Kami siapkan 270 porsi makan bergizi gratis untuk siswa.

Jakarta (ANTARA) - Jajaran Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) di Jakarta Utara menggelar program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SD dan PAUD di atas KRI Banda Aceh 593, Kamis.

Panglima Kolinlamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo menjelaskan bahwa kegiatan MBG di atas KRI itu guna memberikan pengalaman baru sekaligus makanan bergizi kepada siswa sekolah dasar (SD) dan pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Siang hari ini ada satu SD dari Sukabumi, SD Golden Age Islamic School dan enam PAUD di lingkungan kompleks TN AL yang merupakan binaan dari Kolinlamil," kata Laksda TNI Krisno saat ditemui di atas KRI Banda Aceh 593.

Sebelum makan siang, pihaknya mengajak seluruh siswa untuk keliling KRI agar mendapatkan pengalaman menjelajahi kapal perang.

Setelah berkeliling menjelajahi kapal, mereka dikumpulkan di tenda yang ada di helly deck. Di sana siswa mendapatkan beragam hiburan hingga akhirnya menyantap makan bergizi gratis yang disediakan oleh pihak dapur kapal.

"Kami siapkan 270 porsi makan bergizi gratis untuk siswa," jelas dia.

Laksda TNI Krisno mengatakan bahwa lauk dalam program MBG, yakni nasi, sayur, tahu, telur, pisang, dan susu. Bahan pangan tersebut diolah sesuai dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Bahan makanan yang diolah, menurut dia, merupakan hasil dari pemanfaatan lahan yang dilakukan Kolinlamil dalam program Ketahanan Pangan.

"Dari bahan dasar tersebut dibawa ke kapal, diolahnya juga menjadi unik karena biasanya dapurnya ada di darat, tetapi ini di dapur kapal yang biasanya digunakan pada saat kapal beroperasi," jelas dia.

Laksda TNI Krisno menilai seluruh siswa tampak antusias mengikuti program tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan mengupayakan program tersebut terus berlangsung di Kolinlamil ataupun di setiap lokasi KRI Banda Aceh bersandar.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kota Gorontalo (ANTARA) - Kodim 1304/Gorontalo melakukan pemantauan pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMK dari Badan Gizi Nasional (BGN) di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

"Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak sekolah serta mendukung kesehatan dan perkembangan mereka," ucap Babinsa Sersan Satu (Sertu) Angga di Gorontalo, Rabu.

Ia menjelaskan, sebanyak 2.892 siswa dari 14 sekolah menerima manfaat dari distribusi makanan bergizi tersebut. Distribusi dilakukan secara terorganisir dan diawasi langsung oleh para petugas guna memastikan kelancaran serta ketepatan sasaran program.

Ia menjelaskan rincian MBG yang disalurkan antara lain PAUD Al-Hijrah sebanyak 20 porsi, PAUD Al-Islah 33 porsi, TK Al-Hijrah 172 porsi, TK Qorata Ayun 41 porsi, TK Kartika 36 porsi, TK Adhiyaksa 26 porsi, TK Al Islah 214 porsi, SDN 77 Kota Tengah 223 porsi, SDN 78 Kota Tengah 186 porsi.

Selanjutnya SDN 74 Kota Tengah 164 porsi, SD Al Islah 703 porsi, SMP Negeri 8 Gorontalo 577 porsi, SMP Negeri 3 Gorontalo 341 porsi dan SMK Tridharma 156 porsi.

"Setiap sekolah mendapatkan makanan bergizi sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar sebagai penerima manfaat," ungkap dia.

Sertu Angga menyampaikan bahwa program itu merupakan langkah nyata dalam mendukung kesejahteraan anak-anak sekolah, terutama dalam memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup.

"Kami sangat mengapresiasi program ini karena memberikan manfaat besar bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak. Dengan gizi yang baik, mereka dapat belajar lebih optimal dan memiliki energi untuk beraktivitas," ujar Sertu Angga.

Ia mengatakan bahwa ke depannya, program serupa diharapkan dapat diperluas agar lebih banyak anak-anak yang merasakan manfaatnya.

