Mataram (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjamin keberhasilan pembangunan rumah susun karena setiap pengajuan proyek kini harus didahului perencanaan yang matang.

"Kegagalan perencanaan di masa lalu tidak boleh kita ulang ke depan. Kita harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Fahri menjelaskan program perumahan di desa-desa saat ini lebih berorientasi kepada penataan kawasan agar rumah menjadi lebih baik dan hubungan antara tetangga kian kuat.

Di perkotaan, imbuhnya, harga tanah yang mahal membuat penyediaan perumahan dan penataan kawasan lebih berfokus kepada pembangunan rumah susun. Fasilitas lift perlu diberikan kepada rumah susun yang memiliki ketinggian di atas tiga lantai.

"Uang ada cuman idenya harus kuat, jangan sembarangan bangun rumah susun yang tidak akan dihuni orang," kata Fahri.

Lebih lanjut dia memandang bila ada hunian yang gagal itu akibat perencanaan yang tidak benar, sehingga proyek hunian gagal perlu diperiksa agar mengetahui penyebab kegagalan pembangunan.

Salah satu rumah susun yang gagal ada di Kayangan, Kabupaten Lombok Timur. Rumah susun yang diperuntukkan bagi nelayan berpenghasilan rendah itu kini ditinggalkan para penghuninya karena jarak yang terlalu jauh dari pantai dan ketinggian bangunan mencapai lima lantai tanpa fasilitas lift.

Kendala lain yang dihadapi rumah susun di Lombok Timur adalah ketiadaan sumber air bersih. Aktivitas pengeboran sumur air tanah sudah dilakukan hingga tujuh kali, namun tidak membuahkan hasil, padahal rumah susun itu sudah berdiri di sana.

Fahri berpesan kepada para pemangku kepentingan untuk tidak memaksakan proyek pembangunan ataupun penataan kawasan berlandaskan kepentingan politik apalagi balas budi.

"Jangan membangun sesuatu karena politik yang di-drop dari pusat akhirnya tidak bermanfaat, rumah kosong, rusun kosong, terbengkalai, dan rusak. Uang rakyat semua itu (yang dipakai membangun). Itu harus kami kurangi (hunian tanpa perencanaan matang) ke depan," pungknya.

Serang (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menemukan adanya kandungan melebihi baku mutu air dalam limbah yang mencemari permukiman warga di Kampung Laes, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.

"Kami menemukan adanya kandungan melebihi batas baku mutu air usai melakukan uji sampel limbah yang diambil di lokasi yang terkena limbah seperti di area pemakaman, dan di area kolam ikan milik warga," kata Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang, Heny Hindriani, di Serang, Jumat.

Menurutnya dari hasil uji sampel tersebut, menemukan beberapa parameter yang melebihi batas baku mutu. Akan tetapi belum dapat dipastikan apakah limbah yang mencemari lingkungan warga tersebut merupakan limbah B3 atau bukan.

"Kami belum dapat pastikan apakah itu limbah B3 atau bukan. Karena DLH Kabupaten Serang sendiri memiliki keterbatasan alat, bahan, dan kompetensi dalam pengujian sampel sehingga kami hanya bisa menganalisis baku mutu air limbah, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014,” ungkapnya.

Jelasnya pencemaran dapat dilihat dari senyawa organik dengan parameter BOD (Biological Oxygen Demand) sekitar 1.000 mg/L dan COD (Chemical Oxygen Demand) sekitar 8.000 mg/L.

“Kadar BOD dan COD yang kami temukan di lokasi jauh melampaui baku mutu air limbah. Misalnya, standar BOD untuk kelas dua adalah 150 mg/L dan COD 300 mg/L. Untuk kebutuhan pertanian, menurut PP Nomor 22 Tahun 2021, BOD maksimum adalah 6 mg/L dan COD maksimum 12 mg/L. Temuan ini jelas di luar ambang tersebut," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto belum membahas keterlibatan bantuan-bantuan asing dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada rapat bersama jajaran menteri dan kepala lembaga terkait MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana saat jumpa pers selepas rapat, menyebutkan bahwa Presiden saat ini masih fokus menggunakan seluruh kemampuan dalam negeri untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.

“Untuk hal yang terkait dengan bantuan luar negeri, pembiayaan lain, kami tidak bahas,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers.

