Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengintegrasikan data tunggal untuk program-program perumahan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Senin, mengemukakan, pemutakhiran data tunggal akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, serta jalur partisipasi.

"Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, integrasi data tunggal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja dengan menggunakan data yang sama, dengan intervensi di lapangan yang harus bisa saling bersinergi dan memperkuat, sehingga memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Gus Ipul juga menyampaikan, Kemensos telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak.

“Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP mengintegrasikan satu data yang solid agar menjadi bagian dari data registrasi sosial-ekonomi (regsosek) nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami diberi beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data regsosek nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial," ujar Fahri.

Ia mengemukakan, Kementerian PKP akan mulai bekerja pada tiga level, pertama yakni menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk memasifkan kerja perumahan di seluruh indonesia, kedua, integrasi data yang ditargetkan selesai pada Bulan Maret 2025.

"Data tunggal yang akan datang, mungkin sekitar bulan Maret 2025 kita akan bisa mulai pakai secara masif, dan yang terakhir, tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," katanya.

Mensos dan Wamen PKP juga sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim tersebut akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan intervensi di sektor sosial dan perumahan. Dengan satu data, regulasi yang kuat, dan kolaborasi yang erat, kami optimis program-program ini akan memberikan hasil yang signifikan," kata Gus Ipul.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengintegrasikan data tunggal untuk program-program perumahan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Senin, mengemukakan, pemutakhiran data tunggal akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, serta jalur partisipasi.

"Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, integrasi data tunggal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja dengan menggunakan data yang sama, dengan intervensi di lapangan yang harus bisa saling bersinergi dan memperkuat, sehingga memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Gus Ipul juga menyampaikan, Kemensos telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak.

“Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP mengintegrasikan satu data yang solid agar menjadi bagian dari data registrasi sosial-ekonomi (regsosek) nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami diberi beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data regsosek nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial," ujar Fahri.

Ia mengemukakan, Kementerian PKP akan mulai bekerja pada tiga level, pertama yakni menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk memasifkan kerja perumahan di seluruh indonesia, kedua, integrasi data yang ditargetkan selesai pada Bulan Maret 2025.

"Data tunggal yang akan datang, mungkin sekitar bulan Maret 2025 kita akan bisa mulai pakai secara masif, dan yang terakhir, tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," katanya.

Mensos dan Wamen PKP juga sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim tersebut akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan intervensi di sektor sosial dan perumahan. Dengan satu data, regulasi yang kuat, dan kolaborasi yang erat, kami optimis program-program ini akan memberikan hasil yang signifikan," kata Gus Ipul.

Samarinda (ANTARA) - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Samarinda Utara, Kalimantan Timur, menyambut secara suka cita Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada tahap pertama di wilayah tersebut.

"Kami sangat senang karena menjadi salah satu sekolah pertama yang merasakan manfaat program ini. Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya di lapangan," kata Kepala SDN 004 Samarinda Utara Lilik Hindriastuti di Samarinda, Senin.

Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas dimulainya Program MBG ini. Lilik menambahkan, Program MBG ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa.

"Mudah-mudahan dengan makan gratis ini anak-anak lebih bersemangat sekolahnya," harapnya.

Pada hari pertama pelaksanaan, menu makan bergizi yang disajikan cukup bervariasi. "Hari ini menunya cukup bagus, ada ayam goreng, sayur, buah, susu, dan nasi. Porsinya pun disesuaikan dengan usia anak-anak," jelas Lilik.

Ia juga melihat antusiasme siswa yang menandaskan makanan mereka. Disampaikan Lilik bahwa hampir semua makanan yang disajikan habis dimakan para siswa.

"Semoga kualitas makanan tetap terjaga seperti hari pertama ini," tambahnya.

SDN 004 Samarinda Utara memiliki 510 siswa yang seluruhnya mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Untuk menjaga ketertiban, Lilik membagi waktu makan menjadi empat sesi berdasarkan kelas.

"Pembagian sesi ini bertujuan agar semua siswa dapat menikmati makan siang dengan nyaman," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda Sirajul Amin menjelaskan bahwa penyediaan makanan merupakan hasil kerja sama Badan Gerakan Nasional (BGN) dengan mitra yayasan.

