Kalau bisa dilakukan tahun ini dengan relatif lebih baik eksekusinya, maka akan mulai muncul multiplier effect.

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi harapan bagi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 ini.

Ia menuturkan bahwa mengingat kondisi dunia yang masih dipenuhi ketidakpastian pada tahun ini, maka tidak banyak yang dapat diharapkan dari perekonomian global untuk mendorong pertumbuhan dalam negeri.

“Memang dari sisi (ekonomi) global tidak banyak yang bisa kita harapkan. Nah, berarti kan kalau globalnya tidak banyak diharapkan, kita larinya (berharapnya) ke (ekonomi) lokalnya atau domestiknya,” kata Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Selasa.

Ia menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat menimbulkan efek berganda (multiplier effect) yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

“Yang penting dua program ini harus kelihatan eksekusinya di tahun ini, karena kalau bisa dilakukan tahun ini dengan relatif lebih baik eksekusinya, maka akan mulai muncul multiplier effect,” ujarnya pula.

Bambang mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi mesin penggerak ekonomi lokal dengan menggunakan bahan pangan yang berasal dari produsen lokal, sementara Badan Gizi Nasional maupun aparat terkait berperan sebagai lembaga pengawas.

Ia mengatakan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga kualitas serta standardisasi pelaksanaan program tersebut demi mencegah insiden yang tidak diinginkan, misalnya keracunan makanan.

“Tetap ada (pengawasan) karena namanya standar (operasional), apalagi di makanan. Ada satu orang keracunan atau sakit perut saja itu bisa jadi isu besar. Penting sekali untuk memastikan Makan Bergizi Gratis ini bisa menggerakkan ekonomi di tingkat lokal,” ujarnya.

Terkait program pembangunan 3 juta rumah, Bambang menuturkan bahwa program tersebut dapat menjadi harapan bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025, karena sektor properti merupakan sektor yang dapat memberikan dampak ekonomi paling luas dan merata.

“Sejak saya di UI (Universitas Indonesia) dulu masih aktif sebagai peneliti dan dosen, kami sering melakukan analisa mengenai sektor apa di republik ini yang memberikan efek berganda paling besar, ternyata hasilnya adalah di sektor properti, artinya sektor konstruksi khususnya terkait bangunan,” katanya lagi.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut karena sektor properti banyak melibatkan sektor perekonomian lainnya, termasuk logistik, industri manufaktur, industri logam, hingga jasa konstruksi, serta dapat memberikan manfaat kepada setiap lapisan pelaku usaha yang terlibat.

“Jadi kalau pemerintah bisa mengeksekusi berapa pun (realisasi rumah yang dibangun) dari program rumah murah ini atau rumah untuk rakyat ini, akan sangat membantu, paling tidak bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan (ekonomi) di tahun 2025,” kata Bambang.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Ambon (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menyiapkan penyelenggaraan dapur umum guna menyediakan Makan Bergizi Gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami ditunjuk sebagai polda percontohan penyelenggaraan Dapur Umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah timur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi yang layak bagi anak-anak sekolah,” kata Wakapolda Maluku Brigjen Pol Samudi di Ambon, Selasa.

Dia mengatakan hal itu saat menghadiri rapat kesiapan pelaksanaannya secara daring. Rapat yang dipimpin Irwasum Polri ini diikuti Wakapolda Maluku dari Ruang Video Conference Lantai 2 Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon.

Turut hadir mendampingi Wakapolda yaitu Irwasda, Karo SDM, Karo Logistik, serta para kapolres/kapolresta dan jajaran polres di wilayah Polda Maluku.

Selain menyiapkan makanan bergizi, Polda Maluku juga akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, serta relawan, untuk memastikan distribusi makanan berjalan dengan lancar.

Polda Maluku juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan dapur umum ini guna memastikan efektivitas serta kelancaran distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.

"Dengan adanya Dapur Umum Makan Bergizi Gratis nanti, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku serta memperkuat solidaritas sosial di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi," katanya.

Dalam rapat tersebut, Irwasum Polri Irjen Dedi Prasetyo juga menegaskan bahwa MBG salah satu program unggulan pemerintah yang mendapat dukungan Polri.

