Kita tentu berharap program ini dapat segera berjalan dalam rangka mendukung gizi siswa

Simpang Empat,- (ANTARA) - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat siap mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis dengan menyiapkan sarana pendukungnya.

"Kita siap menyediakan sarana penunjang seperti sendok dan air minum. Namun, kita masih menunggu regulasi tentang pelaksanaan program itu," kata Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pasaman Hayatul Muna di Simpang Empat, Selasa.

Menurut Hayatul Muna, pihaknya telah didatangi oleh pihak dari Badan Gizi Nasional yang berkoordinasi tentang jumlah siswa dan kesiapan sekolah.

"Sebanyak 893 data siswa telah kami berikan ke Badan Gizi Nasional. Kita siap menyukseskan program dari Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Dia mengatakan pula, meskipun siswa di SMP N1 Pasaman heterogen namun tidak ada permintaan khusus tentang makanan atau rasanya nanti.

"Kita tentu berharap program ini dapat segera berjalan dalam rangka mendukung gizi siswa," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat Adrianto mengatakan, pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis tentang pelaksanaan makan bergizi gratis di daerah itu.

"Program makan bergizi gratis di Pasaman Barat belum dimulai karena kita masih menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional," katanya.

Dia menjelaskan, terkait data sekolah dan jumlah siswa yang ada telah didata dan diserahkan beberapa bulan yang lalu.

"Kita telah melakukan pendataan siswa yang diharapkan memperoleh program makan bergizi gratis ini. Besar harapan kita program ini berjalan secepatnya di Pasaman Barat," katanya.

Menurutnya, data sementara yang diserahkan adalah 72 unit SMP, 286 Sekolah Dasar, dan puluhan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Dia menilai basis data siswa dan sekolah itu sangat penting untuk mengetahui jumlah penerima.

"Kita berharap program makan bergizi gratis ini nantinya bisa membantu pemenuhan gizi pelajar," katanya.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Pertama yang kita tekankan adalah program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Kita bersama Forkopimda dan instansi vertikal berkomitmen untuk menyukseskannya

Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi mengingatkan semua pihak bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh gagal dilaksanakan di provinsi itu.

“Pertama yang kita tekankan adalah program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Kita bersama Forkopimda dan instansi vertikal berkomitmen untuk menyukseskannya. Secara khusus, saya minta OPD di Sumbar serius untuk ini,” katanya di Padang, Selasa.

Ia mengatakan hal itu dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forkopimda Sumbar terkait program MBG di Padang.

Hadir dalam kegiatan itu Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo; Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta; jajaran Forkopimda Sumbar, jajaran asisten Setdaprov dan kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, dan dimoderatori oleh Pj Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra.

Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar memiliki pengalaman untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bagi pelajar pada 14 sekolah berasrama di Sumbar. Hal itu bisa disinkronkan dengan pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, langkah terdekat yang akan dilakukan adalah membentuk tim khusus yang akan melibatkan seluruh unsur, untuk fokus menyukseskan program MBG di Sumbar.

Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Provinsi juga ditugaskan untuk segera menyiapkan data dan peta sasaran pemberian MBG, sebagai pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumbar.

“Kita coba jajaki juga untuk melibatkan sekolah dengan kejuruan tata boga serta pesantren-pesantren untuk mendukung pelaksanaannya. Selain itu untuk lokasi SPPG atau dapurnya nanti, kita siap memfungsikan sarana-sarana milik provinsi yang tidak terpakai. Ini bukti komitmen kita,” katanya.

Sementara itu dalam paparannya, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo menyebutkan bahwa Sumbar menjadi provinsi pertama yang mendapatkan informasi teknis pelaksanaan MBG yang lebih rinci dari BGN. Salah satunya terkait peran sentral Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai pelaksana teknis program di lapangan.

“Jadi, boleh dibilang rekan-rekan SPPI yang akan bergerak ke kiri dan kanan dalam pelaksanaan program ini. Sementara itu kepada daerah, kita minta fokus pada ketersediaan bahan baku, dan harganya jangan terpengaruh oleh harga pasar. Untuk pendanaan program MBG ini, sepenuhnya di BGN. Jadi, tidak ada tumpang tindih pendanaan nantinya,” ujar Nyoto.

Oleh karena itu, BGN berharap dinas-dinas terkait di provinsi terus menjalin koordinasi dan komunikasi intensif dengan Kementerian terkait masing-masing di pusat. Sebab, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa seluruh kementerian sudah "dikondisikan" untuk menyukseskan pelaksanaan program MBG tersebut.

