77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan ketersediaan tanah untuk program 3 juta rumah tidak ada masalah.

"Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar," ujar Nusron di Jakarta, Kamis.

Kementerian ATR/BPN mengungkapkan terdapat 864.662 hektare (ha) potensi tanah untuk menopang program ketahanan pangan, transmigrasi, dan perumahan rakyat.

"Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari hak guna usaha (HGU) ke hak guna bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang," kata Nusron.

Untuk mendukung program perumahan rakyat, Nusron menjelaskan bahwa 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman.

Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

Kemudian dari total cadangan tersebut juga, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.

Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi.

Nusron menyatakan lahan ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional.

Nusron menekankan bahwa sinergi antara kementerian terkait menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan alokasi lahan ini.

Beberapa program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ialah mencapai swasembada pangan, menjamin pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi.

Untuk menindaklanjuti ketiga hal tersebut, ketersediaan tanah menjadi hal paling mendasar agar program-program tersebut dapat terlaksana.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Permukiman warga di Jalan Krama Yudha RT 10/RW 05 Kampung Pertukangan Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, terendam banjir hingga 40 centimeter (cm) pada Kamis pagi.

Kepala Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jakarta Timur, Sukendar ketika dikonfirmasi di Jakarta, mengatakan, hujan yang mengguyur Jakarta sejak Rabu malam (8/1) menyebabkan permukiman warga itu terendam banjir.

"Berdasarkan informasi dari petugas di lapangan, sebanyak 40 unit rumah dengan 40 kepala keluarga (KK) terdampak banjir. Hingga pukul 08.45 WIB ketinggian air mencapai 40 cm," kata dia.

Menurut Sukendar, sejak Rabu malam sudah dinyalakan dua mesin pompa berkapasitas 300 liter dan 1.000 liter oleh petugas petugas Sudin Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur untuk mengurangi debit air yang berada kawasan cekungan tersebut.

Selain itu, hujan yang mengguyur wilayah Jakarta juga menyebabkan terjadinya genangan air di Jalan Jaabah RT 10/RW 01, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, setinggi sekitar 30 cm.

Genangan air itu disebabkan luapan Kali Baru Hek lantaran turap kali belum selesai pengerjaannya. 'Itu hanya genangan air saja di jalan, tidak sampai ke permukiman warga," katanya.

Personel Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (P2B) Korwil Jakarta Timur dikerahkan untuk melakukan monitoring di titik rawan hujan lokal maupun luapan aliran Kali Ciliwung, Kali Sunter Hulu dan Cipinang Hulu.

"Kami juga berkoordinasi dengan para RT/RW, lurah dan instansi terkait untuk wilayah rawan genangan dan banjir," kata Sukendar.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan kementerian/lembaga terkait agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tepat sasaran.

"Kami berdiskusi dengan Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, lintas kementerian/lembaga guna capaiannya benar-benar tepat sasaran," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut Jasra Putra, sejumlah hal yang harus diperhatikan, mulai dari kandungan gizi, sanitasi dapur, pengawasan bibit menjadi sumber pangan, tahap distribusi, hingga hidangan makanan sampai ke tangan anak.

KPAI juga meminta program ini berdampak secara ekonomi kepada setiap keluarga.

"Program ini diharapkan memanfaatkan SDM yang dekat, kearifan lokal, dan padat karya. Sehingga keinginan Presiden Prabowo dalam Program MBG yang berdampak luas bisa terjadi, ekonomi sirkular bisa terwujud, dan pengetahuan, keterampilan keluarga dalam melindungi anak meningkat," kata Jasra Putra.

Program MBG telah mulai dijalankan pada Senin (6/1) di sejumlah sekolah. Anggaran Program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dialokasikan sebesar Rp71 triliun.

Prioritas pertama pemberian MBG di Jakarta 2025 adalah siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi.

Pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan seluruh makanan yang disajikan dalam program makan bergizi gratis mengandung gizi yang tinggi dan berkualitas.

Semua makanan tersebut sudah melalui penilaian Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga dipastikan layak dikonsumsi guna perbaikan gizi anak.

"Program ini mendukung peningkatan kualitas anak-anak Indonesia. Dengan asupan gizi yang memadai, siswa dapat lebih fokus belajar, meningkatkan prestasi akademik, dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal," kata pria yang akrab disapa BG itu dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, Kamis.

