Tangerang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Banten untuk mewujudkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

"Saya mohon dibantu sosialisasinya, ini program sudah bagus ada PBG 10 Jam selesai. Pelayanannya sudah bagus, dan sangat pro rakyat. Jadi, sayang kalau masyarakat tidak tahu kalau layanan ini memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Bagus juga tagline-nya “waktunya punya rumah,” ini kalau disosialisasikan," kata Menteri Maruar disela peresmian MPP Kota Tangerang Selasa.

Sementara itu Mendagri Tito Karnavian mengatakan saat ini MPP sudah hadir di 200 daerah se Indonesia dan berbagai pelayanan publik, perizinan, berada pada satu tempat agar memudahkan masyarakat sehingga tidak berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya.

"Sekarang, Kota Tangerang sudah kembali memilikinya setelah gedung ini sempat dilakukan renovasi guna memberikan pelayanan lebih baik lagi bagi masyarakat. Sebuah kehormatan buat saya bisa menandatangani prasasti ini," ujar Mendagri.

Penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin mengatakan peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

MPP Kota Tangerang yang dirancang sebagai pusat layanan terpadu, menyediakan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat dalam satu atap.

Dengan keberadaan MPP ini, warga Kota Tangerang dapat mengurus berbagai dokumen dan perizinan, seperti KTP, SIM, paspor, BPJS, hingga izin usaha, tanpa harus berpindah tempat.

"MPP ini adalah bentuk nyata dari upaya kami untuk memberikan layanan terbaik kepada warga. Kami ingin memastikan bahwa setiap penduduk Kota Tangerang bisa merasakan manfaat langsung dari fasilitas yang kami hadirkan," katanya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PKP: Jepang bisa bantu penyediaan teknologi perumahan ramah lingkungan

Yerusalem (ANTARA) - Sebanyak 2.749 unit permukiman baru di wilayah pendudukan Tepi Barat akan dibangun otoritas Israel dalam waktu enam pekan, menurut kelompok anti-permukiman Israel pada Senin (13/1).

“Jika rencana pekan ini disetujui, berarti sebanyak 2.749 unit hunian telah diajukan dalam satu setengah bulan,” ungkap Peace Now, organisasi yang memantau aktivitas permukiman, dalam sebuah pernyataan.

Organisasi tersebut mencatat bahwa dengan kecepatan ini, tahun 2025 dapat mencatat "angka rekor" dalam pembangunan unit permukiman di Tepi Barat, dengan rata-rata 1.800 unit per bulan.

Menurut Peace Now, Dewan Perencanaan Tinggi (HPC) dari Administrasi Sipil Israel dijadwalkan bertemu pada Rabu untuk menyetujui pembangunan 372 unit hunian di permukiman Beitar Illit, di sebelah selatan dari Kota Yerusalem.

“Pertemuan ini merupakan bagian dari tren baru berupa sesi mingguan untuk memajukan rencana pembangunan permukiman, sementara tidak ada diskusi serupa untuk menyetujui pembangunan bagi warga Palestina di Area C,” jelas organisasi tersebut.

Area C, yang mencakup sekitar 60 persen wilayah pendudukan Tepi Barat, berada di bawah kendali penuh Israel.

Perjanjian Oslo 1995 membagi Tepi Barat menjadi tiga wilayah: Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali keamanan Israel dan kendali sipil serta administratif Palestina, serta Area C di bawah kendali penuh sipil, administratif, dan keamanan Israel.

Peace Now mengatakan bahwa sejak PM Benjamin Netanyahu menjabat pada akhir 2022, jumlah unit permukiman yang disetujui di Tepi Barat mencapai rekor tertinggi.

“Pada 2023, HPC menyetujui 12.349 unit hunian – angka tertinggi sepanjang masa. Pada 2024, 9.884 unit hunian disetujui,” tambahnya.

Kelompok anti-permukiman itu menjelaskan bahwa perubahan frekuensi persetujuan menjadi mingguan disebabkan oleh perubahan kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintahan Netanyahu.

Pada Juni 2023, persyaratan persetujuan dari menteri pertahanan untuk setiap tahap perencanaan permukiman dihapuskan.

