Salah satu tuntutan pada Hari Buruh lalu adalah rumah subsidi bagi buruh. Hari ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (6/5) malam, guna membahas penyediaan rumah subsidi bagi buruh dan wartawan.

Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu, mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari tuntutan buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025, yang meminta adanya rumah subsidi bagi pekerja.

Dalam pertemuan tersebut disepakati rencana pembangunan 20.000 unit rumah subsidi di Jawa Timur.

“Salah satu tuntutan pada Hari Buruh lalu adalah rumah subsidi bagi buruh. Hari ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri terkait hal tersebut,” ujar Khofifah.

Rumah subsidi tersebut akan disalurkan melalui Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh BP Tapera, dengan sejumlah kemudahan, seperti uang muka 1 persen, bunga tetap 5 persen hingga tenor maksimal 20 tahun.

Gubernur menegaskan meski harganya terjangkau, rumah subsidi ini tetap mengutamakan kualitas dan kelayakan huni.

“Rumah yang layak dan berkualitas untuk kehidupan lebih baik masyarakat Jatim,” katanya.

Sebagai tahap awal, Pemprov Jatim bersama Kementerian PKP menyepakati pembangunan 200 unit rumah subsidi di Kabupaten Gresik yang akan diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni 2025.

Selain itu, disepakati pula kerja sama renovasi 500 rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group, yang akan dimulai dari rumah-rumah tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan, pihaknya bersama BP Tapera menargetkan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi secara nasional, terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia.

“Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Rumah subsidi ini untuk buruh, guru, petani, nelayan, ART, hingga pekerja migran,” katanya.

Ia berharap program ini dapat menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor yang terkait langsung dengan industri perumahan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi, serta Ketua Kwarda Pramuka Jatim Arum Sabil.

Selain itu turut dihadiri Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, CEO Lippo Group James Riyadi, serta sejumlah pejabat Pemprov Jatim.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jangan menggunakan orang yang bukan ahli gizi, karena mereka tidak tahu bagaimana menyusun menu dari bahan mentah sampai ke mulut konsumen

Yogyakarta (ANTARA) - Pakar gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang mengatasi stunting jika pelaksanaannya didesentralisasi dengan melibatkan ahli gizi dalam setiap tahapan.

"Jangan menggunakan orang yang bukan ahli gizi, karena mereka tidak tahu bagaimana menyusun menu dari bahan mentah sampai ke mulut konsumen," ujar Toto dalam keterangannya di Yogyakarta, Rabu.

Dengan pendekatan desentralisasi hingga ke tingkat desa, dia meyakini pengawasan dan pelaksanaan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu bakal lebih optimal.

Toto menilai Program MBG layak didukung karena bisa menjadi intervensi langsung untuk menekan angka kekurangan gizi kronis pada kelompok rentan.

Namun, menurutnya, penyaluran bantuan makanan bergizi itu harus tepat sasaran, khususnya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan remaja putri.

Toto mengatakan gizi yang cukup bagi remaja putri penting untuk mencegah anemia dan mempersiapkan mereka menjadi ibu yang sehat pada masa depan.

"Kalau remaja putri bisa ditargetkan di sekolah, sedangkan untuk kelompok ibu hamil dan menyusui bisa melalui kerja sama dengan posyandu," jelasnya.

Menurut Toto, Program MBG seharusnya mampu menyumbang setidaknya sepertiga dari kebutuhan gizi harian penerima manfaat, terutama asupan protein.

"Protein adalah growth factor. Itu yang paling utama karena selama ini yang tercukupi hanya karbohidrat," ujar dia.

Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan kualitas dan tingkat penerimaan makanan oleh anak-anak.

Menurutnya, makanan yang sedikit tetapi habis dikonsumsi jauh lebih baik ketimbang makanan dalam jumlah besar tapi terbuang. "MBG itu jangan melihat volumenya, tapi kualitasnya," kata Toto.