“Berdasarkan petunjuk Bapak Presiden, maka pelaksanaan program ini juga menjadi bagian dari upaya kita menuju fase kemandirian pangan,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot menekankan pentingnya koordinasi antarpihak demi mengatasi berbagai kendala yang mungkin akan ditemui. Ia pun berharap, agar rapat-rapat terkait pelaksanaan MBG segera direspons dengan eksekusi dan tindakan langsung di lapangan.

“Tentu saja dengan melibatkan seluruh pihak. Perlu diingat juga, banyak unit pelaksana teknis (UPT) pemerintah pusat di daerah. Semuanya perlu dikoordinir untuk masuk dan bergerak bersama dalam tim yang akan menyukseskan program ini di Sumbar. Kita harus kerja bareng,” kata Irjen Gatot.

Komitmen senada juga disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang menegaskan bahwa pihaknya akan fokus menyukseskan pelaksanaan Program MBG, sesuai dengan pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan.

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bergabung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3. Program ini bertujuan meningkatkan distribusi makanan bergizi di seluruh Indonesia.

Melalui program SPPI, peserta yang berhasil lolos seleksi akan mendapatkan pelatihan khusus sebagai persiapan sebelum menjalankan tugas yang diamanahkan.

Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan peserta dalam menghadapi peran yang menantang dan penuh tanggung jawab.

Peran yang ditawarkan dalam program ini tidak hanya memiliki posisi strategis, tetapi juga berperan langsung dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan visi Badan Gizi Nasional untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dengan memastikan akses gizi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bagi Anda yang berminat, terdapat sejumlah persyaratan dan dokumen yang perlu dipenuhi sebelum mendaftar. Untuk bergabung dengan Badan Gizi Nasional melalui program SPPI, Anda harus memenuhi beberapa kriteria utama. Berikut adalah rincian persyaratan yang harus dipenuhi.

Syarat pendaftaran ASN SPPI Badan Gizi Nasional

1. Kewarganegaraan dan usia

Calon pelamar harus Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia maksimal 30 tahun pada saat pendaftaran.

2. Pendidikan

Pelamar minimal memiliki gelar Sarjana (S1) atau Magister (S2) dari berbagai jurusan yang relevan. Sertifikat pendidikan harus disiapkan dalam bentuk dokumen asli dan salinan.

3. Kesehatan dan integritas

Pelamar wajib sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan melalui surat keterangan dari dokter. Pelamar juga tidak boleh memiliki catatan kriminal atau pernah diberhentikan tidak hormat dari instansi sebelumnya.

4. Penempatan kerja

Pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia sebagai syarat mutlak. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mendukung pemerataan distribusi makanan bergizi.

Persyaratan dokumen

1. Scan dokumen penting

Pastikan Anda memiliki salinan digital dari KTP, Kartu Keluarga, pas foto berlatar putih, ijazah terakhir, dan transkrip nilai.

2. Sertifikat pendukung

Jika Anda memiliki sertifikat kursus atau pelatihan, lampirkan sebagai dokumen pendukung untuk memperkuat aplikasi Anda.

3. Surat keterangan sehat

Sertakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang diterbitkan oleh dokter resmi.

4. Dokumen pelengkap lainnya

Jangan lupa untuk menyertakan dokumen tambahan seperti kartu BPJS (jika ada), surat bebas narkoba, dan surat izin dari atasan jika Anda sedang bekerja.

Jadwal dan seleksi pendaftaran

1. Pembukaan pendaftaran

Pendaftaran akan dibuka mulai 27 Desember 2024 dan ditutup pada 15 Maret 2025. Pastikan seluruh dokumen sudah lengkap sebelum batas waktu penutupan.

2. Seleksi administrasi

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 20 Maret 2025. Peserta yang lolos akan menerima undangan untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya.

3. Pelatihan dasar

Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan dasar yang berlangsung dari 5 Mei hingga 3 Juli 2025.

4. Pelatihan manajerial

Pelatihan manajerial akan dilaksanakan mulai 4 Juli hingga 4 Agustus 2025 sebagai persiapan untuk penempatan di Badan Gizi Nasional.

Bagi yang berminat, pastikan untuk memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan mengikuti prosedur pendaftaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran dalam proses pendaftaran.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs resmi di https://spp-indonesia.com. Situs tersebut menyediakan detail lengkap mengenai pendaftaran dan program yang ditawarkan.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

Memang akan lebih baik kalau itu dilakukan secara konsorsium agar tidak dilakukan satu per satu (oleh masing-masing perusahaan),

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa sebaiknya dibentuk konsorsium untuk mengelola jasa perasuransian dalam program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Usulan tersebut merupakan hasil diskusi antara OJK dengan para pelaku jasa perasuransian yang tergabung dalam Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

“Memang akan lebih baik kalau itu dilakukan secara konsorsium agar tidak dilakukan satu per satu (oleh masing-masing perusahaan), tapi sebuah konsorsium pertanggungan AJK (Asuransi Jiwa Kredit), maupun asuransi untuk perlindungan properti,” kata Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa penyediaan asuransi merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen pembeli rumah dan debitur pembiayaan pembelian rumah.