Sebelumnya, rencana pembangunan permukiman memerlukan persetujuan awal dari kepala otoritas bidang pertahanan.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, menteri membatasi sesi perencanaan menjadi sekitar empat kali per tahun, dengan ribuan unit disetujui pada setiap sesi.

Namun, dalam beberapa pekan terakhir, proses tersebut berubah secara signifikan, di mana HPC kini mengadakan pertemuan mingguan untuk menyetujui ratusan unit permukiman dalam setiap sesi.

“Pendekatan sistematis ini bertujuan untuk menormalkan perencanaan permukiman dan mengurangi perhatian serta kritik publik dan internasional,” kata Peace Now.

Komunitas internasional, termasuk PBB, menganggap permukiman Israel ilegal berdasarkan hukum internasional.

PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa perluasan permukiman yang terus berlanjut mengancam keberlangsungan solusi dua negara, yang dianggap sebagai kerangka utama untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina adalah ilegal dan menuntut evakuasi semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bergabung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3. Program ini bertujuan meningkatkan distribusi makanan bergizi di seluruh Indonesia.

Melalui program SPPI, peserta yang berhasil lolos seleksi akan mendapatkan pelatihan khusus sebagai persiapan sebelum menjalankan tugas yang diamanahkan.

Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan peserta dalam menghadapi peran yang menantang dan penuh tanggung jawab.

Peran yang ditawarkan dalam program ini tidak hanya memiliki posisi strategis, tetapi juga berperan langsung dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan visi Badan Gizi Nasional untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dengan memastikan akses gizi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bagi Anda yang berminat, terdapat sejumlah persyaratan dan dokumen yang perlu dipenuhi sebelum mendaftar. Untuk bergabung dengan Badan Gizi Nasional melalui program SPPI, Anda harus memenuhi beberapa kriteria utama. Berikut adalah rincian persyaratan yang harus dipenuhi.

Syarat pendaftaran ASN SPPI Badan Gizi Nasional

1. Kewarganegaraan dan usia

Calon pelamar harus Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia maksimal 30 tahun pada saat pendaftaran.

2. Pendidikan

Pelamar minimal memiliki gelar Sarjana (S1) atau Magister (S2) dari berbagai jurusan yang relevan. Sertifikat pendidikan harus disiapkan dalam bentuk dokumen asli dan salinan.

3. Kesehatan dan integritas

Pelamar wajib sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan melalui surat keterangan dari dokter. Pelamar juga tidak boleh memiliki catatan kriminal atau pernah diberhentikan tidak hormat dari instansi sebelumnya.

4. Penempatan kerja

Pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia sebagai syarat mutlak. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mendukung pemerataan distribusi makanan bergizi.

Persyaratan dokumen

1. Scan dokumen penting

Pastikan Anda memiliki salinan digital dari KTP, Kartu Keluarga, pas foto berlatar putih, ijazah terakhir, dan transkrip nilai.

2. Sertifikat pendukung

Jika Anda memiliki sertifikat kursus atau pelatihan, lampirkan sebagai dokumen pendukung untuk memperkuat aplikasi Anda.

3. Surat keterangan sehat

Sertakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang diterbitkan oleh dokter resmi.

4. Dokumen pelengkap lainnya

Jangan lupa untuk menyertakan dokumen tambahan seperti kartu BPJS (jika ada), surat bebas narkoba, dan surat izin dari atasan jika Anda sedang bekerja.

Jadwal dan seleksi pendaftaran

1. Pembukaan pendaftaran

Pendaftaran akan dibuka mulai 27 Desember 2024 dan ditutup pada 15 Maret 2025. Pastikan seluruh dokumen sudah lengkap sebelum batas waktu penutupan.

2. Seleksi administrasi

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 20 Maret 2025. Peserta yang lolos akan menerima undangan untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya.

3. Pelatihan dasar

Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan dasar yang berlangsung dari 5 Mei hingga 3 Juli 2025.

4. Pelatihan manajerial

Pelatihan manajerial akan dilaksanakan mulai 4 Juli hingga 4 Agustus 2025 sebagai persiapan untuk penempatan di Badan Gizi Nasional.