Untuk mengatasi kebiasaan anak-anak yang cenderung pemilih, Toto menyarankan agar menu MBG dapat dibuat menarik serta mengikuti tren makanan kekinian.

"Buat yang kecil-kecil tapi enak. Misalnya bola-bola daging atau makanan kekinian lainnya yang disukai anak-anak," ucapnya.

Meski pelaksanaan Program MBG di sejumlah daerah menuai kritik akibat kasus keracunan makanan dan tunggakan pembayaran kepada vendor, Toto berharap publik tetap memberi kesempatan agar program ini dievaluasi dan disempurnakan secara berkelanjutan.

"Mimpi saya, Insya Allah ini bisa terus dievaluasi dan disempurnakan. Jangan langsung dicaci, tapi beri waktu setahun, dua tahun. Jika konsisten, kita bisa menyiapkan generasi yang sehat," ujar Toto.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di X menampilkan foto hewan panjang meliuk yang diklaim sebagai bangkai ular yang berada tepat di atas makanan.

Dalam unggahan tersebut, dinarasikan makan bergizi gratis atau MBH terkontaminasi oleh ular yang menyebabkan ratusan siswa sakit.

Judul dalam tautan berita tidak disebutkan lokasi kejadian ratusan siswa sekolah mana yang sakit usai menyantap MBG terkontaminasi ular. Sehingga, beberapa warganet mengira kejadian tersebut terjadi di Indonesia.

Dilansir dari laman Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), program MBG merupakan program yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Waduh! Ratusan Siswa Sekolah Sakit Setelah Menyantap MBG Terkontaminasi Bangkai Ular

Kira2 negara luar masih ingin mo mencontoh program MBG ini gak yaa????”

Namun, benarkah ratusan siswa sakit usai MBG terkontaminasi bangkai ular di Indonesia?

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran ANTARA, berita dalam laman tersebut memberitakan kejadian MBG di Mokama, Bihar, India, yang menyebabkan ratusan anak mengalami sakit setelah mengonsumsi makan siang gratis yang terkontaminasi bangkai ular.

ANTARA menemukan gambar serupa dalam media India berjudul “Hindistan'da okul yemeinden ylan kalnts çkt” yang diunggah pada 2 Mei 2025. Dalam berita tersebut menjelaskan kejadian makanan siswa di sekolah menengah terkontaminasi bangkai ular.

Dilansir dari laman Setneg, secara global program makan bergizi gratis sejatinya telah menjadi kebijakan strategis di berbagai negara dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas SDM meskipun dengan penamaan yang berbeda-beda. Berdasarkan data dari World Food Programme (WFP) 2022, rata-rata negara di seluruh kawasan dunia mempunyai program makan bergizi gratis.

Hal ini tercatat dalam laporan The State of School Feeding Worldwide 2022 dari World Food Programme (WFP) yang menyebutkan setidaknya 53 negara di kawasan Eropa dan Asia Tengah punya kebijakan makan bergizi gratis. Selanjutnya 44 negara di kawasan Afrika-Sub Sahara memiliki kebijakan serupa.

Sebanyak 37 negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia juga memiliki kebijakan serupa, 32 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik, dan 19 negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara juga menerapkan kebijakan makan bergizi gratis.

Cek fakta: Hoaks! Prabowo dan Megawati adakan sidang paripurna pemakzulan Gibran

Cek fakta: Hoaks! Prabowo resmi copot wakil presiden pada akhir April

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa humaniora terjadi di Indonesia, Selasa (6/5), mulai dari penjelasan Badan Gizi Nasional terkait serapan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sekitar 3 persen hingga potensi penurunan biaya haji.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

1. Ini alasan BGN serap anggaran MBG baru 3 persen

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan serapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sekitar tiga persen karena tiga bulan pertama 2025 penerima manfaat hanya tiga juta orang dan setelah itu naik menjadi enam juta orang.