Selain itu, asuransi juga dapat melindungi bank, lembaga pembiayaan, maupun lembaga keuangan lainnya yang bertindak sebagai kreditur program pembangunan 3 juta rumah tersebut

“Industri perasuransian dapat terlibat di dalam proyek 3 juta rumah per tahun ini, apalagi kalau ini dilakukan selama 5 tahun (periode pemerintah Presiden Prabowo Subianto), ekosistem itu harus dibangun sampai kepada perlindungan terhadap konsumen (debitur) maupun kreditur,” ujarnya.

Ogi menyatakan bahwa asuransi umum properti dapat memberikan perlindungan terhadap kerusakan properti akibat kebakaran, banjir dan gempa bumi.

Sementara Asuransi Jiwa Kredit melindungi bank maupun lembaga jasa keuangan lainnya sebagai kreditur dari resiko kredit macet atau gagal bayar jika debitur meninggal dunia.

Ia mengatakan bahwa industri perasuransian juga dapat terlibat dengan menyediakan suretyship dan surety bond yang memberikan perlindungan kepada pemilik pekerjaan (obligee) untuk mengurangi risiko kerugian akibat pelaksana pekerjaan (principal) tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak.

“Kalau ini dilakukan secara ekosistem end-to-end, saya rasa ini dapat menciptakan perlindungan kepada debitor dan konsumen, karena ini merupakan suatu proyek jangka panjang, jadi ini suatu produk yang bisa diberikan untuk perlindungan terhadap proyek (3 juta rumah) ini,” imbuhnya.

Pembangunan 3 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah per tahunnya hingga 2029 merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut terdiri atas pembangunan 1 juta apartemen di daerah perkotaan dan 2 juta unit rumah di wilayah pedesaan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Danseskoal) Laksamana Muda TNI Fauzi mengatakan pihaknya akan melibatkan guru dan murid dalam mengevaluasi makanan bergizi gratis yang diproduksi di dapur makanan Seskoal.

"Evaluasi dilakukan setiap Sabtu dan Minggu. Kita minta pendapat dari salah satu murid secara acak kita ambil, lalu jadi bahan evaluasi," kata Fauzi saat ditemui dalam kegiatan peninjauan makan bergizi gratis di SMA 1 Hang Tuah, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa.

Menurut ia, evaluasi itu perlu dilakukan agar program makan bergizi gratis bisa semakin baik ke depannya, terutama di bidang gizi dalam menu makanan, proses pengantaran dan terakhir rasa.

Tidak hanya pihak sekolah, TNI AL juga akan melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi teknis mingguan.

Perang BGN pun sangat krusial karena bertindak sebagai pihak yang memastikan seluruh makanan yang diproduksi memiliki nilai gizi tinggi.

Fauzi melanjutkan sejauh ini program makan bergizi gratis yang pihaknya jalankan sudah berlangsung selama dua hari.

Selama dua hari tersebut, dia mengaku program andalan Presiden Prabowo Subianto itu telah berjalan dengan lancar. Guru dan murid pun sangat antusias dalam menjalankan program tersebut.

Fauzi berharap situasi kondusif ini terus berlanjut sehingga pendistribusian makanan bergizi bisa berjalan secara maksimal.

Dapur bentukan Seskoal per harinya dapat memproduksi 3.000 porsi makanan bergizi gratis per hari. Makanan itu terdiri dari nasi, pisang, ayam, sayur, tahu, tempe dan buncis.

Makanan tersebut disebar ke delapan sekolah tingkat SD, SMP dan SMA yang ada di sekitar wilayah Seskoal, salah satunya TNI SMA 1 Hang Tuah.

Ke-3.000 makanan bergizi itu merupakan hasil produksi dari 47 orang yang terdiri dari juru masak khusus Seskoal hingga warga setempat.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memandang, potensi untuk mengoptimalkan skema Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP) masih sangat besar untuk meningkatkan dukungan likuiditas dan pendanaan bagi program tiga juta rumah.

Ia mengatakan, langkah-langkah untuk meningkatkan dukungan likuiditas bagi pembiayaan program tiga juta rumah sangat penting untuk menjaga keberhasilan program. Oleh sebab itu, OJK bersama stakeholder terkait akan terus memperkuat dan merumuskan penyempurnaan skema EBA-SP di pasar modal.