"Kami berharap program ini terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah serta institusi pendidikan lainnya. Gizi yang baik adalah kunci utama dalam mencetak generasi yang sehat dan cerdas," harap dia.

Perwira Seksi Teritorial Kapten Inf Manuel Hengkengbala mengatakan pihaknya mendukung penuh setiap inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Program seperti ini perlu terus dijaga dan dikembangkan," katanya.

Menurut dia, program itu bukan hanya tentang pemberian makanan, tetapi juga tentang edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang.

"Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk semakin sadar akan pentingnya pola makan sehat bagi anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dengan optimal dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas," pungkas nya.

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Pengadilan Negeri Cibadak melakukan eksekusi pengosonganp lahan beserta permukiman warga seluas 1,2 hektare (ha) di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (22/1).

"Eksekusi lahan dan permukiman warga tepatnya di Kampung Cangehgar, RT 02/02, Kelurahan Palabuhanratu ini berdasarkan surat PN Cibadak Nomor: 124/KPN.W11-U18/HK2.4/I/2025 tentang Pengosongan Lahan," kata Wakil Ketua PNI Cibadak Maruli Tumpal Sirait di Sukabumi, Rabu.

Informasi yang dihimpun, ada 21 kepala keluarga yang mendiami lahan seluas 1,2 hektare tersebut. Selain rumah juga terdapat warung milik warga yang terkena dampak eksekusi.

Menurut Maruli, pihaknya telah mensosialisasikan serta mengirim surat terkait rencana eksekusi lahan ini kepada warga dan meminta untuk mengosongkan secara mandiri sebelum jadwal eksekusi dilaksanakan atau pada Rabu.

Tetapi, jika tidak melakukan pengosongan lahan secara mandiri maka PN Cibadak tetap melakukan eksekusi, namun sayangnya seluruh warga yang menghuni rumah yang berdiri di lahan seluas 1,2 ha tersebut memilih bertahan dan menolak pelaksanaan eksekusi tersebut.

Ia menjelaskan eksekusi lahan ini berawal pemohon Yudi Iskandar memenangkan gugatan atas termohon Maman Suparman dan kawan-kawan di PN Cibadak pada 2023 lalu. Seharusnya eksekusi lahan tersebut dilaksanakan pada 2023, namun ditunda.

"Eksekusi lahan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Ditambah tidak adanya surat-surat keberatan dari pihak tergugat tentunya PN Cibadak tetap melaksanakan eksekusi sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, konstatering sampai dengan pelaksanaannya hari ini," tambahnya.

Serang (ANTARA) - Kodim 0602/Serang menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di Kabupaten Serang dengan menyediakan sebanyak 350 porsi makanan.

Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang Kolonel Inf Mulyo Junaidi di Serang, Rabu, mengatakan kegiatan uji coba program MBG ini menyasar pelajar tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP di wilayah Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

"Sebanyak 350 porsi Makan Bergizi Gratis masing-masing dibagikan di PAUD Attoyibiah, TK Muhajirin, SD Negeri Caringin Pasir, dan SMP Sohibul Muslimin," katanya.

Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada kegiatan uji coba MBG yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serang. Maka dari itu pihaknya mengambil inisiatif melakukan uji coba tersebut untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu.

“Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memastikan pelajar, khususnya di tingkat PAUD hingga SMP mendapatkan asupan makanan bergizi guna mendukung tumbuh kembang mereka, sekaligus menguji makanan yang disajikan sesuai dengan standar gizi nasional," ucapnya.

Menu MBG yang disiapkan berisi nasi, sayur, buah dan lauk ayam. Ia berharap menu ini cocok dan nyaman bagi para siswa yang terlibat.

"Kami juga berharap program uji coba MBG ini dapat memberikan manfaat nyata. Kodim 0602/Serang bersama pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung upaya meningkatkan kesehatan serta kualitas pendidikan di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Serang masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat karena anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya cukup besar.

"Dengan jumlah siswa yang ada di Kabupaten Serang cukup besar, jadi harus ada intervensi dari pusat dan provinsi agar seluruh siswa bisa tercover,” katanya.

Ia mengungkapkan ada banyak pihak yang ikut aktif dalam menyukseskan program MBG. Untuk itu perlu adanya kolaborasi lintas sektoral terkait mulai dari kabupaten, provinsi, hingga pusat, sehingga tidak ada anggaran yang tumpang tindih.