Bagi yang berminat, pastikan untuk memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan mengikuti prosedur pendaftaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran dalam proses pendaftaran.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs resmi di https://spp-indonesia.com. Situs tersebut menyediakan detail lengkap mengenai pendaftaran dan program yang ditawarkan.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

inilah wujud kolaborasi kita bersama antara pusat dan daerah

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI (PKP) mengungkapkan Rusunawa Cipta Griya Kedaung di Kota Tangerang mempunyai fasilitas yang layak diadopsi di daerah lain.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Tangerang Selasa mengatakan Rusunawa Cipta Griya Kedaung menjadi salah satu bukti konkret dari kolaborasi antar pemangku kebijakan dalam menyediakan ruang hunian yang terjangkau.

"Rusunawa Cipta Griya Kedaung berhasil memproyeksikan ruang huni dengan fasilitas yang lengkap untuk semua kalangan masyarakat, mulai dari guru honorer sampai pemulung di Kota Tangerang," kata Maruar Sirait didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnivian dan Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin, selepas menandatangani peresmian Rusunawa Cipta Griya Kedaung Kota Tangerang, Selasa.

Dirinya juga mengapresiasi pembangunan rusun yang berdiri di atas lahan seluas 3.856 meter persegi milik Pemerintah Kota Tangerang tersebut sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

"Seperti yang dicetuskan pak Pj Wali Kota tadi ya, Kolaborasi Wujudkan Visi. Ini sangat bagus ya karena inilah wujud kolaborasi kita bersama antara pusat dan daerah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Ara bersama Tito didampingi Dr. A. Damenta dan Dr. Nurdin turut menyapa sekaligus ngopi bareng para penghuni rusun.

"Ini luar biasa karena tadi kita ngobrol bareng penghuni rusun yang berprofesi sebagai pemulung, tentunya ini sesuatu yang luar biasa karena pemulung bisa menghuni rumah dengan fasilitas lengkap dan bahkan hingga 3 kamar, dengan harga yang murah. Inilah yang disebut dengan keberpihakan," katanya.

Pj Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin mengatakan rusun tersebut tidak hanya menyasar squater atau pemulung melainkan juga menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) lainnya.

"Seperti penghuni bantaran Sungai Cisadane, pekerja serabutan dan juga masyarakat yang terdampak pembebasan lahan untuk pembangunan dengan konsep Urban Renewal atau peremajaan kawasan yang semula hunian tapak atau landed housing menjadi hunian bertingkat atau vertical housing," ungkap Dr. Nurdin.

Rusun Cipta Griya Kedaung memiliki 70 unit dengan kapasitas 230 hunian dengan tipe yang bervariasi mulai dari tipe manula, hingga tipe 18A sampai tipe 36c yang dilengkapi dengan klinik, minimarket dan juga ruang penjaga serta kios-kios.

Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tangerang Decky Priambodo menambahkan, Rusunawa Cipta Griya Kedaung mempunyai fasilitas terbaik yang ada di Provinsi Banten.

Berbagai fasilitas unggulan mulai dari kapasitas yang besar (70 unit), ruang terbuka hijau, akses ramah disabilitas, solar panel, sampai dibangun dengan sistem yang ramah lingkungan (green building).

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - TNI Angkatan Laut mengejar target membangun 96 dapur penyedia makanan bergizi gratis untuk pelajar SD, SMP dan SMA sederajat di seluruh wilayah Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam waktu cepat, mungkin beberapa bulan lagi bisa (bangun 96 dapur)," kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat menyambangi pembagian makanan bergizi di SMA 1 Hang Tuah, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa.

Ali menjelaskan 96 dapur makan bergizi gratis itu dibangun untuk mendukung program pemerintah dalam mendistribusikan makanan bergizi kepada anak-anak di seluruh Indonesia.

Dalam proses pembangunan dapur, TNI AL akan menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan dapur memiliki fasilitas dan tempat yang memenuhi standar.

Tidak hanya itu, BGN juga akan berperan dalam memantau proses pengolahan makanan di dapur setiap hari.

Makanan yang disajikan dapur, lanjut Ali, sesuai dengan takaran atau anggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah.

"Memenuhi gizi dengan nilai rupiahnya sebesar Rp10.000 rupiah atau Rp15.000 rupiah. Rp5.000 rupiah untuk pelaksanaannya dan Rp10.000 rupiah untuk makanannya," jelas Ali.