"Mitra yayasan bertanggung jawab atas penyediaan dan pengolahan makanan," kata Sirajul.

Sirajul menambahkan, pihaknya telah menyiapkan tim khusus untuk memasak dan mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah. Pihaknya juga telah menyiapkan peralatan pendukung untuk kelancaran program ini.

Untuk sementara, dapur umum yang beroperasi baru satu titik. Rencananya, akan ada tiga titik dapur umum yang akan dibangun untuk menunjang program MBG ini.

"Saat ini, program MBG baru menjangkau 100 kelas di delapan sekolah percontohan," terang Sirajul.

Pihak SPPG akan terus memantau perkembangan program MBG dan secara bertahap akan menambah jumlah sekolah penerima manfaat.

Program MBG ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi dan kesehatan siswa.

"Diharapkan, program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa," ucapnya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Ambon (ANTARA) - Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon melakukan pengawasan dan pengujian makanan yang disajikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) bagi siswa di Kota Ambon.

Pengawasan program makan bergizi Gratis dilakukan BPOM Ambon, dari lokasi produksi pengolahan makanan hingga ke lokasi distribusi yakni di sekolah, kata Kepala BPOM Ambon, Tamran Ismail, di Ambon, Minggu.

Ia mengatakan, pengawasan pengujian makan bergizi gratis dilakukan di dua lokasi yakni SMPN 14 Ambon dan MTS Muhajirin Ambon, menggunakan mobil Terosa (Mobil Keliling Untuk Pelayanan Terpadu Obat dan Makanan).

Kegiatan pengawasan sampling dan pengujian makanan, bertujuan untuk memastikan bahwa makanan yang diproduksi oleh sarana pengolah makanan dan didistribusikan ke siswa di dua sekolah telah terjamin keamanan pangan, dan sudah diproduksi sesuai dengan syarat keamanan pangan.

Untuk pengujian dilakukan terhadap parameter kimia dan mikrobiologi. Untuk parameter kimia dilakukan untuk tiga bahan berbahaya yang dilarang dalam pangan yakni Methanyl yellow, Rhodamin B, Formalin dan Boraks.

Pengujian parameter kimia ini langsung dilakukan di tempat menggunakan rapid tes kit dan diperoleh hasil semua sampel memenuhi syarat.

"Artinya tidak mengandung bahan berbahaya kimia. Untuk parameter mikrobiologi, sampel dibawa ke laboratorium mikrobiologi BPOM Ambon yang akan diuji selanjutnya, " katanya.

Ia menjelaskan, kegiatan pengawasan pengujian makan bergizi gratis bekerja sama dengan sarjana penggerak pembangunan Indonesia, yang menjadi koordinator program di setiap provinsi dan kabupaten kota.

"Kami mendapatkan tugas mengawal Program MBG, berkolaborasi dengan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," katanya.

Dengan cara tersebut pihaknya memastikan sebaran dan keamanan pangan terkait MBG aman dan baik untuk siswa.

Program makanan bergizi di Ambon dimulai di 14 sekolah di Kota Ambon, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 2.279 siswa.

Sebanyak 14 sekolah tersebut terdiri dari empat TK yakni TK Almansuro, Kartika, Imam Assyafi’i, dan Nurul Hijrah; tujuh sekolah dasar, yakni SD MIT Mutiara Bangsa, MIN 2 Ambon, SD Inpres 54 Nania, SD Kristen 2 Hunuth, SD Inpres 28 Mania, SD Inpres 55 Nania, dan SD Kristen Nania.

Kemudian tiga SMP yakni MP Negeri 24, SMP Negeri 16, dan MTS Almuhajirin, di Kecamatan Baguala dan Teluk Ambon.

Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menilai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai berkat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.

Hal itu disampaikan Ribka saat menghadiri Ibadah dan perayaan Natal pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Jumat (17/1). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.

Pasalnya, kata dia, Maruarar tengah berupaya menyediakan tiga juta rumah bagi MBR, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, Maruarar memiliki keimanan yang kuat untuk menyediakan tiga juta rumah. Meskipun ada saja pihak yang mungkin tidak percaya terhadap apa yang dilakukan Maruarar.

Namun, hal itu tidak menyurutkan keyakinan Maruarar. Terlebih berdasarkan pemahaman agama bahwa tidak ada yang mustahil ketika Tuhan sudah berkehendak.