Proses peracikan satu porsi makanan bergizi itu, kata BG, melibatkan banyak pihak dari mulai pihak penyedia sayur, daging, pelaku UMKM hingga ahli gizi.

Dengan demikian, kata Menko Polkam, program makan bergizi gratis secara langsung memberikan dampak perputaran perekonomian kepada para pelaku UMKM dan seluruh pedagang.

"Program ini menggerakkan ekonomi rakyat, menjadikan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam rantai penyediaan bahan pangan seperti telur ayam, daging, buah-buahan, dan sayuran dari petani Indonesia," ujarnya.

Tidak hanya itu, menurut dia, program makan bergizi gratis ini juga membangun budaya dan karakter bangsa yakni gotong royong, kedisiplinan dan kebersamaan terhadap para penyedia makanan hingga murid yang menyantap.

Dengan banyaknya dampak positif yang terlihat dari makan bergizi gratis, BG berharap seluruh pihak mau mendukung program ini demi terciptanya kemajuan bangsa.

"Harapan kita, program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dengan kualitas yang baik, memberikan manfaat yang lebih luas, dan menjadi bagian penting dari upaya menciptakan generasi emas Indonesia di masa depan," ujar dia.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Kerja sama dengan BTN ini selaras dengan strategi MCI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya sektor-sektor strategis

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) bekerja sama melalui kemitraan strategis Dana Ventura BTN Fund untuk mendorong pertumbuhan ekosistem perumahan.

"Kerja sama dengan BTN ini selaras dengan strategi MCI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor-sektor strategis yang juga menjadi prioritas program pemerintah di antaranya Perumahan, Penguatan UMKM, Ekonomi Digital, dan ESG," kata Direktur Utama MCI Ronald S Simorangkir di Jakarta, Rabu.

Inisiatif kemitraan itu dirancang untuk mendorong pertumbuhan bisnis utama BTN dengan melalui investasi pada perusahaan rintisan yang dapat memberikan solusi berbasis teknologi. Sektor bisnis yang menjadi sasaran antara lain sektor perumahan, konstruksi, layanan keuangan dan perbankan, Software, dan Environmental, Social, and Governance (ESG).

"Dengan kolaborasi kekuatan BTN dan MCI, kami optimistis dapat mendorong terciptanya inovasi dan integrasi ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," ujarnya.

Sementara Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menuturkan BTN berharap pembentukan BTN Fund dapat membantu BTN memiliki mitra-mitra strategis berupa Fintech, Proptech, atau Startup di bidang kecerdasan artifisial dan operasional yang dapat mendukung pengembangan ekosistem perumahan dan keuangan.

Kemitraan strategis antara BTN dan MCI dalam bentuk BTN Fund akan membuka peluang investasi pada perusahaan rintisan yang dapat memberikan nilai tambah pada ekosistem bisnis BTN yang mendukung proses transformasi dan digitalisasi BTN.

Dalam melaksanakan proses investasi, BTN Fund mengedepankan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian dengan memperhatikan fundamental bisnis dan kinerja keuangan perusahaan rintisan sebelum melakukan investasi.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memperkuat modal manusia.

Dalam akun Instagram @smindrawati, dikutip di Jakarta, Rabu, Sri Mulyani menjelaskan program MBG bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui penguatan gizi anak sekolah.

Dia mengutip studi Bank Dunia (2024) yang menunjukkan pemberian makan bergizi dapat meningkatkan tingkat kehadiran, tingkat partisipasi, serta mengurangi malnutrisi/stunting.

Selain itu, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB (2021), pemberian makan bergizi di negara maju dapat mengendalikan pola makan dan mengurangi risiko obesitas dan diabetes sejak dini bagi anak usia sekolah.

“Dampak program MBG diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah/desa terutama UMKM, menciptakan kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Menkeu.

