Padang, Sumbar (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berharap program tiga juta rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bisa berdampak pada kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air.

"KPPU menyakini program tiga juta rumah ini tidak akan mengandalkan satu supplier saja, namun melibatkan pelaku UMKM lokal dalam menyediakan bahan baku seperti batu batu, semen dan lain sebagainya," kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas di Padang, Sumbar, Rabu.

KPPU berharap implementasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo tersebut tidak mengarah pada praktik monopoli atau menunjuk satu pihak saja dalam menyediakan kebutuhan bahan baku.

"Misalnya, penyediaan batu bata, saya menyakini banyak UMKM juga bisa menyuplainya," ujar Ridho.

Oleh karena itu, KPPU menyarankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka peluang bagi siapa saja termasuk UMKM dalam menyediakan bahan baku bagi program tiga juta rumah.

Selain mendorong UMKM naik kelas, langkah ini juga baik untuk persaingan bisnis.

"Jadi, para supplier bisa berkompetisi dengan menawarkan harga terbaik meskipun nantinya hanya akan ada beberapa penyedia bahan baku," ucap dia.

Terpisah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, mampu menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada rantai ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Padang meninjau pembuatan bata interlock presisi.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Makassar (ANTARA) - Pagi itu, dimulai Program Makan Gratis Bergiziserentak pada 10 sekolah terpilih di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, masing-masing SMPN 23 Makassar, SMPN 17 Makassar, SMAN 3 Makassar, SMAN 10 Makassar, SDN Cenderawasih, SDI Sambung Jawa, KB-TKIT Wihdatul Ummah, SDI Tamajene, dan SDI Tamamaung IV.

Program MBG ini menyasar 5.437 siswa di sekolah yang tunjuk, tersebar pada tiga kecamatan, yakni Panakukang, Manggala dan Kecamatan Mamajang. Selanjutnya, berlangsung bertahap di sekolah lainnya di Kota Makassar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, saat meninjau di sekolah itu mengakui bahwa program pemerintah ini sangat luar biasa, apalagi dengan menyasar anak-anak yang merupakan generasi baru masa depan bangsa. Pemberian makanan gratis ini juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang sudah diterapkan pendahulu kita.

Pelaksanaan MBG juga dilakukan di kabupaten lainnya, seperti di Maros ada 10 sekolah terpilih, yakni TK Angkasa Pura, TK Dharma Wanita, dan KB Ananda. Kemudian, SD Negeri 103 Inpres Hasanuddin, SD Angkasa Pura, SDN 24 Batangase, SDN 99 Kadieng. Disusul SMPN 5 Mandai, SMP 3 PGRI Mandai, serta SMA Pratama Batangase.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Dinas Pendidikan Sulsel yang diperoleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel, penerima manfaat program MBG menyasar 16 ribuan sekolah, dengan jumlah peserta didik 1,8 juta siswa di provinsi itu.

Rinciannya, 212.645 siswa berasal dari TK, PAUD, TPA, dan SPS di 6.563 sekolah. Tingkat jenjang SD sebanyak 6.460 sekolah dengan penerima 876.962 siswa. Berikutnya, jenjang SMP sebanyak 336.156 siswa tersebar di 1.742 sekolah pada 24 kabupaten kota se-Sulsel.

Sementara untuk jenjang SMA sebanyak 615 sekolah dengan sebaran penerima 228.216 siswa, SMK sebanyak 115.043 siswa, tersebar pada 432 sekolah, dan untuk sekolah luar biasa (SLB) juga mendapatkan manfaat ini, dengan penerima sebanyak 4.745 siswa.

Selain peserta didik, program ini juga menyasar penerima manfaat pada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sanggar kegiatan belajar (SKB), yang melibatkan 104.143 orang di 397 lembaga.

Makan Bergizi Gratis bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan tubuh anak-anak Indonesia.

Menurut Kanwil Kemenag Sulsel H Ali Yafid, program ini sejalan dengan ajaran Islam yang dijalankan Rasulullah SAW, saat berdakwah. Dalam ajarannya, ada nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan kepedulian sosial.