Serang (ANTARA) - Kodim 0602/Serang menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di Kabupaten Serang dengan menyediakan sebanyak 350 porsi makanan.

Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang Kolonel Inf Mulyo Junaidi di Serang, Rabu, mengatakan kegiatan uji coba program MBG ini menyasar pelajar tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP di wilayah Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

"Sebanyak 350 porsi Makan Bergizi Gratis masing-masing dibagikan di PAUD Attoyibiah, TK Muhajirin, SD Negeri Caringin Pasir, dan SMP Sohibul Muslimin," katanya.

Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada kegiatan uji coba MBG yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serang. Maka dari itu pihaknya mengambil inisiatif melakukan uji coba tersebut untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu.

“Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memastikan pelajar, khususnya di tingkat PAUD hingga SMP mendapatkan asupan makanan bergizi guna mendukung tumbuh kembang mereka, sekaligus menguji makanan yang disajikan sesuai dengan standar gizi nasional," ucapnya.

Menu MBG yang disiapkan berisi nasi, sayur, buah dan lauk ayam. Ia berharap menu ini cocok dan nyaman bagi para siswa yang terlibat.

"Kami juga berharap program uji coba MBG ini dapat memberikan manfaat nyata. Kodim 0602/Serang bersama pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung upaya meningkatkan kesehatan serta kualitas pendidikan di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Serang masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat karena anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya cukup besar.

"Dengan jumlah siswa yang ada di Kabupaten Serang cukup besar, jadi harus ada intervensi dari pusat dan provinsi agar seluruh siswa bisa tercover,” katanya.

Ia mengungkapkan ada banyak pihak yang ikut aktif dalam menyukseskan program MBG. Untuk itu perlu adanya kolaborasi lintas sektoral terkait mulai dari kabupaten, provinsi, hingga pusat, sehingga tidak ada anggaran yang tumpang tindih.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

ANTARA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan anggaran sebesar Rp78 miliar untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry, saat ditemui di Kota Makassar, Rabu (22/1) meminta agar pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel juga turut mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.
(Shintia Aryanti Krisna/Satrio Giri Marwanto/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) bertekad menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai target pemerintah meskipun bekerja dengan kondisi masih kekurangan sumber daya manusia (SDM).

"Kami di dalam masih 28 orang. Itu pun terdiri dari kepala-wakil kepala badan tingkat eselon 1 dan 2. Kalaupun ada tenaga pekerja itu belum dibayar bermodal semangat 'Merah Putih' saja," kata Pelaksana Tugas Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN Ermia Sofiyessi dalam seminar Forum Pemred bertajuk "Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Indonesia Emas" di gedung Dewan Pers di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan selain anggaran yang masih harus ditingkatkan, ketersediaan SDM juga faktor yang perlu diperhatikan supaya semua kebutuhan pelaksanaan MBG terpenuhi, khususnya di daerah di luar Pulau Jawa.

"Jadi memang saat ini kami belum memiliki perpanjangan tangan langsung di daerah untuk melaksanakan MBG," kata dia.

Meski demikian, pihaknya memandang keterbatasan yang ada bukan hambatan, melainkan tantangan yang harus dihadapi dengan optimisme, karena ada tujuan besar, yakni memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik.

Apalagi, kata dia, komitmen dukungan dari berbagai kalangan, baik tingkat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun sektor swasta yang terus berdatangan menjadi faktor yang turut memperkuat tekad BGN menyukseskan program MBG sesuai target.

BGN menargetkan 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terbentuk untuk memimpin tata kelola dan operasional dapur-dapur umum MBG pada pertengahan 2025.

Setiap SPPG memproduksi 3.000 paket MBG yang akan menjangkau 15-17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025, dengan memanfaatkan anggaran saat ini senilai Rp71 triliun.

BGN memastikan setiap SPPG juga melibatkan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan, sekaligus mengawasi secara ketat kualitas makanan dan standar gizi yang disalurkan kepada anak-anak dan ibu hamil.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Seluruh daerah di Papua membutuhkan ahli gizi untuk menyukseskan program strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintahan era Kabinet Merah Putih.