Selain mendukung MBG, Polri juga berperan aktif dalam program swasembada pangan guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ia menekankan implementasi program MBG di seluruh jajaran kepolisian, khususnya di wilayah Maluku, harus berjalan dengan baik agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Melalui rapat ini, diharapkan koordinasi dan kesiapan setiap jajaran kepolisian dalam menjalankan program MBG semakin optimal, sehingga kontribusi Polri dalam mendukung kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional dapat terus ditingkatkan," ucapnya.

Banjarbaru (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) meresmikan tiga unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Komplek Perumahan Citra Land Banjarmasin, berkapasitas 22 kilo watt (kW), merupakan yang pertama dibangun di kawasan perumahan.

SPKLU ini menjadi bukti nyata dukungan PLN UID Kalselteng dalam percepatan transisi energi dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Banjarmasin, sejalan dengan program Green Environment Provinsi Kalimantan Selatan.

General Manager PLN UID Kalselteng, Ahmad Syauki di Banjarbaru, Selasa, mengapresiasi kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pembangunan SPKLU ini.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak, terutama manajemen Perumahan Citra Land Banjarmasin, yang telah menyediakan lokasi SPKLU ini. Keberadaannya diharapkan semakin mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa semakin banyak pengguna kendaraan listrik akan berdampak positif bagi lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

“Pemanfaatan energi listrik sebagai bahan bakar utama kendaraan sejalan dengan Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada energi,” tambahnya.

Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Kalselteng Agus Tri Suardi menekankan pentingnya kerja sama berbagai pihak dalam mendorong transisi energi.

“PLN akan memperluas pembangunan SPKLU agar semakin banyak masyarakat yang yakin beralih ke kendaraan listrik,” katanya.

Saat ini, PLN UID Kalselteng telah mengoperasikan 67 SPKLU, dengan 44 unit di Kalimantan Selatan dan 23 unit di Kalimantan Tengah. Tahun ini, PLN menargetkan pembangunan tambahan 42 unit SPKLU sesuai dengan timeline yang telah direncanakan.

Sementara itu, Project Manager Ciputra Kalsel Sigit Amin Andryan mengungkapkan rasa bangga atas kolaborasi ini.

“Kehadiran SPKLU ini menjadi nilai tambah bagi Citra Land Banjarmasin serta mempermudah pengisian daya kendaraan listrik, sebagai bagian dari kontribusi kami dalam mendukung transisi energi,” ujarnya.

PLN optimis bahwa melalui kolaborasi berbagai pihak, transisi energi menuju Net Zero Emission 2060 dapat terwujud, memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menunggu kejelasan petunjuk teknis (juknis) terbaru untuk merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto di Negeri Serumpun Sebalai itu.

"Kami mendukung penuh program prioritas Presiden, namun kami masih menunggu juknis terbaru sebagai dasar pelaksanaan program MBG ini," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel Fery Afriyanto usai rakor bersama dalam rangka MBG di Pangkalpinang, Selasa.

Ia menegaskan Pemprov Kepulauan Babel siap mendukung program nasional ini, namun sebagaimana disampaikan masing-masing provinsi mengharapkan juknis pelaksanaan yang harus dilaksanakan sebagai payung hukum dalam memberikan dukungan terkait program nasional itu.

"Untuk dapur umum kami masih dalam tahap koordinasi antara BGN, pemerintah pusat, serta pemerintah kabupaten dan kota," katanya.

Kabinda Kepulauan Babel Jusak Tarigan menyatakan jika setiap pihak terkait akan melakukan koordinasi yang diawali dengan rakor bersama BGN dan BIN.

Ia memahami pentingnya program MBG dalam memangkas ketertinggalan akibat stunting pada anak usia dini di Indonesia. Untuk itu, setiap pihak juga akan berkoordinasi berkenaan dengan ketersediaan dapur umum sentral demi melayani 260 ribu anak di Kepulauan Babel.

"Presiden memerintahkan agar kalau bisa seluruhnya terlayani dengan baik. Peran pemda sangat diperlukan nanti untuk membangun dapur umum, karena kalau hanya mengharapkan BGN sangat sedikit, sehingga jadi lambat," katanya.