Kanwil Kemenag Sulsel telah menjalankan uji coba program MBG di berbagai pondok pesantren, madrasah tsnawiyah (MTs) serta madrasah aliyah (MA) maupun sekolah pendidikan agama lainnya. Bahkan, Kemenag Sulsel menyasar sekitar 27 ribuan peserta didik, sesuai SE Nomor 10 Tahun 2024 tentang program MBG di lingkungan pesantren.

Konsep berbagi makanan, menurut ajaran Islam menempatkan kesejahteraan umat sebagai prioritas, apalagi memberikan makan kepada fakir miskin, seusai yang terkandung di AL Quran Surat Al-Maun, ayat 1-3, serta sabda Nabi Besar Muhammad SAW berkaitan pemberian makan kepada orang yang membutuhkan.

Makassar (ANTARA) - Pagi itu, sejumlah anak-anak SMP Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan, berbaris rapi mengikut upacara bendera. Terlihat pula beberapa guru sibuk mengatur bangku kelas untuk menyambut makanan yang dibawa penyedia Makan Gratis Bergizi (MBG), program prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Seusai upacara, anak-anak diarahkan masuk ke beberapa kelas dan diberikan pengarahan, selanjutnya menyantap makanan bergizi yang disiapkan oleh penyedia. Pada wadah itu ada nasi, telur, ayam, sayur, tahu, tempe, dan susu. "Makanannya enak, saya suka," ucap Dewi Sastri, siswi SMP Negeri setempat, ketika berbincang dengan ANTARA.

Makan Gratis Bergizi perdana tersebut tidak hanya di SMP Negeri 1 Makassar, tapi berlangsung serentak pada 10 sekolah terpilih, masing-masing SMPN 23 Makassar, SMPN 17 Makassar, SMAN 3 Makassar, SMAN 10 Makassar, SDN Cenderawasih, SDI Sambung Jawa, KB-TKIT Wihdatul Ummah, SDI Tamajene, dan SDI Tamamaung IV.

Program MBG ini menyasar 5.437 siswa di sekolah yang tunjuk, tersebar pada tiga kecamatan, yakni Panakukang, Manggala dan Kecamatan Mamajang. Selanjutnya, berlangsung bertahap di sekolah lainnya di Kota Makassar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, saat meninjau di sekolah itu mengakui bahwa program pemerintah ini sangat luar biasa, apalagi dengan menyasar anak-anak yang merupakan generasi baru masa depan bangsa. Pemberian makanan gratis ini juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang sudah diterapkan pendahulu kita.

Pelaksanaan MBG juga dilakukan di kabupaten lainnya, seperti di Maros ada 10 sekolah terpilih, yakni TK Angkasa Pura, TK Dharma Wanita, dan KB Ananda. Kemudian, SD Negeri 103 Inpres Hasanuddin, SD Angkasa Pura, SDN 24 Batangase, SDN 99 Kadieng. Disusul SMPN 5 Mandai, SMP 3 PGRI Mandai, serta SMA Pratama Batangase.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan Sulsel yang diperoleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel, penerima manfaat program MBG menyasar 16 ribuan sekolah, dengan jumlah peserta didik 1,8 juta siswa di provinsi itu.

Rinciannya, 212.645 siswa berasal dari TK, PAUD, TPA, dan SPS di 6.563 sekolah. Tingkat jenjang SD sebanyak 6.460 sekolah dengan penerima 876.962 siswa. Berikutnya, jenjang SMP sebanyak 336.156 siswa tersebar di 1.742 sekolah pada 24 kabupaten kota se-Sulsel.

Sementara untuk jenjang SMA sebanyak 615 sekolah dengan sebaran penerima 228.216 siswa, SMK sebanyak 115.043 siswa, tersebar pada 432 sekolah, dan untuk sekolah luar biasa (SLB) juga mendapatkan manfaat ini, dengan penerima sebanyak 4.745 siswa.

