Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dan bank HIMBARA lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan.

"Developer yang tidak bertanggung jawab, notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta blacklist, BTN, dan saya akan rapatkan dengan seluruh HIMBARA, untuk kita sharing data, memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini. Ini benar-benar kita bisa maksimalkan, jadi kalau perlu semua HIMBARA juga kita (minta) blacklist," ujar Erick dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Erick menuturkan tata kelola perusahaan (corporate governence) juga harus diperbaiki.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh BTN untuk menyelesaikan pemberian sertifikat rumah kepada nasabah KPR.

"Saya apresiasi untuk BTN yang melakukan perbaikan sistem, di mana memang kalau kita mau terus bertumbuh, apalagi 3 juta rumah ini program yang harus disukseskan, dan BTN itu juga mengayomi hampir 82 persen daripada perumahan yang di dorong," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan terdapat 120 ribu rumah KPR yang belum memiliki sertifikat sejak 2015. BTN pun terus berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut, di mana pada 2019 telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah.

BTN juga bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BTN) agar proses pemberian sertifikat rumah bisa dipercepat.

"Sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan masih 4.000 proyek rumah, dan kita harapkan di tahun ini bisa selesai kurang lebih 15.000, kami janji. Tahun depannya, 15.000 sehingga di tahun 2027 akhir sisa-sisa ini berkurang," ujar Nixon.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa Republika menilai zakat dimungkinkan untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap anak-anak dan ibu menyusui di Indonesia yang sedang dilangsungkan oleh pemerintah.

"Mungkin saja digunakan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Asalkan, dana yang bersumber dari zakat jelas peruntukannya," kata Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa Republika Ahmad Juwaini dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ahmad menjelaskan bahwa sebagai kewajiban bagi umat Islam, zakat memiliki aturan dan ketentuan tersendiri terkait penyalurannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al Quran surah At-Taubah ayat 60 zakat hanya boleh diberikan kepada delapan asnaf.

Adapun delapan asnaf tersebut adalah fakir, miskin, gharim (orang yang terlilit utang), riqab (hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan diri), mualaf, fi sabilillah (orang-orang yang berjuang di jalan Allah), ibnu sabil (musafir), dan amil zakat.

“Jika memang peruntukannya (Program Makan Bergizi Gratis) bagi delapan golongan asnaf, maka memungkinkan untuk dilakukan,” kata Juwaini.

Namun, ia menegaskan bahwa membutuhkan kajian bersama atas penggunaan dana zakat tersebut berdasarkan fikih dan pendapat ulama karena dana zakat memiliki tujuan besar bagi masyarakat Muslim, salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan.

Hal itu pula, kata dia, yang menjadi alasan para donatur menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga yakni agar dana tersebut dapat berkelanjutan dan memiliki manfaat jangka panjang bagi mustahik. Maka apabila lembaga zakat dilibatkan dalam program ini, besar tanggung jawabnya kepada para muzaki untuk menjelaskan.

"Dana zakat tak hanya berkontribusi untuk membantu masyarakat dalam hal kedaruratan, tetapi juga memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan berjangka panjang. Terlebih lembaga zakat juga perlu mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dana muzaki (donatur zakat),” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

Hal tersebut diungkapkan Sultan kepada wartawan seusai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024-2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (Program MBG)," kata dia.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan masalah stunting di Indonesia.

"Banyak sekali manfaatnya (MBG) mulai dengan bagaimana kita mengentaskan stunting," kata Wamendag di sela meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa.

Menurut Wamendag, program MBG memiliki banyak manfaat, salah satunya dalam membantu pengentasan stunting dengan memberikan asupan gizi yang tepat kepada anak-anak di berbagai sekolah.

Program ini tidak hanya fokus pada perbaikan gizi, tetapi juga bertujuan menjaga kesehatan sumber daya manusia, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan asupan gizi yang cukup, anak-anak diharapkan dapat lebih produktif, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan.