Pernyataan tersebut diungkapkan tokoh masyarakat Papua juga mantan Bupati Kabupaten Merauke (2000-2010) John Gluba Gebze, dalam seminar Forum Pemred yang bertajuk "Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Indonesia Emas" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu.

Jhon menegaskan program MBG merupakan gebrakan terbaik yang dilakukan Presiden Prabowo - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sangat dibutuhkan demi memastikan anak-anak yang diharapkan menjadi penerus perjuangan bangsa tumbuh dengan fisik dan kecerdasan IQ yang baik.

Namun, ia mengungkapkan bahwa secara historis program makan gratis untuk anak-ibu menyusui itu bukan hal yang baru bagi masyarakat Papua, termasuk Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Pada saat Jhon menjabat bupati di Merauke, program serupa sudah dijalankan bahkan mereka menyajikan makanan dengan sistem prasmanan yang diselenggarakan secara kolektif melibatkan para pejabat struktural pemerintahan daerah hingga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat atau sekitar 100-200 kepala keluarga per harinya.

"Menurut saya, kami di luar Jawa ini butuh ahli gizi karena belum ada itu. Mereka (ahli gizi) diperlukan supaya kita tahu bagaimana gizi anak-anak di Papua setelah dan sebelum program ini dijalankan apakah gizinya terpenuhi-meningkat atau sama saja," kata dia.

Jhon berharap pemerintah pusat dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara program Makan Bergizi Gratis juga bisa mempertimbangkan penyediaan ahli gizi tersebut ke seluruh daerah di Papua.

Adapun diketahui Merauke menjadi salah satu daerah di Papua yang mulai melaksanakan program MBG. Pada awal Januari program tersebut sudah menyasar sebanyak 3.168 pelajar dari tujuh sekolah di Merauke.

"Bagaimana bisa tahu kalau belum ada ahli gizi dan mengetahui standar higienis yang dimakan. Karena itu sebenarnya tujuan dari MBG ini, bukan sekadar memberi makan saja kan," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Ermia Sofiyessi mengatakan bahwa apa yang menjadi harapan masyarakat Papua tersebut juga menjadi perhatian pihaknya, hanya saja membutuhkan waktu untuk merealisasikannnya.

Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia BGN masih sangat terbatas, kata dia, sampai saat ini lembaga tersebut baru ada sebanyak 28 orang pegawai definitif yang terdiri atas kepala - wakil kepala tingkat eselon 1-2 sementara selebihnya masih tenaga perbantuan yang bahkan bekerja secara sukarela.

Meski demikian pihaknya memastikan bahwa semua dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini sudah diperhitungkan. BGN berkewajiban memenuhi standar 1/3 kalori harian, misalnya untuk anak usia taman kanak-kanak standarnya 300 kalori, SMP 600 kalori dan seterusnya.

"Pernah ada penelitian menyasar 300 anak yang di tes darahnya termasuk Papua, walau mereka ini tidak makan nasi tapi ada kenaikan 30 persen tiga bulan kemudian, yang ini intinya makanan itu bermanfaat bagi mereka," kata dia.

Respons aktif dari pemerintah daerah itu sangat penting bagi BGN

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dukungan yang masif dari pemerintah daerah untuk menyukseskan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sangat penting termasuk untuk mencegah masuknya campur tangan mafia pada program strategis pemerintah itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Ermia Sofiyessi mengakui bahwa hampir setiap hari pihaknya menerima kunjungan mulai dari gubernur, wali kota, bupati bahkan hingga sekretaris daerah yang menyatakan mereka siap membantu menyukseskan program MBG di daerah masing-masing.

"Dan kami menyambutnya dengan baik, itu memang yang diharapkan, ya, karena akan banyak membantu hingga untuk memberantas mafia juga," kata dia menjawab pertanyaan wartawan dalam seminar Forum Pemred yang bertajuk "Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Indonesia Emas" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu.

Menurut Yessi, respons aktif dari pemerintah daerah itu sangat penting bagi BGN, mengingat sasaran penerima manfaat Makan Bergizi Gratis yang tidak sedikit sementara anggaran masih sangat terbatas.

