Jakarta (ANTARA) - Organisasi Olahraga Kebugaran Indonesia (ORKI) menyebut dua program pemerintah yaitu Indonesia Bugar dan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kombinasi yang ideal untuk meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia.

Namun, ORKI mengingatkan pentingnya keseimbangan antara asupan nutrisi dan aktivitas fisik agar manfaatnya benar-benar optimal.

“Makan bergizi itu penting, tapi kalau anak-anak tidak cukup bergerak, dampaknya bisa berbalik menjadi masalah kesehatan, seperti obesitas dan kurangnya kebugaran fisik,” ujar Sekretaris Jenderal PP ORKI Defrizal Siregar kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Defrizal, makan sehat tanpa diimbangi dengan gerakan yang cukup dapat berdampak negatif.

"Jangan sampai makanan sehat yang diberikan justru tidak diiringi dengan aktivitas fisik. Ini bisa membuat anak-anak menjadi kurang aktif dan berisiko mengalami kenaikan berat badan yang tidak sehat,” katanya.

Menurutnya, Indonesia Bugar harus menjadi pendamping utama Makan Bergizi Gratis agar anak-anak mendapatkan manfaat maksimal.

“Makan sehat harus linier dengan aktivitas fisik yang cukup. Kalau pola makannya bagus dan tubuhnya aktif bergerak, mereka akan tumbuh lebih sehat dan bugar,” ujar Defrizal.

Dia juga menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk mendorong tercapainya Profil Pelajar Pancasila.

Untuk memastikan program kebugaran ini berjalan optimal, ORKI mengembangkan berbagai inovasi yang membuat olahraga lebih menarik bagi siswa. Di antaranya melalui Runner Goes to School yang mendorong budaya lari sejak dini dan Fit Camp yang menekankan latihan kekuatan dan ketahanan tubuh dalam format yang lebih menyenangkan.

“Kami ingin olahraga di sekolah tidak membosankan. Anak-anak butuh variasi aktivitas agar tetap semangat bergerak,” ujar Defrizal.

Selain itu, ORKI juga memperkenalkan senam inovatif, seperti senam stik beduk, yang mengombinasikan latihan kekuatan dengan unsur ritme yang lebih dinamis.

Melihat besarnya potensi Program Indonesia Bugar dan Makan Bergizi Gratis, ORKI berharap pemerintah bisa melibatkan lebih banyak organisasi olahraga dalam implementasinya.

“Di Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) saja ada 93 induk organisasi olahraga. Jika mereka difasilitasi untuk berkontribusi, maka variasi kegiatan fisik di sekolah akan makin kaya dan sesuai dengan jenjang usia siswa,” kata Defrizal.

Pewarta: Muhammad Ramdan
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025

Jambi (ANTARA) - Diberlakukan nya program nasional pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik di sejumlah sekolah di wilayah Kota Jambi, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menindaklanjuti nya dengan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan program pemerintah pusat.

Hal itu tampak saat Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) A Ridwan, memimpin langsung persiapan tindak lanjut Program Nasional Pemberian Makan Bergizi Gratis di ruang ropat Wali Kota Jambi, pada Kamis (6/2).

Sebagaimana diketahui, program MBG ini merupakan salah satu program strategis dari Badan Gizi Nasional yang bertujuan untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas melalui pemenuhan gizi seimbang.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan meningkatkan kualitas gizi pada anak-anak dan masyarakat secara umum. Selain itu, berdasarkan Perpres omor 83 Tahun 2024, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya gizi yang baik bagi perkemvabgan dan tumbuh anak.

Sebagai langkah awal, pelaksanaan program MBG di Kota Jambi akan dilaunching pada 17 Februari 2025 mendatang yang dimulai di 14 sekolah untuk TK, SD, SMP dan SMA dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3.408 peserta didik.

Seusainya memimpin rapat itu, Pj Wali Kota Sri Purwaningsih mengatakan, sejauh ini untuk persiapan MBG di Kota Jambi dalam kondisi siap untuk dilaksanakan.

"Dari rapat yang kami lakukan hari ini bersama Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Jambi yang merupakan unit operasional Badan Gizi Nasional (BGN). Terkait proses persiapannya, mulai dari dapur, lokasi penerima manfaat, belanja bahan makanan, mengolah, memasak dan mendistribusikan ke sekolah-sekolah itu telah siap," kata Sri.