Demikian juga dengan sumber daya manusia di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) masih sedikit karena yang baru dididik hanya dua ribu orang dan yang sedang mengikuti pendidikan saat ini ada 30.000 orang.

Selengkapnya baca di sini.

2. Kepala BGN: Hasil laboratorium kasus keracunan MBG di Cianjur negatif

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut hasil laboratorium kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cianjur, Jawa Barat, dinyatakan negatif.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (6/5), Dadan menyatakan kasus ini sudah memasuki minggu ketiga, dan ada dua sekolah yang terdampak dari sembilan sekolah.

Selengkapnya baca di sini.

3. Basarnas bantah praktik kanibalisasi alutsista SAR

Kepala Basarnas Mohamad Syafi’i membantah adanya praktik kanibalisasi alutsista SAR di lembaganya dan menegaskan bahwa operasional pesawat dan kapal tetap mengikuti prosedur standar keselamatan secara ketat.

Dugaan praktik kanibalisasi alutsista SAR ini menjadi salah satu poin pertanyaan dari Anggota Komisi V DPR RI Muhamad Lokot Nasution kepada Basarnas, saat agenda rapat dengar pendapat di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (6/5).

Selengkapnya baca di sini.

4. KemenPPPA kecam kekerasan seksual anak oleh guru ngaji di Makassar

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam keras dugaan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dilakukan oleh seorang guru mengaji di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan serius yang meninggalkan luka mendalam bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Negara tidak akan tinggal diam," kata Arifah Fauzi di Jakarta, Selasa (6/5).

Selengkapnya baca di sini.

5. Menag: Ke depan masih akan ada penurunan biaya haji

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membuka peluang penurunan kembali biaya haji Indonesia setelah adanya instruksi dari Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

"Karena Presiden masih menginginkan adanya penurunan, nanti mungkin ke depan masih akan ada penurunan biaya haji," ujar Menag Nasaruddin Umar saat ditemui usai acara Pembukaan Program Pendidikan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 25 Lemhannas di Jakarta, Selasa (6/5).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, ada kurang lebih 100 ribu saat ini wartawan dan 70 persen itu belum memiliki rumah yang layak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendukung kesejahteraan wartawan melalui program rumah bersubsidi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan masih banyak wartawan di Indonesia belum memiliki rumah layak.

"Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, ada kurang lebih 100 ribu saat ini wartawan dan 70 persen itu belum memiliki rumah yang layak," kata Meutya saat peluncuran program rumah untuk karyawan industri media, di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa.

Menurut Meutya yang juga pernah menjadi jurnalis memahami perjuangan insan media dalam menjalankan tugas menjaga demokrasi, namun kerap kali melupakan kebutuhan pribadi, termasuk rumah yang layak untuk keluarga.

Ia mengapresiasi atas inisiasi program Kementerian PKP dan juga kolaborasi lintas sektor mencakup BP Tapera, BTN, BPS, Dewan Pers dan pengembang yang bertujuan memberikan akses hunian yang terjangkau bagi para jurnalis. Program ini juga dirasa sebagai bukti nyata bahwa negara hadir sebagai mitra, yang juga peduli kebutuhan insan media.

"Jadi ini tepat sekali negara hadir atas arahan Presiden Prabowo tentu, kemudian oleh Pak Ara (Maruarar Sirait, Menteri PKP) didetailkan dan memberikan juga keberpihakan terhadap teman-teman awak media karena memang 70 persen belum memiliki rumah yang layak," ucapnya.

Meutya juga menyampaikan bahwa pemerintah menaikkan kuota program ini menjadi 3.000 unit rumah subsidi dari sebelumnya 1.000 rumah yang disiapkan bagi karyawan industri media di seluruh Indonesia.