Program MBG telah mulai dijalankan pada Senin (6/1) di sejumlah sekolah. Anggaran program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dialokasikan sebesar Rp71 triliun.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Gizi Nasional (BGN) Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan prioritas pertama pemberian MBG di Jakarta 2025 adalah siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyebutkan pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

"Karena ini program sangat besar, kalau menjangkau seluruh Indonesia, total penerima MBG hampir 83 juta. Tentu tidak bisa sekaligus, harus bertahap," kata Qodari usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 06 dan 07 Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Dari pelaksanaan MBG secara bertahap itu, lanjut dia, akan terjadi proses penyempurnaan sistem, penyempurnaan mekanisme dan kekurangan yang masih terjadi bisa terus diperbaiki.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Telur, daging ikan, daging sapi, susu, itu protein hewani yang salah satunya harus tersedia untuk menjadi indikator MBG yang sehat dalam mendukung generasi emas

Jakarta (ANTARA) - Ahli Gizi dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Pertagi) Dr. Rita Ramayulis menekankan program Makan Bergizi Gratis mesti mampu mengubah pola makan anak, dari yang sebelumnya terbiasa sekadar memenuhi kebutuhan karbohidrat saja, menjadi makanan yang bergizi seimbang dan kaya protein.

"Selama ini, pola makan anak-anak yang gizinya kurang itu berhubungan dengan banyaknya makanan yang diperoleh dari sumber karbohidrat saja, tepung-tepungan, atau seringnya berasal dari tumbuh-tumbuhan saja dan pemenuhan protein hewani relatif kurang. Untuk itu, pola konsumsi protein hewani benar-benar harus sesuai porsi kelompok usia," katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan bahwa protein hewani tidak boleh digantikan dengan protein nabati apabila memang tujuan program untuk mendukung terwujudnya generasi emas.

"Telur, daging ikan, daging sapi, susu, itu protein hewani yang salah satunya harus tersedia untuk menjadi indikator MBG yang sehat dalam mendukung generasi emas," ujar dia.

Menurutnya, MBG juga semestinya mampu menyajikan menu dengan protein yang nyata atau tanpa campuran apapun untuk memenuhi gizi anak.

"Jadi selayaknya pola makan dalam makanan bergizi itu ada protein yang nyata, artinya terlihat sebagai protein yang utuh, tidak berupa campuran, dengan besaran yang sesuai porsinya, dan sangat komplit. Yang kita harapkan ada perwakilan hewani dan nabati. Kalau ada penyelenggaraannya yang ditemukan hanya protein nabati dua-duanya, tentu ini tidak kita harapkan," paparnya.

Ia juga menekankan bahwa program MBG adalah program jangka panjang karena tujuannya generasi emas, sehingga tidak bisa sekadar diperoleh melalui perbaikan gizi jangka pendek.

"MBG ini jangka panjang, enggak bisa diperoleh hanya dengan perbaikan gizi untuk waktu pendek, tetapi perbaikan gizinya harus konsisten, waktu panjang, dan terus-menerus, baru bisa mencapai generasi emas. Kemudian, dalam MBG itu konsepnya bukan ada atau tidak bahannya, melainkan seberapa besar porsi dari setiap kelompok sasaran," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meminta agar peran pengasuhan orang tua dalam memberikan makanan sehat dan bergizi ditingkatkan seiring dengan implementasi program MBG.

"Tentu penting peran pengasuhan orang tua agar makan makanan sehat bergizi juga dilakukan di rumah masing-masing," kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu.

Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan Program MBG sangat baik untuk memastikan pemenuhan gizi yang diperlukan anak dalam masa tumbuh kembang mereka.

"Program ini sangat baik karena memastikan perbaikan gizi seimbang pada anak," ujar dia.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Pemkot Bukittinggi menyediakan dana pendamping sebesar Rp11 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2025

Bukittinggi,- (ANTARA) - Pemerintah Kota Bukittinggi Sumatera Barat akan menjalankan program makanan bergizi gratis dengan ujicoba pada enam sekolah di daerah itu pada Senin (13/1).

"Bukittinggi akan memulai uji coba makanan bergizi gratis di enam sekolah dimulai Senin 13 Januari. Program ini telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional -BGN- dengan tujuan memberikan makanan bergizi kepada siswa di Kota Bukittinggi," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi Herriman di Bukittinggi, Rabu.

Ia menjelaskan, keenam sekolah yang terlibat dalam uji coba ini adalah SMP 1 Bukittinggi, SMP 2 Bukittinggi, SMP 6 Bukittinggi, SMP 8 Bukittinggi, serta SD 05 Tarok Dipo dan SD 08 Tarok Dipo.

