lalu sempat menjadi polemik di tengah masyarakat.

Pada mulanya, Pemerintah pada Mei 2024 mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Kepesertaan Tapera ini menyasar tak hanya pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga pegawai swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), TNI-Polri, sampai pekerja mandiri. Beban iuran tiga persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan.

Namun, kepesertaan wajib pada program Tapera itu menuai protes luas dari kalangan pekerja dan pengusaha karena dinilai memberatkan. Apalagi, pekerja dan perusahaan juga harus menanggung beban iuran untuk pajak penghasilan, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan.

“Jadi respek Pak Heru, bagi saya ini sangat penting saya katakan ini karena ada di institusi polemik yang tinggi, kemudian bisa jadi sangat bermanfaat saya rasa bukan kerjaan kaleng-kaleng,” kata dia.

Sejak pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat realisasi penyaluran subsidi perumahan sebanyak 93.484 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad BP Tapera khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

“Sekali lagi, selamat buat Tapera. Saya berharap Tapera makin kredibel, makin dipercaya rakyat,” ujar Maruarar Sirait.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah subsidi yang dibangun.

Untuk memastikan hal tersebut, Ara mengatakan Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak,untuk memberikan peluang para pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni.

"Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

"Kita akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat ini dengan memajukan program FLPP ini. Tapi tentu tidak seperti ini, bagaimana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika lingkungannya banjir dan harus ada penanganan lebih lanjut," kata Ara.

Sebagai informasi,Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai berdialog dengan penghuni Perumahan Grand Permata Residence di Tambun Utara, Bekasi yakni Ketua RT setempat bernama Asep menginstruksikan kepada pengembang untuk segera menangani masalah yang menjadi aduan warga.

"Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid,mushola) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum," kata Ketua RT Asep.

Untuk tindak lanjut, Ara akan melakukan kunjungan kembali ke perumahan tersebut pada 20 Maret 2025 guna mengevaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan atas permasalahan tersebut.

"Developer sudah menyatakan akan melaksanakan pembangunan drainase kurang lebih 3 bulan selesai. Dalam 1 bulan mohon dimonitoring dan dievaluasi kembali oleh Dirjen Perdesaan dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko," kata Ara.

Sementara itu Pengembang Perumahan Permata Residence menjelaskan, pihaknya siap memperbaiki saluran air yang ada. Namun pihaknya juga meminta waktu sekitar satu bulan untuk membuat saluran air yang baik.

"Kalau untuk memperbaiki saluran air kami siap sekitar 1 bulan ya," ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PKP: Pengembang harus pastikan kualitas rumah subsidi yang dibangun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah subsidi yang dibangun.

Untuk memastikan hal tersebut, Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak,untuk memberikan peluang para pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni.

"Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Ia berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah subsidi yang dibangun.

Untuk memastikan hal tersebut, Ara mengatakan Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak,untuk memberikan peluang para pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni.

"Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

"Kita akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat ini dengan memajukan program FLPP ini. Tapi tentu tidak seperti ini, bagaimana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika lingkungannya banjir dan harus ada penanganan lebih lanjut," kata Ara.

Sebagai informasi,Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai berdialog dengan penghuni Perumahan Grand Permata Residence di Tambun Utara, Bekasi yakni Ketua RT setempat bernama Asep menginstruksikan kepada pengembang untuk segera menangani masalah yang menjadi aduan warga.

"Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid,mushola) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum," kata Ketua RT Asep.

Untuk tindak lanjut, Ara akan melakukan kunjungan kembali ke perumahan tersebut pada 20 Maret 2025 guna mengevaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan atas permasalahan tersebut.

"Developer sudah menyatakan akan melaksanakan pembangunan drainase kurang lebih 3 bulan selesai. Dalam 1 bulan mohon dimonitoring dan dievaluasi kembali oleh Dirjen Perdesaan dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko," kata Ara.

Sementara itu Pengembang Perumahan Permata Residence menjelaskan, pihaknya siap memperbaiki saluran air yang ada. Namun pihaknya juga meminta waktu sekitar satu bulan untuk membuat saluran air yang baik.