“Kami akan mengoptimalkan skema EBA-SP di pasar modal. Karena memang dalam pelaksanaannya akan lebih memadai lagi apabila dukungan dari pendanaan dan pasar modal dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan begitu, jumlah pembiayaan, pendanaan, maupun juga likuiditas akan lebih besar lagi untuk program yang penting ini,” kata Mahendra dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa EBA-SP merupakan surat berharga yang terdiri dari sekumpulan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi, sehingga menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder.

“EBA-SP ini merupakan instrumen yang dapat melengkapi sumber pendanaan dan menjamin stabilitas likuiditas bank,” kata dia.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 13 Januari 2025, Dian menyebutkan bahwa terdapat sembilan EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp2,21 triliun.

Meski begitu, Dian mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan upaya lainnya untuk mendukung sumber pendanaan program tiga juta rumah yang akan dikoordinasikan terlebih dahulu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Kita tentu harus berbicara dengan Bank Indonesia dan juga harus berbicara dengan Kementerian Keuangan, karena ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang akan terkait dengan isu-isu ini,” ujar dia.

Mengenai kondisi likuiditas perbankan secara umum, Dian menyebutkan bahwa likuiditas industri perbankan masih sangat ample yang tecermin dari posisi November 2024 dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 112,94 persen dan 25,57 persen.

Adapun Loan to Deposit Ratio (LDR) per November 2024 berada di posisi sebesar 87,34 persen. Hal ini dinilai masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit untuk mendukung program tiga juta rumah.

“Bank senantiasa diminta untuk tetap memenuhi manajemen risiko tentu saja dalam aktivitas operasional perkreditan ketika berpartisipasi pada program pemerintah dimaksud, sehingga kondisi likuiditas bank tetap juga terjaga,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kami optimis program pemerintah untuk menyediakan tiga juta hunian hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat terlaksana dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan berbagai kebijakan relaksasi di sektor perumahan telah diaktivasi oleh OJK sebagai bentuk dukungan program tiga juta rumah.

"Kami sampaikan telah diaktivasi berbagai kebijakan relaksasi di sektor perumahan seperti kualitas KPR yang dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran," kata Mahendra dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.

Mahendra merinci sejumlah kebijakan tersebut, salah satunya kualitas kredit kepemilikan rumah (KPR) dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar dapat dilakukan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga yang dikenal dengan istilah satu pilar, yang juga dapat diberlakukan untuk KPR.

"Pemanfaatan dari POJK 40 Tahun 2019 ini, maka pemberian (plafon) untuk debitur sampai Rp5 miliar dapat hanya menggunakan satu pilar saja," kata dia.

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih longgar dibandingkan kredit lainnya di mana bank menilai dengan tiga pilar antara lain prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.

Kebijakan lainnya, KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam penghitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit atau ATMR kredit.

Hal ini sesuai dengan SEOJK Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum.

Kredit untuk properti rumah tinggal dapat dikenakan dengan bobot risiko ATMR kredit yang rendah dibandingkan kredit lainnya, antara lain kredit kepada korporasi.

Dalam ketentuan itu, bobot risiko ditetapkan secara granular dengan bobot rendah sebesar 20 persen berdasarkan loan to value (LTV).

Adapun LTV dalam konteks ATMR kredit dihitung pada setiap posisi akhir bulan berdasarkan nilai tercatat kredit dibandingkan nilai agunan properti. Sehingga dengan adanya pembayaran cicilan kredit dan semakin mendekati jatuh tempo, akan terjadi penurunan LTV yang diikuti dengan penurunan bobot ATMR kredit.

"Dengan begitu, perbankan memiliki ruang permodalan yang lebih besar untuk menyalurkan KPR selanjutnya," kata Mahendra.

Kemudian, kebijakan lain yaitu untuk mendukung sisi pendanaan kepada pengembang perumahan. Mahendra mengatakan bahwa larangan pemberian kredit pengadaan atau pengolahan tanah telah dicabut sejak 1 Januari 2023.

"OJK telah memberikan keleluasaan bagi pengembang perumahan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan guna melakukan pengadaan atau pengolahan tanah yang sebelumnya dilarang. Dengan dicabutnya larangan itu, bank diimbau agar lebih menekankan pada penerapan manajemen risiko yang baik," kata Mahendra.

Selanjutnya, OJK bersama stakeholder terkait akan membahas mengenai dukungan likuiditas bagi pembiayaan program tiga juta rumah mengingat besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program dimaksud, antara lain penyempurnaan skema Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA SP) di pasar modal.

"Dengan berbagai dukungan kebijakan itu, maka kami optimis program pemerintah untuk menyediakan tiga juta hunian hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat terlaksana dengan baik," kata Mahendra.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025