Jakarta (ANTARA) - Utusan Presiden Hashim Djojohadikusumo mengungkap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi prioritas pemerintah, telah digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2006.

Hashim menekankan gagasan itu merupakan keinginan Prabowo yang ingin diwujudkan jauh sebelum Presiden memenangi Pilpres 2024.

“Program Makan Bergizi Gratis ( MBG), itu adalah janji Pak Prabowo. Itu adalah gagasan Pak Prabowo 18 tahun lalu. Itu gagasan dilahirkan pada 2006,” kata Hashim saat acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta bulan lalu, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Tim Media Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Minggu.

Dalam rekaman video yang dibagikan oleh Tim Media Presiden, Prabowo saat kampanye Pilpres 2014 konsisten mengusung keinginannya mewujudkan program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak.

“Saya ingin memimpin perubahan Indonesia. Kita jamin anak-anak, mereka harus cukup makan, harus cukup pangan, harus cukup sekolah,” demikian cuplikan pidato Prabowo saat kampanye Pilpres 2014.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

SPPG merupakan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bertugas mengelola dapur umum yang memasak dan mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, ibu-ibu hamil dan ibu menyusui, serta balita di daerah sekitarnya. Dalam mengoperasikan dapur, SPPG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

Jumlah SPPG dan penerima makan bergizi gratis terus bertambah tiap waktunya. Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan per 17 Januari 2025 ada 238 SPPG yang beroperasi untuk memenuhi Makan Bergizi Gratis (MBG) di 31 provinsi. Dari angka itu, jumlah penerima manfaat MBG pun menjadi 650.000 orang.

Presiden menargetkan jumlah penerima MBG periode Januari sampai dengan April 2025 sebesar 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kemudian, 6 juta orang pada periode April—Agustus 2025, 15–17 juta orang pada Agustus sampai dengan September 2025. Hingga akhir 2025, Presiden menargetkan Makan Bergizi Gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Saya melihat tujuan implementasi makan bergizi gratis di jenjang sekolah dasar sangat penting dilakukan

Singaraja, Bali (ANTARA) - Akademisi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja, Bali, Dr. Ketut Suparya menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa jenjang sekolah dasar (SD).

"Saya melihat tujuan implementasi makan bergizi gratis di jenjang sekolah dasar sangat penting dilakukan," kata Ketut Suparya di Kampus STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Sabtu.

Menurutnya, program MBG mampu memberikan dampak peningkatan/pemenuhan gizi yang belum seimbang pada anak sekolah dasar untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan otak anak.

Selanjutnya, pemberian makanan bergizi akan membantu orang tua siswa yang belum mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak mereka sehingga pertumbuhan anak mereka tidak terhambat.

Program ini juga akan berdampak pada pembiasaan anak untuk makan makanan bergizi, serta mengurangi konsumsi makanan yang tidak bergizi yang banyak beredar di lingkungan mereka seperti makan makanan cepat saji, makanan yang banyak mengandung pemanis/pengawet makanan, makanan yang banyak mengandung penyedap rasa (MSG/monosodium glutamat) dan lain-lain.

"Menurut saya program ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan konsentrasi anak dalam proses pembelajaran dikarenakan asupan gizi yang cukup akan mampu memberikan energi yang cukup untuk anak dalam proses belajar," katanya.

Energi yang cukup akan berpengaruh terhadap daya konsentrasi dan daya tangkap anak dalam proses pembelajaran sehingga akan berimplikasi pada peningkatan prestasi belajar anak," kata dia.

Suparya menjelaskan jika mengaitkan dengan hasil penelitian, banyak hasil penelitian yang telah membuktikan bahwa status gizi anak terkait dengan prestasi belajar siswa sekolah dasar.

"Program ini akan mampu membentuk kebiasaan dan karakter anak sejak dini khususnya dalam makan makanan yang bergizi seimbang. Hal ini akan bisa dikuatkan oleh pihak sekolah untuk memberikan edukasi kepada anak tentang makanan yang bergizi sehingga anak menjadi terbiasa makan makanan yang bergizi seimbang sejak dini," kata dia.

