Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan revitalisasi wisma atlet Kemayoran rampung seluruhnya dan siap diresmikan pada April 2025.

"Untuk tower yang sudah selesai agar segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, untuk 3 tower di Blok C2 Pademangan saat ini progres revitalisasi sudah rampung.

"Alhamdulillah sudah selesai 100 persen untuk 3 tower di Blok C2. Untuk ini sudah bisa dilakukan penyerahan kunci pada Kementerian Sekretariat Negara untuk pemanfaatannya," ujar Aswin.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran yang telah rampung berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit.

Setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, Qatar mau membangun hunian bagi masyarakat menengah bawah di Indonesia.

"Kita siap aturannya, kita siap lahannya. Kalau yang kemarin dari Qatar mau bangun (untuk) menengah bawah," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan bahwa untuk tanahnya akan menggunakan lahan dari negara, berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Tanahnya dari negara, itu arahan Presiden RI. Hukumnya hukum Indonesia, jadi jelas," kata Ara.

Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

mHal itu menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Adapun kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

Teknis pelaksanaan program akan dilakukan oleh satpel yang dibentuk oleh BGN

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menetapkan 71 sekolah di wilayah tersebut, sebagai lokasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Umar Wirahadi Kusuma di Natuna, Kamis, mengatakan 71 sekolah tersebut meliputi 20 kelompok bermain (KB), dua raudhatul athfal (RA), 13 taman kanak-kanak (TK), 17 sekolah dasar (SD), satu madrasah ibtidaiyah (MI), sembilan sekolah menengah pertama (SMP), dua madrasah tsanawiyah (MTs), lima sekolah nenengah atas (SMA), satu sekolah menengah kejuruan (SMK), dan satu sekolah luar biasa (SLB). Jumlah sekolah, disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk penerapan program MBG di Natuna, yaitu sebanyak 4.080 jiwa.

"Sekolah-sekolah ini tersebar di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, dan Bunguran Selatan," ucap dia.

Umar menjelaskan bahwa penyelenggaraan program MBG merupakan kewenangan satuan pelaksana (satpel) yang dibentuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sedangkan Pemkab Natuna bertugas menyiapkan data sekolah sebagai lokasi pelaksanaan program.

Penerapan program MBG di 71 sekolah, akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun. Pada 2025, program ini akan diterapkan sebesar 19 persen, kemudian meningkat menjadi 40 persen pada 2026, paa 2027 sebanyak 60, pada 2028 sebanyak 80 persen, dan mencapai 100 persen pada 2029.

"Teknis pelaksanaan program akan dilakukan oleh satpel yang dibentuk oleh BGN. Di Natuna, terdapat dua ahli gizi yang telah dilatih untuk meramu makanan bergizi bagi siswa. Peran kami (Pemkab Natuna) adalah menentukan sekolah mana yang akan menjadi lokasi penerapan program," ujar dia.

Ia menambahkan bahwa total siswa dari tingkat SD hingga SMA di Natuna mencapai 15.674 jiwa, jumlah ini akan bertambah jika termasuk siswa di KB dan TK. Dengan demikian, ada belasan ribu siswa yang belum tersentuh program MBG yang akan dilaksanakan oleh satuan pelaksana.

"Untuk menentukan sekolah yang menjadi lokasi program, kami berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Terkait kapan pelaksanaannya kami belum tahu," ucap dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

bank pendamping bagi pembangunan rumah prajurit TNI AD nantinya adalah Bank Mandiri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, pihaknya mulai membangun rumah untuk prajurit TNI Angkatan Darat sekitar bulan Februari 2025.

"Kita doakan bulan Februari, kita akan mulai membangun rumah buat TNI Angkatan Darat (TNI AD), bersama-sama dengan TNI Angkatan Darat. Supaya prajurit-prajurit kita yang berjuang mempertahankan Indonesia memiliki rumah," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan untuk bank pendamping bagi pembangunan rumah prajurit TNI AD nantinya adalah Bank Mandiri.

Ara juga menyampaikan bahwa pada pekan lalu dirinya sudah berbicara dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan jajaran Direksi BNI, yang mana pihaknya akan membangun rumah bagi prajurit bersama-sama BNI dan TNI Angkatan Laut di tempat yang ditentukan.