Eddy Iskandar yang mewakili DPRD Kepulauan Babel menyampaikan DPRD akan bergandengan tangan bersama pemerintah daerah, termasuk bersama BIN.

Ia juga berharap juknis segera turun, sehingga program MBG untuk anak-anak TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil, menyusui dapat dilaksanakan segera oleh pemerintah daerah.

"Ini program besar, memerlukan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu kolaborasi semua pihak, karena ini bukan soal memberi makan saja, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah, tujuannya seperti itu," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden optimistis bahwa program nasional yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia mencontohkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diwacanakan anggarannya ditambah dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun. Menurutnya, program ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,9 persen.

"Anggaran Rp171 triliun dipakai untuk pengadaan makanan untuk anak-anak dan ibu-ibu yang hamil, ini akan menambah growth, pertumbuhan ekonomi kita 1,995 persen," kata Hashim dalam acara Perayaan Imlek Forum Masyarakat Indonesia Emas di Jakarta Pusat, Senin.

Selain itu, ia juga menjelaskan kontribusi dari program pembangunan 3 juta rumah di Indonesia yang bekerja sama dengan Qatar, dapat mengerek industri semen yang sedang lesu dan industri meubel.

"Saya dapat laporan dari Asosiasi Semen Indonesia, mereka bergembira karena 3 juta unit rumah dan apartemen membutuhkan 15 juta ton semen setiap tahun. Mereka senang sekali karena ternyata industri semen lagi lesu di Indonesia," ujar Hashim.

Dia menyebut, dua program ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ia optimistis apabila program ini berjalan dengan baik maka perekonomian Indonesia akan turut bertumbuh.

"Belum termasuk program hilirisasi, belum termasuk kawasan food estate, belum termasuk internet connectivity yang bisa 1 persen per tahun, kita bisa dapat 10 persen per tahun. Saya sangat-sangat optimis," ujarnya.

Berjalannya program nasional ini, kata dia, juga didukung oleh kebijakan efisiensi anggaran yang akan difokuskan kepada program-program yang lebih produktif.

"Anggaran Rp306 triliun itu sudah dihemat dan akan dianggarkan, akan dialokasikan untuk program-program yang produktif. Bukan pengadaan seminar, kunker, studi banding yang banyak tidak ada gunanya. Tapi kita nanti akan arahkan ke hal-hal yang positif," katanya.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

Banyuwangi (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana bagi siswa SMP Negeri 2 Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin.

"Jadi pada hari ini saya bersama Bupati Banyuwangi serta kepala sekolah (SMPN 2 Rogojampi) memulai program Makan Bergizi Gratis," kata Zulhas, sapaan Menko Zulkifli Hasan kepada wartawan di Banyuwangi.

Menurut dia, program MBG merupakan program besar Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menyiapkan generasi masa depan yang unggul guna menyongsong masa depan yang lebih baik.

Zulhas mengakui bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dari program MBG, namun bukanlah menjadi penghambat terlaksananya program yang menyasar jutaan anak di Indonesia itu.

"Tentu terus kami lakukan evaluasi, dan semuanya akan terstandardisasi, mulai dari gizinya hingga proses menyiapkannya," katanya.

Ia juga menilai Kabupaten Banyuwangi sudah siap untuk melaksanakan program MBG.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung program nasional itu.

"Insya Allah daerah siap, dan kami lakukan secara bertahap sesuai dengan arahan pemerintah pusat," ujarnya.

Ipuk menyampaikan, Kabupaten Banyuwangi yang kaya bahan pangan akan memberikan dukungan maksimal untuk menyukseskan makan bergizi gratis tersebut.

"Misalnya, kami akan fasilitasi petani untuk membantu menyiapkan beras dan buah lokal, sehingga harganya lebih terjangkau," katanya.

Sebanyak 828 orang siswa SMPN 2 Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi menikmati makan siang program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Para siswa menyantap menu yang disediakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Rogojampi, berupa ayam asam manis, cap cay, buah pisang, dan susu.