Melalui program ini, kata dia, sekolah akan mampu membiasakan anak untuk makan makanan sehat, mengenalkan ragam makanan sehat dan bergizi kepada anak, mendorong dan membiasakan kantin sekolah untuk menyediakan makanan sehat bergizi seimbang, serta mendorong orang tua siswa untuk berupaya memberikan makanan sehat bergizi pada anak mereka ketika berada di rumah.

Pewarta: IMBA Purnomo/Rolandus Nampu
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Pemkab Lumajang menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Jika diperlukan, pemkab akan menggunakan sebagian dana belanja tidak terduga (BTT) yang telah dianggarkan dalam APBD 2025," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono di Lumajang, Sabtu.

Menurutnya hingga saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) yang mengatur peran serta pemerintah daerah atau penggunaan APBD dalam program tersebut.

"Belum ada juknis yang mengatur tentang peran pemda atau APBD dalam MBG dan program tersebut dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional," tuturnya.

Namun, jika nantinya juknis mengatur perlunya kontribusi daerah, maka Pemkab Lumajang akan mengambil anggaran dari BTT yang telah dialokasikan dalam APBD 2025

Pada 2025, Pemkab Lumajang menganggarkan BTT sebesar Rp15 miliar untuk berbagai kebutuhan darurat, termasuk penanganan bencana alam dan infrastruktur.

"Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp3 miliar diperkirakan dapat dialokasikan untuk mendukung program MBG dan kami memastikan bahwa kontribusi pemkab dalam program MBG tidak akan mengganggu program strategis daerah lainnya," katanya.

Ia menjelaskan, dana BTT memang disiapkan untuk kebutuhan insidental di luar kegiatan rutin kedinasan, sehingga tidak membebani APBD dan hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat sebelum melakukan penganggaran.

Dengan kesiapan itu, lanjut dia, Pemkab Lumajang menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat.

"Pemerintah daerah berharap petunjuk teknis segera diterbitkan agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Lumajang," ujarnya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"Saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP," katanya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

"Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya," ujarnya.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

"Pengusaha harus untung, karena juga akan bayar pajak. Tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dirinya juga menekankan pentingnya memastikan bahwa program FLPP tepat sasaran, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," kata Ara.

Pada tahun 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Natuna (ANTARA) - Tepat pada pekan kedua Desember 2024, suasana pagi di Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai, Kabupaten Natuna, kepulauan Riau, dipenuhi tawa ceria ratusan anak-anak.

Anak-anak yang mengenakan berbagai pakaian seragam ini merupakan pelajar dari lima sekolah dasar dan satu Madrasah Ibtidaiah yang tengah mengikuti uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijanjikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, saat berkontestasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebelum diberikan santapan MBG, para pelajar yang berjumlah sekitar 500 orang ini diajak mengikuti beberapa permainan, yang tujuannya melatih mental dan bakat.

Para peserta yang mengikuti permainan pun diberikan makanan ringan berupa kue dan air mineral

Salah satu permainan yang menyita atensi adalah unjuk bakat. Beberapa anak maju dan berbaris untuk tampil. Setelah selesai semua yang berani maju diberikan hadiah berupa uang tunai.

Dalam penampilan pertama, seorang pelajar laki-laki melantunkan ayat suci Al Quran yang membuat suasana yang tadinya riuh dengan berbagai aktivitas persiapan MBG, seketika menjadi tenang, yang terdengar hanya angin yang menerpa pepohonan mengiringi lantunan ayat suci.

Lantunan ayat suci begitu indah dan merdu sehingga seakan-akan menghipnotis semua yang hadir. Begitu memikatnya lantunan ayat suci tersebut membuat panitia meminta sang pelajar pemilik suara merdu itu untuk kembali melantunkan ayat suci dari surat yang berbeda.