Sebanyak 3.276 porsi makanan akan disediakan untuk siswa di enam sekolah tersebut.

Program strategis nasional ini dilakukan bersama badan gizi nasional yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi.

"Untuk anggaran, Pemkot Bukittinggi menyediakan dana pendamping sebesar Rp11 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2025," katanya.

Menurutnya, meski badan gizi nasional mengatur menu makanan yang disajikan, pelaksanaan distribusi makanan akan dilakukan oleh lima dapur umum yang tersebar pada beberapa titik di Bukittinggi.

"Saat ini ada satu dapur umum di Kecamatan Guguk Panjang, setiap dapur umum hanya diperbolehkan menyediakan antara 3.000 hingga 5.000 porsi per hari sesuai dengan standardisasi yang telah diatur oleh badan gizi nasional, " katanya.

Menurutnya, peluncuran program makan bergizi gratis itu akan berdampak positif bagi siswa, karena tidak hanya baik bagi kesehatan siswa tetapi juga dapat menumbuhkan geliat ekonomi lokal khususnya UMKM yang akan terlibat dalam penyediaan bahan makanan.

Ia menambahkan, terkait peluncuran pertama akan dilakukan di SMPN 2 Bukittinggi dengan menyasar target total 27.000 siswa yang tersebar di 81 sekolah di Bukittinggi.

"Program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak di daerah tersebut, serta menjangkau lebih banyak sekolah lain di masa yang akan datang," katanya.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengawasi tender program makan bergizi gratis (MBG) guna menjaga persaingan usaha yang sehat.

Ketua KPPU M Fanshurullah Asa mengatakan terdapat tiga sektor utama yang mendapat pengawasan dari KKPU, yakni pasar digital, ketahanan energi dan ketahanan pangan.

Menurutnya, program MBG masuk dalam pengawasan sektor ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian lebih lantaran melibatkan banyak bidang usaha.

"Untuk memastikan apakah misalnya menggunakan UMKM, bagaimana logistiknya, bagaimana distribusinya dan melibatkan UMKM, sehingga persaingan usahanya betul-betul sehat, dalam mekanisme lelang, tender, harga, saat mulai supply chain-nya, sampai didistribusi," ujar Fanshurullah di Jakarta, Rabu.

Fanshurullah menyampaikan pihaknya juga akan mengundang kementerian dan lembaga terkait hingga distributor-distributor yang terlibat dalam penyediaan logistiknya untuk saling berdiskusi.

Dalam lima tahun ke depan, KPPU akan fokus pada pengawasan pasar digital, ketahanan energi dan ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada KPPU pada awal Januari 2025.

Pada pasar digital, KPPU akan melakukan pengawasan terhadap platform digital yang diduga melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha di Indonesia, seperti Shopee, Google hingga Starlink.

Di sektor ketahanan energi, KPPU telah berbicara dengan beberapa pihak, terkait masalah penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan devisa negara sebesar Rp830 triliun melalui penggunaan jaringan gas (jargas).

Sementara di sisi ketahanan pangan, Fanshurullah telah merekomendasikan penetapan harga eceran tertinggi (HET) pada beberapa komoditas agar lebih mudah diatur.

"Kita sudah ngomong rekomendasi bagaimana masalah gula itu mesti dikawal harganya, kemudian HET bawang putih juga diatur. Jadi kita dalam konteks, itu sudah kita sepakati fokus di tiga tadi," katanya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah secara serentak memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 titik di 26 provinsi di Indonesia untuk para siswa dari TK hingga sekolah menengah pada Senin 6 Januari 2025.

Sejumlah daerah lain ada yang baru memulai program tersebut kemarin atau hari ini, dan sebagian daerah lain baru akan memulai pada pekan depan.

Program MBG ini ternyata memiliki dampak atau efek domino di tengah masyarakat.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian menyebut program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dapat berefek pada masyarakat terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Multipplier effect dari program makan bergizi gratis ini adalah akan terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar baru bagi masyarakat sekitar lokasi di mana makan bergizi gratis berlangsung.

Pembentukan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mengangkat perekonomian daerah karena bahan-bahan yang digunakan dari produk lokal.