"Batasnya juga tadinya 1.000 sudah dinaikkan oleh beliau (Menteri PKP, Maruarar Sirait) menjadi 3.000 dengan harapan tentu wartawannya itu juga mengawasi, jadi perumahan masing-masing kalau memang ada masukan untuk pemerintah khususnya Kementerian PKP terbuka sangat lebar untuk diberikan kritikan konsultif masukkan untuk kita perbaiki terus program ini," jelasnya.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan pihaknya melatih penjamah makanan secara intensif, utamanya di akhir pekan untuk mencegah keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami siswa di berbagai daerah terus berulang.

"BGN membuat program penyegaran dan pelatihan penjamah makanan secara rutin pada Sabtu dan Minggu, seperti yang di Cianjur dan Tasikmalaya, Jawa Barat, kami sudah kumpulkan untuk dilatih kembali," katanya ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, pelatihan secara intensif juga dilakukan di Pali dan Palembang, Sumatera Selatan yang juga baru saja mengalami kejadian keracunan diduga akibat MBG.

"Kami juga menetapkan kewajiban untuk uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) untuk MBG di sekolah sebelum dibagikan. Kami akan tugaskan orang tertentu untuk uji tersebut," ucapnya.

Selama ini, menurutnya Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) agak terlena dengan distribusi yang baik-baik saja untuk MBG, sehingga evaluasi secara menyeluruh perlu dilakukan, utamanya dalam hal pelatihan penjamah makanan yang akan dilakukan lebih rutin.

"Pelatihan ini kelihatannya harus dilakukan rutin minimal dua bulan sekali, supaya kelengahan-kelengahan itu tidak terjadi," ujar dia.

Selain melatih penjamah makanan, BGN juga memperketat pengawasan dengan membatasi waktu memasak dan distribusi, mengingat di beberapa kejadian, disinyalir penyebab keracunan berawal dari proses memasak yang terlalu awal.

"Kemudian, kita juga sudah mulai memperketat mekanisme pengiriman ke sekolah. Kalau bisa memang kami sudah targetkan tidak lebih dari 30 menit, mungkin sekarang harus lebih singkat lagi. Begitu sampai di sekolah distribusinya, juga harus kita evaluasi tambahan, jangan pula misalnya sampai di sekolah jam 09.00, baru dimakan jam 12.00," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan instansi dalam program pemberian rumah subsidi untuk pekerja industri media.

Dalam sambutannya di acara peresmian rumah subsidi untuk karyawan industri media, di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa, Meutya mengatakan program ini guna mendukung bagi seluruh ekosistem media di Tanah Air.

“Ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir bukan hanya sebagai pemerintah, tapi sebagai mitra, yang juga peduli terhadap kebutuhan dasar insan media, yaitu kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau,” kata Meutya, di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa.

Meutya juga mengaku pernah menjadi jurnalis kurang lebih selama 10 tahun, sehingga memahami betul perjuangan insan media, dalam menjalankan tugas menjaga demokrasi.

Namun, menurut dia, hal ini kerap kali membuat para jurnalis melupakan kebutuhan pribadi, termasuk rumah yang layak untuk keluarga.

“Dan ketika orang bekerja dengan passion dan merasakan bahwa itu hobinya, kadang-kadang melupakan hak-hak dasar yang sebetulnya tidak hanya mengikat dirinya tapi keluarga, seperti pemenuhan rumah yang layak bagi keluarganya kadang terlupa, atas nama kepentingan umum, atas nama semangat menulis yang baik, atas nama semangat menyunting dan menghadirkan demokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya juga mengapresiasi program rumah untuk karyawan pekerja media murni inisiasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan juga kolaborasi dengan berbagai instansi.

“Ini merupakan bentuk dari kolaborasi yang paten ciamik” antara lintas kementerian, dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta BP Tapera, Bank BTN, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Dewan Pers,” katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyerahkan 100 kunci rumah subisidi untuk wartawan secara simbolis dilakukan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kecamatan, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi dengan kuota sebanyak 1.000 unit rumah yang dialokasikan untuk wartawan di seluruh Indonesia.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melacak laporan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah.