"Lalu kemudian dampaknya tentunya ke produktivitas mereka dalam keseharian mereka. Jadi ketika asupan gizi itu sudah cukup tentunya mereka bisa lebih produktif dan lebih maksimal dalam berkontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia," ujarnya.

Wamendag juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan program MBG berjalan lancar, dengan antusiasme tinggi dari siswa SD hingga SMP yang menerima manfaat dari program tersebut, salah satunya di SLB Negeri 5 Jakarta.

"Jadi, alhamdulillah hari ini sangat lancar kita keliling mulai dari SD hingga SMP. Dan teman-teman anak-anaknya sangat antusiasme untuk mendapatkan makanannya," ucap Wamendag.

Ia menuturkan bahwa setiap hari, menu makanan yang disajikan berbeda, namun tetap memperhatikan komponen gizi yang seimbang, sesuai dengan angka kecukupan gizi yang telah ditentukan.

Melalui program ini, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa setiap anak mendapatkan makanan bergizi yang mendukung pertumbuhan mereka, baik secara fisik maupun kognitif.

"Ternyata menunya setiap hari berbeda tapi tentunya dengan mempertimbangkan juga bagaimana komponen gizinya. Jadi semua itu angka kecukupan gizi dan semua itu sudah diatur dalam setiap takaran," kata Wamendag.

Di sisi lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menargetkan prevalensi stunting sebesar 14,2 persen di akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"Di dalam RPJMN itu kita tuliskan per tahun ya, dan untuk dasarnya di tahun 2025 ini 18,8 persen, tetapi nanti di akhir RPJMN itu menjadi 14,2 persen. Dalam rentang lima tahun, nanti kita akan bagi kira-kira dalam satu tahun itu bisa (turun) 1,5 hingga 2 persen, sehingga nanti dari 18,8 persen, turun menjadi 14,2 persen," kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/1).

Menurut Amich, salah satu strategi yang tepat dalam menurunkan prevalensi stunting tersebut yakni melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Salah satunya dengan investasi melalui Makan Bergizi Gratis itu karena yang disasar adalah kelompok ibu hamil, target yang kaitannya langsung dengan pencegahan, dan penurunan stunting itu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Amich.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa, sebagai bagian dari upaya pemerintah mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak berkebutuhan khusus.

Selama kunjungan, Wamendag berinteraksi dengan siswa SLB dari jenjang SD hingga SMP, memberikan perhatian khusus kepada mereka dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesehatan anak-anak di sekolah tersebut.

Bersama dengan guru-guru setempat, Wamendag ikut serta dalam pembagian makanan bergizi kepada siswa, yang terdiri dari nasi, ayam, sayuran, dan jeruk, untuk memastikan asupan gizi yang seimbang.

Wamendag juga tidak lupa memberikan senyuman kepada setiap siswa, dengan penuh perhatian mengarahkan mereka untuk makan dengan baik, sembari menciptakan suasana yang ceria dan penuh semangat di sekolah.

"Alhamdulillah, pagi ini kami berada di SLB 5 Jakarta, di daerah Slipi. Kami bersyukur sekali bisa melihat bagaimana dampak dari program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program yang menurut saya sangat luar biasa," kata Wamendag.

Wamendag menuturkan bahwa Makan Bergizi Gratis merupakan tekad Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, karena penerima program itu merupakan bagian dari masa depan bangsa.

Makan Bergizi Gratis, lanjut Wamendag, menjunjung tinggi bagaimana negara Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas 2045.

"Dan semua itu tidak lepas dari bagaimana kita merawat sumber daya manusianya. Mulai dengan asupan gizinya dan hingga bahkan kesehatan pendidikan dan lain sebagainya," ucapnya.

Menurutnya, program itu juga sangat menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Tadi kami juga berdiskusi dengan teman-teman (para siswa SLB) dan ini sangat luar biasa karena seluruh kalangan mendapatkan programnya. Jadi, semuanya secara fair dan ini menjadi tekad Bapak Presiden, tekad pemerintah agar sumber daya manusia kita semakin unggul," kata Wamendag.