Dia menekankan Presiden dalam rapat siang ini justru memerintahkan seluruh kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan pemerintah daerah bekerja sama mempercepat pelaksanaan Makan Bergizi Gratis agar dapat menyentuh anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan balita di seluruh daerah Indonesia.

“Kami fokus bagaimana agar seluruh anak dan penerima manfaat segera mendapatkan makan bergizi, karena itu kegelisahan (Presiden) yang paling besar. Banyak (anak-anak) yang iri, dan ingin segera mendapatkan manfaat,” kata Prof. Dadan.

Oleh karena itu, Presiden dalam rapat yang berlangsung selama 2 jam lebih di Istana itu memerintahkan jajarannya untuk menjadikan makan bergizi sebagai program lintas sektoral.

“Kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN, dan lain-lain,” kata Kepala BGN.

Dia menambahkan semua pihak, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan dukungannya dalam rapat terkait pengaturan anggaran, kemudian ada dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang akan memberikan dukungan melalui peraturan-peraturan yang diteken langsung oleh Presiden Prabowo.

Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

Dalam rentang waktu seminggu lebih, Kepala BGN menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk lebih dari 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit kerja yang dibentuk BGN untuk mengoperasikan dapur-dapur umum makan bergizi gratis. Setiap SPPG dipimpin oleh seorang Kepala SPPG, yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

Dadan menargetkan jumlah SPPG bakal terus bertambah. Nantinya pada April 2025, BGN memasang target ada 3 juta penerima manfaat makan bergizi gratis, kemudian pada Agustus ada 6 juta penerima manfaat.

Terkait pelaksanaan MBG, beberapa negara menyatakan ketertarikannya untuk membantu, di antaranya China dan Jepang.

Presiden China Xi Jinping dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Beijing, China, 9 November tahun lalu, sepakat mendanai program Makan Bergizi Gratis Pemerintah Indonesia. Komitmen dana itu tertuang dalam nota kesepahaman kerja sama (MoU) antara Pemerintah China dan Pemerintah Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah Jepang, sebagaimana disampaikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba juga berkomitmen membantu Indonesia memberikan pelatihan dan mengirimkan tenaga ahli.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto belum membahas keterlibatan bantuan-bantuan asing dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada rapat bersama jajaran menteri dan kepala lembaga terkait MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana saat jumpa pers selepas rapat, menyebutkan bahwa Presiden saat ini masih fokus menggunakan seluruh kemampuan dalam negeri untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.

“Untuk hal yang terkait dengan bantuan luar negeri, pembiayaan lain, kami tidak bahas,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers.

Dia menekankan Presiden dalam rapat siang ini justru memerintahkan seluruh kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan pemerintah daerah bekerja sama mempercepat pelaksanaan Makan Bergizi Gratis agar dapat menyentuh anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan balita di seluruh daerah Indonesia.

“Kami fokus bagaimana agar seluruh anak dan penerima manfaat segera mendapatkan makan bergizi, karena itu kegelisahan (Presiden) yang paling besar. Banyak (anak-anak) yang iri, dan ingin segera mendapatkan manfaat,” kata Prof. Dadan.

Oleh karena itu, Presiden dalam rapat yang berlangsung selama 2 jam lebih di Istana itu memerintahkan jajarannya untuk menjadikan makan bergizi sebagai program lintas sektoral.

“Kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN, dan lain-lain,” kata Kepala BGN.

Dia menambahkan semua pihak, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan dukungannya dalam rapat terkait pengaturan anggaran, kemudian ada dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang akan memberikan dukungan melalui peraturan-peraturan yang diteken langsung oleh Presiden Prabowo.

Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

Dalam rentang waktu seminggu lebih, Kepala BGN menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk lebih dari 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit kerja yang dibentuk BGN untuk mengoperasikan dapur-dapur umum makan bergizi gratis. Setiap SPPG dipimpin oleh seorang Kepala SPPG, yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

Dadan menargetkan jumlah SPPG bakal terus bertambah. Nantinya pada April 2025, BGN memasang target ada 3 juta penerima manfaat makan bergizi gratis, kemudian pada Agustus ada 6 juta penerima manfaat.

Terkait pelaksanaan MBG, beberapa negara menyatakan ketertarikannya untuk membantu, di antaranya China dan Jepang.