“Itu iman yang dimiliki oleh seorang menteri kita dari Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bisa mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dirinya mengapresiasi kinerja Maruarar yang dinilai sebagai salah satu menteri yang energik dalam menjalankan tugas.

Ribka mengaku mengikuti berbagai langkah yang dilakukan Maruarar dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

Dia menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat mendukung upaya Menteri PKP Maruarar dalam mewujudkan program menyediakan tiga juta rumah.

Dukungan ini juga telah ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan.

Ia juga sempat mengikuti pembahasan terkait dukungan Kemendagri terhadap program tersebut.

“Kami membahas bersama-sama sampai larut malam bagaimana program ini diwujudkan,” jelasnya.

Pemerintah juga menerapkan pembebasan terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempermudah MBR memiliki rumah. Kebijakan ini juga tidak terlepas salah satunya dari peran Kemendagri, termasuk Mendagri.

“Termasuk regulasinya juga kita terus bahas supaya bisa memberikan impact kepada rakyat kita bagaimana menyiapkan rumah tanpa pajak,” pungkas Ribka.

Mengandalkan dana cukai rokok, pemerintah secara tidak langsung mendukung konsumsi rokok untuk membiayai program yang bertujuan meningkatkan kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta Achmad Nur Hidayat memandang usulan Anggota Komisi IX DPR untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis akan memunculkan sejumlah masalah mendasar.

Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa menggunakan dana cukai rokok untuk mendanai program gizi bagi anak-anak menghadirkan kontradiksi moral yang sulit diabaikan.

Pasalnya rokok, yang menjadi sumber dana dalam skema ini, merupakan salah satu penyebab utama berbagai masalah kesehatan di Indonesia, termasuk penyakit paru-paru, jantung dan kanker.

“Mengandalkan dana cukai rokok, pemerintah secara tidak langsung mendukung konsumsi rokok untuk membiayai program yang bertujuan meningkatkan kesehatan generasi muda. Hal ini dapat dianggap sebagai langkah yang inkonsisten dengan upaya pemerintah untuk menekan angka perokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja,” ujar Achmad kepada ANTARA.

Sebagaimana diketahui, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan implementasi Program MBG didanai dengan cukai rokok.

"Untuk Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," kata Irma dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (17/1).

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi usulan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis diambil dari zakat. Irma menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut. Menurut dia, penggunaan zakat sudah diatur secara jelas peruntukannya.

Menanggapi hal itu, Achmad menjelaskan bahwa dengan pendapatan cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun, solusi ini memang tampak sederhana dan praktis untuk menutup kekurangan anggaran program MBG yang diproyeksikan membutuhkan dana hingga Rp420 triliun. Namun, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan ulang usulan tersebut.

Achmad juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada cukai rokok sebagai sumber pendanaan menghadirkan risiko besar bagi keberlanjutan program MBG.

Pendapatan cukai rokok tidak stabil dan cenderung menurun seiring keberhasilan kebijakan pengendalian tembakau. Apabila pemerintah terlalu bergantung pada dana ini, keberlangsungan program MBG di masa depan bakal bisa terancam.

“Sebagai program yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi nasional, MBG membutuhkan sumber pendanaan yang stabil dan dapat diproyeksikan dengan akurat. Ketergantungan pada cukai rokok akan menciptakan ketidakpastian finansial yang berisiko menghambat pelaksanaan program, terutama di masa depan ketika beban gizi buruk dan stunting masih menjadi masalah besar di Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Achmad juga mengkritisi usulan tersebut sebagai langkah reaktif yang hanya menutupi masalah struktural dalam pengelolaan anggaran negara.

Menurutnya, daripada mengandalkan cukai rokok, pemerintah perlu fokus pada solusi yang lebih berkelanjutan, seperti optimalisasi belanja negara dan reformasi perpajakan.

“Ini termasuk memperbaiki sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi belanja negara, dan meminimalkan kebocoran anggaran. Pendekatan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa program MBG memiliki landasan finansial yang kokoh tanpa perlu bergantung pada sumber pendanaan yang kontroversial seperti cukai rokok,” tuturnya.