Hingga saat ini, TNI AL baru memiliki dapur di 10 titik yang tersebar di Indonesia, salah satunya di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) di Cipulir.

Dia berharap 86 dapur lainnya dapat terbangun dalam waktu dekat.

Untuk diketahui, dapur makanan bergizi Seskoal dapat memproduksi 3.000 porsi makan siang dalam satu hari. Sebanyak 3.000 porsi itu merupakan hasil dari pengolahan 47 juru masak yang terdiri dari pihak dapur Seskoal dan warga setempat.

Makanan siang tersebut disebarkan ke delapan sekolah yang ada di sekitaran Seskoal. Namun demikian, pihak Seskoal tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah sekolah pada kemudian hari.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jayapura (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Papua menyebut uji coba Makan Bergizi Gratis di daerah itu akan melibatkan sebanyak 17.500 siswa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Abdul Majid di Jayapura, Selasa, mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di ibu kota Provinsi Papua ini masih menunggu kesiapan tim dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kemungkinan program nasional ini akan dilakukan pada akhir Februari atau awal Maret 2025," katanya.

Menurut Majid, 17.500 siswa yang dilibatkan dalam uji coba Makan Bergizi Gratis tersebut tersebar di lima distrik, di mana masing-masing distrik mengakomodasi sebanyak 3.500 siswa.

"Saat ini kami sementara melakukan pendataan, kemudian dilaporkan kepada tim dari BGN untuk dilakukan verifikasi langsung ke sekolah," ujarnya.

Dia menjelaskan pembiayaan tahap pertama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Jayapura akan ditanggung oleh BGN.

"Intinya kami berkomitmen mendukung penuh pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat ini," katanya lagi.

Dia menambahkan, pihaknya berharap dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat berkontribusi dalam menyukseskan program makan bergizi gratis di Kota Jayapura.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Kita akan lakukan evaluasi agar ke depan program dapat berjalan lebih baik

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali meninjau proses pengolahan makanan bergizi gratis yang dilakukan jajaran Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa.

Pewarta ANTARA di lokasi melaporkan KSAL melihat langsung seluruh proses pengelolaan makanan dari mulai pengolahan bahan pangan, proses menggoreng hingga pengemasan makanan.

Ali yang didampingi jajaran pejabat TNI AL dan pihak Badan Gizi Nasional juga sempat memeriksa tingkat kematangan ayam goreng yang jadi menu utama makan bergizi gratis hari ini.

Setelah memeriksa seluruh fasilitas dapur, KSAL Ali beserta rombongan lalu melanjutkan kunjungan ke beberapa sekolah untuk memantau proses distribusi makan bergizi gratis.

Kepada wartawan, Ali mengatakan dapur milik Seskoal ini mampu memproduksi 3.000 porsi makan bergizi gratis. Makanan tersebut disebarkan ke delapan sekolah yang ada di sekitar wilayah Seskoal.

"Kita mengcover delapan sekolah dari mulai TK, SD, SMP dan SMA. Nah ini sekarang diujicobakan di SMA 1 Hang Tuah," kata Ali kepada wartawan.

Ali melanjutkan, seluruh proses pengolahan makanan tersebut dipantau langsung oleh pihak BGN yang hadir di dapur.

Karena hal tersebut, dia memastikan makanan yang disajikan dapur Seskoal memiliki nilai gizi tinggi.

Di saat yang sama, Danseskoal Laksamana Muda TNI Fauzi menjelaskan dapur makanan bergizi milik pihaknya beroperasi dengan konsisten selama lima hari dalam seminggu.

Selama itu pula, pihaknya tidak pernah absen memberikan makanan bergizi gratis ke delapan sekolah yang ada di sekitar. Nantinya, di akhir pekan pihaknya beserta ke delapan sekolah akan menggelar evaluasi terkait pelayanan dan jenis makanan yang disajikan.

"Kita akan lakukan evaluasi agar ke depan program dapat berjalan lebih baik," jelas dia.

Fauzi berharap upaya yang dilakukan ini mampu membantu pemerintah dalam menerapkan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Longsor yang melanda Perumahan Tiban Koperasi pada Minggu (12/1) dini hari menewaskan empat orang dan melukai lima orang lainnya

Batam (ANTARA) - Belasan warga terdampak longsor tebing di Perumahan Tiban Koperasi, Kota Batam, Kepulauan Riau, diimbau untuk mengungsi sementara di rumah warga yang lebih aman guna menghindari longsor susulan mengingat potensi cuaca ekstrem masih terjadi di wilayah tersebut.