Presiden China Xi Jinping dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Beijing, China, 9 November tahun lalu, sepakat mendanai program Makan Bergizi Gratis Pemerintah Indonesia. Komitmen dana itu tertuang dalam nota kesepahaman kerja sama (MoU) antara Pemerintah China dan Pemerintah Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah Jepang, sebagaimana disampaikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba juga berkomitmen membantu Indonesia memberikan pelatihan dan mengirimkan tenaga ahli.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merekomendasikan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp100 triliun untuk bisa memenuhi seluruh target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang hingga akhir 2025.

Hal tersebut disampaikan Dadan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, terkait upaya mempercepat pemberian MBG kepada lebih banyak penerima manfaat.

"Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat 82,9 juta," kata Dadan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Dadan mengatakan dalam ratas Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan ingin melakukan percepatan pemberian MBG usai menerima banyaknya laporan masyarakat yang mengaku anak-anaknya belum bisa merasakan MBG setelah 10 hari dijalankan. Menurut Dadan, dari anggaran yang saat ini ada yaitu Rp71 triliun, belum mampu mencapai seluruh penerima manfaat yang ada.

Laporan masyarakat tersebut menurut Dadan membuat Presiden gelisah sehingga akhirnya rapat terbatas itu tidak hanya membahas evaluasi program tapi juga mencari solusi untuk mempercepat agar program itu bisa dirasakan lebih banyak penerima manfaat.

"Pak Presiden itu sangat gelisah, karena banyak anak yang lapor ke ibunya belum mendapatkan makan dari Pak Prabowo. Jadi beliau itu sangat ingin program ini segera dinikmati oleh seluruh penerima manfaat," ujar Dadan.

Menurutnya, apabila hanya mengandalkan anggaran yang saat ini sudah ada yaitu Rp71 triliun, percepatan itu tidak bisa dilakukan karena anggaran tersebut dalam hitungan BGN hanya cukup untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Maka dari itu dibutuhkan penambahan anggaran.

Terkait untuk penambahan anggaran tersebut, Dadan menyebutkan Presiden Prabowo memikirkan secara khusus tantangan tersebut agar bisa segera dipecahkan dan akan memberikan pernyataan khusus secara terpisah.

"Mohon bersabar nanti Pak Prabowo akan menyampaikan statement sendiri terkait dengan kegelisahan beliau itu ke media," katanya.

Selain penambahan anggaran, Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam ratas tersebut ialah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama yaitu Januari-April 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Oleh karena itu, BGN pun menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

“Kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja, dan (SPPG setempat) segera mengganti menu yang kurang baik, sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu, dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan kembali menekankan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, ada tiga faktor yang menjadi perhatian, yaitu pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan penerima manfaat, komposisi gizi, dan aspek higienis/keamanan makanan (food safety).

“Ini dari awal sudah menjadi concern (perhatian, red.) kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja, dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat,” sambung Kepala BGN.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

“Segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian, anak yang 40 orang langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh, dan hari ini mereka sudah sekolah lagi, dan diberikan pelayanan makan, dan didampingi oleh petugas puskesmas, makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah,” kata Dadan Hindayana.

Sebanyak 40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang.

Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Oleh karena itu, BGN pun menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

“Kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja, dan (SPPG setempat) segera mengganti menu yang kurang baik, sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu, dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan kembali menekankan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, ada tiga faktor yang menjadi perhatian, yaitu pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan penerima manfaat, komposisi gizi, dan aspek higienis/keamanan makanan (food safety).

“Ini dari awal sudah menjadi concern (perhatian, red.) kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja, dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat,” sambung Kepala BGN.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

“Segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian, anak yang 40 orang langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh, dan hari ini mereka sudah sekolah lagi, dan diberikan pelayanan makan, dan didampingi oleh petugas puskesmas, makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah,” kata Dadan Hindayana.

Sebanyak 40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang.

Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Oleh karena itu, BGN pun menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

“Kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja, dan (SPPG setempat) segera mengganti menu yang kurang baik, sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu, dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan kembali menekankan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, ada tiga faktor yang menjadi perhatian, yaitu pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan penerima manfaat, komposisi gizi, dan aspek higienis/keamanan makanan (food safety).

“Ini dari awal sudah menjadi concern (perhatian, red.) kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja, dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat,” sambung Kepala BGN.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

“Segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian, anak yang 40 orang langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh, dan hari ini mereka sudah sekolah lagi, dan diberikan pelayanan makan, dan didampingi oleh petugas puskesmas, makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah,” kata Dadan Hindayana.