Salah seorang siswa SMPN 2 Rogojampi, Putri Nadita mengaku suka dengan menu yang diberikan pada perdana makan bergizi gratis.

"Enak rasanya, dan saya suka. Enak juga karena bisa menghemat uang saku, tidak perlu beli makan siang," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi dilaksanakan secara bertahap, pada pelaksanaan perdana hari ini SPPG Rogojampi menyediakan 1.005 porsi makanan untuk sekolah di sekitarnya, mulai jenjang TK hingga SMP.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendorong pemerintah untuk pemenuhan program perumahan rakyat demi meningkatkan kualitas hidup, saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warganya. Data terbaru menunjukkan terdapat 10 juta kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah, sementara 27 juta KK lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni (RTLH).

"Ketersediaan perumahan yang layak adalah hak dasar setiap individu. Rumah bukan hanya sekadar tempat berlindung, tetapi juga merupakan fondasi stabilitas sosial dan ekonomi," kata Bamsoet.

Dengan 37 juta KK yang terbelit masalah perumahan, menurut dia, banyak warga Indonesia yang berisiko menghadapi kondisi kehidupan yang tidak sehat dan tidak stabil. Masalah ini dapat berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak, dan produktivitas ekonomi.

"Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan sosial, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah mempercepat implementasi program pembangunan dan renovasi rumah yang merupakan bagian integral dari pembangunan infrastruktur yang lebih luas," kata dia.

Dia mengatakan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi menjadi salah satu solusi mendasar dalam mengatasi krisis perumahan. Dia yakin bahwa infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aksesibilitas dan konektivitas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup.

"Misalnya, pembangunan jalan, transportasi umum, serta penyediaan air bersih dan sanitasi menjadi faktor pendukung yang penting dalam pengembangan permukiman yang layak huni," ujarnya.

Selain itu, kata dia, investasi dalam infrastruktur dapat memperluas peluang lapangan kerja yang secara langsung berdampak pada kemampuan warga untuk memiliki rumah.

Menurut dia, program tiga juta rumah yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah langkah untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Program tersebut, kata dia, bertujuan untuk membangun rumah yang layak huni dengan harga terjangkau, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dengan semakin tersedianya rumah yang layak, diharapkan tingkat kepemilikan rumah akan meningkat dan akan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi," kata mantan Ketua MPR RI itu.

Dengan populasi warga negara Indonesia yang terus bertambah, dia menilai bahwa jumlah kebutuhan rumah pun akan meningkat. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 319 juta jiwa pada tahun 2045.

"Apabila persoalan perumahan tidak ditangani dengan serius, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis kemanusiaan yang lebih besar," ujarnya.

Sebab, dia mengatakan bahwa rumah yang tidak layak huni sering kali berkorelasi dengan rendahnya kualitas hidup dan peningkatan risiko kesehatan dan menghambat perkembangan sumber daya manusia.

Untuk itu, dia mengatakan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, akan membangun masyarakat yang lebih produktif dan inovatif.

"Sebagai contoh, proyek pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan perumahan baru akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini tidak hanya relevan bagi generasi saat ini, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan dengan menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan sehat," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak ke dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk program makan bergizi gratis (MBG) di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Senin pagi.

Berdasarkan keterangan resmi dari Tim Media Presiden Prabowo, sebelum melakukan sidak ke dapur umum, Presiden terlebih dahulu mengunjungi SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur pada pukul 09.38 WIB.

Para siswa dan warga setempat yang berada di sekitar sekolah menyambut dengan antusias kedatangan Prabowo yang berdiri dan menyapa melalui atap mobil kendaraan dinasnya Maung Garuda berwarna putih.

"Bapak! Pak! Pak Prabowo!" seru warga dan siswa-siswi menyambut Prabowo yang saat itu mengenakan pakaian safari dengan topi cokelat berwarna senada.

Presiden pun menyapa warga dan siswa, seraya melambaikan tangannya dan bergegas menuju lokasi dapur umum agar tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

Prabowo tiba di lokasi dapur umum program MBG pada pukul 10.23 WIB guna melihat langsung proses masak dan penyediaan makanan secara keseluruhan.