"Paling lama saya ingin bulan Maret dengan TNI Angkatan Laut," katanya.

Selanjutnya, tambahnya, nanti dengan BRI bersama TNI Angkatan Udara (TNI AU) untuk membangun rumah bagi prajurit TNI Angkatan Udara.

Ara juga menargetkan untuk melakukan groundbreaking pembangunan rumah bagi anggota Polri pada Maret.

"Dari Kepolisian, saya juga sudah beberapa kali bertemu dengan Kapolri. Kita doakan paling lama bulan Maret kita akan mulai 'groundbreaking' buat anggota Polri supaya punya rumah," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan.

Selain itu diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dalam membangun bangsa ini, keterbukaan adalah kekuatan untuk anti korupsi dan efisiensi, karena makin banyak yang mengawasi maka semakin baik.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menerima Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohamed Al Mazrouei di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis, guna menindaklanjuti sejumlah kerja sama kedua negara, seperti sektor energi dan perumahan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, usai mendampingi Presiden Prabowo, mengatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan guna menindaklanjuti berbagai kesepakatan kerja sama yang telah memiliki payung hukum antara kedua negara, sebagai langkah strategis dalam mempererat kemitraan antara Indonesia dan UEA.

"Beliau (Menteri Suhail) datang kemari untuk mem-follow up kesepakatan-kesepakatan tersebut dan mengikuti detail-detail perkembangan," kata Sugiono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menlu menjelaskan bahwa pertemuan ini untuk memastikan implementasi kerja sama berjalan sesuai kesepakatan yang telah dilakukan.

Kerja sama yang dibahas, menurut Menlu, meliputi sejumlah sektor strategis termasuk energi dan perumahan, serta sektor lainnya yang bersifat menyeluruh.

Menlu Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak memberikan instruksi secara khusus untuk jajarannya. Namun, Presiden menekankan pentingnya menjalankan seluruh kesepakatan dengan optimal dan mencari solusi segera jika terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

"Tidak ada yang khusus, tapi beliau meminta agar kita melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau ada masalah-masalah dicari penyelesaiannya secepat mungkin," kata Menlu.

Kunjungan ini mencerminkan hubungan yang makin erat antara Indonesia dan UEA, serta komitmen bersama untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang strategis.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Sementara itu, delegasi UEA yang turut hadir bersama Menteri Suhail yaitu Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdulla Salem AlDhaheri.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian PKP di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, Kamis.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Dalam pelantikan tersebut, dirinya melantik Pejabat Tinggi Pratama sebanyak 31 orang, Pejabat Administrator sebanyak 66 orang, dan Pejabat Pengawas sebanyak 23 orang.

Pelantikan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jajaran tinggi Kementerian PKP.

"Pada hari ini saya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita," ujarnya dalam acara pelantikan itu.

Ara sebelumnya juga melantik delapan pejabat eselon I Kementerian PKP di Jakarta pada Senin (20/1).

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rumah susun (rusun) pada akhir bulan Januari 2025.

Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto adalah presiden yang prorakyat dengan memberikan berbagai kemudahan mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat waktu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus membebaskan biayanya, serta sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Dirinya juga menyampaikan bahwa berbagai upaya terkini dilakukan oleh pihaknya untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun yang terdiri atas pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Adapun upaya-upaya tersebut meliputi pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan antara lain untuk perumahan rakyat. Kemudian dukungan bagi program tiga juta rumah melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), sampai dengan menarik masuk investasi dari luar negeri seperti Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lainnya.

Kini program MBG bisa kembali dijalankan karena pemerintah sudah mendapatkan solusinya

Pariaman (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dijalankan di Kota Pariaman Sumatera Barat, setelah terhenti sementara sekitar dua pekan karena terkendala wadah makanan yang sekali pakai.

"Pemberhentian program MBG beberapa waktu lalu disebabkan meningkatnya volume sampah, kini program MBG bisa kembali dijalankan karena pemerintah sudah mendapatkan solusinya," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Riky Falantino di Pariaman, Kamis.