Selain itu, petugas dapur SPPG juga berasal dari masyarakat setempat. Konsep dapur seperti itu dapat membawa lebih banyak keuntungan untuk masyarakat setempat meski memiliki beberapa kekurangan, seperti kesulitan eksekusi perintah hingga sistem pembayaran.

Bisa dengan memanfaatkan dapur yang ada, misal dapur yang sudah eksis di sekolah atau dapurnya UMKM atau dapur milik masyarakat lokal.

Ia melanjutkan pemanfaatan dapur lokal atau UMKM dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Adapun tenaga kerja lokal akan lebih banyak terserap.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Pecahkan rekor

Dari sekian banyak pemerintah daerah yang menyelenggarakan MBG, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas kegiatan pemberian makan bergizi gratis kepada 22 ribu pelajar di daerah itu.

Senior Customer Relations Manager MURI Andri Purwandono di Kolaka Utara, Selasa, mengatakan bahwa kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara patut diberikan apresiasi, yang bisa memberikan makan bergizi gratis kepada 22 ribu pelajar di daerah tersebut.

Penjabat Bupati Kolaka Utara Yusmin menyampaikan kegiatan MBG itu diikuti sebanyak 22 ribu pelajar dan terbagi di beberapa lokasi, antara lain 10 ribu pelajar di Alun-alun Kota Lasusua, dan 12 ribu tersebar di 15 kecamatan se-Kabupaten Kolaka Utara.

Kegiatan ini bukan hanya soal pencapaian rekor, tetapi juga bentuk nyata implementasi dari program nasional untuk menciptakan generasi sehat dan berprestasi.

Bukan sekadar kebanggaan, melainkan pemicu bagi pemreintah untuk terus berkolaborasi demi mensukseskan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pemkab olaka Utara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar dalam APBD untuk mendukung program ini secara berkelanjutan.

Rekor MURI tersebut berhasil memecahkan rekor yang sebelumnya dilaksanakan di Magelang pada 2022 dengan melibatkan sebanyak 14 ribu pelajar.

Dinantikan

Dari sekian banyak program yang dijanjikan Pemerintahan Prabowo-Gibran, barangkali Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu yang terpopuler dan paling dinantikan implementasinya.

Program ini menjadi diskursus yang menarik, sempat menuai pro dan kontra, berikut pelaksanaan yang dianggap rumit dan dikhawatirkan gagal di tengah jalan.

Program MBG hadir sebagai solusi yang tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menciptakan efek domino positif terhadap perekonomian.

Program MBG bisa menjadi katalisator bagi sektor UMKM, rantai pasok pangan, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, yang semuanya saling terkait dalam jejaring sosial dan ekonomi masyarakat.

Melalui lensa sosiologi dan ekonomi, bangsa ini dapat memahami dampak berlapis dari program, yang melampaui sekadar pemberian makanan bergizi kepada anak-anak sekolah di Tanah Air.

Dari perspektif yang positif, efek berganda dari program MBG dapat diibaratkan sebagai daya ungkit yang signifikan dalam menggerakkan roda ekonomi lokal.

Ketika makanan bergizi didistribusikan kepada masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam golongan rentan, kebutuhan logistik dan bahan baku meningkat secara eksponensial.

Efeknya, sektor pertanian sebagai pemasok utama bahan pangan mengalami lonjakan permintaan.

Petani lokal, yang sebelumnya kesulitan menjual hasil panennya dengan harga layak, kini memiliki akses pasar yang lebih stabil.

Di tingkat ini, program tersebut bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga soal pemberdayaan petani sebagai pilar utama rantai pasok pangan.

Efek positif ini tidak berhenti hanya di sektor pertanian. Ketika permintaan bahan pangan meningkat, jaringan UMKM yang bergerak di bidang pengolahan makanan turut diuntungkan.

Banyak pelaku usaha kecil, mulai dari produsen keripik singkong hingga katering rumahan terlibat dalam proses penyediaan makanan bergizi.

Mereka mendapatkan peluang untuk memperluas skala usaha mereka, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya beli masyarakat di sekitarnya.