Di tempat yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis mengedepankan inklusi sosial sebagai komponen utamanya.

Program ini memastikan bahwa semua anak, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang berasal dari keluarga ekonomi berbeda, mendapatkan makanan yang sama.

Vermonte menambahkan bahwa program ini juga mengandung unsur solidaritas, yang melibatkan semua lapisan masyarakat untuk mendukung anak-anak di sekolah.

Ia juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan, program ini bukan hanya soal pemberian makanan, tetapi juga mencakup komponen inklusi dan solidaritas.

"Jadi ada komponen inklusi dan juga ada komponen solidaritas," katanya.

Ia menuturkan bahwa program itu dilaksanakan dengan pengelolaan profesional, melibatkan ahli gizi dan tenaga terlatih untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya di masa depan.

"Boleh dibilang intervensi gizi juga dari pemerintah yang dikelola profesional oleh dapur, ada Kepala SPPG-nya (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), ada ahli gizinya sehingga mudah-mudahan bisa berjalan lancar sampai ke depan," kata Vermonte.

Sementara itu, Kepala SLB Negeri 5 Jakarta Hani Rustisiani menyambut baik adanya program Makan Bergizi Gratis tersebut karena sebagian orang tua siswa di sekolah itu merupakan kelas menengah ke bawah.

"Kami sangat senang sekali dengan adanya MBG ini. Apalagi di sini tepat sekali sasarannya. Makanan bergizi gratis ini untuk anak-anak SLB 5 sangat membantu, karena orang tua kan kalangan menengah ke bawah," kata Hani.

"Begitu untuk sarapan pagi itu kan biasanya makanannya selalu dibekali nasi, nugget, nasi, mie. Nah, ketika ada makanan bergizi ini kan ada sayurnya, ada buahnya," tambah Hani.

Hani juga mengaku tidak mendapat kesulitan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolahnya.

Galang Putra R.S siswa Kelas IV SLB Negeri 5 Jakarta, mengaku puas dengan menu makanan bergizi yang diberikan sekolah.

Menurut Galang, makanan yang disajikan hari ini sangat enak, dan ia merasa kenyang setelah mengonsumsinya.

Ia mengungkapkan bahwa ayam, sayur, dan jeruk adalah menu favoritnya yang paling ia nikmati setiap hari.

Galang juga menyebutkan bahwa menu makanan yang diberikan setiap hari selalu berganti, dengan variasi seperti ikan dan ayam.

"Menunya udah pas, udah kenyang, udah cukup, udah kenyang," tutur Galang.

Dengan variasi menu yang disediakan, Galang merasa makanan yang diberikan sudah cukup dan memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

"Hari ini makannnya habis, enak (makanannya), Yang paling suka daging ayam, sayur sama jeruk. Setiap hari makanannya ganti-ganti, ada ikan, ada ayam," kata Galang.

Makan Bergizi Gratis merupakan tekad Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa, sebagai bagian dari upaya pemerintah mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak berkebutuhan khusus.

Selama kunjungan, Wamendag berinteraksi dengan siswa SLB dari jenjang SD hingga SMP, memberikan perhatian khusus kepada mereka dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesehatan anak-anak di sekolah tersebut.

Bersama dengan guru-guru setempat, Wamendag ikut serta dalam pembagian makanan bergizi kepada siswa, yang terdiri dari nasi, ayam, sayuran, dan jeruk, untuk memastikan asupan gizi yang seimbang.

Wamendag juga tidak lupa memberikan senyuman kepada setiap siswa, dengan penuh perhatian mengarahkan mereka untuk makan dengan baik, sembari menciptakan suasana yang ceria dan penuh semangat di sekolah.