Seusai bermain, anak-anak kembali ke tempat duduk yang berada di bawah tenda yang disediakan oleh Lanal Ranai. Sambil berjalan menuju kursi, terlihat beberapa prajurit menenteng kantong kresek berisi kotak-kotak kecil berisi makanan, kemudian dibagikan kepada para pelajar. Setelah semua mendapatkan, panitia meminta salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum makan.

Pada momen ini, terlihat perbedaan agama di antara para pelajar. Ada yang berdoa dengan mengangkat kedua tangan kemudian membukanya dan menghadap ke atas seolah-olah sedang menadah sesuatu. Ada pula yang merapatkan kedua tangan dengan jari-jari saling bertaut atau meletakkannya satu di atas yang lain, lalu didekatkan ke dada atau wajah. Pemandangan ini menunjukkan bahwa semua agama dihormati dan diperlakukan dengan adil.

Selesai berdoa, para pelajar mulai membuka kotak makanan yang ada di atas meja dan sebagian di pangkuan mereka. Riuh tawa dan celoteh penuh keceriaan terdengar saat mereka saling membandingkan isi kotak dengan teman di sebelahnya. Suasana ceria ini memenuhi lapangan markas komando. Anak-anak tampak bahagia karena isi kotaknya lengkap, meliputi nasi, ikan, sayur, telur, buah, air mineral, bahkan ada susu.

Tanggal pelaksanaan MBG di Natuna belum diketahui secara pasti, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai persiapan. Hal ini dimulai dengan perekrutan satuan pelaksana (Satpel) MBG di setiap daerah. Di Natuna, terdapat dua orang yang telah direkrut dan diberikan pelatihan. Uji coba juga telah dilakukan oleh TNI dari tiga matra. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna telah menyiapkan sekolah-sekolah yang akan dijadikan lokasi pelaksanaan program.

Pemkab Natuna telah menetapkan 71 sekolah meliputi tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebagai lokasi MBG. Jumlah ini diambil berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu 4.080 pelajar. Kuota tersebut baru mencakup 26 persen dari total jumlah pelajar jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga SLTA di Natuna, yang diperkirakan mencapai 15.674 siswa, bahkan bisa lebih dari itu apabila ditambah jumlah siswa PAUD.

Sebanyak 71 sekolah yang telah ditetapkan tersebut berada di wilayah rawan pangan, seperti Kecamatan Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, dan Bunguran Selatan. Selain itu, Pemkab Natuna juga telah mengusulkan dua lokasi untuk pendirian dapur MBG, yaitu di Kelurahan Bandarsyah dan Ranai Kota.

Salah satu poin utama yang kami diskusikan adalah donasi 50 juta dolar dari UEA untuk reforestasi hutan di Indonesia, yang akan direalisasikan dalam kunjungan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah mengungkapkan kesiapan untuk bekerja sama di berbagai sektor termasuk energi hijau, infrastruktur perumahan, serta pertahanan di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Luhut setelah bertemu Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Suhail Al-Mazroui.

"Salah satu poin utama yang kami diskusikan adalah donasi 50 juta dolar dari UEA untuk reforestasi hutan di Indonesia, yang akan direalisasikan dalam kunjungan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia,” kata Luhut dalam pernyataan DEN yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, terkait pertemuan dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Suhail Al-Mazroui yang berlangsung di Jakarta, Jumat (31/1).

Di sektor energi hijau, kata Luhut, UEA berkomitmen berinvestasi dalam geothermal, hydropower, tenaga angin, dan panel surya guna mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kerja sama di bidang perumahan juga menjadi fokus utama, di mana UEA siap membantu konstruksi dan pembiayaan 3 juta rumah di Indonesia.

“Pembangunan 3 juta rumah juga menjadi fokus, dengan UEA yang menyanggupi bantuan dalam konstruksi dan pembiayaan. Selain itu, pengembangan pelabuhan seperti Tanjung Priok dan Makassar akan ditingkatkan ke standar internasional, sejalan dengan kerja sama sektor kelistrikan yang berpotensi hingga 62 GW," kata Luhut.

