Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menunggu pelibatan secara formal oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal ini dia sampaikan di Jakarta, Kamis, sebagai respons pertanyaan awak media tentang tindak lanjut kejadian puluhan anak SD di Sukoharjo yang keracunan usai mengonsumsi menu MBG.

Ia mengatakan mereka menunggu nota kesepahaman agar kontribusi BPOM dapat dipertanggungjawabkan.

"Segala sesuatu penggunaan anggaran negara harus ada perintahnya, perintahnya bisa dalam bentuk aturan, bisa dalam bentuk surat tugas, bisa dalam bentuk MoU. Dan MoU-nya ini kita belum tuntaskan. Kenapa? Karena setiap pegawai kami turun ke lapangan nanti itu harus dipertanggungjawabkan, karena kan dibiayai oleh anggaran belanja negara," katanya.

Dia menyebutkan dalam proposal disebutkan bahwa ada 19 jenis pekerjaan yang akan dilakukan BPOM untuk mendukung BGN dalam program MBG. Dengan adanya kejelasan secara formal, BPOM dapat membantu lebih lanjut secara efektif terkait pencegahan agar tidak ada lagi kejadian luar biasa seperti keracunan pangan.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut adanya kesalahan teknis pengolahan ayam pada menu MBG yang diduga memicu sejumlah siswa keracunan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (16/1).

"Sebanyak 40 orang makan ayam yang dimarinasi, setelah tahu ada yang mual, semua ayam ditarik dan diganti telur," katanya melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (16/1).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan insiden anak-anak diduga mengalami gejala keracunan saat menyantap MBG di Sukoharjo ditangani secara cepat sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP).

Ia menyebutkan 40 anak yang mual dan muntah-muntah langsung diobati di puskesmas terdekat. Kondisi mereka saat ini sudah membaik.

"SOP yang diterapkan dalam MBG ini adalah sekolah lapor kepada SPPG dan puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Makanan langsung ditarik oleh SPPG, kemudian diganti dengan menu lain," ujarnya.

SPPG merupakan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bertugas mengelola dapur umum yang memasak dan mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, ibu-ibu hamil, dan ibu menyusui serta balita di daerah sekitarnya. Dalam mengoperasikan dapur, SPPG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

Dia mengatakan SOP lain yang diterapkan manakala dalam pelaksanaan MBG ditemukan insiden atau kendala, yaitu setiap SPPG diwajibkan menyimpan sampel makanan selama 2x24 jam.

Ia menyatakan insiden di Sukoharjo menjadi evaluasi penting bagi BGN sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Qatar tambah lagi, kemarin 1 juta unit, sekarang resmi mereka mengatakan mau menambah 5 juta unit menjadi total 6 juta unit.

Mataram (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Waen Perkim) Fahri Hamzah mengungkapkan keinginan Qatar untuk menambah dukungan pembangunan rumah di Indonesia.

"Qatar tambah lagi, kemarin 1 juta unit, sekarang resmi mereka mengatakan mau menambah 5 juta unit menjadi total 6 juta unit," ujar Fahri Hamzah, saat melakukan rapat koordinasi desain penataan perumahan dan permukiman, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya pada 8 Januari 2025, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Qatar resmi menandatangani nota kesepahaman terkait investasi pengembangan program 1 juta hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Investasi itu dilakukan dengan skema government to government antara Indonesia dengan Qatar. Hal itu menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang berkontribusi untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 3 juta hunian setiap tahun.

Fahri menuturkan dirinya juga ditelepon oleh Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) yang tidak ingin kalah dalam pemberian dukungan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.

"Saya ditelepon bolak-balik oleh Pemerintah Uni Emirat Arab, mereka mau bersaing, mereka tidak mau kalah. Saya ditelepon oleh Turki, ditelepon oleh Rusia, semangat mereka bantu karena melihat ada unsur amal di sini," ujarnya pula.

Lebih lanjut Fahri menuturkan bahwa membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan ladang pahala. Rumah yang layak huni untuk masyarakat kurang mampu dapat menjadi hadiah yang menyenangkan bagi mereka yang menempati rumah tersebut.

"Mau ada bisnis atau cuan itu soal lain, tapi orang dapat rumah yang (kualitas) baik pasti senang," katanya lagi.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, menyatakan komitmennya untuk mendukung keberhasilan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat dengan menurunkan tim dalam mendukung pelaksanaan program tersebut secara penuh.

"Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi siswa dari tingkat TK hingga SMA. Kami telah menurunkan tim sejak awal, mulai dari uji coba, launching, hingga mendukung pelaksanaannya secara penuh," kata Rudy di Pontianak, Jumat.

Rudy menjelaskan bahwa kehadiran BPKP bertujuan untuk memastikan program berjalan sesuai standar, mulai dari proses memasak di dapur hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

"Kami akan hadir memantau pelaksanaan program ini mulai dari ketika masak di dapur hingga proses penyediaan makanan, sehingga dapat memitigasi risiko-risiko yang kemungkinan muncul," tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, program MBG dirancang dengan pengawasan ketat untuk menjamin kualitas makanan yang disajikan. Tim BPKP akan memantau berbagai tahapan, termasuk kesiapan dapur, standar kebersihan, dan kecukupan gizi makanan.

Menurutnya, BPKP juga berperan dalam mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan sinergi dari berbagai pihak, termasuk mitra penyedia makanan dan pemerintah daerah, diharapkan program ini mampu memberikan dampak positif bagi pemenuhan gizi anak-anak di Kalimantan Barat.

"Ini adalah program super prioritas Presiden Prabowo Subianto, sehingga pelaksanaannya harus maksimal. Kami akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Rudy.

Dengan dukungan dan pengawasan dari BPKP, program MBG di Kalimantan Barat diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi siswa tetapi juga menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas.

Program MBG yang rencananya diluncurkan pada 20 Januari 2025 ini akan melibatkan 16 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Barat. Setiap dapur ditargetkan melayani hingga 3.500 siswa per hari, dengan menu yang mencakup nasi, ayam teriyaki, capcay, scrambled egg, dan buah-buahan lokal.*

Ini dari awal sudah menjadi concern (perhatian, red.) kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja, dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Oleh karena itu, BGN pun menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

“Kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja, dan (SPPG setempat) segera mengganti menu yang kurang baik, sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu, dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan kembali menekankan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, ada tiga faktor yang menjadi perhatian, yaitu pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan penerima manfaat, komposisi gizi, dan aspek higienis/keamanan makanan (food safety).

“Ini dari awal sudah menjadi concern (perhatian, red.) kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja, dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat,” sambung Kepala BGN.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

“Segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian, anak yang 40 orang langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh, dan hari ini mereka sudah sekolah lagi, dan diberikan pelayanan makan, dan didampingi oleh petugas puskesmas, makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah,” kata Dadan Hindayana.

Sebanyak 40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang.

Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjamin keberhasilan pembangunan rumah susun karena setiap pengajuan proyek kini harus didahului perencanaan yang matang.

"Kegagalan perencanaan di masa lalu tidak boleh kita ulang ke depan. Kita harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Fahri menjelaskan program perumahan di desa-desa saat ini lebih berorientasi kepada penataan kawasan agar rumah menjadi lebih baik dan hubungan antara tetangga kian kuat.

Di perkotaan, imbuhnya, harga tanah yang mahal membuat penyediaan perumahan dan penataan kawasan lebih berfokus kepada pembangunan rumah susun. Fasilitas lift perlu diberikan kepada rumah susun yang memiliki ketinggian di atas tiga lantai.

"Uang ada cuman idenya harus kuat, jangan sembarangan bangun rumah susun yang tidak akan dihuni orang," kata Fahri.

Lebih lanjut dia memandang bila ada hunian yang gagal itu akibat perencanaan yang tidak benar, sehingga proyek hunian gagal perlu diperiksa agar mengetahui penyebab kegagalan pembangunan.

Salah satu rumah susun yang gagal ada di Kayangan, Kabupaten Lombok Timur. Rumah susun yang diperuntukkan bagi nelayan berpenghasilan rendah itu kini ditinggalkan para penghuninya karena jarak yang terlalu jauh dari pantai dan ketinggian bangunan mencapai lima lantai tanpa fasilitas lift.

Kendala lain yang dihadapi rumah susun di Lombok Timur adalah ketiadaan sumber air bersih. Aktivitas pengeboran sumur air tanah sudah dilakukan hingga tujuh kali, namun tidak membuahkan hasil, padahal rumah susun itu sudah berdiri di sana.