Dalam koordinasi persiapan itu, Sri menegaskan, agar OPD dan stakeholder terkait dilingkup Pemkot Jambi terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leding sektor.

"Untuk Dinas Pendidikan agar membantu terkait validasi data peserta didik, selanjutnya Dinas Kesehatan untuk memastikan kehigienisan makanan yang didistribusikan, dengan kerja sama bersama Badan POM, karena selama ini SPPG hanya bekerja secara sendiri," tegas Sri.

Lebih lanjut, Sri menekankan, dengan telah diterapkannya program MBG di Kota Jambi nantinya, agar semua pihak yang terlibat dapat memastikan pendistribusian makanan bisa berjalan baik, agar MBG di Kota Jambi benar-benar dapat menyehatkan dan memberikan gizi yang cukup para peserta didik.

"Jadi secara keseluruhan untuk tanggal 17 nanti kota Jambi telah siap. Semua stakeholder terkait bersama Pemerintah tinggal terus meningkatkan komunikasi bersama SPPG di Kota Jambi dari BGN," tekannya.

Sri juga menyebut, setelah dilaunchingnya program MBG, nantinya program unggulan Presiden dan Wakil Presiden itu akan dilaksanakan secara terus-menerus di Kota Jambi.

"Jadi kegiatannya tidak berhenti hanya pada launching tersebut. Namun akan terus dilakukan secara berkelanjutan," pungkas Pj Wali Kota Jambi itu.

Setelah diberlakukan untuk peserta didik, program MBG di kota Jambi akan dilanjutkan bagi Ibu hamil dan menyusui, serta balita sebagai penerima manfaat. Dengan Puskemas sebagai validasi data.

Adapun ke 14 Sekolah di Kota Jambi sebagai pilot project awal penerapan program MBG di Kota Jambi, yakni TK Al-Aqso, TK dan Playgroup Al Fatih Kids, TK Al-Hidayah, TK Islam Al-Amal, TK dan Paud An-Nur, SDN 131, SDN 66, SDN 201, SDN 198, SDN 87, MIS Nurul Ihsan, SMPN 17, SMP Islam Al-Fatih, dan SMAN 10 Kota Jambi.

Turut hadir dalam rapat itu, Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM Moncar, sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait, Kabag Kerja Sama dan sejumlah Camat wilayah Penerima manfaat MBG dilingkup Pemkot Jambi, Ketua Kelompok SPPG Provinsi Jambi Adityo Wirapranatha, perwakilan Polresta Jambi dan Kodim 0415/Jambi.

Aceh Barat (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Aceh Barat membagikan makanan bergizi gratis bagi seratusan murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

“Pembagian makanan ini sebagai wujud komitmen kami dalam mendukung Program Pemerintahan Presiden Prabowo, melalui partisipasi aktif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah,” kata Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana di Aceh Barat, Jumat.

Menurutnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo - Gibran, dimana merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia khususnya bagi anak yang masih berstatus pelajar mulai dari tingkat TK s/d SMA.

Andi Kirana mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di wilayahnya.

"Kegiatan ini bertujuan mendukung program pemerintah terkait kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah,” katanya menambahkan.

Baca: HKTI Aceh jajaki keterlibatan dalam program MBG

Selain itu, program ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata Polres Aceh Barat dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan gizi, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat di wilayah hukum Polres Aceh Barat.

Andi Kirana mengatakan pemberian makanan kepada anak-anak sekolah dasar ini, juga bertujuan untuk mengingatkan pentingnya pola makan yang sehat, sebagai dukungan perkembangan pertumbuhan anak – anak.

“Kita sudah mulai jalankan program MBG ini, dan program ini sangat baik tentunya untuk mendukung kesehatan dan perkembangan anak-anak kedepannya, sehingga di sekolah mereka lebih konsentrasi belajar,” ungkapnya.

Kepala SD Negeri 5 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolres Aceh Barat dan jajarannya atas perhatian yang diberikan kepada para siswa.

“Kegiatan ini bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menumbuhkan kedekatan antara pihak kepolisian dan masyarakat,” ujarnya.

Baca: Rayakan HUT ke-17, Gerindra Aceh Bagi Ribuan Paket Makan Siang Bergizi Gratis dan Susu

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, rumah bersubsidi yang akan dibangun tidak bersifat eksklusif hanya untuk TNI AD, namun juga diperuntukkan untuk masyarakat.