"Lakukan tracing (pelacakan) mulai dari seperti apa bahan lokalnya, bagaimana penerimaan, penyiapan, pengelolaan, sampai distribusinya," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Netty menyampaikan laporan dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives CISDI tentang standardisasi penyediaan MBG, yang menyatakan hanya 17 persen makanan bergizi gratis memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

"Yang menjadi temuan CISDI juga, 45 persen menu yang disajikan adalah makanan ultra-proses, padahal justru kita ingin memberdayakan petani lokal dan mengenalkan pangan lokal," ujar dia.

CISDI juga memberikan beberapa catatan tentang kelayakan SPPG jika harus melayani 3.000-3.500 orang, padahal di Jepang misalnya, untuk makan bergizi gratis bagi siswa hanya melayani 500 orang.

"Di Brasil juga tidak boleh diberikan makanan ultra-proses untuk anak-anak sekolah. Praktik baik ini perlu dijadikan catatan bagi BGN agar kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap Program MBG," paparnya.

Ia juga meminta BGN mengoptimalkan koordinasi dan pelibatan aktif kementerian/lembaga terkait untuk memastikan respons yang cepat dalam menangani kasus keracunan makanan dan mencegah penyebaran lebih lanjut.

Selain itu, Komisi IX juga menyarankan BGN terus berkoordinasi dengan BPOM RI guna memastikan setiap mitra yang terlibat dalam program MBG memenuhi standar keamanan pangan yang ketat.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya tengah memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan MBG berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," katanya.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Itu saya konfirmasi, memang ada. Dari sekian banyak cuma satu, ya wajarlah begitu

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperketat pengecekan kebersihan dan kelayakan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum didistribusikan ke sekolah.

"Kami sudah koordinasi dengan SPPG dan sekolah. semuanya itu sebelum (makanan) disampaikan ke sekolah-sekolah, harus dicek kebersihannya, kesehatannya, menunya, dan seterusnya," ujar Kepala Disdikpora DIY Suhirman dihubungi di Yogyakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Suhirman menyusul temuan ulat pada nasi MBG yang diterima siswa SMK Negeri 4 Yogyakarta. Insiden itu membuat siswa yang bersangkutan merasa trauma mengonsumsi MBG kembali.

Suhirman mengakui kasus tersebut benar adanya, namun ia mengklaim hanya ditemukan satu kali dari ribuan porsi makanan yang disediakan. Meski begitu ia menegaskan perlunya evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Itu saya konfirmasi, memang ada. Dari sekian banyak cuma satu, ya wajarlah begitu," ujarnya.

Ia mengatakan pengawasan teknis MBG menjadi tanggung jawab SPPG, termasuk perihal pilihan menu dan penyajiannya.

Disdikpora DIY, kata Suhirman, bertugas menjembatani komunikasi antara sekolah dan SPPG, serta mendorong evaluasi bersama jika ada laporan kekurangan dari lapangan.

"Kalau ada beberapa hal yang sekiranya kurang maksimal, itu bisa dimaksimalkan dalam pelayanan makan bergizi gratis ini," ucapnya.

Pihaknya juga sudah melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY sejak awal program untuk memastikan kandungan gizi dan kelayakan menu makanan. Sekolah juga dipersilakan menyampaikan laporan atau keluhan langsung kepada SPPG masing-masing.

"Itu sudah proses sejak awal. Menunya apa, kandungan gizinya bagaimana, itu sudah dihitung. Kami mengoordinasikan saja," ujarnya.

Di sisi lain apabila pelaksanaan MBG dirasa memberatkan sekolah, dia mengingatkan manfaat Program MBG jauh lebih besar, terutama untuk pembentukan karakter siswa.

"Kalau menambah pekerjaan, iya. Tapi itu kan untuk kepentingan bersama. Manfaat bagi siswa lebih banyak daripada tenaga yang dikeluarkan. Salah satu dari tugas guru dan sekolah ya membantu untuk pelaksanaannya MBG ini," katanya.