Fahri berpesan kepada para pemangku kepentingan untuk tidak memaksakan proyek pembangunan ataupun penataan kawasan berlandaskan kepentingan politik apalagi balas budi.

"Jangan membangun sesuatu karena politik yang di-drop dari pusat akhirnya tidak bermanfaat, rumah kosong, rusun kosong, terbengkalai, dan rusak. Uang rakyat semua itu (yang dipakai membangun). Itu harus kami kurangi (hunian tanpa perencanaan matang) ke depan," pungknya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Salah satunya adalah fokus pada Program KPR FLPP yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program Tiga Juta Rumah yang sedang disiapkan.

"Salah satunya adalah fokus pada Program Kredit Pemilikan Rumah dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang 'ready stock'," kata Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun Kabinet Merah Putih ke depan.

Ara mengatakan peta jalan
ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon I ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Fahri.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah.

Mataram (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen Perkim) Fahri Hamzah menegaskan program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun tidak mengambil lahan-lahan produktif pertanian, karena bisa mengganggu produksi pangan nasional.

"Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah," ujarnya saat melakukan rapat koordinasi desain penataan perumahan dan permukiman, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.

Fahri mengingatkan tentang kebutuhan pangan yang meningkat secara global seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga memerlukan lahan pertanian yang luas untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah pusat membuka lahan untuk food estate, agar kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang mencapai 277 juta jiwa bisa terpenuhi secara mandiri tanpa mengimpor dari luar negeri.

Menurutnya, proyek pembangunan perumahan yang tidak mengambil lahan produktif tidak akan mengurangi jatah makan penduduk.

"Sawah luar biasa karena memberikan kita keindahan, hawa yang segar, pemandangan yang baik, biarkan itu tetap menjadi sawah," kata Fahri.

Dia mencontohkan situasi yang kini terjadi di NTB. Provinsi itu awalnya dikenal sebagai Bumi Gora yang selalu swasembada pangan, namun pembangunan perumahan dan gedung-gedung yang dilakukan di persawahan dapat mengganggu keberhasilan swasembada pangan yang selama ini selalu diraih NTB.

"Rumah cari yang kreatif bikin rumah susun tinggal di tempat yang tidak harus menggunakan lahan sawah. Itu visi kami ke depan dalam pembangunan perumahan," kata Fahri pula.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, memenuhi panggilan Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas progres program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ya kami dipanggil untuk membicarakan masalah program Makan Bergizi Gratis," kata Dadan di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Dadan mengatakan salah satu hal yang akan dibahas ialah tentang insiden gejala keracunan MBG di Sukoharjo, Jawa Tengah.

"Akan kami laporkan (soal insiden keracunan MBG di Sukoharjo)," kata Dadan.

Insiden MBG di Sukoharjo tersebut terjadi pada Kamis (16/1), diketahui sebanyak 40 siswa di SDN Dukuh 03 Sukoharjo mengalami keracunan usai memakan menu program makan bergizi gratis (MBG).

Pada hari yang sama, Kepala BGN Dadan mengatakan penyebab keracunan tersebut terjadi karena kesalahan pengolahan ayam yang pada saat itu menjadi menu makan bergizi gratis di SDN Dukuh 03 Sukoharjo.

Dadan juga menyatakan tak menunggu lama setelah anak-anak menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas kesehatan langsung bergerak cepat. Selanjutnya menu yang diedarkan kepada siswa ditarik dan diganti.

Seluruh hidangan ayam tersebut, salah satunya ayam krispi diganti dengan telur rebus.

Saat ditanya, apakah kejadian itu diakibatkan adanya kesalahan teknis dalam penyajian menu MBG, Dadan mengakui hal itu.

"Teknis pengolahan. Detailnya menyusul, ya," katanya.

Program MBG menjadi program prioritas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Program ini secara resmi diluncurkan pada pekan lalu Senin (6/1) di 190 titik wilayah Indonesia.

Pada tahap awal Program MBG akan menyasar sekitar 3 juta penerima manfaat dalam tiga bulan pertama, dengan target meningkat menjadi 6 juta penerima pada tiga bulan berikutnya.