Prabowo berbincang dengan sejumlah petugas dan juru masak yang bertugas di dapur umum tersebut.

"Assalamualaikum. Bertugas semua ya?" tanya Prabowo.

"Siap Bapak, ini tempat pembuatan sayur dan sebagainya," kata pengelola dapur umum ke Prabowo.

Prabowo juga bertanya jam berapa para petugas dapur mulai memasak untuk memastikan kualitas makanan.

Prabowo lalu meninjau menu yang tersaji dan disusun rapi oleh petugas dapur, yang kemudian akan dikirimkan ke sekolah-sekolah untuk dinikmati para pelajar.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan program 3.000.000 rumah setiap tahun akan meningkatkan permintaan semen sehingga dapat membantu mengatasi masalah kelebihan pasokan yang tak diimbangi permintaan (oversupply)di industri semen domestik saat ini.

"Itu selama Pak Prabowo memimpin, program perumahan akan terus berlangsung," kata Hashim dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

Hashim menyampaikan hal itu dalam ESG Sustainability Forum 2025 yang dihadiri para pemangku kepentingan di bidang energi dan industri.

Program 3.000.000 rumah, kata Hashim, tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi akan memberikan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena akan memberikan efek pengganda ekonomi yang mendongkrak konsumsi masyarakat.

"Kita sekarang sudah komitmen nyata dari pemerintah Qatar dan swasta Qatar untuk pembiayaan 4 juta sampai 6 juta unit rumah," katanya.

Di samping itu, kemarin pihaknya bertemu dengan Menteri Energi dan Perindustrian Uni Emirat Arab juga komit 1.000.000 dan mungkin lebih.

"Ini belum termasuk dari Tiongkok, Turki, India, Singapura, dan lain-lain. Ini semua akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 bidang ekonomi yang terikat atau tersentuh bidang perumahan, termasuk semen," ujar dia.

Di sisi lain, Hashim juga mengimbau agar pelaku industri memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi.

"Apa hubungannya dengan ESG dan lingkungan hidup? Bisnis itu pasti ada dampak. Pabrik semen 'kan berproduksi terus dan menghasilkan emisi. Di sini kita harus jaga baik-baik," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BUMN Semen Indonesia Group (SIG) Donny Arsal mengatakan bahwa perseroan menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar ESG (environmental, social, and governance) sebagai bentuk komitmen untuk memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang.

SIG, kata Donny, berupaya dalam menurunkan tingkat emisi karbon per ton produknya melalui penurunan konsumsi energi dan peningkatan produktivitas melalui teknologi berbasis AI (artificial intelligence).

Selain itu, mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, maupun recovery panas (WHRPG), serta penggunaan teknologi baru sejalan dengan perkembangan zaman seperti hydrogen rich injection.

”Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif dalam memproduksi semen hijau yang tercatat 21 persen sampai dengan 38 persen lebih rendah daripada emisi karbon dibandingkan semen konvensional," kata dia.

Donny menambahkan bahwa SIG telah mengonversi pembiayaan perusahaan ke sustainability linked loan (SLL). SIG juga memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan utang bank sindikasi eksisting dengan terms yang lebih baik untuk dekarbonisasi.

"Komitmen dalam mendukung pencegahan pemanasan global berupa target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) telah meraih validasi dari lembaga internasional, Science-Based Target initiatives (SBTi)," ujarnya.

Serang (ANTARA) - Yayasan Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma'mun milik Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri.

"Pembangunan SPPG ini merupakan sebagai contoh awal bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Sebab se-Indonesia dibutuhkan sebanyak 30.000 dapur MBG," kata Yandri saat peletakan batu pertama pembangunan dapur MBG di Serang, Banten, Minggu.

Ia menjelaskan, SPPG ini dibangun di atas lahan seluas 20x20 meter persegi. Dilengkapi dengan lapangan parkir yang luas untuk akses keluar masuk kendaraan.

Sedangkan untuk anggaran pembangunan SPPG, Yandri mengatakan, bersumber dari dana yayasan Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma’mun dengan total biaya diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar.