"Kalau untuk memperbaiki saluran air kami siap sekitar 1 bulan ya," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah subsidi yang dibangun.

Untuk memastikan hal tersebut, Ara mengatakan Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak,untuk memberikan peluang para pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni.

"Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

"Kita akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat ini dengan memajukan program FLPP ini. Tapi tentu tidak seperti ini, bagaimana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika lingkungannya banjir dan harus ada penanganan lebih lanjut," kata Ara.

Sebagai informasi,Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai berdialog dengan penghuni Perumahan Grand Permata Residence di Tambun Utara, Bekasi yakni Ketua RT setempat bernama Asep menginstruksikan kepada pengembang untuk segera menangani masalah yang menjadi aduan warga.

"Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid,mushola) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum," kata Ketua RT Asep.

Untuk tindak lanjut, Ara akan melakukan kunjungan kembali ke perumahan tersebut pada 20 Maret 2025 guna mengevaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan atas permasalahan tersebut.

"Developer sudah menyatakan akan melaksanakan pembangunan drainase kurang lebih 3 bulan selesai. Dalam 1 bulan mohon dimonitoring dan dievaluasi kembali oleh Dirjen Perdesaan dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko," kata Ara.

Sementara itu Pengembang Perumahan Permata Residence menjelaskan, pihaknya siap memperbaiki saluran air yang ada. Namun pihaknya juga meminta waktu sekitar satu bulan untuk membuat saluran air yang baik.

"Kalau untuk memperbaiki saluran air kami siap sekitar 1 bulan ya," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah subsidi yang dibangun.

Untuk memastikan hal tersebut, Ara mengatakan Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak,untuk memberikan peluang para pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni.

"Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

"Kita akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat ini dengan memajukan program FLPP ini. Tapi tentu tidak seperti ini, bagaimana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika lingkungannya banjir dan harus ada penanganan lebih lanjut," kata Ara.

Sebagai informasi,Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai berdialog dengan penghuni Perumahan Grand Permata Residence di Tambun Utara, Bekasi yakni Ketua RT setempat bernama Asep menginstruksikan kepada pengembang untuk segera menangani masalah yang menjadi aduan warga.

"Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid,mushola) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum," kata Ketua RT Asep.

Untuk tindak lanjut, Ara akan melakukan kunjungan kembali ke perumahan tersebut pada 20 Maret 2025 guna mengevaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan atas permasalahan tersebut.

"Developer sudah menyatakan akan melaksanakan pembangunan drainase kurang lebih 3 bulan selesai. Dalam 1 bulan mohon dimonitoring dan dievaluasi kembali oleh Dirjen Perdesaan dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko," kata Ara.

Sementara itu Pengembang Perumahan Permata Residence menjelaskan, pihaknya siap memperbaiki saluran air yang ada. Namun pihaknya juga meminta waktu sekitar satu bulan untuk membuat saluran air yang baik.

"Kalau untuk memperbaiki saluran air kami siap sekitar 1 bulan ya," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan dirinya bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan para pemangku kepentingan terkait akan bertemu pada Selasa (11/2) membahas persoalan perumahan.

“Kita hari Selasa (11/2) akan diskusi sama Gubernur BI. Saya sudah undang Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun). Saya juga undang Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan), Pandu (Pandu Sjahrir) Danantara, dan kita bicara nanti dengan Ferry bersama dengan kalangan perbankan untuk bagaimana kita menjawab soal pembiayaan,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Ia menyampaikan bahwa isu pokok di sektor perumahan terkait dengan soal pendanaan, lahan, perizinan, kualitas rumah, dan data acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan. Salah satu yang menjadi perhatian dari Menteri PKP ialah terkait persoalan data.

Ara sepakat bahwa data harus terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga berbagai kementerian yang ada tidak perlu membuat survei masing-masing untuk mengumpulkan data, atau dalam rangka memverifikasi pekerjaan dari BPS.