Camat Sekupang Kamarul Azmi di Batam, Selasa, menyebut ada belasan warga yang mengungsi ke rumah tetangganya yang lebih aman.

“Sudah didiskusikan dengan RT dan RW setempat, rumah sederetan yang terkena longsor diimbau mengungsi di depan rumah. Lebih dari 10 rumah itu, kami khawatirkan kejadian lagi, jadi sementara berlindung di tempat yang aman selama masa tanggap darurat,” kata Azmi.

Longsor yang melanda Perumahan Tiban Koperasi pada Minggu (12/1) dini hari menewaskan empat orang dan melukai lima orang lainnya. Lima rumah rusak, di antaranya tiga hancur dan dua rusak berat.

Dari lima rumah tersebut Blok S 30A, Blok S 29A, Blok S 27A, dan Blok S 26A, terdapat delapan orang warga yang terdampak juga ikut mengungsi ke rumah sanak saudara dan rumah warga yang lebih aman.

“Kami ada mendirikan posko bencana, hanya dijadikan tempat dapur umum dan pengecekan kesehatan warga. Untuk tempat pengungsian sementara di rumah warga yang bersedia dijadikan tempat,” katanya.

Adapun terkait penanggulangan pascabencana, kata Azmi, pihak kecamatan hari ini merapatkannya dengan Pemerintah Kota Batam dan kecamatan lainnya yang juga mengalami longsor.

“Penanganan pascabencana untuk teman-teman TNI dan Polri masih siaga sampai hari ini di lokasi. Terkait penanganan longsor maupun rumahnya masih dirapatkan hari ini,” katanya.

Azmi menambahkan empat dari lima warga yang sempat dirawat di rumah sakit usai longsor sudah boleh pulang ke rumahnya. Satu korban atas nama Pranaya Dirga, putra dari pasangan suami istri Doni Aprianto dan Linda Lusiana yang tewas tertimbun masih dirawat di RS Batam.

“Satu masih dirawat atas nama Pranaya Dirga, karena diagnosisnya super special injury,” ujarnya.

Sementara itu, untuk korban meninggal dunia, pasangan suami istri Mujiadi dan Sukarni telah dikebumikan di TPU Tamiang. Sedangkan jenazah Doni Aprianto dan Linda Lusiana diminta ahli waris untuk dikebumikan di kampung halamannya Bangka Belitung.

Berdasarkan data RT 004/RW 07 Perumahan Tiban Koperasi, korban longsor yakni rumah Blok S 30A dihuni oleh Risko, Hesti, Harun dan Salman dalam kondisi selamat. Rumah Blok S 29A dihuni Leni dan Bintang juga selamat dan dirujuk ke RSO Batam.

Rumah blok S 28A dihuni almarhum Doni Aprianto dan Linda Lusiana, sedangkan anaknya Pranaya Dirga selamat. Selanjutnya, rumah blok 27A dihuni Mujiadi dan Sukarni juga meninggal dunia, sementara anaknya Dwi dan Anis selamat.

Kemudian rumah blok S 26A dihuni Army, Wery, Aqila dan Satir juga dinyatakan selamat.

Sebelumnya, Senin (13/1), Wali Kota Batam Terpilih Amsakar Achmad di lokasi bencana mengatakan korban yang selamat menjadi perhatian pemerintah melalui Dinas Sosial untuk ditangani sesuai SOP penanggulangan bencana.

“Ada dapur umum, posko evakuasi, yang didirikan. Masyarakat juga gotong royong membantu, prinsipnya masyarakat siap untuk penanggulangan bencana dan Pemkot mensuplai apa yang dibutuhkan,” ujarnya.

Terkait bantuan, kata dia, akan dibahas dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis seperti Damkar, Dinsos dan BPKAD untuk memastikan berapa yang harus disiapkan oleh pemkot menangani bencana, mulai dari menyelesaikan persoalan longsor sampai bantuan untuk korban terdampak.