Selain peserta didik, program ini juga menyasar penerima manfaat pada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sanggar kegiatan belajar (SKB), yang melibatkan 104.143 orang di 397 lembaga.

Program ini menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi peserta didik di Sulsel.

Ajaran Islam

Peluncuran program MBG oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subinato-Gibran Rakabuming Raka pada November 2024, dengan alokasi anggaran awal sekitar Rp71 triliun, dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator pelaksana program di 26 provinsi tersebut bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan tubuh anak-anak Indonesia.

Menurut Kanwil Kemenag Sulsel H Ali Yafid, program ini sejalan dengan ajaran Islam yang dijalankan Rasulullah SAW, saat berdakwah. Dalam ajarannya, ada nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan kepedulian sosial. Islam mengajarkan pentingnya berbagi rezeki kepada sesama, karena itu menjadi nilai ibadah.

Kanwil Kemenag Sulsel telah menjalankan uji coba program MBG di berbagai pondok pesantren, madrasah tsnawiyah (MTs) serta madrasah aliyah (MA) maupun sekolah pendidikan agama lainnya. Bahkan, Kemenag Sulsel menyasar sekitar 27 ribuan peserta didik, sesuai SE Nomor 10 Tahun 2024 tentang program MBG di lingkungan pesantren.

Kemenag Sulsel sangat mendukung penuh program ini, karena tujuannya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, termasuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika peserta didik, pada saat makan.

Konsep berbagi makanan, menurut ajaran Islam menempatkan kesejahteraan umat sebagai prioritas, apalagi memberikan makan kepada fakir miskin, seusai yang terkandung di AL Quran Surat Al-Maun, ayat 1-3, serta sabda Nabi Besar Muhammad SAW berkaitan pemberian makan kepada orang yang membutuhkan.

Masakan khas

Guna mendukung program MBG, Pelaksana tugas (Plh) Dinas Pendidikan Kota Makassar Nielma Palamba telah meminta penyedia agar menyuguhkan makanan khas daerah untuk mengangkat nilai kearifan lokal, mengingat Kota Makassar telah menyandang sebagai "Kota Makan Enak".

Dengan demikian, sesekali menunya ikan atau coto yang berbahan dasar daging, sehingga anak-anak tertarik untuk mengonsumsinya. Selain itu, ada juga Pallumara dan Pallucella.

Program MBG juga mendapat dukungan penganggaran dari Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulsel melalui APBD Pokok 2025. Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry menyebutkan dukungan anggaran untuk program tersebut sebesar Rp78 miliar dialokasikan tahun ini.

Untuk itu, seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota juga perlu mengalokasikan dukungan anggaran untuk MBG ini.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan masuknya investasi asing dari Qatar dan kemudian dari beberapa negara lainnya pada Program 3 Juta Rumah dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi peluang positif untuk membantu dan memudahkan rakyat memiliki rumah.

"Dari sisi aspek positif terutama dari sisi investor saya rasa itu juga salah satu peluang untuk bisa katakanlah sifatnya mungkin berinvestasi karena kita punya target 3 juta rumah dari pemerintah, sehingga dengan adanya investor dan nanti dengan berbagai skema yang memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah itu harapannya bisa terealisasi," ujar Eko kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Dalam Program 3 Juta Rumah, kehadiran investor swasta baik nasional maupun asing menjadi penting mengingat jika hanya mengandalkan sektor perbankan dalam negeri maka akan menghadapi keterbatasan karena bank-bank dalam negeri juga dituntut untuk membiayai program-program lainnya di luar sektor perumahan.

"Sehingga masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus," katanya.

Masuknya investasi dari Qatar untuk membantu pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga harus segera direalisasikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menyiapkan detailing mengenai Program 3 Juta per tahun tersebut.

"Masuknya investor dari Qatar, Singapura, Turki, Uni Emirat Arab, itu merupakan hal-hal yang positif dan tentu harus segera merealisasikannya. Detailing dari Program 3 Juta per tahun juga harus benar-benar disiapkan oleh pemerintah seperti lokasinya, skemanya, profil konsumennya nanti seperti apa," kata Eko.