Ia mencontohkan pembiasaan sederhana seperti berdoa sebelum makan dan menjaga kebersihan setelah makan menjadi bagian pembinaan sikap dan karakter siswa. "Itu kan dari sikap-sikap makan itu bisa mendeteksi karakter dari siswa," lanjutnya.

Saat ini, kata dia, Program MBG masih dijalankan sebagai pilot project di lima sekolah di DIY, yaitu SMA 1 Kasihan, SMA 1 Wonosari, SMK 3 Wonosari, SMA 5 Yogyakarta, dan SMK 4 Yogyakarta. Ke depan jumlah sekolah pelaksana akan terus bertambah seiring proses evaluasi dan kesiapan sekolah.

Pihaknya membuka ruang partisipasi dari siswa dalam bentuk masukan atas pelaksanaan program, termasuk usulan menu, waktu penyajian, hingga penanganan kasus-kasus insidental seperti makanan yang tidak layak konsumsi.

Sebelumnya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Yogyakarta Widiatmoko Herbimo mengakui mendapat temuan ulat pada makanan MBG beberapa hari yang lalu.

"Baru saja ada kok itu, (ditemukan) ulat itu dua hari yang lalu," ujar dia.

Selain ditemukan pada sayuran, kata dia, ulat juga terlihat di nasi yang disajikan kepada siswa. Menurutnya, kasus serupa bukan baru kali pertama terjadi. "Sudah lebih dari sekali, mungkin enam atau tujuh kali," ujarnya.

Selain itu ia mencatat ada beberapa menu yang tidak lengkap, misalnya lauk seperti tempe yang seharusnya ada justru tidak disertakan. Menyikapi temuan tersebut, pihak sekolah langsung mengganti makanan dan melaporkannya kepada penyedia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu mewajibkan setiap pengembang perumahan di wilayah tersebut menyediakan lahan seluas dua persen dari total lahan yang dimiliki untuk tempat pemakaman umum (TPU).

Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya potensi krisis lahan makam di Kota Bengkulu yang saat ini semakin terbatas.

"Kalau belum menyediakan lahan makam, pengembang tetap wajib ditagih. Ini bagian dari solusi menghindari darurat lahan makam di Kota Bengkulu," kata Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Bengkulu Ipo Every Ronald di Bengkulu, Selasa.

Ia menyebut hal tersebut telah diatur dalam regulasi yang berlaku dan sifatnya wajib, sehingga Pemkot Bengkulu berharap seluruh pengembang perumahan dapat mematuhi aturan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.

Jika pengembang perumahan tersebut tidak dapat menyediakan lahan secara fisik, terdapat pilihan lain, yaitu kompensasi dana dengan mengalokasikan nilai setara dua persen dari total lahan dikalikan nilai jual objek pajak (NJOP).

Ronald menerangkan bahwa terkait dengan mekanisme hukum untuk kompensasi dana tersebut saat ini belum tersedia secara rinci di Kota Bengkulu.

Untuk itu, pemerintah kota saat ini mendorong agar para pengembang perumahan, khususnya yang baru memulai proyek pembangunan rumah dapat menyediakan lahan untuk pemakaman secara langsung.

Sementara itu, Pemkot Bengkulu juga menerapkan kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) gratis bagi masyarakat kurang mampu atau yang berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu Nurlia Dewi menyebutkan bahwa kebijakan tersebut diperuntukkan bagi warga di wilayah tersebut yang belum memiliki rumah dan berencana membeli rumah subsidi, sehingga masyarakat kurang mampu tidak perlu membayar biaya balik nama sertifikat, dan proses kepemilikan rumah pertama menjadi lebih mudah.

"Memang benar BPHTB gratis ini berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membeli rumah subsidi, tanpa perlu membayar biaya balik nama sertifikat," kata dia.