“Jadi Pemkot Batam pasti menyiapkan itu,” kata Amsakar.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilaksanakan merata secara bertahap di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Pratikno saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, menanggapi masyarakat di beberapa wilayah yang mengeluhkan daerahnya belum melaksanakan MBG.

"Ya memang begitulah, kita kan negara besar ya. Ini semua kan juga bagian dari prototyping (purwarupa atau contoh) untuk menentukan mana yang model yang tepat, tidak bisa dilakukan semuanya, tentu saja ini bertahap," katanya.

Ia menjelaskan, untuk MBG, Kemenko PMK mengkoordinasikan penerima manfaat, utamanya para siswa sekolah, sedangkan pelaksanaannya akan dikoordinasi Badan Gizi Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI.

"Jadi kalau Makan Bergizi Gratis yang terkait dengan Kemenko PMK adalah penerima manfaatnya itu, terutama adalah para siswa sekolah, nah itu ada di bawah koordinasi Kemenko PMK, tetapi pelaksananya sendiri adalah di Badan Gizi Nasional, dikoordinir oleh Kemenko Bidang Pangan," ujar dia.

Pratikno mengemukakan, pihaknya terus berkoordinasi untuk menyiapkan sekolah sebagai penerima manfaat, dan memastikan sekolah terus memberikan dukungan dan masukan untuk perbaikan program tersebut ke depan.

Sebelumnya pada Senin (13/1), Pratikno meninjau pemberian Makan Bergizi Gratis di Sekolah Luar Biasa (SLB) B dan C Cahaya Jaya, Jakarta Utara.

"Makan Bergizi Gratis ini sangat membantu masyarakat meningkatkan kualitas dan tradisi makan dari anak-anak kita," ucapnya.

Melalui tradisi makan yang sehat, Pratikno mengharapkan hal ini dapat berdampak kepada kehidupan ekonomi yang lebih baik, terutama kepada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Ia juga mengapresiasi para siswa yang terlihat antusias saat menyantap sajian Makan Bergizi Gratis.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Balikpapan (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) di daerah dikenal Kota Minyak itu pada tujuh sekolah berlokasi di Kecamatan Balikpapan Selatan.

"MBG segera dilaksanakan di Kota Balikpapan dengan sasaran peserta didik," ujar Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Andi Sri Juliarty di Balikpapan, Selasa.

Perwakilan BGN yang ditugaskan sudah tiba di Kota Balikpapan, lanjut dia, tahapan masuk penentuan akhir teknis jasa boga atau katering untuk menjalankan program MBG tersebut.

Jasa boga untuk program MBG di Kota Balikpapan adalah katering lokal yang telah dilatih oleh BGN, dan saat ini lagi menunggu pengiriman tempat saji makanan atau piring sebagai wadah makan anak-anak di sekolah.

Jasa boga tersebut menyiapkan jenis makanan dengan nominal yang berbeda, perbedaan nominal berkaitan dengan nilai kandungan kalori pada menu makanan bergizi yang diberikan kepada peserta didik.

MBG menggunakan dana dari BGN, dengan kisaran harga Rp8.000 hingga Rp10.000 untuk satu porsi makanan bergizi, menurut dia, BGN menunjuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai penyedia makanan.

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan terlibat melakukan pengawasan menyangkut kebersihan dan kesehatan jasa boga, serta persyaratan hingga kepada pegawai katering.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, jelas dia, bertanggung jawab dalam menyiapkan data dan fasilitas, serta menyiapkan sekolah yang menjadi sasaran program MBG tersebut.

Disdikbud Kota Balikpapan juga mendata penerima manfaat melalui orang tua menyangkut alergi makanan yang dimiliki peserta didik, seperti alergi makan daging ayam dan sebagainya dan bakal diganti dengan makanan jenis lain yang memiliki kadar gizi sama.

Program MBG dilaksanakan pada Januari ini secara bertahap dimulai dari tujuh sekolah di Kecamatan Balikpapan Selatan, terdiri atas lima sekolah dasar (SD) dan dua sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat dengan 3.335 orang peserta didik sebagai penerima manfaat.

Pelaksanaan tahapan program MBG di Kota Balikpapan tersebut dimulai dari Kecamatan Balikpapan Selatan dan terus berlanjut ke Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Timur, Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Kota, demikian Andi Sri Juliarty.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025