"Tidak ada dana dari Kemendes atau BGN, ini murni dari yayasan, karena BGN ini membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat nanti BGN yang sewa dan standar makan dari mereka jadi profit sharing," katanya.

Pembangunan SPPG ini ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu satu sampai dua bulan. Dan dalam program Kemendes akan lebih concern pada penyediaan bahan baku seperti beras, sayuran, ikan, telur, dengan desa tematik melalui dana ketahanan pangan dari Dana Desa sebesar 20 persen.

"Dari anggaran Rp71 triliun minimal Rp16 triliun atau bisa Rp20 triliun untuk ketahanan pangan menyiapkan bahan baku makan bergizi, karena ini boleh lebih tetapi tidak boleh kurang," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Suwardi mengatakan, bangunan SPPG ini paling cepat akan mulai beroperasi pada April 2025. Yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pada Program Makan Bergizi Gratis.

"Untuk kapasitas satu bangunan SPPG ini, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 3.000 penerima manfaat. Ini adalah bentuk yang mulia untuk meneruskan program presiden," katanya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Palembang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengundur pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis pada tanggal 17 Februari yang sebelumnya direncanakan pada tanggal 3 Februari 2025.

Penanggungjawab BGN wilayah Sumsel Diana Putri di Palembang, Minggu, mengatakan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis itu awalnya diluncurkan pada tanggal 3 Februari 2025 dan bakal diundur pada tanggal 17 Februari 2025.

Ia menjelaskan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis tahap ketiga itu akan ada 10 titik dapur. Namun, titik tersebut belum dapat disebutkan karena masih menunggu rilis dari pusat.

"Saat ini baru hasil verifikasi. Nanti kami tunggu rilis resmi dari BGN," jelasnya.

Sementara itu, Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) sebagai mitra Makan Bergizi Gratis di Sumsel menyebutkan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis tahap ketiga itu akan 10 titik dapur.

Ketua DPD PPJI Sumsel Evi Hadenli mengatakan 10 titik itu terletak di Kota Palembang, Kota Prabumulih dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang akan menambah masing-masing satu titik. Kemudian, dua titik di Kabupaten Muara Enim. Lalu, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Empat Lawang, Pagar Alam, dan Lahat yang masing-masing satu titik.

Namun demikian, pihaknya belum menerima informasi lanjutan dari BGN, apakah nantinya akan ada daerah yang ditambah, yang sebelumnya sudah ikut pada tahap kedua.

PPJI merupakan mitra pertama untuk mengolah, membuat dan mendistribusikan program nawacita Presiden Prabowo Subianto itu. Ia telah menerima kontrak sebanyak 23 titik dapur untuk berbagai daerah di Sumatera Selatan.

Saat ini terdapat 10 titik yang telah diresmikan oleh pemerintah kota dan provinsi. Untuk tahap pertama pada tanggal 6 Januari, pihaknya itu menerima satu titik dapur, yaitu di Kecamatan Ilir Barat I. Pada titik itu terdapat lima sekolah yang menjadi sasaran, TK Panca Bakti 26, SDN 25, SDN 24, SMPN 33 dan SMPN 19, yang total siswanya ada 2.944 siswa.

"Kemudian dilanjutkan di-running kedua ada 9 titik, di Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, dua titik di Kota Lubuklinggau, dan masing-masing satu titik di Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, pada 13 Januari 2025," kata Evie

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Utusan Presiden Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi prioritas pemerintah, telah digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2006.

“Program MBG adalah janji Pak Prabowo. Itu adalah gagasan Pak Prabowo 18 tahun lalu,” kata Hashim saat Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta bulan lalu, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Tim Media Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Minggu.

Dalam rekaman video yang dibagikan oleh Tim Media Presiden, Prabowo saat kampanye Pilpres 2014 konsisten mewujudkan program MBG.

Program MBG dimulai serentak pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG di 26 provinsi.

Presiden menargetkan jumlah penerima MBG periode Januari-April 2025 sebanyak 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kemudian, 6 juta orang pada periode April-Agustus, 15–17 juta orang pada Agustus-September. Lalu hingga akhir tahun ini mencapai 82,9 juta orang.