Achmad menambahkan bahwa menggunakan cukai rokok untuk program sosial seperti MBG dapat memberikan pesan yang salah kepada masyarakat.

Sebab, pemerintah yang seharusnya mendorong gaya hidup sehat justru terkesan mendukung konsumsi rokok sebagai sumber pendanaan. Ini dapat merusak kredibilitas kebijakan kesehatan dan sosial.

Sebagai alternatif, Achmad menyarankan pemerintah untuk mencari sumber pendanaan lain yang lebih konsisten dengan visi kesehatan masyarakat.

Opsi pertama dengan optimalisasi dana APBN. Pemerintah dapat mengalokasikan kembali dana dari pos-pos anggaran yang kurang mendesak untuk mendukung MBG.

Dengan meningkatkan efisiensi belanja negara dan mencegah kebocoran anggaran, pemerintah dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk program ini.

Kedua, dengan peningkatan penerimaan pajak. Reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak dapat memberikan tambahan penerimaan negara yang signifikan.

Dengan demikian, pemerintah dapat membiayai MBG tanpa perlu bergantung pada dana dari sektor yang kontroversial.

“Ketergantungan pada cukai rokok tidak hanya menciptakan kontradiksi dalam kebijakan kesehatan, tetapi juga mengancam keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sebagai gantinya, pemerintah harus fokus pada solusi yang lebih holistik dan konsisten dengan visi pembangunan nasional yang sehat dan berkelanjutan,” terang Achmad.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sumatera Utara menyalurkan ratusan paket Makan Bergizi Gratis di SDN 064012 dan SDN 060830, Medan, Sumatera Utara.

"Jumlah makanan yang dibagikan dalam kegiatan ini sebanyak 300 paket yang berisi kandungan gizi yang sudah lengkap," ujar Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Yan Welly Wiguna di Medan, Sabtu.

Yan Welly mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-75 dan juga sejalan mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait Makan Bergizi Gratis.

Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumut terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam membangun kehidupan sosial masyarakat di lingkungan setempat.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Makan Bergizi Gratis ini diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi siswa sekaligus mendukung tumbuh kembang anak. Langkah ini juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa.

Selain itu, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumut juga melaksanakan kegiatan bakti sosial di
Panti Asuhan Bumi dan Panti Asuhan Ora Et Labora Nusantara Medan.

"Dalam kegiatan ini, tim menyerahkan bantuan bahan makanan pokok atau sembako serta uang tunai kepada pengurus panti," ucap Yen Welly.

Rangkaian kegiatan bakti sosial itu diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk terus memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat.*

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menilai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai berkat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.

Hal itu disampaikan Ribka saat menghadiri Ibadah dan perayaan Natal pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Jumat (17/1). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.

Pasalnya, kata dia, Maruarar tengah berupaya menyediakan tiga juta rumah bagi MBR, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, Maruarar memiliki keimanan yang kuat untuk menyediakan tiga juta rumah. Meskipun ada saja pihak yang mungkin tidak percaya terhadap apa yang dilakukan Maruarar.

Namun, hal itu tidak menyurutkan keyakinan Maruarar. Terlebih berdasarkan pemahaman agama bahwa tidak ada yang mustahil ketika Tuhan sudah berkehendak.

“Itu iman yang dimiliki oleh seorang menteri kita dari Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bisa mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dirinya mengapresiasi kinerja Maruarar yang dinilai sebagai salah satu menteri yang energik dalam menjalankan tugas.

Ribka mengaku mengikuti berbagai langkah yang dilakukan Maruarar dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

Dia menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat mendukung upaya Menteri PKP Maruarar dalam mewujudkan program menyediakan tiga juta rumah.

Dukungan ini juga telah ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan.

Ia juga sempat mengikuti pembahasan terkait dukungan Kemendagri terhadap program tersebut.

“Kami membahas bersama-sama sampai larut malam bagaimana program ini diwujudkan,” jelasnya.

Pemerintah juga menerapkan pembebasan terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempermudah MBR memiliki rumah. Kebijakan ini juga tidak terlepas salah satunya dari peran Kemendagri, termasuk Mendagri.