Sebagai informasi, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Hal ini menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Selain Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk menjajaki peluang investasi sektor perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait mengatakan bahwa minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat.

Kementerian PKP diminta Presiden untuk menyiapkan kebutuhan lahan bagi investor melalui pembentukan tim yang berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk membuka akses dengan para investor.

Dalam mewujudkan itu, pemerintah menyiapkan lahan dari berbagai sumber, seperti tanah sitaan kasus BLBI dan korupsi yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, lahan dari BUMN juga akan dioptimalkan, termasuk milik PT Kereta Api Indonesia, Perkebunan Nusantara dan Perumnas.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kami harap dukungan akademisi termasuk dari UGM untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam Program Tiga Juta Rumah.

"Kami harap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia, misalnya melalui pelibatan mahasiswa untuk mendesain prototipe bangunan dan pendampingan masyarakat dalam penyediaan hunian secara swadaya," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rumah adalah pondasi dari peradaban dan pendidikan manusia.

"Presiden Prabowo memancing kita untuk punya keberanian dalam membangun 3 juta rumah baik di desa, pesisir dan kota dengan desain yang harus benar-benar hebat dan menjadikannya masif. Kami mohon dukungannya untuk membangun peradaban baru di Indonesia," katanya.

Dirinya juga mengutarakan saat ini ada setidaknya 3 hal yang sedang dijalankan pada Kementetian PKP yakni regulasi yang melindungi dan mendorong pembangunan kerja kementerian yang masif, inisiatif kelembagaan yakni mengaktifkan kembali satgas dan mobilisasi sumber daya manusia dan anggaran.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi bersama Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas yakni mengenai berbagai kegiatan pengabdian Kampus UGM di komunitas sekitar salah satunya Lembah Code Yogyakarta, mensinergikan kegiatan Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun rencana tindak lanjut dalam mengembangkan model, media dan modul pengembangan perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan.

Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni memberikan penjelasan tentang Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di Kawasan Permukiman Padat Penduduk Lembah Code Yogyakarta.

"Kami ingin menyambungkan atau bersinergi gagasan dan pikiran UGM dengan kebijakan yang ada di pemerintah agar proses penataan kawasan perumahan dan permukiman dapat berjalan dengan baik," kata M. Baiquni.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam Program Tiga Juta Rumah.

"Kami harap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia, misalnya melalui pelibatan mahasiswa untuk mendesain prototipe bangunan dan pendampingan masyarakat dalam penyediaan hunian secara swadaya," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rumah adalah pondasi dari peradaban dan pendidikan manusia.

"Presiden Prabowo memancing kita untuk punya keberanian dalam membangun 3 juta rumah baik di desa, pesisir dan kota dengan desain yang harus benar-benar hebat dan menjadikannya masif. Kami mohon dukungannya untuk membangun peradaban baru di Indonesia," katanya.

Dirinya juga mengutarakan saat ini ada setidaknya 3 hal yang sedang dijalankan pada Kementetian PKP yakni regulasi yang melindungi dan mendorong pembangunan kerja kementerian yang masif, inisiatif kelembagaan yakni mengaktifkan kembali satgas dan mobilisasi sumber daya manusia dan anggaran.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi bersama Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas yakni mengenai berbagai kegiatan pengabdian Kampus UGM di komunitas sekitar salah satunya Lembah Code Yogyakarta, mensinergikan kegiatan Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun rencana tindak lanjut dalam mengembangkan model, media dan modul pengembangan perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan.

Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni memberikan penjelasan tentang Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di Kawasan Permukiman Padat Penduduk Lembah Code Yogyakarta.

"Kami ingin menyambungkan atau bersinergi gagasan dan pikiran UGM dengan kebijakan yang ada di pemerintah agar proses penataan kawasan perumahan dan permukiman dapat berjalan dengan baik," kata M. Baiquni.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen PKP dorong kontribusi aktif akademisi dalam Program 3 Juta Rumah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam Program Tiga Juta Rumah.