BGN menilai kemampuan anggaran yang mereka miliki saat ini senilai Rp71 triliun itu tidak cukup untuk menjangkau seluruh target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang hingga akhir 2025.

Adapun berdasarkan penghitungan BGN anggaran Rp71 triliun tersebut hanya cukup untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Sementara sebagaimana diungkapkan Kepala BGN dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Junat (17/1) untuk bisa memenuhi seluruh target sasaran penerima manfaat dibutuhkan anggaran setidaknya Rp100 triliun.

Yessi mengungkapkan bahwa dalam hal ini pihaknya berharap pemerintah daerah bisa membantu terkait penyediaan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdiri atas kantor, dapur, hingga menjamin ketersediaan pasokan bahan makanan.

Sementara untuk urusan pengolahan makanan- standar gizinya akan menjadi tanggungjawab BGN.

BGN optimistis jika pemerintah daerah bisa memastikan semua berjalan dengan baik dan aman dari permainan harga bahan baku maka bukan hanya menjangkau target sasaran penerima manfaat MBG tetapi juga akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah setempat.

"5.000 SPPG yang menjadi target kami tahun ini. 20 titik di antaranya ada di daerah. Rata-rata per satu SPPG membutuhkan 3.000 butir telur dan 300 ekor ayam, artinya ada perputaran, nah pemerintah daerah memikirkan itu juga untuk memastikan semua terpenuhi," kata dia.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Di beberapa tempat kita menemukan anak-anak belajar antre untuk mengambil makanan. Mungkin kalau nggak ada event ini, nggak ada event untuk anak-anak belajar antre dan ini di desa-desa

Jakarta (ANTARA) - Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah tidak hanya sekadar menyediakan makanan sehat bagi anak-anak, tetapi juga membawa dampak positif dalam pembentukan perilaku dan kebiasaan mereka.

Saat menjadi pembicara dalam agenda diskusi terkait Program MBG di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu, Hasan Nasbi menyebut program ini memiliki dampak signifikan dalam mengedukasi anak-anak tentang kebiasaan baik yang mendukung pola hidup sehat.

“Di beberapa tempat kita menemukan anak-anak belajar antre untuk mengambil makanan. Mungkin kalau nggak ada event ini, nggak ada event untuk anak-anak belajar antre dan ini di desa-desa,” katanya.

Selain memberikan edukasi makan sehat dan perubahan perilaku, Hasan mengatakan Program MBG juga mendorong peningkatan fasilitas di sekolah.

"Anak-anak membawa alat makan, tapi kalau dia nggak bawa alat makan, dia harus cuci tangan. Jadi sekolah yang awalnya nggak menyediakan tempat cuci tangan, itu sekarang menyediakan tempat cuci tangan dibantu oleh warga untuk penyediaan tempat cuci tangan," katanya.

Selain itu perilaku anak-anak terhadap konsumsi sayur juga mengalami perubahan signifikan. Di beberapa tempat, seperti Yogyakarta dan Bogor, lebih dari 50 persen anak kelas 1 SD sudah mulai makan sayur.

Bahkan anak-anak kelas 5 dan 6 kini rata-rata menghabiskan sayur di piring mereka. Hal ini terjadi karena mereka melihat teman-temannya melakukan hal yang sama, kata Hasan Nasbi.

Program MBG juga memperkenalkan edukasi pengelolaan sampah sisa makanan di sekolah-sekolah. Anak-anak, lanjutnya, diajarkan memisahkan sampah makanan untuk diolah menjadi kompos atau pakan maggot.

Selain itu sisa makanan kini tidak lagi menumpuk, tetapi dimanfaatkan dengan cara yang berkelanjutan sebagai contoh nyata bagaimana pengelolaan sampah bisa diterapkan di lingkungan sekolah.

Hasan menyampaikan respons masyarakat, termasuk siswa, guru, dan orang tua, terhadap Program MBG sangat positif. Semua pihak menyambut program ini dengan antusias.

"Bahkan guru-guru juga berharap bisa mendapatkan manfaat serupa, yang menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak luar biasa bagi banyak kalangan," katanya.