Ia menjelaskan, tempat makanan untuk MBG di Pariaman untuk sementara menggunakan dua jenis wadah, yakni stainless atau tahan karat dan plastik khusus untuk makanan.

Penggunaan wadah makan berbahan plastik khusus untuk makanan tersebut bersifat sementara hingga wadah anti karat tersedia.

Hal tersebut, lanjutnya, karena ketersediaan wadah makan berbahan anti karat masih terbatas yakni hanya 1.562 unit, sehingga agar program dari Presiden dan Wakil Presiden itu berlanjut maka sementara digunakan wadah plastik khusus yang jumlahnya 1.914 unit.

Penggunaan wadah anti karat digunakan untuk siswa SMA dan SMP sedangkan wadah plastik khusus makanan untuk siswa SD.

Ia juga menyebutkan, jumlah penerima program MBG tersebut di Pariaman masih sama dengan pelaksanaan program sebelumnya, yakni 3.476 siswa dari sekitar 12.600 siswa yang ada di daerah itu karena sifatnya masih uji coba.

Setidaknya, lanjutnya, ada 16 sekolah di Pariaman yang baru dapat menikmati program itu yaitu satu TK, 13 SD, satu SMP, dan satu SMA.

Ia berharap seluruh siswa di Pariaman dalam waktu dekat dapat menikmati program unggulan dari Prabowo-Gibran tersebut.

Sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pariaman Sumatera Barat dihentikan sementara sambil menunggu wadah tempat makanan permanen tiba, sebab selama uji coba pihak terkait menggunakan wadah sekali pakai yang menimbulkan sampah sehingga berdampak pada lingkungan.

"Arahan dari Badan Gizi Nasional -BGN- bahwa mulai Senin makan bergizi untuk sementara diundur dulu sampai ompreng datang di satuan pelayanan kami, karena 'box' -wadah makanan- yang digunakan kemarin dapat menimbulkan dampak lingkungan terkait sampah," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Riky Falantino di Pariaman.

Ia mengatakan, keputusan tersebut diambil oleh BGN sebagai pihak yang menjalankan program nasional dari Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo-Gibran itu, karena hasil evaluasi yang dilakukan beberapa waktu yang lalu.

Ia menyampaikan, dari evaluasi tersebut ditemukan adanya masalah baru yang muncul dalam menjalankan program MBG karena menggunakan wadah sekali pakai sehingga terjadi penumpukan sampah.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) -

"Informasi awalnya proyek tersebut berada di wilayah Sungai Bambu dekat jalan layang tol, tapi ternyata akan ada 3 Tower SUTET yang akan dibangun di wilayah Kebon Bawang" kata warga RT 03 RW 09, Suhaimi di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, proses pembangunan ini tanpa melalui sosialisasi yang melibatkan warga dan warga mempertanyakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang harusnya dibuat sebelum proyek berlangsung.

“Pemukiman ini sudah lebih dulu ada dan harusnya ada sosialisasi dan pemberitahuan kepada warga sebelum adanya proyek ini berlangsung, apalagi di samping kanan kirinya rumah warga,” kata dia.

Dia mengaku pada Jumat (17/1), warga ditemui Lurah Kebon Bawang dan pihak proyek bersepakat pembangunan dihentikan. Namun pada Selasa (28/1) proyek kembali berjalan ketika satu unit truk molen dikawal pihak Kepolisian masuk ke lingkungan mereka.

“Kami berharap harus ada sosialisasi ke warga dan harus jelas kompensasi apa yang diterima warga," kata dia.

Ia mengaku khawatir keberadaan tiang SUTET di lingkungan mereka akan memberikan dampak bagi kesehatan dan keamanan warga.

“Harusnya ada sosialisasi yang jelas karena kami khawatir ada radiasi atau dampak buruk dari keberadaan SUTET," kata dia.

Sementara warga lainnya, Nailul Haq (65) mengatakan, rumahnya hanya berjarak 14 meter dari titik pembangunan tiang SUTET dan memang ada dampak yang dirasakan, mulai dari jalan yang rusak hingga percikan semen yang masuk ke rumahnya.