Dalam konteks ini, program MBG menjadi lebih dari sekadar bantuan sosial. Ia adalah motor penggerak ekonomi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Keterlibatan UMKM dalam program MBG juga menciptakan siklus ekonomi yang sehat. Para pelaku usaha ini, yang sebagian besar adalah perempuan, mendapatkan penghasilan tambahan yang membantu mereka memenuhi kebutuhan keluarga.

Tidak sedikit dari mereka yang kemudian memanfaatkan pendapatan tersebut untuk memperbaiki pendidikan anak-anak mereka atau berinvestasi dalam pengembangan usaha.

Efek berganda ini, meskipun terlihat kecil di permukaan, sebenarnya memiliki implikasi besar dalam mengurangi ketimpangan sosial.

Ekosistem ekonomi

Dari perspektif sosiologis, program MBG adalah alat pemberdayaan yang memperkuat kohesi sosial, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam ekosistem ekonomi.

Rantai pasok pangan yang terbangun melalui program MBG juga menunjukkan dinamika yang menarik.

Dalam skema ini, bahan pangan segar, seperti sayur, buah, daging, dan ikan didistribusikan langsung dari petani atau nelayan kepada penyedia layanan makanan.

Model ini memotong rantai distribusi yang sebelumnya panjang dan berbiaya tinggi. Selain menekan harga, skema ini juga mengurangi pemborosan pangan, meningkatkan kualitas gizi, dan memperkuat hubungan langsung antara produsen dan konsumen.

Selain itu para pemasok juga didorong untuk kreatif mencari sumber-sumber pangan lokal yang berkualitas, yang sebelumnya tidak dilirik. Contohnya rebung, umbi-umbian, paku-pakuan, hingga jamur lokal.

Di sisi lain, keterlibatan pemerintah sebagai fasilitator memastikan stabilitas harga dan kelancaran distribusi, menciptakan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat.

Dari sudut pandang ekonomi makro, program ini berkontribusi pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) melalui aktivitas konsumsi yang lebih tinggi.

Ketika masyarakat mendapatkan makanan bergizi secara gratis, pengeluaran mereka untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan dan kesehatan, cenderung meningkat.

Hal ini menciptakan siklus konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, peningkatan gizi masyarakat juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang menjadi salah satu indikator utama daya saing ekonomi suatu negara.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Program MBG menghadapi tantangan dalam implementasinya, salah satunya adalah memastikan keberlanjutan program ini tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.

Dalam hal ini, kemitraan dengan sektor swasta, koperasi, dan organisasi masyarakat menjadi kunci. Dengan melibatkan lebih banyak pihak, program ini dapat menjadi model kolaborasi publik-swasta yang efektif, di mana semua pihak berbagi peran dan tanggung jawab untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Program ini diharapkan melibatkan para petani sayur yang sebelumnya bergantung pada tengkulak, kini dapat menjual langsung hasil panen mereka ke dapur umum yang dikelola oleh kelompok UMKM lokal.

Dampaknya, pendapatan petani meningkat signifikan, sementara kelompok UMKM mampu mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja dari desa yang sama.

Lebih dari itu, masyarakat penerima manfaat merasa lebih dihargai karena mereka tidak hanya menerima makanan, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan sosial yang lebih besar.

Pada akhirnya, program MBG bisa menjadi bukti nyata bagaimana sebuah kebijakan sederhana dapat memiliki dampak yang kompleks dan mendalam.

Program ini menghubungkan berbagai sektor dalam perekonomian, mulai dari pertanian, UMKM, hingga logistik dengan cara yang saling memperkuat.

Dalam kerangka sosiologis, program ini membangun solidaritas sosial yang menjadi dasar bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan efek berganda, program serupa dapat dikembangkan untuk sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

Hal ini menunjukkan bahwa di balik setiap kebijakan yang dirancang dengan baik, ada peluang untuk menciptakan perubahan yang melampaui tujuan awalnya.

Program MBG adalah cerminan dari bagaimana ekonomi dan sosiologi dapat bersinergi untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Dengan keberlanjutan sebagai tantangan utama, program ini tetap menjadi seberkas harapan bagi banyak pihak.

Program ini mengingatkan semua bahwa solusi untuk masalah besar sering kali tersembunyi dalam langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsistensi dan kesungguhan.

Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, program MBG mengajarkan bangsa ini untuk percaya bahwa perubahan yang nyata selalu dimulai dari dasar, memberi makan tubuh, sekaligus menghela dan menggerakkan rantai pasok ekonomi sebuah bangsa.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian menyebut program “Makan Bergizi Gratis” yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dapat berefek pada masyarakat terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru.

“Multipplier effect dari program makan bergizi gratis ini adalah akan terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar baru bagi masyarakat sekitar lokasi di mana makan bergizi gratis berlangsung,” kata Eliza dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Eliza menyatakan bahwa pembentukan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mengangkat perekonomian daerah karena bahan-bahan yang digunakan dari produk lokal.

Selain itu, petugas dapur SPPG juga berasal dari masyarakat setempat. Konsep dapur seperti itu dapat membawa lebih banyak keuntungan untuk masyarakat setempat meski memiliki beberapa kekurangan, seperti kesulitan eksekusi perintah hingga sistem pembayaran.

“Bisa dengan memanfaatkan dapur yang ada, misal dapur yang sudah eksis di sekolah atau dapurnya UMKM atau dapur milik masyarakat lokal,” ujar Eliza.

Ia melanjutkan pemanfaatan dapur lokal atau UMKM dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Adapun tenaga kerja lokal akan lebih banyak terserap.

Sebelumnya pada Senin (6/1), pemerintah secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis di sejumlah wilayah Indonesia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menjelaskan investasi yang diberikan oleh Qatar kepada Indonesia ditujukan untuk membangun satu juta rumah yang modelnya berupa hunian vertikal di perkotaan.

Fahri mengatakan hunian-hunian vertikal itu bakal segera dibangun untuk menyediakan rumah-rumah layak huni bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di perkotaan, mengingat saat ini banyak dari mereka belum punya rumah, dan masih banyak juga yang menempati rumah-rumah di kawasan kumuh yang tidak layak huni.

“Itu kira-kira satu juta unit yang komitmen (untuk dibangun). Ini yang untuk rusun (rumah susun) dulu ya, lebih vertikal ya, vertical housing (hunian vertikal),” kata Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan selepas acara penandatanganan nota kesepahaman kerja sama (MoU) investasi pembangunan rumah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Dalam acara itu, Presiden Prabowo Subianto beserta beberapa menterinya menyaksikan langsung acara penandatanganan MoU. Dari pihak Indonesia, MoU itu diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan dari pihak Qatar diwakili oleh Sheikh Abdul Aziz Al Thani, seorang investor yang juga bagian dari keluarga Raja Qatar.

Maruarar, saat ditanya lebih lanjut mengenai proyek pembangunan rumah, menjelaskan ada beberapa lokasi yang dipersiapkan pemerintah untuk membangun hunian-hunian vertikal, yaitu di kawasan-kawasan padat penduduk di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Di Jakarta, lokasi-lokasi yang dipersiapkan di antaranya di kawasan Kalibata, Senayan, Kemayoran. Tanah-tanah itu, dia menyebut, merupakan aset-aset negara yang saat ini dikelola BUMN dan kementerian/lembaga.

“(MoU) ini G2G — government-to-government, dan tentunya kami harap ini bisa direalisasikan segera, dan kami siapkan dengan cepat. Kalau perlu, besok kami turun ke lapangan untuk cek lokasi itu,” kata Menteri PKP menjelaskan bentuk kerja sama Indonesia-Qatar dalam MoU itu.

Di lokasi yang sama, Sheikh Abdul Aziz Al Thani sebagai investor menegaskan komitmennya dan komitmen pemerintahnya mendukung program pembangunan rumah oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kami akan bekerja profesional dengan seluruh pihak di belakang kami. Saya berharap adanya dukungan Presiden dan semua yang ada di sini, Bapak Hashim, menteri-menteri, kita akan berhasil,” kata investor dari Qatar itu.

Dia pun meneruskan pesan dari Raja Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani: “Indonesia dan Qatar punya hubungan yang kuat sehingga kami akan mendukung Indonesia di berbagai sektor, dan salah satunya sektor bisnis”.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasang target ambisius untuk membangun tiga juta rumah per tahun yang diperuntukkan utamanya kepada masyarakat berpenghasilan rendah.