Penerima manfaat meliputi anak-anak usia PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk mendukung pelaksanaan, sebanyak 937 dapur umum telah disiapkan.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Di sini ada 386, di mana saat ini sudah terbangun 90 unit

Kendal (ANTARA) - PT Asatu Realty Asri ikut serta dalam menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan 386 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menggunakan lahan hasil lelang dari Badan Bank Tanah.

Direktur PT Asatu Realty Asri Yudi Irawan mengatakan pihaknya mengikuti lelang dari Badan Bank Tanah dan mendapat lahan seluas 4,2 hektare untuk membangun rumah berkonsep hunian hijau di Kendal, Jawa Tengah.

"Di sini ada 386, di mana saat ini sudah terbangun 90 unit," ujar Yudi ditemui di Perumahan Bumi Svarga Asri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat.

Yudi menyebutkan pembangunan rumah ini merupakan inisiasi dari tujuh lembaga pemerintah di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Bank Tanah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Bank BTN.

Rumah-rumah subsidi ini memiliki satu tipe rumah dengan luas bangunan 30 meter dan luas tanah 60 meter. Rumah tersebut memiliki harga jual Rp166 juta dengan biaya cicilan Rp1 juta per bulan selama 20 tahun.

Lebih lanjut, mekanisme penjualan rumah ini sama seperti rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Untuk harganya sendiri memenuhi rumah subsidi sesuai ekspektasi, apalagi ini didukung ekosistem yang sangat-sangat membantu," katanya.

Perumahan Bumi Svarga Asri merupakan proyek rumah bersubsidi percontohan dengan konsep hijau di Kendal. Meski bersubsidi, rumah tersebut didesain kokoh hingga 10-20 tahun ke depan dan ramah lingkungan.

Selain itu, pembangunan perumahan bersubsidi ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, salah satunya memberdayakan warga sebagai pekerja bangunan.

Yudi juga mengatakan, pihaknya akan membangun rumah susun sederhana milik (Rusunami) di kawasan yang sama. Rencana pembangunan ini telah mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kendal.

Menurut dia, rusunami ini akan menjadi proyek percontohan dan mampu mengakomodir masyarakat yang tidak bisa mendapatkan hunian di Perumahan Bumi Svarga Asri,

"Ini percontohan dari Pemerintah Kendal, yang nanti akan bersama dengan pemukiman dari Jawa Tengah. Itu akan sangat bermanfaat bagi MBR karena mereka yang tidak terakomodir di sini (perumahan), mereka ada alternatif di sana (rusunami)," jelas Yudi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program Tiga Juta Rumah yang sedang disiapkan.
"Salah satunya adalah fokus pada Program Kredit Pemilikan Rumah dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang 'ready stock'," kata Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun Kabinet Merah Putih ke depan.

Ara mengatakan peta jalan ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon I ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Fahri.

Sleman (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar operasional pelaksanaan (SOP) Makan Bergizi Gratis untuk mencegah kasus keracunan makanan di Sukoharjo terulang kembali.

Hasan Nasbi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, mengatakan setelah kejadian siswa keracunan di Sukoharjo, sampel makanan diambil untuk diperiksa, sehingga diketahui persis penyebabnya.

"Jadi, jangan ditebak-tebak. Kejadian hanya 40-an kasus dan sudah ditangani dengan baik. Mereka juga sudah ceria kembali dan kita lihat, SOP akan diperketat," kata Hasan.

Ia mengatakan BGN akan mengevaluasi tingkat kebersihan, tingkat higeinis bisa ditingkatkan supaya anak-anak aman.

"Mereka suka makanannya, dan dari sisi higeinis juga terjaga," katanya.

Hasan mengatakan setiap satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) minimal melayani 3.000 anak sampai 4.000 anak. Di Sukoharjo, SPPG hanya melayani sekitar 2.000 siswa.

Hasil investigasi sementara kasus Sukoharjo, lanjut dia, ada beberapa kesalahan teknis. Namun, setelah itu, makanan langsung ditarik, kemudian diganti dengan menu baru.

"Menu baru aman, dan korban tidak ada tambahan," katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program Tiga Juta Rumah yang sedang disiapkan.

"Salah satunya adalah fokus pada Program Kredit Pemilikan Rumah dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang 'ready stock'," kata Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun Kabinet Merah Putih ke depan.

Ara mengatakan peta jalan
ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon I ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Fahri.