“Pembangunan ini sudah berlangsung sejak tiga bulan lalu,” kata dia.

Ia mengatakan, dulunya yang ada di depan rumahnya ada dua unit rumah dan dijual Rp5,5 miliar dan ternyata lokasi ini dibangun SUTET.

Nailul mengaku sudah tinggal di rumah ini sejak tahun 2005 dan pemukiman ini sudah lama ada dan saat ini malah dibangun SUTET. "Warga tentu berharap ada solusi dari persoalan ini," kata dia.

Sebelumnya, puluhan warga Jalan Swasembada Barat 1 Kebon Bawang Tanjung Priok menjalankan aksi unjuk rasa penolakan pembangunan tiang SUTET ini pada Selasa (28/1).

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian PKP di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, Kamis.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Dalam pelantikan tersebut, dirinya melantik Pejabat Tinggi Pratama sebanyak 31 orang, Pejabat Administrator sebanyak 66 orang, dan Pejabat Pengawas sebanyak 23 orang.

Pelantikan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jajaran tinggi Kementerian PKP.

"Pada hari ini saya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita," ujarnya dalam acara pelantikan itu.

Ara sebelumnya juga melantik delapan pejabat eselon I Kementerian PKP di Jakarta pada Senin (20/1).

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rumah susun (rusun) pada akhir bulan Januari 2025.

Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto adalah presiden yang prorakyat dengan memberikan berbagai kemudahan mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat waktu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus membebaskan biayanya, serta sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Dirinya juga menyampaikan bahwa berbagai upaya terkini dilakukan oleh pihaknya untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun yang terdiri atas pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Adapun upaya-upaya tersebut meliputi pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan antara lain untuk perumahan rakyat. Kemudian dukungan bagi program tiga juta rumah melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), sampai dengan menarik masuk investasi dari luar negeri seperti Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lainnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Kita siap aturannya, kita siap lahannya. Kalau yang kemarin dari Qatar mau bangun (untuk) menengah bawah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, Qatar mau membangun hunian bagi masyarakat menengah bawah di Indonesia.

"Kita siap aturannya, kita siap lahannya. Kalau yang kemarin dari Qatar mau bangun (untuk) menengah bawah," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan bahwa untuk tanahnya akan menggunakan lahan dari negara, berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Tanahnya dari negara, itu arahan Presiden RI. Hukumnya hukum Indonesia, jadi jelas," kata Ara.

Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

mHal itu menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Adapun kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Bagaimana supaya ada efisiensi? Pak Presiden RI Prabowo sudah mengatakan tiga ratus triliun rupiah lebih dilakukan efisiensi. Kita juga harus lakukan efisiensi,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait siap membentuk satuan tugas atau satgas efisiensi dan satgas proyek strategis nasional (PSN) rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Pada kesempatan ini juga saya mengumumkan, saya akan membentuk beberapa satgas, yang pertama saya akan bentuk adalah satgas efisiensi," ujar Maruarar atau Ara di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat Elon Musk orang paling kaya di dunia memimpin satgas efisiensi di Amerika Serikat.

Presiden RI Prabowo Subianto juga menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

"Bagaimana supaya ada efisiensi? Pak Presiden RI Prabowo sudah mengatakan tiga ratus triliun rupiah lebih dilakukan efisiensi. Kita juga harus lakukan efisiensi," kata Ara.

Selain membentuk satgas efisiensi, dirinya juga siap untuk membentuk satgas PSN untuk rumah MBR.

"Saya juga akan membentuk satgas PSN, tapi rumah buat rakyat kecil, buat masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis.

Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Adapun poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50%.

Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur juga dibatasi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan revitalisasi wisma atlet Kemayoran rampung seluruhnya dan siap diresmikan pada April 2025.

"Untuk tower yang sudah selesai agar segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, untuk 3 tower di Blok C2 Pademangan saat ini progres revitalisasi sudah rampung.

"Alhamdulillah sudah selesai 100 persen untuk 3 tower di Blok C2. Untuk ini sudah bisa dilakukan penyerahan kunci pada Kementerian Sekretariat Negara untuk pemanfaatannya," ujar Aswin.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran yang telah rampung berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit.

Setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025