“Semua kementerian itu tidak usah bikin survei sendiri-sendiri...tidak usah setiap kementerian memverifikasi lagi pekerjaan dari BPS. Jadi, kita benar-benar saling percaya, tapi yang dipercaya juga bisa bertanggung jawab. Jadi, kita bisa kerja cepat,” kata Maruarar.

BPS sendiri telah ditetapkan oleh Presiden sebagai pengampu data terpusat di bawah supervisi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Karena itu, ia mengharapkan tidak ada lagi bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

Pada Kamis (6/2), dia telah menegaskan bakal mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS. Data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujar Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan para pemangku kepentingan terkait pada Selasa (11/2) membahas persoalan perumahan.

Ara, panggilan akrabnya, menyampaikan rencana pertemuan itu dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Ia juga mengundang Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Pandu Sjahrir dari Danantara, untuk diskusi bersama Gubernur BI dan kalangan perbankan untuk bagaimana menjawab soal pembiayaan perumahan.

Ia menyampaikan bahwa isu pokok di sektor perumahan terkait dengan soal pendanaan, lahan, perizinan, kualitas rumah, dan data acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara sepakat bahwa data harus terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga berbagai kementerian yang ada tidak perlu membuat survei masing-masing untuk mengumpulkan data, atau dalam rangka memverifikasi pekerjaan dari BPS.

Cirebon (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon, Jawa Barat, melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas bahan makanan yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya.

“Kami turut melakukan pengawasan, khususnya pada bahan makanan yang digunakan, sejak program ini berjalan pada 13 Januari 2025,” kata Kepala DKP3 Kota Cirebon Elmi Masruroh saat dikonfirmasi di Cirebon, Minggu.

Ia mengatakan pihaknya selalu melakukan pengecekan langsung ke dapur produksi, guna memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat program tersebut.

DKP3 Kota Cirebon, kata dia, sudah mengerahkan tim bidang kerawanan dan keamanan pangan yang bertugas memeriksa pangan segar asal tumbuhan.

Selain itu, pihaknya juga menerjunkan tim di bidang kelautan untuk selalu memeriksa pangan segar asal ikan.

Elmi menyampaikan pengawasan pun dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke dapur produksi. Sejumlah petugas dari DKP3 berkolaborasi untuk memastikan bahan makanan yang digunakan aman dan layak konsumsi.

“Jadi, ada dua tim yang secara berkala memeriksa kualitas bahan pangan agar sesuai standar, serta memiliki gizi cukup. Pasokan bahan makanan untuk program MBG dalam kondisi aman,” ujarnya.

Dia menuturkan berdasarkan neraca pangan yang dihitung setiap bulan, Kota Cirebon mengalami surplus stok komoditas, meskipun bukan daerah produksi pangan utama.

Elmi menjelaskan ketersediaan bahan makanan sangat mencukupi karena Kota Cirebon memiliki Pasar Induk Jagasatru dan Pasar Pagi yang menjadi pusat distribusi pangan.

“Keberadaan pasar tersebut bisa menjamin kebutuhan masyarakat, termasuk program MBG, dapat terpenuhi,” tuturnya.

Sementara itu Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan program ini sudah berjalan setiap Senin hingga Jumat, dengan distribusi 3.000 paket makanan untuk anak sekolah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Pendidikan Delta.

Kemudian, lanjut dia, ada 3.200 paket untuk kelompok penerima manfaat lainnya di SPPG Yayasan Miftahul Ulum.

“Setiap hari, sebanyak 6.200 paket makanan disalurkan melalui dua SPPG tadi. Melalui program ini, kami berharap kebutuhan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat terpenuhi dengan baik,” kata Agus.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan saat ini waktuyang tepat untuk mempunyai rumah.

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun.

Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda.

Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Kesempatan ini dinilai menjadi peluang bagi rakyat mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat.

Ara menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” ungkap Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan saat ini waktuyang tepat untuk mempunyai rumah.

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun.

Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda.

Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Kesempatan ini dinilai menjadi peluang bagi rakyat mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat.

Ara menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” ungkap Menteri PKP.