“Termasuk regulasinya juga kita terus bahas supaya bisa memberikan impact kepada rakyat kita bagaimana menyiapkan rumah tanpa pajak,” pungkas Ribka.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Pamekasan (ANTARA) - Sedikitnya sembilan sekolah di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur melakukan uji coba Makan Bergizi Gratis sebagai upaya mempersiapkan pelaksanaan program tersebut tahun ini.

"Kesembilan sekolah yang menjadi sasaran uji coba program ini mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA)," kata Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Inf Herik Prasetiawan di Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu.

Ia menjelaskan, sebanyak 2.935 porsi makanan sehat dibagikan kepada siswa dari sembilan sekolah itu.

Masing-masing TK Tanwirul Qulub sebanyak 74 porsi, TK Kartika (71 porsi), SDN Barkot 1 (569 porsi), SDN Barkot 3 (64 porsi), SDIT ABFA (250 porsi), SDN Lada 2 (579 porsi), SDN Lada 3 (209 porsi), MTsN 2 Pamekasan (311 porsi), dan MAN 1 Pamekasan (818 porsi).

Dandim menjelaskan, porsi makanan bagi siswa dalam program itu dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mampu memasak hingga 3.000 porsi makanan per hari.

Dandim juga menjelaskan bahwa distribusi makanan ini difokuskan pada sekolah-sekolah yang berada dalam radius 2 hingga 3 kilometer dari dapur SPPG. Penentuan ini dilakukan berdasarkan jumlah siswa di setiap sekolah dan kemampuan produksi dapur.

"Jika jumlah siswa di sekolah melebihi kapasitas 3.000 porsi, maka prioritas diberikan kepada sekolah yang lokasinya paling dekat dengan dapur SPPG," katanya, menjelaskan.

Dandim Pamekasan menyampaikan bahwa sampai saat ini belum mengetahui pasti untuk jumlah dapur SPPG yang akan dibangun di Pamekasan.

"Namun nanti semua siswa yang ada di Pamekasan secara bertahap akan mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini," katanya.

Secara terpisah Penjabat (Pj) Bupati Pamekasan Masrukin menyatakan, hingga saat ini memang belum ada petunjuk teknis secara detail tentang pelaksanaan program tersebut.

"Uji coba yang kami dilakukan untuk mengetahui kesiapan, cakupan produksi makanan di dapur SPPG, teknis distribusi dan standar pemenuhan gizi," katanya.

Sehingga, sambung dia, jika program tersebut telah resmi diberlakukan, maka teknik pelaksanaan telah diketahui, termasuk standar gizi yang harus dipenuhi.

Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi siswa sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak di Pamekasan. Langkah ini juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa.

Dengan disampaikannya data ini diharapkan dapat membantu dalam mempercepat pelaksanaan Program MBG di Kotim

Sampit (ANTARA) - Data pada Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah dan Kantor Kementerian Agama setempat menunjukkan, total pelajar calon penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kabupaten setempat mencapai 114.051 pelajar.

Kepala Disdik Kotim Muhammad Irfansyah di Sampit Sabtu mengatakan, jumlah itu belum termasuk penerima manfaat non-akademik, seperti ibu hamil dan ibu menyusui.

“Sesuai arahan dari pimpinan pada rapat sebelumnya, kami sudah menyampaikan data murid dan yang terdata oleh kami ada sebanyak 102.463 murid, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMA/SMA; dan SLB baik itu yang berstatus negeri maupun swasta,” katanya.

Ia menjelaskan, data pelajar tersebut sebenarnya bisa diakses melalui laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yaitu sistem pendataan nasional yang dikelola oleh kementerian terkait dan telah terintegrasi dengan sistem di seluruh satuan pendidikan.

Satuan pendidikan yang masuk dalam pendataan pihaknya adalah yang berada di bawah Dinas Pendidikan, termasuk SMA dan SMK yang sebenarnya berada di bawah kewenangan Disdik Provinsi Kalteng.

Sementara, sekolah yang berada di bawah Kementerian Keagamaan pendataan dilakukan oleh Kantor Kemenag setempat.

“Dengan disampaikannya data ini diharapkan dapat membantu dalam mempercepat pelaksanaan Program MBG di Kotim,” jelasnya.

Sehubungan dengan Program MBG ini, Irfansyah menyatakan Disdik Kotim sudah siap, bahkan banyak sekolah yang antusias dan terus menanyakan jadwal dan petunjuk teknis pelaksanaan dan program tersebut.

Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kotim Noor Syaifullah juga menyampaikan, berkaitan dengan Program MBG ini pihaknya telah mendata jumlah pelajar yang berada di bawah naungan Kemenag.

Pelajar itu meliputi satuan pendidikan RA, MI, MTs, MA, dan pondok pesantren dengan jumlah pelajar serta santri sebanyak 11.588 orang.

“Berkaitan dengan Program MBG sesuai arahan Pemkab Kotim sejauh ini kami hanya dimintai data dan itu sudah kami sampaikan dari tingkat RA, MI, MTs, dan MA, termasuk pondok pesantren. Karena dari 11 item penerima MBG ini di antaranya adalah santri,” jelasnya.

Meskipun jumlah pelajar yang terdata sebanyak 114.051 orang, berdasarkan rapat terakhir yang digelar Pemkab Kotim bersama Perwakilan BGN dan Vendor bahwa tahap awal Program MBG hanya untuk 3.000 pelajar.

Hal ini karena baru ada satu vendor dan satu dapur umum yang bertugas di Kotim. Sementara, kapasitas satu dapur umum hanya menangani 3.000-3.500 porsi makanan.

Syaifullah berharap adanya pemerataan dalam pelaksanaan Program MBG. Sesuai ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) ada 11 item sasaran penerima makanan bergizi gratis.

Karena itu, ia meminta agar dalam tahap awal ini juga melibatkan satuan pendidikan di bawah Kemenag, baik itu MI, MTs, MA maupun pondok pesantren.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Devita Maulina
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Dengan disampaikannya data ini diharapkan dapat membantu dalam mempercepat pelaksanaan Program MBG di Kotim

Sampit (ANTARA) - Data pada Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah dan Kantor Kementerian Agama setempat menunjukkan, total pelajar calon penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kabupaten setempat mencapai 114.051 pelajar.

Kepala Disdik Kotim Muhammad Irfansyah di Sampit Sabtu mengatakan, jumlah itu belum termasuk penerima manfaat non-akademik, seperti ibu hamil dan ibu menyusui.

“Sesuai arahan dari pimpinan pada rapat sebelumnya, kami sudah menyampaikan data murid dan yang terdata oleh kami ada sebanyak 102.463 murid, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMA/SMA; dan SLB baik itu yang berstatus negeri maupun swasta,” katanya.

Ia menjelaskan, data pelajar tersebut sebenarnya bisa diakses melalui laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yaitu sistem pendataan nasional yang dikelola oleh kementerian terkait dan telah terintegrasi dengan sistem di seluruh satuan pendidikan.

Satuan pendidikan yang masuk dalam pendataan pihaknya adalah yang berada di bawah Dinas Pendidikan, termasuk SMA dan SMK yang sebenarnya berada di bawah kewenangan Disdik Provinsi Kalteng.

Sementara, sekolah yang berada di bawah Kementerian Keagamaan pendataan dilakukan oleh Kantor Kemenag setempat.

“Dengan disampaikannya data ini diharapkan dapat membantu dalam mempercepat pelaksanaan Program MBG di Kotim,” jelasnya.

Sehubungan dengan Program MBG ini, Irfansyah menyatakan Disdik Kotim sudah siap, bahkan banyak sekolah yang antusias dan terus menanyakan jadwal dan petunjuk teknis pelaksanaan dan program tersebut.

Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kotim Noor Syaifullah juga menyampaikan, berkaitan dengan Program MBG ini pihaknya telah mendata jumlah pelajar yang berada di bawah naungan Kemenag.

Pelajar itu meliputi satuan pendidikan RA, MI, MTs, MA, dan pondok pesantren dengan jumlah pelajar serta santri sebanyak 11.588 orang.

“Berkaitan dengan Program MBG sesuai arahan Pemkab Kotim sejauh ini kami hanya dimintai data dan itu sudah kami sampaikan dari tingkat RA, MI, MTs, dan MA, termasuk pondok pesantren. Karena dari 11 item penerima MBG ini di antaranya adalah santri,” jelasnya.

Meskipun jumlah pelajar yang terdata sebanyak 114.051 orang, berdasarkan rapat terakhir yang digelar Pemkab Kotim bersama Perwakilan BGN dan Vendor bahwa tahap awal Program MBG hanya untuk 3.000 pelajar.