"Jadi ini di mix, jadi bagus dan tidak eksklusif, bersama-sama dengan masyarakat. Akan dibangun sebanyak 5.517 unit, " ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," katanya.

Ara menjelaskan, pihaknya siap untuk melakukan groundbreaking antara tanggal 20 atau 21 Februari 2025.

"Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyaksikan prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengela Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) tentang pembangunan rumah bersubsidi untuk Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi.

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Ara.

Pewarta: Jakarta
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau menjadi prioritas pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan, seperti Mandiri Grup, dalam mendukung aksesibilitas pembiayaan perumahan yang lebih luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh skema perbankan konvensional.

Ara menekankan pentingnya peran lembaga keuangan dalam mendukung aksesibilitas perumahan bagi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau menjadi prioritas pemerintah. Dengan keterlibatan sektor perbankan, kita dapat solusi inovatif dalam pembiayaan perumahan," ujarnya, di Jakarta, Jumat.

Dia menyatakan pula, dengan berkolaborasi untuk mencapai tujuan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia bukan hal yang mustahil.

Menurutnya, lembaga keuangan seperti Mandiri Grup dapat memetakan peluang bisnisnya, sekaligus meningkatkan keterjangkauan masyarakat di sektor tersebut.

"Karena backlog-nya masih 9,9 juta, jadi 3 juta yang akan kita kerjakan ini bukan hal yang mustahil," ujar Ara.

Dia juga menyampaikan pada periode 20 Oktober 2024 - 3 Februari 2025, realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi telah mencapai 91,665 unit rumah.

Angka tersebut, menurutnya pula, bisa terus meningkat apabila seluruh pemangku kepentingan bisa terlibat bersama dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah.

"Yang terpenting sekarang ini adalah kolaborasi dengan bagaimana bisa mengintervensi banyak pihak untuk menjalankan visi yang sama. Kebijakan yang cepat dan mudah bagi masyarakat," kata Ara.

Dirinya menjelaskan, di tengah situasi adanya efisiensi pada anggaran Kementerian PKP yang sebelumnya sebesar Rp5,27 triliun harus terpangkas menjadi Rp1,6 triliun dibutuhkan kreativitas dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah.

"Kalau saya berpikir normatif dengan jumlah anggaran yang ada bisa saja saya kerjakan program itu apa adanya. Tetapi, ini menjadi tantangan bagi saya untuk berkreativitas dan berinovasi untuk tetap survive supaya masyarakat bisa punya rumah," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa hingga saat ini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 733 ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia.

733 ribu penerima manfaat tersebut mencakup siswa sekolah maupun ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

"MBG telah menjangkau 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup 733 ribu penerima manfaat," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Dadan juga menyebutkan beberapa standar yang harus dipenuhi oleh mitra MBG, yakni pemenuhan kebutuhan kalori, serta standar komposisi gizi.

"BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi standar komposisi gizi, misalnya 30 persen harus protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat," ujar dia.

Selain itu, terkait pernyataannya yang sempat ramai diperbincangkan soal protein serangga berpotensi dijadikan menu dalam MBG, ia menegaskan bahwa menu pangan disesuaikan dengan kesukaan atau kebiasaan konsumsi di wilayah-wilayah tertentu.

"Mungkin saja di daerah tertentu masyarakat ada yang sudah terbiasa makan serangga, maka itu bisa dimanfaatkan, tidak lantas menjadi standar menu nasional," tuturnya.

Sebelumnya, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa sebanyak 64,6 persen responden mengaku puas dengan program makan bergizi gratis (MBG) pada 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa 64,6 persen responden yang mengaku puas tersebut merupakan bagian dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG.

"Kemudian, setuju atau tidak terhadap MBG? Yang menyatakan sangat setuju dan setuju itu sekitar 87,1 persen. Mereka setuju dengan program ini," kata Burhanuddin.

Meski begitu, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo dan jajaran harus mewaspadai angka ketidakpuasan terhadap Program MBG yang baru dimulai pada 6 Januari 2025.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Saya sudah menyampaikan bahwa BGN tetap fokus menyiapkan dan melaksanakan Program MBG, hal-hal lain di luar itu menjadi kewenangan TNI dan Polri

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan hal-hal yang terjadi di luar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kewenangan TNI dan Polri.

"Saya sudah menyampaikan bahwa BGN tetap fokus menyiapkan dan melaksanakan Program MBG, hal-hal lain di luar itu menjadi kewenangan TNI dan Polri," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Jumat.