"Alhamdulillah, pagi ini kami berada di SLB 5 Jakarta, di daerah Slipi. Kami bersyukur sekali bisa melihat bagaimana dampak dari program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program yang menurut saya sangat luar biasa," kata Wamendag.

Wamendag menuturkan bahwa Makan Bergizi Gratis merupakan tekad Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, karena penerima program itu merupakan bagian dari masa depan bangsa.

Makan Bergizi Gratis, lanjut Wamendag, menjunjung tinggi bagaimana negara Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas 2045.

"Dan semua itu tidak lepas dari bagaimana kita merawat sumber daya manusianya. Mulai dengan asupan gizinya dan hingga bahkan kesehatan pendidikan dan lain sebagainya," ucapnya.

Menurutnya, program itu juga sangat menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Tadi kami juga berdiskusi dengan teman-teman (para siswa SLB) dan ini sangat luar biasa karena seluruh kalangan mendapatkan programnya. Jadi, semuanya secara fair dan ini menjadi tekad Bapak Presiden, tekad pemerintah agar sumber daya manusia kita semakin unggul," kata Wamendag.

Di tempat yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis mengedepankan inklusi sosial sebagai komponen utamanya.

Program ini memastikan bahwa semua anak, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang berasal dari keluarga ekonomi berbeda, mendapatkan makanan yang sama.

Vermonte menambahkan bahwa program ini juga mengandung unsur solidaritas, yang melibatkan semua lapisan masyarakat untuk mendukung anak-anak di sekolah.

Ia juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan, program ini bukan hanya soal pemberian makanan, tetapi juga mencakup komponen inklusi dan solidaritas.

"Jadi ada komponen inklusi dan juga ada komponen solidaritas," katanya.

Ia menuturkan bahwa program itu dilaksanakan dengan pengelolaan profesional, melibatkan ahli gizi dan tenaga terlatih untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya di masa depan.

"Boleh dibilang intervensi gizi juga dari pemerintah yang dikelola profesional oleh dapur, ada Kepala SPPG-nya (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), ada ahli gizinya sehingga mudah-mudahan bisa berjalan lancar sampai ke depan," kata Vermonte.

Sementara itu, Kepala SLB Negeri 5 Jakarta Hani Rustisiani menyambut baik adanya program Makan Bergizi Gratis tersebut karena sebagian orang tua siswa di sekolah itu merupakan kelas menengah ke bawah.

"Kami sangat senang sekali dengan adanya MBG ini. Apalagi di sini tepat sekali sasarannya. Makanan bergizi gratis ini untuk anak-anak SLB 5 sangat membantu, karena orang tua kan kalangan menengah ke bawah," kata Hani.

"Begitu untuk sarapan pagi itu kan biasanya makanannya selalu dibekali nasi, nugget, nasi, mie. Nah, ketika ada makanan bergizi ini kan ada sayurnya, ada buahnya," tambah Hani.

Hani juga mengaku tidak mendapat kesulitan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolahnya.

Galang Putra R.S siswa Kelas IV SLB Negeri 5 Jakarta, mengaku puas dengan menu makanan bergizi yang diberikan sekolah.

Menurut Galang, makanan yang disajikan hari ini sangat enak, dan ia merasa kenyang setelah mengonsumsinya.

Ia mengungkapkan bahwa ayam, sayur, dan jeruk adalah menu favoritnya yang paling ia nikmati setiap hari.

Galang juga menyebutkan bahwa menu makanan yang diberikan setiap hari selalu berganti, dengan variasi seperti ikan dan ayam.

"Menunya udah pas, udah kenyang, udah cukup, udah kenyang," tutur Galang.

Dengan variasi menu yang disediakan, Galang merasa makanan yang diberikan sudah cukup dan memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

"Hari ini makannnya habis, enak (makanannya), Yang paling suka daging ayam, sayur sama jeruk. Setiap hari makanannya ganti-ganti, ada ikan, ada ayam," kata Galang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Kepresidenan, Philips Vermonte memberikan tanggapan terkait dugaan adanya pungutan liar (pungli) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ciledug, Tangerang, yang menuai tanggapan beragam warganet di media sosial.