Hal ini karena baru ada satu vendor dan satu dapur umum yang bertugas di Kotim. Sementara, kapasitas satu dapur umum hanya menangani 3.000-3.500 porsi makanan.

Syaifullah berharap adanya pemerataan dalam pelaksanaan Program MBG. Sesuai ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) ada 11 item sasaran penerima makanan bergizi gratis.

Karena itu, ia meminta agar dalam tahap awal ini juga melibatkan satuan pendidikan di bawah Kemenag, baik itu MI, MTs, MA maupun pondok pesantren.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Devita Maulina
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Prabowo gaspol menggencarkan beragam program kesejahteraan rakyat.

Seolah hampir kehabisan tenggat, program penyediaan tiga juta rumah rakyat tahun ini, swasembada pangan, hilirisasi, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berkejaran Waktu untuk menunjukkan bahwa pemerintah memegang teguh komitmen dan menjalankan program yang dijanjikan.

Kabar gembira misalnya datang dari Badan Bank Tanah yang menyebutkan aset pertanahan seluas 33.115,6 hektare, yang dimilikinya saat ini, bisa digunakan untuk program tiga juta rumah dan swasembada pangan.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menyebutkan untuk program swasembada pangan, lahan paling besar milik Bank Tanah yang bisa digunakan untuk swasembada pangan berada di Lembah Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan wilayah Kalimantan. Ada pula di Bangka Belitung. Di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, terdapat lahan sebesar 1.873 hektare yang bisa digunakan untuk ketahanan pangan.

Sementara untuk perumahan rakyat untuk mewujudkan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tahun ini, dan 15 juta rumah selama lima tahun ke depan, Bank Tanah masih memiliki lahan yang tersebar di beberapa titik Indonesia seperti di Tanjung Balai Asahan, Tapanuli, Sumatera Utara, Purwakarta, Jawa Barat serta Penajam Passer Utara (PPU), Kalimantan Timur. Bank Tanah selalu siap jika diminta untuk memfasilitasi penyediaan tanah.

Parman menyebut pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu melihat jumlah penduduk yang berminat untuk tinggal di daerah tersebut. PPU sudah menjadi lahan yang menarik dan cantik untuk investasi.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menegaskan program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun tidak mengambil lahan-lahan produktif pertanian, karena bisa mengganggu produksi pangan nasional. Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah.

Proyek pembangunan perumahan yang tidak mengambil lahan produktif tidak akan mengurangi jatah makan penduduk.

Backlog

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2022, Indonesia mengalami backlog kepemilikan atas perumahan sebesar 11 juta. Sebanyak 93 persen backlog kepemilikan berasal dari MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) serta sebanyak 60 persen didominasi oleh MBR yang bekerja pada sektor informal.

Kondisi backlog atau penumpukan pekerjaan yang belum selesai tersebut kemudian semakin dipersulit dengan situasi kian banyaknya penduduk produktif Indonesia saat ini yang merupakan generasi sandwich, sebuah generasi produktif yang terpaksa harus menjadi sumber ketergantungan usia rentan atau lansia dan di saat bersamaan juga harus memberikan kehidupan layak kepada generasi muda atau anak-anak.

Situasi ini tentunya perlu segera direspons cepat oleh Pemerintah melalui Program 3 juta rumah per tahun. Program 3 jta rumah per tahun terdiri atas pembangunan dua juta rumah di perdesaan dan pembangunan satu juta apartemen di wilayah perkotaan. Pembangunan dua juta rumah di perdesaan bertujuan untuk mendukung desa sebagai sumber ketahanan pangan sekaligus desa wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Sementara itu, pembangunan satu juta apartemen per tahun di wilayah perkotaan bertujuan untuk membantu masyarakat yang bekerja di wilayah perkotaan untuk memiliki tempat tinggal dekat dengan tempat kerjanya.

Agar masyarakat kecil dapat segera merasakan program tersebut, maka Pemerintah bergerak cepat untuk mewujudkan hal itu melalui tiga strategi yakni keterbukaan publik, efisiensi, dan inovasi.

Lalu bagaimana peranan ketiga strategi tersebut dalam rangka mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun bagi rakyat kecil?