Dalam bidang pertahanan, ungkap Luhut, UEA menyatakan ketertarikannya untuk bermitra dalam produksi senjata ringan dan senapan serbu.

Sementara itu, keterangan resmi DEN diterima di Jakarta, Sabtu, menyebut, rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang diinisiasi oleh MBZ, Presiden UEA, menunjukkan besarnya perhatian UEA terhadap stabilitas hubungan kedua negara.

“Kami juga membahas perkembangan beberapa proyek strategis, termasuk RS Kardiologi Emirates–Indonesia di Surakarta yang hampir rampung, pengembangan Bandara Bali Utara yang masih dalam tahap studi, serta pengolahan alumina dengan kebijakan hilirisasi,” kata dia.

Selain itu, Luhut menjelaskan bahwa investasi UEA juga mencakup pembangunan Pusat Data Nasional, pengembangan Financial Center di IKN, dan pendirian International Mangrove Research Center di Bali.

Selain program-program itu, Luhut juga mengungkapkan bahwa pembahasan dengan pihak UEA juga mencakup pengelolaan pelabuhan dan bandara di Jakarta dan Bali agar lebih transparan dan efisien. UEA juga menyatakan minatnya untuk berinvestasi di sektor perhotelan BUMN melalui skema joint venture.

"Semua inisiatif ini mencerminkan komitmen kuat untuk membangun masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan. Saya optimis hubungan kerja sama antara Indonesia dan UEA akan terus berkembang dan bermanfaat bagi kedua negara,” ujarnya.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan pembangunan sebanyak 391 unit rumah layak huni (RLH) pada 2025 untuk mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat, menyebutkan pembangunan bakal berlokasi di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

"Sumber pendanaan (pembangunan RLH) berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY," ujar Anna.

Menurut dia, usulan tersebut diajukan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi.

Dari total 391 unit RLH yang diusulkan, kata dia, sebanyak 385 unit bersumber dari Program BKK, sementara enam unit lainnya berasal dari Program RTLH Terintegrasi.

Selain itu, lanjut Anna, Pemda DIY juga bakal mengupayakan penanganan rumah tidak layak huni melalui pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility" (CSR).

"Pemda DIY akan meminta beberapa perusahaan dan perbankan untuk memberikan dana 'CSR' pada program penanganan RTLH," ujar dia.

Untuk mendukung percepatan Program Pembangunan 3 Juta Rumah, kata Anna, dua kabupaten di DIY yakni Kulon Progo dan Bantul juga bakal menetapkan peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 600.10/6380.

Peraturan tersebut mengatur penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pada 25 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR, maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Sumber pendanaan pembangunan RLH berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan pembangunan sebanyak 391 unit rumah layak huni (RLH) pada 2025 untuk mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat, menyebutkan pembangunan bakal berlokasi di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

"Sumber pendanaan (pembangunan RLH) berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY," ujar Anna.

Menurut dia, usulan tersebut diajukan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi.

Dari total 391 unit RLH yang diusulkan, kata dia, sebanyak 385 unit bersumber dari Program BKK, sementara enam unit lainnya berasal dari Program RTLH Terintegrasi.

Selain itu, lanjut Anna, Pemda DIY juga bakal mengupayakan penanganan rumah tidak layak huni melalui pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility" (CSR).

"Pemda DIY akan meminta beberapa perusahaan dan perbankan untuk memberikan dana 'CSR' pada program penanganan RTLH," ujar dia.

Untuk mendukung percepatan Program Pembangunan 3 Juta Rumah, kata Anna, dua kabupaten di DIY yakni Kulon Progo dan Bantul juga bakal menetapkan peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 600.10/6380.

Peraturan tersebut mengatur penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pada 25 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR, maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - BP Tapera sebagai bagian dari ekosistem perumahan mendukung penuh pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

“Kami berupaya penuh untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program 3 Juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan ditindaklanjuti oleh Menteri PKP. Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, BP Tapera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan Tapera telah berkontribusi hingga 87.736 unit rumah. Insya Allah ke depan dengan adanya redesain pembiayaan FLPP akan menambah jumlah penyaluran dana FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Jumat.

BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan hingga saat ini secara maraton membahas desain ulang pembiayaan FLPP tahun 2025 guna mendukung program 3 juta rumah.

“Saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PKP, BP Tapera, Bank Himbara, BPKP dan SMF. Sudah ada beberapa usulan untuk menjadi bahan pertimbangan, kita tunggu saja detil keputusannya lebih lanjut,” kata Heru.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan melalui program Tiga Juta Rumah akan berpotensi membuka lapangan kerja sekitar 13,1 juta tenaga kerja dalam sektor industri perumahan, menciptakan pengembang dan kontraktor baru di perkotaan dan pedesaan serta memberdayakan UMKM untuk pengadaan bahan bangunan.

Selain itu, melalui program 3 Juta Rumah diharapkan dapat membangun ataupun merenovasi rumah bagi masyarakat pedesaan sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan.

Melalui program 3 juta Rumah ini, diharapkan juga tersedianya perumahan untuk relokasi masyarakat yang terdampak bencana alam. Untuk mendukung program tersebut BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan terus berupaya penuh untuk mewujudkannya.

Tercatat realisasi KPR Subsidi untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera untuk periode 20 Oktober 2024 hingga 30 Januari 2025 sebanyak 37.502 unit rumah. Capaian ini terdiri dari realisasi KPR FLPP (terbangun dan akad) sebanyak 36.118 unit rumah dan akad Tapera (Khusus PNS, terbangun dan akad) sebanyak 1.384 unit rumah.

Jika melihat dari capaian pembangunan dan penyaluran KPR Subsidi, maka tercatat akumulasi dalam periode yang sama mencapai 87.736 unit rumah. Dimana data proses bangun dan sampai dengan akad telah mencapai 50.234 unit rumah.

Bantul (ANTARA) - Sekolah Dasar Negeri 3 Panggang di Kelurahan Sidomulyo, Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mencanangkan program Makan Bergizi Mandiri sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Indonesia, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami berharap kebisaan ini mendapat perhatian dari pemerintah. Semoga dengan rutin mengonsumsi makanan bergizi, anak-anak dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas," kata Kepala SD Negeri 3 Panggang Sidomulyo Theresia di Bantul, Jumat.

Menurut dia, melalui kegiatan secara mandiri tersebut, sekolah mengajak siswa membawa bekal makan siang sehat yang terdiri dari nasi, sayur, lauk, dan buah. Gerakan makan bergizi ini resmi dimulai sejak Jumat (31/1) dengan melibatkan para siswa, guru, serta wali murid.

"Sesuai prinsip yaitu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dan program ini melibatkan 71 siswa dari kelas satu hingga kelas enam. Para wali murid juga turut mendukung inisiatif ini," katanya.

Dengan pencanangan program ini, kata dia, SD Negeri 3 Panggang berharap dapat menanamkan kebiasaan makan sehat bergizi sejak dini.

"Selain itu dapat mewujudkan generasi anak anak yang lebih cerdas dan sehat," katanya.

Sementara itu, salah satu wali siswa SD Negeri 3 Panggang Suryanto menyambut baik program tersebut, karena diharapkan dapat membuat anak sekolah semakin cerdas dan terjaga kesehatannya.

"Saya sangat mendukung program ini. Hari ini, bekal anak saya berisi kedelai edamame, buah pepaya, pisang, ikan tawar, telur, dan sayur bayam. Menu makanan ini selalu kami usahakan bergizi seimbang," katanya.*

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Tangerang (ANTARA) - Kepolisian telah menangkap pria berinisial IA (25) berprofesi sebagai guru sekolah dasar (SD) swasta yang membanting balita perempuan berusia 1 tahun 11 bulan di Perumahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho di Tangerang, Jumat mengatakan penangkapan dilakukan oleh unit Perlindungan perempuan dan anak (PPA) Satuan Reskrim setelah adanya laporan dari ibu kandungnya.