Sebanyak 40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang.

Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Oleh karena itu, BGN pun menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

“Kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja, dan (SPPG setempat) segera mengganti menu yang kurang baik, sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu, dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan kembali menekankan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, ada tiga faktor yang menjadi perhatian, yaitu pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan penerima manfaat, komposisi gizi, dan aspek higienis/keamanan makanan (food safety).

“Ini dari awal sudah menjadi concern (perhatian, red.) kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja, dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat,” sambung Kepala BGN.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

“Segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian, anak yang 40 orang langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh, dan hari ini mereka sudah sekolah lagi, dan diberikan pelayanan makan, dan didampingi oleh petugas puskesmas, makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah,” kata Dadan Hindayana.

Sebanyak 40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang.

Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Oleh karena itu, BGN pun menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

“Kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja, dan (SPPG setempat) segera mengganti menu yang kurang baik, sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu, dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan kembali menekankan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, ada tiga faktor yang menjadi perhatian, yaitu pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan penerima manfaat, komposisi gizi, dan aspek higienis/keamanan makanan (food safety).

“Ini dari awal sudah menjadi concern (perhatian, red.) kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja, dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat,” sambung Kepala BGN.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

“Segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian, anak yang 40 orang langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh, dan hari ini mereka sudah sekolah lagi, dan diberikan pelayanan makan, dan didampingi oleh petugas puskesmas, makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah,” kata Dadan Hindayana.

Sebanyak 40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang.

Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk memenuhi makan bergizi gratis (MBG) di 31 provinsi.

Dadan menyebut dari jumlah itu ada sekitar 650.000 anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menikmati makan bergizi gratis.

“Ini setiap waktu terus bertambah sehingga Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai dengan April akan bertambah melayani 3 juta pada bulan April, dan sampai Agustus akan melayani 6 juta,” kata Kepala BGN saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam mewujudkan itu, Presiden Prabowo pun memanggil jajaran menteri dan kepala lembaga untuk rapat siang ini di Istana Kepresidenan. Di hadapan pembantu-pembantunya, Presiden menekankan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, harus bekerja sama mewujudkan MBG terutama di daerah-daerah yang anak-anaknya belum menerima manfaat makan bergizi tersebut.

“Bapak Presiden menginginkan program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya,” kata Kepala BGN saat jumpa pers.

Dia melanjutkan Presiden juga menyampaikan kegelisahannya terhadap laporan-laporan kepada dirinya, khususnya mengenai anak-anak yang belum menerima makan bergizi gratis.

“Ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan lintas sektoral,” kata Prof. Dadan.

Dalam rapat itu, yang berlangsung selama 2 jam lebih, dihadiri oleh menteri-menteri, Kepala BGN Dadan Hindayana, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas bersama Presiden siang ini, yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Desa Yandri Santoso, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk memenuhi makan bergizi gratis (MBG) di 31 provinsi.

Dadan menyebut dari jumlah itu ada sekitar 650.000 anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menikmati makan bergizi gratis.

“Ini setiap waktu terus bertambah sehingga Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai dengan April akan bertambah melayani 3 juta pada bulan April, dan sampai Agustus akan melayani 6 juta,” kata Kepala BGN saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam mewujudkan itu, Presiden Prabowo pun memanggil jajaran menteri dan kepala lembaga untuk rapat siang ini di Istana Kepresidenan. Di hadapan pembantu-pembantunya, Presiden menekankan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, harus bekerja sama mewujudkan MBG terutama di daerah-daerah yang anak-anaknya belum menerima manfaat makan bergizi tersebut.

“Bapak Presiden menginginkan program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya,” kata Kepala BGN saat jumpa pers.

Dia melanjutkan Presiden juga menyampaikan kegelisahannya terhadap laporan-laporan kepada dirinya, khususnya mengenai anak-anak yang belum menerima makan bergizi gratis.

“Ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan lintas sektoral,” kata Prof. Dadan.

Dalam rapat itu, yang berlangsung selama 2 jam lebih, dihadiri oleh menteri-menteri, Kepala BGN Dadan Hindayana, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas bersama Presiden siang ini, yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Desa Yandri Santoso, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.