Hasan mengatakan Program MBG akan terus berkembang. Hingga sekarang sebanyak 238.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan jumlah dapur yang semakin bertambah setiap minggunya, kata Hasan, pemerintah telah membuktikan komitmennya dalam memperbaiki gizi anak-anak, sekaligus menciptakan perubahan perilaku positif di masyarakat.

“Jadi menurut saya, ini akan jadi contoh yang masif nanti. Ketika dapur MBG ini jumlahnya tubuh begitu banyak, ini juga jadi percontohan bagaimana memisah sampah, mengelola sampah sebagai tindakan yang baik dan ada contohnya di depan mata," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Lamongan (ANTARA) - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)​​​​​​ di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang menyasar 3.509 siswa di enam lembaga sekolah mulai tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dinilai berjalan progresif.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nasional wilayah setempat Agustina Nurul Hardian saat dikonfirmasi, Rabu, mengatakan bahwa setelah uji coba yang dilaksanakan bersama pemkab setempat dan Kodim 0812 selama lima hari, program tersebut dinilai berjalan dengan baik.

"Berjalan dengan baik. Operasional harian sudah berjalan selama lima hari kerja. Begitu juga proses pendistribusian MBG ke sekolah-sekolah juga berjalan lancar," katanya.

Selain itu, lanjut Agustina, per hari, SPPG setempat melayani 3.509 penerima manfaat dari jangkauan titik dapur yang dioperasikan.

Ia menambahkan, ke depan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan di setiap sekolah akan dilayani oleh dapur unit.

"Ke depan akan bertahap dan bertingkat. Untuk setiap sekolah, nantinya akan dilayani oleh dapur unit," katanya.

Agustina menyebutkan, ke depan akan ada dua titik dapur yang akan dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.

Dua dapur tersebut, lanjutnya, berada di Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung dan Ponpes Sunan Drajat di Kecamatan Paciran. Setiap unit dapur akan melayani 2.500 hingga 3.500 penerima manfaat program di wilayah setempat.

"Kalau secara keseluruhan untuk jumlah dapur yang sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan yakni sebanyak enam sampai tujuh dapur. Jumlah dapur tersebut akan melayani seluruh siswa yang ada di Lamongan," jelasnya.

Dari data Dinas Pendidikan setempat, jumlah siswa di seluruh Kabupaten Lamongan mencapai lebih dari 174 ribu orang.

Jumlah tersebut di luar siswa yang berasal dari lembaga pendidikan yang ada dalam naungan Kemenerian Agama (Kemenag) pada tingkatan MTS/MA dan belum mencakup Ibu hamil serta menyusui.

Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat enam sekolah yang menjadi sasaran program MBG di wilayah Kabupaten Lamongan yaitu TK Kartika Lamongan, SDN Kepatihan, SDN Jetis 3, SDN Jetis 4, SMPN 1 Lamongan, dan SMAN 1 Lamongan.

Dandim 0812/ Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan berharap progres MBG ke depan terus berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

"Kami berharap dengan adanya program ini dapat mencetak generasi muda yang berkualitas melalui asupan makanan sehat dan bergizi," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk meninjau ulang para pengusaha yang lambat dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Karena yang ground breaking banyak, tetapi yang membangun sedikit. Tadi saya diskusikan, Pak Basuki juga setuju, di review yang sudah ground breaking pengusaha yang memang sudah ground breaking tapi memang mungkin tidak jadi membangun, tidak cepat membangun, supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak," ujar Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menilai peninjauan kembali penting dilakukan untuk memastikan bahwa proyek yang sudah dimulai dapat segera dilanjutkan.

Langkah ini bertujuan agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara produktif, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya diberikan kesempatan 1,5 tahun, tapi ditanya saja satu-satu di review, supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo, supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN. Terutama bagi yang serius," kata Maruarar.

Dia menambahkan bahwa pengusaha yang tidak menunjukkan keseriusan dalam membangun IKN harus dimintai kepastian apakah ingin melanjutkan atau tidak.

Apabila tidak menunjukkan keseriusan, pemerintah akan memberikan kesempatan tersebut kepada pihak lain yang lebih serius.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline-nya waktunya kapan, kalau enggak ada ya sudah, berarti diberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada deadline-nya. Selesai itu," pungkas dia.