Keterbukaan publik

Strategi pertama dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah per tahun adalah dengan melakukan keterbukaan publik. Kerterbukaan publik yang dimaksud untuk membuat program 3 juta rumah menjadi terbuka dan transparan dengan melibatkan pengawasan publik dan aparat hukum secara ketat.

Pelibatan tersebut dimulai dari tahapan sebelum kegiatan, awal kegiatan, pertengahan, sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan program penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Strategi ini penting untuk diterapkan mengingat program 3 juta rumah merupakan program sangat besar yang melibatkan seluruh lini usaha, seperti untuk pembangunan dua juta rumah di pedesaan melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes) dan pengembang-pengembang berskala UMKM. Adapun pembangunan 1 juta apartemen di wilayah perkotaan melibatkan para pengembang besar, baik domestik maupun internasional sampai dengan kementerian/lembaga negara lainnya.

Salah satu gebrakan untuk mewujudkan adalah dengan menyiapkan call center yang akan menerima semua informasi dan laporan terkait dugaan maupun kasus pemerasan, korupsi, penyelewengan dan pungutan liar dalam penyelenggaraan perumahan untuk masyarakat.

Gebrakan lainnya adalah dengan membuka forum diskusi publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari pelaku usaha sampai dengan awak media massa guna memberikan masukan kepada pemerintahan.

Strategi keterbukaan publik bertujuan untuk melakukan pencegahan korupsi di dan pungutan liar tahap paling dini yang dapat berkontribusi pada penurunan harga rumahbagi masyarakat kecil.Pemanfaatan Rusun Pasar Rumput

Strategi berikutnya, melakukan efisiensi. Salah satu langkah yang diambil dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset-aset perumahan yang telah terbangun di era pemerintahan sebelumnya.

Pemanfaatan rumah susun (rusun) Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta, yang telah terbangun sejak tahun 2021, menjadi tahap awal dari upaya pemanfaatan tersebut. Rusun ini memiliki kapasitas sebanyak 1.984 unit hunian tipe 36 yang ada di lantai 4--25, rusun ini juga dilengkapi dengan pasar dengan 967 kios dan los 350 di lantai 1-2 serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang lengkap.

Rusun Pasar Rumput diprioritaskan bagi korban terdampak kebakaran Manggarai dan warga yang akan terdampak penataan Kawasan Sungai Ciliwung.

Kemudian masyarakat yang diprioritaskan untuk menghuni rusun tersebut adalah para guru yang belum memiliki rumah pertama, personel TNI-Polri berpangkat dan bergaji rendah, serta para ASN bergaji rendah.

Mengingat mayoritas penghuni rusun tersebut merupakan masyarakat kecil, dengan demikian pemerintah berupaya untuk menurunkan harga sewa unit Rusun Pasar Rumput. Rencananya harga sewa unit rusun tersebut akan berkisar mulai dari Rp1.250.000 per bulan sampai dengan Rp2.250.000 per bulan.

Strategi selanjutnya, melalui inovasi dengan salah satunya memanfaatkan lahan-lahan sitaan yang disita oleh aparat penegak hukum dari para koruptor. Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu penyediaan perumahan bagi masyarakat kecil adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari tangan koruptor.

Pemanfaatan lahan-lahan sitaan tersebut tentunya bisa menjadi terobosan bagi penyediaan rumah bagi rakyat, terutama dalam mengurangi beban anggaran untuk pembebasan lahan karena lahan-lahan sitaan berstatus resmi milik negara. Pemanfaatan lahan sitaan untuk penyediaan rumah bagi rakyat juga dapat memberikan efek jera kepada koruptor dan memberikan peringatan keras kepada oknum yang berniat untukmelakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari.

Inovasi pemanfaatan lahan sitaan diperlukan untuk memecahkan masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah. Anggaran perumahan sendiri untuk tahun 2025 sangat terbatas, yakni sebesar Rp5,07 triliun, dengan Rp1,2 triliun di antaranya dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan IKN. Pemanfaatan lahan sitaan tersebut tentunya dapat sangat membantu anggaran perumahan yang terbatas pada tahun depan.

Upaya penyediaan rumah bagi rakyat di Indonesia memang membutuhkan strategi luar biasa. Setahun tak lama.