Philips, usai meninjau Program MBG di SLB Negeri 5, Jakarta Barat, Selasa, menegaskan bahwa program ini sepenuhnya dikelola oleh Badan Gizi Nasional (MBG) dengan sistem dan prosedur yang ketat.

"Saya nggak bisa mengomentari apa yang ada di media sosial sementara ini, karena yang jelas kami fokus apa yang dijalankan oleh pemerintah, apa yang jalankan oleh Badan Gizi Nasional. Kami memiliki sistem dan prosedur yang jelas," ujarnya saat dimintai konfirmasi.

Ia menekankan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran terhadap informasi yang beredar di luar jalur resmi.

"Dulu pernah muncul ada janji-janji dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu masyarakat diharapkan juga muncul awareness-nya bahwa program ini hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai bukti berupa tangkapan layar terkait dugaan pungli yang beredar di media sosial, Philips menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus menjalankan program yang sudah direncanakan.

Menurutnya, mengelola program sebesar ini membutuhkan perhatian dan energi penuh dari seluruh pihak yang terlibat.

"Hal-hal yang terkait dengan media sosial mudah-mudahan masyarakat menjadi semakin dewasa untuk melihat berita dan informasi," katanya.

Philips juga mengingatkan bahwa semua informasi resmi terkait dapur gizi dan pelaksanaan program MBG hanya dapat diakses melalui saluran resmi BGN.

Ia meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan program ini demi keuntungan pribadi.

Dugaan pungli di salah satu SD di Ciledug, Tangerang, terkait program MBG muncul di sejumlah platform media sosial pada pekan lalu. Orang tua diminta membayar Rp10 ribu untuk membeli tempat makan, sendok, dan garpu.

Salah satunya diunggahan melalui akun X @bacottetangga_ yang menyebut uang tersebut dikumpulkan paling lambat 15 Januari 2025. Program MBG dijadwalkan diterima siswa sekali per bulan dengan wadah makan berwarna khusus sesuai jenjang kelas.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Senin (20/1/2025), mulai dari Kemenhub-Korlantas dan Kemen PU mengatur lalu lintas saat Isra Miraj-Imlek hingga UEA, Turki dan Singapura bantu program 3 Juta Rumah.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak Selasa pagi ini.

1. Kemenhub-Korlantas dan Kemen PU atur lalu lintas saat Isra Miraj-Imlek

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Korlantas Polri hingga Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) resmi mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang di dalamnya memuat pengaturan lalu lintas selama libur panjang Isra Miraj hingga Tahun Baru Imlek 2025.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. MPR apresiasi langkah cepat Pemerintah tangani kasus PMK

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menangani kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. KAMMI dukung Kementan memperkuat Brigade Pangan demi swasembada

Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Ahmad Jundi menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat program Brigade Pangan demi mewujudkan swasembada pangan.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Wamen Tiko ajak insan BUMN konsisten pada perbaikan dan transformasi

Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengajak seluruh insan BUMN untuk secara konsisten berorientasi pada perbaikan dan transformasi yang berkelanjutan guna memberikan yang terbaik bagi negara.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Satgas Perumahan: UEA, Turki dan Singapura bantu Program 3 Juta Rumah

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Uni Emirat Arab (UEA), Turki dan Singapura siap membantu pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperbaiki rumah-rumah warga yang tidak layak huni agar layak huni di Johar Baru, Jakarta Pusat.

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin, mengapresiasi berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu warga agar dapat memiliki rumah layak huni.

Ini adalah contoh nyata dalam bahu-membahu membantu warga Jakarta dengan memberikan hunian yang layak tinggal. "Semoga pihak lain bisa mencontoh agar semakin banyak warga yang menerima manfaatnya dan menempati hunian yang lebih baik," kata Teguh.