"Kami harap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, dari hasil diskusinya dengan Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada.

Rumah adalah pondasi dari peradaban dan pendidikan manusia.

Dalam diskudi dari pertemuan dengan Dewan Guru Besar UGM tersebut, dibahas kegiatan pengabdian Kampus UGM seperti Lembah Code Yogyakarta, sinergi Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun rencana tindak lanjut dalam mengembangkan model, media dan modul pengembangan perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan.

Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni memberikan penjelasan tentang Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di Kawasan Permukiman Padat Penduduk Lembah Code Yogyakarta.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam Program Tiga Juta Rumah.

"Kami harap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, dari hasil diskusinya dengan Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada.

Rumah adalah pondasi dari peradaban dan pendidikan manusia.

Dalam diskudi dari pertemuan dengan Dewan Guru Besar UGM tersebut, dibahas kegiatan pengabdian Kampus UGM seperti Lembah Code Yogyakarta, sinergi Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun rencana tindak lanjut dalam mengembangkan model, media dan modul pengembangan perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan.

Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni memberikan penjelasan tentang Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di Kawasan Permukiman Padat Penduduk Lembah Code Yogyakarta.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam Program Tiga Juta Rumah.

"Kami harap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia, misalnya melalui pelibatan mahasiswa untuk mendesain prototipe bangunan dan pendampingan masyarakat dalam penyediaan hunian secara swadaya," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rumah adalah pondasi dari peradaban dan pendidikan manusia.

"Presiden Prabowo memancing kita untuk punya keberanian dalam membangun 3 juta rumah baik di desa, pesisir dan kota dengan desain yang harus benar-benar hebat dan menjadikannya masif. Kami mohon dukungannya untuk membangun peradaban baru di Indonesia," katanya.

Dirinya juga mengutarakan saat ini ada setidaknya 3 hal yang sedang dijalankan pada Kementetian PKP yakni regulasi yang melindungi dan mendorong pembangunan kerja kementerian yang masif, inisiatif kelembagaan yakni mengaktifkan kembali satgas dan mobilisasi sumber daya manusia dan anggaran.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi bersama Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas yakni mengenai berbagai kegiatan pengabdian Kampus UGM di komunitas sekitar salah satunya Lembah Code Yogyakarta, mensinergikan kegiatan Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun rencana tindak lanjut dalam mengembangkan model, media dan modul pengembangan perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan.

Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni memberikan penjelasan tentang Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di Kawasan Permukiman Padat Penduduk Lembah Code Yogyakarta.

"Kami ingin menyambungkan atau bersinergi gagasan dan pikiran UGM dengan kebijakan yang ada di pemerintah agar proses penataan kawasan perumahan dan permukiman dapat berjalan dengan baik," kata M. Baiquni.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam Program Tiga Juta Rumah.

"Kami harap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia, misalnya melalui pelibatan mahasiswa untuk mendesain prototipe bangunan dan pendampingan masyarakat dalam penyediaan hunian secara swadaya," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rumah adalah pondasi dari peradaban dan pendidikan manusia.

"Presiden Prabowo memancing kita untuk punya keberanian dalam membangun 3 juta rumah baik di desa, pesisir dan kota dengan desain yang harus benar-benar hebat dan menjadikannya masif. Kami mohon dukungannya untuk membangun peradaban baru di Indonesia," katanya.

Dirinya juga mengutarakan saat ini ada setidaknya 3 hal yang sedang dijalankan pada Kementetian PKP yakni regulasi yang melindungi dan mendorong pembangunan kerja kementerian yang masif, inisiatif kelembagaan yakni mengaktifkan kembali satgas dan mobilisasi sumber daya manusia dan anggaran.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi bersama Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas yakni mengenai berbagai kegiatan pengabdian Kampus UGM di komunitas sekitar salah satunya Lembah Code Yogyakarta, mensinergikan kegiatan Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun rencana tindak lanjut dalam mengembangkan model, media dan modul pengembangan perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan.

Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni memberikan penjelasan tentang Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di Kawasan Permukiman Padat Penduduk Lembah Code Yogyakarta.

"Kami ingin menyambungkan atau bersinergi gagasan dan pikiran UGM dengan kebijakan yang ada di pemerintah agar proses penataan kawasan perumahan dan permukiman dapat berjalan dengan baik," kata M. Baiquni.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pembangunan rumah susun (rusun) menjadi salah satu solusi dalam penataan kawasan perkotaan, sekaligus mencegah hadirnya kawasan kumuh.

"Saya berkeinginan bahwa kota-kota yang ada kawasan kumuhnya kita arahkan ke rumah susun agar nantinya kawasan kumuh tersebut dapat berubah menjadi kawasan modern, meski juga harus diperhatikan masalah sanitasinya," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri juga berharap pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk MBR turut membantu masyarakat kecil mendapatkan hunian yang layak, selagi mereka berupaya memiliki rumah sendiri.

Sebelumnya, Fahri meninjau Rumah Susun (Rusun) MBR Bener Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Rusun itu diperuntukkan kepada masyarakat dan pekerja kota Yogyakarta dengan total hunian 44 unit yang dibangun satu tower tiga lantai tipe 36 yang dapat menampung 176 orang.

Setiap unit di rusun itu terdapat ruang tamu lengkap dengan meja dan kursi, satu kamar tidur orang tua dengan bed besar dan lemari pakaian, satu kamar tidur anak dengan bed susun dan lemari pakaian, satu kamar mandi dengan kloset duduk dan shower, satu dapur dengan meja dapur, gras trap (perangkap lemak dapur), kitchen zink dan tempat mencuci serta menjemur pakaian.

Sebagai bagian dari penghargaan pengelolaan rusun terbaik pada ajang Hapernas 2023, Rusun MBR Bener Yogyakarta mendapatkan penambahan fasilitas berupa penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya, parkir sepeda, toilet umum dan paving.

Fahri menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan perekonomian masyarakat hingga di tataran lokal.

Apalagi, lanjutnya, Presiden Prabowo mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen PKP: Pembangunan rusun jadi solusi penataan kawasan perkotaan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pembangunan rumah susun (rusun) menjadi salah satu solusi dalam penataan kawasan perkotaan, sekaligus mencegah hadirnya kawasan kumuh.

"Saya berkeinginan bahwa kota-kota yang ada kawasan kumuhnya kita arahkan ke rumah susun agar nantinya kawasan kumuh tersebut dapat berubah menjadi kawasan modern, meski juga harus diperhatikan masalah sanitasinya," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri juga berharap pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk MBR turut membantu masyarakat kecil mendapatkan hunian yang layak, selagi mereka berupaya memiliki rumah sendiri.

Sebelumnya, Fahri meninjau Rumah Susun (Rusun) MBR Bener Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Rusun itu diperuntukkan kepada masyarakat dan pekerja kota Yogyakarta dengan total hunian 44 unit yang dibangun satu tower tiga lantai tipe 36 yang dapat menampung 176 orang.

Setiap unit di rusun itu terdapat ruang tamu lengkap dengan meja dan kursi, satu kamar tidur orang tua dengan bed besar dan lemari pakaian, satu kamar tidur anak dengan bed susun dan lemari pakaian, satu kamar mandi dengan kloset duduk dan shower, satu dapur dengan meja dapur, gras trap (perangkap lemak dapur), kitchen zink dan tempat mencuci serta menjemur pakaian.

Sebagai bagian dari penghargaan pengelolaan rusun terbaik pada ajang Hapernas 2023, Rusun MBR Bener Yogyakarta mendapatkan penambahan fasilitas berupa penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya, parkir sepeda, toilet umum dan paving.

Fahri menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan perekonomian masyarakat hingga di tataran lokal.

Apalagi, lanjutnya, Presiden Prabowo mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025