Terkait dengan persyaratan untuk program tersebut, yaitu rumah yang dibeli merupakan rumah pertama dan bersubsidi, pembelian rumah harus kredit, dan penghasilan pemilik rumah tidak boleh lebih dari Rp7 juta.

Perluasan SPPG harus dilakukan agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan

Bandarlampung (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan dengan baik dengan adanya perluasan pembangunan Satuan pelayanan pemenuhan Gizi (SPPG).

"Hal ini penting agar program ini dapat berjalan dengan baik dan menyeluruh. Perluasan SPPG harus dilakukan agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan,” kata Staf Khusus Kepala BGN Ary Santoso, di Bandarlampung, Selasa.

Dia berharap kehadiran SPPG di Lampung dapat terus bertambah sehingga manfaatnya, terutama bagi anak-anak, ibu menyusui, dan masyarakat yang membutuhkan, dapat dirasakan dengan lebih cepat dan optimal.

"Program MBG adalah inisiatif yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Dampaknya sangat signifikan, terutama bagi masa depan anak-anak di Indonesia," kata dia.

Dengan Program MBG, lanjutnya, diharapkan generasi penerus bangsa menjadi anak-anak yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri dan maju, menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Sebagai contoh, kita bisa melihat keberhasilan Jepang. Dahulu, tingkat kecerdasan penduduknya tergolong rendah. Namun setelah pemerintah Jepang menggalakkan konsumsi makanan bergizi, kini negara tersebut dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kecerdasan tertinggi di dunia," ucap Ary.

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian mengharapkan kehadiran BGN dapat berkontribusi dalam mengurangi angka stunting dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung.

"Mari bersama-sama kita sukseskan program ini agar selaras dengan visi besar Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk mencapai cita-cita pembangunan bangsa,” kata dia.

Dalam upaya memenuhi gizi anak bangsa, kata dia, BGN menghadirkan program bertahap untuk mengatasi permasalahan gizi buruk, dimulai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat.

"Oleh karena itu pemahaman kepada masyarakat mengenai asupan gizi yang cukup bagi tubuh sangat diperlukan. Dengan meningkatkan asupan gizi, diharapkan Program MBG dapat menekan kasus stunting," kata Rahmawati Herdian.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendapat apresiasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atas komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan pegawai di lingkungan Kementerian PANRB serta instansi paguyuban seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, apresiasi ini diberikan seiring dengan inisiatif Kementerian PANRB dalam mendorong program penyediaan hunian layak bagi para pegawai.

Awalnya program ini dirancang untuk pegawai Kementerian PANRB, namun dalam perkembangannya Menteri Rini meminta agar cakupan program diperluas untuk menjangkau pegawai di instansi paguyuban.

Permintaan ini disambut positif oleh Menteri PKP sebagai bentuk nyata dari semangat kebersamaan dan keadilan sosial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menteri Rini Widyantini menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menyeluruh.

“Kita ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pegawai, bukan hanya dari sisi pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan mereka,” kata Rini usai pertemuan dengan Menteri PKP di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (5/5).

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai bahwa perhatian terhadap kebutuhan dasar pegawai, seperti tempat tinggal yang layak, merupakan bentuk reformasi birokrasi yang berdampak langsung dan menyentuh sisi kemanusiaan dari aparatur negara.

“Ibu hebat tidak hanya mikir Kementerian PANRB saja. Tadinya kita mau buat Kementerian PANRB saja tapi Ibu memikirkan juga ekosistem yang lain,” ujar Maruarar.

Proses inventarisasi pegawai kini kembali dilakukan sebagai langkah awal untuk memetakan kebutuhan hunian secara akurat.

Inventarisasi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan lanjutan dan perjanjian kerja sama antara instansi. Inventarisasi pegawai ini akan menjadi dasar untuk merancang program penyediaan rumah secara tepat sasaran.

Menteri Rini berharap langkah ini menjadi contoh kolaborasi lintas kementerian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.