Teguh juga berharap koordinasi lintas kementerian dan sektoral yang telah dibangun ini dapat tetap terjalin agar terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin menambahkan, penataan kawasan melalui pembangunan konsolidasi tanah vertikal di Kecamatan Johar Baru telah disosialisasikan bersama camat, lurah, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian PKP juga terus membuka dialog bersama warga agar hunian yang dibangun kelak dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Menurut dia, partisipasi Yayasan Buddha Tzu Chi dalam program tersebut dapat memicu yayasan lain agar turut bersinergi membangun Kota Jakarta menjadi lebih baik.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, pihaknya akan memberikan waktu selama seminggu ke depan bagi warga untuk memberikan usulan mereka. Pada proses pengerjaan perbaikan rumah, warga dapat tinggal di hunian sewa secara gratis.

Dia mengatakan, sudah disepakati bahwa selama pengerjaan perbaikan, warga akan sementara tinggal di kontrakan dan itu gratis selama enam bulan. "Silakan Bapak/Ibu pertimbangkan usulan dan keinginan masing-masing dengan melihat sisi jangka panjang hunian tersebut,” kata Maruarar.

Penyediaan hunian layak merupakan program prioritas dalam aspek peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga telah menjalankan program perbaikan rumah di sejumlah wilayah yang memenuhi standar hunian layak dan kelayakan fungsi bangunan dengan diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperbaiki rumah-rumah warga yang tidak layak huni agar layak huni di Johar Baru, Jakarta Pusat.

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin, mengapresiasi berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu warga agar dapat memiliki rumah layak huni.

Ini adalah contoh nyata dalam bahu-membahu membantu warga Jakarta dengan memberikan hunian yang layak tinggal. "Semoga pihak lain bisa mencontoh agar semakin banyak warga yang menerima manfaatnya dan menempati hunian yang lebih baik," kata Teguh.

Teguh juga berharap koordinasi lintas kementerian dan sektoral yang telah dibangun ini dapat tetap terjalin agar terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin menambahkan, penataan kawasan melalui pembangunan konsolidasi tanah vertikal di Kecamatan Johar Baru telah disosialisasikan bersama camat, lurah, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian PKP juga terus membuka dialog bersama warga agar hunian yang dibangun kelak dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Menurut dia, partisipasi Yayasan Buddha Tzu Chi dalam program tersebut dapat memicu yayasan lain agar turut bersinergi membangun Kota Jakarta menjadi lebih baik.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, pihaknya akan memberikan waktu selama seminggu ke depan bagi warga untuk memberikan usulan mereka. Pada proses pengerjaan perbaikan rumah, warga dapat tinggal di hunian sewa secara gratis.

Dia mengatakan, sudah disepakati bahwa selama pengerjaan perbaikan, warga akan sementara tinggal di kontrakan dan itu gratis selama enam bulan. "Silakan Bapak/Ibu pertimbangkan usulan dan keinginan masing-masing dengan melihat sisi jangka panjang hunian tersebut,” kata Maruarar.

Penyediaan hunian layak merupakan program prioritas dalam aspek peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga telah menjalankan program perbaikan rumah di sejumlah wilayah yang memenuhi standar hunian layak dan kelayakan fungsi bangunan dengan diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu, Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan pemerintah secara serentak di seluruh Indonesia sejak dua pekan lalu.

Program ini bertujuan untuk mendorong anak-anak mendapatkan asupan makanan sehat, seimbang, dan bergizi untuk dipersiapkan menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan MBG tak terbentur dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak daerah terpencil. Salah satunya di Kabupaten Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah.

Kementerian Pertahanan melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III mendistribusikan sebanyak 1.000 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukkan bagi siswa di sana.

Pelaksanaan pendistribusian ini dipimpin langsung Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Letjen Bambang Trisnohadi menggunakan helikopter.