Apalagi aksi keji pelaku yang membanting balita perempuan terekam kamera pengawas (CCTV) warga yang beredar di media sosial dan viral diberitakan media elektronik maupun media online hingga menjadi perhatian publik.

"Pelaku berinisial IA telah kami amankan dan berdasarkan hasil perkara sudah ditetapkan sebagai tersangka. Motif sementara pelaku kesal karena anak tersebut terus menangis di sepeda motor yang digunakan pada saat diajak keliling perumahan. Perbuatan pelaku terekam di Video CCTV dan beredar di kalangan masyarakat," kata Kombes Zain.

Kapolres juga membenarkan pelaku merupakan seorang guru sekolah dasar (SD) swasta dan menjadi guru kakak korban di sekolahnya.

Guru tersebut datang ke rumah orang tua korban untuk pembicaraan menjadi guru mengaji anaknya, pada saat itulah korban bertemu dengan pelaku dan diajak jalan-jalan keliling komplek perumahan.

Orang tua korban baru mengetahui insiden ini setelah rekaman CCTV tersebar luas dan diberitahu oleh tetangganya yang melihat kejadian kekerasan tersebut.

"Pelaku saat ini telah ditahan di Rutan Polres Metro Tangerang Kota. Kasusnya di tangani unit PPA. Tentu kami (Polisi,red) prihatin atas terjadinya peristiwa itu, dilakukan oleh orang dewasa (guru) yang harusnya menjadi pelindung bagi anak-anak," katanya.

Zain menambahkan, pelaku disangkakan dengan pasal 80 ayat (1) dan (2) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman penjara lima tahun penjara.

Lebak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lebak menganggarkan Rp10 miliar untuk program makan bergizi gratis (MBG) dari Alokasi Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) 2025.

"Anggaran program MBG itu sesuai arahan Pemerintah Provinsi Banten dengan mengalokasikan 2 persen dari target pendapatan asli daerah (PAD) 2025 sebesar Rp10 miliar," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak Halson Nainggolan di Lebak, Jumat.

Pemerintah Kabupaten Lebak mempersiapkan petunjuk teknis (juknis) program MBG dengan mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk 225.055 siswa.

Program MBG yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto diharapkan berdampak positif terhadap kesehatan dan kecerdasan anak sekolah.

Selain itu juga menjadi investasi masa depan dalam menciptakan Indonesia Emas 2045 sehingga diharapkan dapat menurunkan angka malanutrisi, mengurangi prevalensi stunting dan gizi buruk.

Dengan adanya program MBG, pemerintah berharap mampu mempercepat pencapaian target pembangunan manusia yang berdaya saing dan menciptakan generasi unggul dan berkualitas di masa depan.

Generasi unggul dan berkualitas diharapkan terwujud bila pelajar wajib mengkonsumsi makanan yang bergizi dan berprotein.

"Kita optimistis program MBG berjalan lancar karena sudah dilakukan pengkajian yang lebih matang, termasuk pengalokasian anggaran," kata Halson.

Sekretaris Dinas Pendidikan Lebak Maman Suryaman mengatakan sasaran pelajar yang mendapatkan program MBG tercatat sebanyak 225.055 orang terdiri dari 33.245 pelajar PAUD/TK, 142.578 siswa Sekolah Dasar (SD) dan 50.232 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Begitu itu juga untuk ibu menyusui dengan ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp10.000 per porsi.

"Kami berharap program MBG itu segera direalisasikan, karena di daerah lain sudah diterapkan," kata menjelaskan.

Sementara itu, Kepala SDN 4 Rangkasbitung Barat Kabupaten Lebak Nengsih mengatakan siswa di sini menyambut baik program MBG, karena bisa terbantu terpenuhi konsumsi makanan yang mengandung gizi dan protein.

"Kami meyakini siswa senang dan juga dapat mengantisipasi anak putus sekolah," kata Nengsih.*

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025