Dadan menyampaikan hal tersebut untuk merespons demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan pelajar di Yahukimo, Papua, yang menolak Program MBG karena merasa lebih membutuhkan pendidikan.

Ia juga mengemukakan ulat sagu sebagai salah satu sumber protein yang menjadi ciri khas pangan lokal di Papua dapat menjadi alternatif menu MBG.

Sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan berhadapan dengan aparat TNI dan Polri jika melakukan ancaman terhadap sekolah di Papua yang menerima manfaat Program MBG.

Hasan memastikan pelaksanaan Program MBG di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, tetap berjalan, meskipun sekolah penerima manfaat mendapatkan ancaman dari OPM.

"MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri," kata Hasan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) menjadikan saran dan kritik dari masyarakat untuk meningkatkan kelancaran dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi ada masukan dari masyarakat, masukan dari mitra, masukan siapa saja termasuk dari siswa-siswa itu jadi bahan perbaikan bagi BGN," kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurutnya, setelah satu bulan berjalan, program MBG tentunya masih terus dievaluasi dari waktu ke waktu apalagi program ini terus diperluas ke berbagai daerah di Indonesia agar semakin merata.

Ia mengatakan berbagai masukan dan saran dari masyarakat tentunya turut menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan sistem dari program prioritas pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.

Evaluasi-evaluasi itu diharapkan dapat meningkatkan Standard Operating Procedure (SOP) sehingga distribusi MBG bisa semakin andal dan memenuhi ekspektasi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Program ini secara resmi diluncurkan pada Senin (6/1) dan pada tahap awal program MBG akan menyasar sekitar 3 juta penerima manfaat dalam tiga bulan pertama, dengan target meningkat menjadi 6 juta penerima pada tiga bulan berikutnya.

Penerima manfaat meliputi anak-anak usia PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG telah dijalankan di 31 provinsi di Indonesia dengan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi mendukung distribusi MBG.

Hadirnya program MBG diharapkan tidak hanya berdampak pada penerima manfaat tapi juga berdampak pada sektor ekonomi, karena dapat melibatkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga pertanian mulai dari pengadaan bahan hingga proses penyiapan paket MBG.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa hingga saat ini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 733 ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia.

733 ribu penerima manfaat tersebut mencakup siswa sekolah maupun ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

"MBG telah menjangkau 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup 733 ribu penerima manfaat," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Dadan juga menyebutkan beberapa standar yang harus dipenuhi oleh mitra MBG, yakni pemenuhan kebutuhan kalori, serta standar komposisi gizi.

"BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi standar komposisi gizi, misalnya 30 persen harus protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat," ujar dia.

Selain itu, terkait pernyataannya yang sempat ramai diperbincangkan soal protein serangga berpotensi dijadikan menu dalam MBG, ia menegaskan bahwa menu pangan disesuaikan dengan kesukaan atau kebiasaan konsumsi di wilayah-wilayah tertentu.

"Mungkin saja di daerah tertentu masyarakat ada yang sudah terbiasa makan serangga, maka itu bisa dimanfaatkan, tidak lantas menjadi standar menu nasional," tuturnya.

Sebelumnya, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa sebanyak 64,6 persen responden mengaku puas dengan program makan bergizi gratis (MBG) pada 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa 64,6 persen responden yang mengaku puas tersebut merupakan bagian dari 91,3 persen responden yang mengetahui program MBG.

"Kemudian, setuju atau tidak terhadap MBG? Yang menyatakan sangat setuju dan setuju itu sekitar 87,1 persen. Mereka setuju dengan program ini," kata Burhanuddin.

Meski begitu, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo dan jajaran harus mewaspadai angka ketidakpuasan terhadap Program MBG yang baru dimulai pada 6 Januari 2025.

Pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyebutkan program pembangunan tiga juta rumah dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

"Penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat. Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program tiga juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," ucapnya saat rapat koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Pada kesempatan tersebut, dia menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kementerian PKP terus memperkuat strategi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah menegaskan komitmen untuk mewujudkan target pembangunan tiga juta rumah dalam periode 2025-2029, yang terdiri atas dua juta unit di pedesaan dan satu juta unit di perkotaan.

"Pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," ujar Kepala Bappenas.

Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi MBR dengan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta pengembangan sistem housingqueue yang akan memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Sistem ini mencakup informasi preferensi, daya beli, dan permintaan hunian, baik rumah milik, sewa, maupun sewa-milik.

Demi mendukung keberlanjutan program ini, lanjutnya, revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pemda) diperlukan guna memperluas kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan bagi MBR.

Saat ini, regulasi tersebut membatasi peran pemda, padahal mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing.

Pemerintah turut mendorong skema matching program seperti yang telah diterapkan dalam program "Tuku Lemah Oleh Omah" di Jawa Tengah.

Lebih lanjut, program tiga juta rumah ini diproyeksikan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan nilai investasi mencapai Rp412,50 triliun, program itu diproyeksikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,68 persen dan menyerap tenaga kerja 380 ribu orang.

"Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem perumahan melalui pengembangan tabungan berbasis investasi dan sekuritisasi aset pembiayaan perumahan. Skema pembiayaan perumahan swadaya di perdesaan akan diperluas, sementara pembangunan perumahan di perkotaan akan mengadopsi konsep transit-oriented development serta mempertimbangkan urbanrenewal (peremajaan kota)," ungkap Rachmat.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

DPRKP segera mendata dan memetakan lebih lanjut soal pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset dan jumlah jiwa penghuni rusunawa yang menunggak, terutama masyarakat umum

Jakarta (ANTARA) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta menyebut penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jakarta memiliki tunggakan sejak tahun 2010.

Data menyebutkan warga rusun yang paling banyak menunggak ada di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara yaitu untuk masyarakat terprogram sebanyak 1.552 unit dengan besaran tunggakan Rp10,8 miliar dan masyarakat umum sebanyak 773 unit dengan besaran tunggakan Rp8,8 miliar.

"Tunggakan penghuni rusunawa terhitung sejak tahun 2010, dimana terdapat penghuni yang masuk kategori masyarakat terprogram sejak menempati rusunawa tidak melakukan pembayaran retribusi sewa rusunawa," kata Kepala DPRKP, Kelik Indriyanto di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut Kelik mengatakan DPRKP segera mendata dan memetakan lebih lanjut soal pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset dan jumlah jiwa penghuni rusunawa yang menunggak, terutama masyarakat umum.

"Selanjutnya akan diterbitkan sanksi administrasi berupa surat teguran, surat peringatan, hingga penyegelan kepada penghuni dengan jangka waktu sesuai ketentuan," jelas Kelik.

Bila penghuni rusun yang menunggak itu masih melakukan pelanggaran dan tunggakan, Kelik mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penyegelan dan sanksi administrasi.

Sebelumnya, DPRKP DKI Jakarta mencatat jumlah tunggakan pembayaran sewa rumah susun (rusunawa) mencapai Rp95,5 miliar.

Penghitungan tunggakan itu sudah terakumulasi dalam waktu yang sangat lama hingga 31 Januari 2025.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti merinci, angka ini berasal dari sekitar 17.031 unit rusunawa, dengan rincian 7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp54,9 miliar, dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp40,5 miliar.

Meli mengatakan ada penghuni yang menunggak hingga 58 bulan bahkan lebih. DPRKP terkait hal itu sudah menerapkan sanksi administratif, termasuk surat teguran, penyegelan, dan pemberitahuan pengosongan secara paksa.

"Jadi semua UPRS (unit pengelola rumah susun) akan melihat yang umum ini yang dia punya pekerjaan formal siapa. Segera lakukan eksekusi, sampai harus dikosongkan," kata Meli.

Di sisi lain, Meli mengungkapkan bahwa faktor utama yang menyebabkan tunggakan lama adalah sulitnya membedakan antara penghuni warga terprogram dan warga umum.

Warga terprogram seringkali beralasan bahwa mereka terpaksa tinggal di rusunawa, sementara penghuni warga umum juga menghadapi kesulitan ekonomi.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, rumah bersubsidi yang akan dibangun tidak bersifat eksklusif hanya untuk TNI AD, namun juga diperuntukkan bagi masyarakat.

"Jadi ini di mix, jadi bagus dan tidak eksklusif, bersama-sama dengan masyarakat. Akan dibangun sebanyak 5.517 unit, " ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Lingkup kerja samanya mendukung kegiatan penyediaan kredit pemilikan elalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," katanya.

Ara menjelaskan, pihaknya siap untuk melakukan groundbreaking antara tanggal 20 atau 21 Februari 2025.