Beberapa sekolah yang menerima program MBG ini adalah para pelajar di SD Santo Mikael, Sekolah Yayasan Katolik Sugapa, SD Inpres Sugapa dan SD Homeyo Kabupaten Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, Senin (20/1). Selain para pelajar, ibu hamil juga menjadi penerima program MBG.

Meski baru berjalan selama 10 hari, program MBG telah menjangkau 31 provinsi dan melibatkan 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kelancaran program tersebut.

Kepala Negara pun optimis bahwa pada akhir tahun 2025, seluruh anak Indonesia dapat menikmati manfaat program ini.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 Semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Presiden di Sumedang, Jawa Barat.

Pada periode pertama yaitu Januari-April 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rumah susun (rusun) pada akhir bulan Januari 2025.

"Kami laporkan kepada Ketua Satgas Perumahan bahwa nanti akhir bulan Januari Kementerian PKP berencana melaksanakan pelantikan seluruh pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rusun pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 14.00 WIB," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Ia berharap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dapat kembali hadir dalam pelantikan para pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV tersebut.

"Kami mohon kehadiran Ketua Satgas Perumahan untuk ikut hadir menyaksikan pelantikan tersebut,” katanya.

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan pelantikan pejabat tinggi Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang Jakarta merupakan amanah dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pengusaha UMKM.

"Ini mungkin yang pertama kali pelantikan pejabat eselon kementerian (disaksikan) bersama-sama dengan seluruh pengusaha UMKM. Khususnya simbolnya adalah Pasar Tanah Abang sebagai salah satu ikon, pasar, rumah, tempat komunitas tempat kita bercengkerama, tempat kita berinteraksi, tempat teman-teman (pengusaha UMKM) mengharapkan dan berjuang demi keuangan keluarga di rumah," kata Maman.

Presiden Prabowo Subianto mengamanahkan kepada Kementerian UMKM untuk harus lebih dekat dengan pengusaha UMKM dan menunjukkan bentuk afirmatif aksi konkret kepada mereka.

Keberadaan Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang sebagai bentuk awal bahwa Kementerian UMKM ke depan wajib dan mendukung lebih dekat berdampingan dengan pengusaha-pengusaha UMKM.

UMKM memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, di mana UMKM menyerap kurang lebih sekitar 97 persen tenaga kerja dan memiliki ketahanan yang luar biasa.

Saat berbagai krisis melanda, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rumah susun (rusun) pada akhir bulan Januari 2025.

"Kami laporkan kepada Ketua Satgas Perumahan bahwa nanti akhir bulan Januari Kementerian PKP berencana melaksanakan pelantikan seluruh pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rusun pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 14.00 WIB," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Ia berharap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dapat kembali hadir dalam pelantikan para pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV tersebut.

"Kami mohon kehadiran Ketua Satgas Perumahan untuk ikut hadir menyaksikan pelantikan tersebut,” katanya.

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan pelantikan pejabat tinggi Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang Jakarta merupakan amanah dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pengusaha UMKM.

"Ini mungkin yang pertama kali pelantikan pejabat eselon kementerian (disaksikan) bersama-sama dengan seluruh pengusaha UMKM. Khususnya simbolnya adalah Pasar Tanah Abang sebagai salah satu ikon, pasar, rumah, tempat komunitas tempat kita bercengkerama, tempat kita berinteraksi, tempat teman-teman (pengusaha UMKM) mengharapkan dan berjuang demi keuangan keluarga di rumah," kata Maman.

Presiden Prabowo Subianto mengamanahkan kepada Kementerian UMKM untuk harus lebih dekat dengan pengusaha UMKM dan menunjukkan bentuk afirmatif aksi konkret kepada mereka.

Keberadaan Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang sebagai bentuk awal bahwa Kementerian UMKM ke depan wajib dan mendukung lebih dekat berdampingan dengan pengusaha-pengusaha UMKM.

UMKM memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, di mana UMKM menyerap kurang lebih sekitar 97 persen tenaga kerja dan memiliki ketahanan yang luar biasa.

Saat berbagai krisis melanda, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi.