Hari ini, program MBG diluncurkan dengan melibatkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan pihaknya sedang mengevaluasi hari pertama program Makan Bergizi Gratis baik dari segi menu maupun sasaran agar lebih baik lagi ke depan.

"Sedang dilakukan evaluasi, sasaran tetap ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD hingga SMA serta santri dan sekolah keagamaan lainnya," katanya saat dikonfirmasi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

Pada rapat bersama Komisi IX DPR RI yang digelar secara tertutup hari ini, Dadan juga menyampaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengedepankan kualitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden berpesan berkali-kali jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Jadi bagi yang sudah siap, dieksekusi," ujar dia.

Sejalan dengan arahan itu, ia melanjutkan, pemberian makan bergizi gratis pada target penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap. Contohnya, pada hari pertama pelaksanaan program tersebut, target penerima manfaat yang ditetapkan Badan Gizi Nasional adalah sebanyak 400 sampai dengan 600 ribu anak-anak.

"Kurang lebih antara 400 sampai 600 ribu," ucapnya.

Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

"Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat," paparnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyebutkan bahwa pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

"Karena ini program sangat besar, kalau menjangkau seluruh Indonesia, total penerima MBG hampir 83 juta. Tentu tidak bisa sekaligus, harus bertahap," kata Qodari usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 06 dan 07 Pulogebang Cakung Jakarta Timur, Senin.

Dari pelaksanaan MBG secara bertahap itu, lanjut dia, akan terjadi proses penyempurnaan sistem, penyempurnaan mekanisme dan kekurangan yang masih terjadi bisa terus diperbaiki.

Hari ini, program MBG diluncurkan dengan melibatkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Sayang sekali kalau program Pak Prabowo untuk menciptakan generasi emas dengan asupan gizi ini tercemar oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membuat aturan teknis mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

"BGN ini akan melibatkan banyak pihak atau stakeholder sehingga perlu segera disusun pedoman teknisnya,” kata Edy di Jakarta, Senin, usai mengikuti rapat tertutup Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional.

Menurut dia, aturan teknis itu bernilai penting antara lain untuk memastikan informasi seputar program Makan Bergizi Gratis yang diterima oleh masyarakat tidak simpang siur. Ia menilai potensi penyimpangan bisa saja terjadi sehingga membuat program ini terhambat.

“Sayang sekali kalau program Pak Prabowo untuk menciptakan generasi emas dengan asupan gizi ini tercemar oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan,” kata dia.

Berikutnya, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III itu juga meminta agar 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera dibentuk, sebagaimana target Badan Gizi Nasional pada 2025 ini.

Pada hari pertama pelaksanaan secara resmi program Makan Bergizi Gratis, baru terdapat 190 SPPG.

“Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap SPPG di dapil,” ujar dia menambahkan.

Edy menyatakan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR itu merupakan salah satu kesepakatan dalam rapat dengan Badan Gizi Nasional.

Selain itu, Komisi IX juga akan terlibat dalam peluncuran SPPG di setiap dapilnya. Langkah itu bertujuan agar para wakil rakyat tersebut mengetahui kesiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, termasuk terkait kualitas makanan dan kehigienisan dapur.

"Program ini akan berjalan secara bertahap. Kalau di daerah ada SPPG yang belum siap, saya yakin dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi dengan baik,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan pihaknya menyetujui anggaran Badan Gizi Nasional tetap di angka Rp71 triliun pada tahun 2025.

"Tetap Rp71 triliun, tetap," kata Nihayatul.

Anggaran BGN sebesar Rp71 triliun itu memang telah diungkap oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pada 20 Agustus 2024 di kompleks Istana Kepresidenan.

Ia menyampaikan alokasi anggaran untuk program kerja BGN tahun 2025 senilai Rp71 triliun, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rapat antara BGN dan Komisi IX DPR RI tersebut diketahui beragendakan persetujuan rencana kerja dan anggaran Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025. Dadan Hindayana pun menjelaskan rapat tersebut juga membahas seputar penyesuaian anggaran.

Salah satu anggaran yang disesuaikan, kata dia melanjutkan adalah anggaran terkait dengan dukungan manajemen Badan Gizi Nasional yang pada awalnya sebesar Rp8 triliun dikurangi sebesar Rp1,5 triliun. Anggaran tersebut, kata dia, akan dialihkan untuk program pemenuhan gizi nasional.

"Tadi kami membahas terkait dengan penyesuaian anggaran yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp8 triliun, diturunkan menjadi kurang lebih Rp7 triliun, turun Rp1,5 triliun, yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," ujarnya.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Kendari (ANTARA) - Ratusan siswa-siswi sekolah dasar di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai menyantap makan bergizi gratis atau MBG yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dan dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala SDN 10 Kendari Husnah Faizal saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan siswa-siswi di sekolah tersebut yang mendapatkan makanan bergizi gratis sebanyak 139 orang siswa.

Menurutnya, program tersebut sangat membantu karena jika terdapat anak yang belum sarapan di rumah tidak perlu lagi membawa uang jajan dan bisa langsung mendapatkan makanan di sekolah dengan gizi yang dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut.

"Program ini membantu, karena kehadiran siswa yang berkurang maka akan rajin datang. Anak yang tidak sarapan bisa sarapan (di sekolah)," kata Husnah Faizal.

Dia menyebutkan bahwa hal tersebut juga dapat membantu anak-anak untuk bisa menabung uang jajan mereka yang diberikan untuk di sekolah.

"Tidak bawa uang jajan bisa makan. Uang yang bawa untuk jajan bisa ditabung, di sini ekonomi siswa tidak merata," ucapnya.

Sementara itu, Kepala SDN 30 Kendari Starni mengungkapkan bahwa program makan bergizi tersebut dilaksanakan pada rentang waktu istirahat para siswa. Mereka dibagikan paket kotak yang berisikan makanan bergizi lengkap, mulai dari nasi, sayuran, hingga lauk pauk.

"Jadi, dalam setiap paket makanan yang di sajikan kepada siswa, menunya semua lengkap, mulai dari sayur, daging ayam, telur ayam dan beberapa potongan buah," ungkap Starni.

Ia menyampaikan bahwa untuk di SDN 30 Kendari terdapat sebanyak 774 siswa-siswi yang mendapatkan makanan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto.*

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nunukan bertekad menyukseskan program Makan Bergizi Gratis yang resmi dimulai di enam sekolah di Kecamatan Nunukan Selatan dengan alokasi 2.700 porsi makanan.

“Menu yang disajikan telah dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah,” kata Selamat, Ketua PERSAGI Cabang Kabupaten Nunukan di Nunukan, Senin.

Pengelola Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan telah menyusun menu yang bervariasi dan bergizi seimbang sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan. Setiap porsi makanan mengandung sekitar 719 kalori, 34 gram protein, dan 30,7 gram lemak.

Menu makan siang gratis yang disajikan pada Senin (6/1/2025) terdiri atas nasi, tumis kacang labu kuning, tempe, ayam krispi, dan buah semangka.

Menu ini, lanjut Selamat, telah disesuaikan dengan Juknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025.

"Kami optimistis program ini meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak sekolah di Nunukan dan akan berdampak positif pada prestasi belajar mereka," tambahnya.

Kepala SD 05 Nunukan Selatan menyambut baik program ini. Ia sangat berterima kasih atas inisiatif pemerintah.

“Program Makan Bergizi Gratis ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami dan semoga program ini berkelanjutan," ungkapnya.

Program Makan Bergizi Gratis di Nunukan akan berlangsung selama satu tahun ke depan.

Sebanyak 2.700 porsi makanan bergizi disalurkan setiap harinya ke enam sekolah yang telah ditunjuk, yaitu SD 03, SD 05, SD 2, dan SD 1 Nunukan Selatan, serta SMP 4, dan SMA 2 Nunukan Selatan.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Warga melintas di salah satu perumahan subsidi di Bagendung, Kota Cilegon, Banten, Rabu (8/1/2025). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alokasi anggaran untuk mendukung program 3 juta rumah pada tahun 2025 melalui APBN sebesar Rp40,27 triliun guna memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakan berpenghasilan rendah (MBR).

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah sekolah untuk memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Bapak Prabowo memantau setiap saat dan beliau akan melakukan sidak," ujar Dadan kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Komisi IX DPR RI yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sebagaimana inspeksi yang dilakukan mendadak, Dadan mengatakan sekolah yang menjadi tujuan sidak Presiden Prabowo itu dirahasiakan. Sejalan dengan hal itu, Dadan mengatakan pihaknya meminta agar semua sekolah bersiap melaksanakan program tersebut sebaik mungkin.

"Sementara tolong dipersiapkan sebaik-baiknya. Beliau (Presiden Prabowo) tetap memantau dari berbagai sisi dan beliau pasti akan meninjau ke berbagai lokasi, tapi namanya sidak kan tidak tahu," kata dia.

Diketahui, Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.

Dia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis mengedepankan kualitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden berpesan berkali kali jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Jadi bagi yang sudah siap dieksekusi," kata Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengedepankan kualitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden berpesan berkali-kali jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Jadi bagi yang sudah siap dieksekusi," kata Dadan kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Komisi IX DPR RI yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sejalan dengan arahan itu, kata dia melanjutkan, pemberian makan bergizj gratis pada target penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap. Contohnya, pada hari pertama pelaksanaan program tersebut, target penerima manfaat yang ditetapkan Badan Gizi Nasional adalah sebanyak 400 sampai dengan 600 ribu anak-anak.

"Kurang lebih antara 400 sampai 600 ribu," ujarnya.

Ke depannya, kata Dadan melanjutkan, jumlah penerima manfaat program tersebut akan ditambah secara bertahap di sejumlah sekolah di Indonesia.

"Kami tadi sudah sepakat dengan Komisi IX untuk pembukaan berikutnya nanti anggota Komisi IX DPR terlibat di dalam pembukaan satuan layanan tersebut," kata dia.

Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada siswa sekolah.

Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.*

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengedepankan kualitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden berpesan berkali-kali jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Jadi bagi yang sudah siap dieksekusi," kata Dadan kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Komisi IX DPR RI yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sejalan dengan arahan itu, kata dia melanjutkan, pemberian makan bergizj gratis pada target penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap. Contohnya, pada hari pertama pelaksanaan program tersebut, target penerima manfaat yang ditetapkan Badan Gizi Nasional adalah sebanyak 400 sampai dengan 600 ribu anak-anak.

"Kurang lebih antara 400 sampai 600 ribu," ujarnya.

Ke depannya, kata Dadan melanjutkan, jumlah penerima manfaat program tersebut akan ditambah secara bertahap di sejumlah sekolah di Indonesia.

"Kami tadi sudah sepakat dengan Komisi IX untuk pembukaan berikutnya nanti anggota Komisi IX DPR terlibat di dalam pembukaan satuan layanan tersebut," kata dia.

Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada siswa sekolah.

Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.*

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengedepankan kualitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden berpesan berkali-kali jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Jadi bagi yang sudah siap dieksekusi," kata Dadan kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Komisi IX DPR RI yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sejalan dengan arahan itu, kata dia melanjutkan, pemberian makan bergizj gratis pada target penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap. Contohnya, pada hari pertama pelaksanaan program tersebut, target penerima manfaat yang ditetapkan Badan Gizi Nasional adalah sebanyak 400 sampai dengan 600 ribu anak-anak.

"Kurang lebih antara 400 sampai 600 ribu," ujarnya.

Ke depannya, kata Dadan melanjutkan, jumlah penerima manfaat program tersebut akan ditambah secara bertahap di sejumlah sekolah di Indonesia.

"Kami tadi sudah sepakat dengan Komisi IX untuk pembukaan berikutnya nanti anggota Komisi IX DPR terlibat di dalam pembukaan satuan layanan tersebut," kata dia.

Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada siswa sekolah.

Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.*

Jakarta (ANTARA) -

Program unggulan pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) telah resmi dimulai hari ini di beberapa daerah di Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan, target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujar Dadan kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Di Provinsi Jakarta, tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BGN tepatnya di Halim dan Ciracas Jakarta Timur, serta Palmerah, Jakarta Barat mengumumkan jumlah penerima makanan bergizi gratis di masing-masing wilayah.

Di hari pertama program, fokus pemerintah yakni memberikan makanan bergizi gratis untuk siswa sekolah mulai PAUD hingga SMA. Berikut daftar jumlah penerima makanan bergizi gratis di tiga SPPG Jakarta yang diterima ANTARA per Senin (6/1):

SPPG Halim, Jakarta Timur, dengan total penerima 3.953 siswa yang terdiri dari:

1. SD Angkasa 5: 128
2. SD Angkasa 1: 304
3. SD Angkasa 7: 22
4. SD Angkasa 10: 46
5. SMPN 80: 855
6. SMPN 214: 825
7. MTSN 14: 467
8. SMK Angkasa 1: 306

SPPG Susukan Ciracas, Jakarta Timur, dengan total penerima 3.055 siswa yang terdiri dari:

1. SDN 01 Susukan: 374
2. SDN 02 Susukan: 381
3. SDN 03 Susukan: 384
4. SDN 04 Susukan: 379
5. SDN 05 Susukan: 380
6. SDN 08 Susukan: 375
7. SMP 174 Susukan: 709
8. PAUD Al Murzaqiyah: 33
9. PAUD Fatahilah: 40

SPPG Palmerah, Jakarta Barat, dengan total penerima 2.987 siswa yang terdiri dari:

1. SDN 07 Slipi: 564
2. TK Aisyiah: 29
3. SD Barunawati II: 215
4. TK Nurul Huda: 38
5. SD 11 Slipi: 400
6. SLB 5 Slipi: 197
7. TK Bhayangkari: 48
8. SMP Barunawati: 343
9. MTS Al-Ukhuwah: 112
10. SD 15 Slipi: 386
11. SMPN 61 Slipi: 655.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada Selasa (6/1) belum dapat dinikmati oleh masyarakat di Kalimantan Barat karena harus ditunda akibat sejumlah kendala teknis, seperti verifikasi data penerima manfaat dan kesiapan mitra penyelenggara di Kalbar.

"Pelaksanaan Program MBG di Kalbar masih berada dalam tahap persiapan. Kami memperkirakan program ini baru dapat diluncurkan di Kalbar pada 13 sampai 20 Januari 2024," kata Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalimantan Barat, Firman Fahrozi, di Pontianak, Senin.

Firman menambahkan bahwa pihaknya bersama Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah memverifikasi data penerima manfaat yang meliputi balita, ibu hamil, dan anak-anak sekolah dari tingkat TK hingga SMA sederajat. Selain itu, persiapan dapur sehat dan peralatan makan berbahan ramah lingkungan menjadi prioritas utama.

"Mitra-mitra kami sedang mempersiapkan alat makan yang bisa digunakan ulang, seperti dari bahan stainless steel," tuturnya.

Firman menyebut bahwa peluncuran awal Program MBG di Kalbar akan dilakukan secara bertahap dengan cakupan beberapa sekolah terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah dapur sehat dan mitra penyelenggara yang tersedia saat ini.

"Namun, targetnya, seluruh penerima manfaat di Indonesia, terutama anak-anak sekolah, akan mendapatkan program ini secara merata," katanya.

Sejauh ini, satu dapur sehat telah siap untuk mendukung pelaksanaan Program MBG di Kalbar. Dapur sehat tersebut berada di Kantor Babinsa Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya.

Firman juga mengungkapkan rencana pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk membangun dapur sehat tambahan guna mengatasi kendala yang ada dan mempercepat implementasi Program MBG di wilayah tersebut.

"Pemkab Kubu Raya bahkan ikut membantu mengatasi kendala di dapur sehat Rasau Jaya serta berencana membangun dapur sehat lainnya untuk mendukung keberhasilan program ini," katanya.

Firman menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memenuhi setidaknya 35 persen kebutuhan gizi harian setiap penerima manfaat. Pengawasan terhadap kandungan gizi makanan akan dilakukan oleh ahli gizi di setiap dapur yang berpartisipasi.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Rita Hastarita, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung implementasi Program MBG sesuai dengan tugas dan fungsi, termasuk penyediaan data siswa dan lokasi pelaksanaan kegiatan.

"Sebagai penerima manfaat, kami siap mensukseskan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi berupa data siswa dan lokasi kegiatan," tuturnya.

Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan keluarga prasejahtera, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan dan pendidikan di Kalimantan Barat.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan pihaknya menyetujui anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tetap di angka Rp71 triliun pada tahun 2025.

"Tetap Rp71 triliun, tetap," kata Nihayatul kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Badan Gizi Nasional yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, anggaran BGN sebesar Rp71 triliun itu telah diungkap oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pada 20 Agustus 2024 di kompleks Istana Kepresidenan. Ia menyampaikan alokasi anggaran untuk program kerja BGN tahun 2025 senilai Rp71 triliun, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rapat antara BGN dan Komisi IX DPR RI tersebut diketahui beragendakan persetujuan rencana kerja dan anggaran Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025. Dadan Hindayana pun menjelaskan rapat tersebut juga membahas seputar penyesuaian anggaran.

Salah satu anggaran yang disesuaikan, kata dia, adalah anggaran terkait dengan dukungan manajemen Badan Gizi Nasional yang pada awalnya sebesar Rp8 triliun. Anggaran itu lalu dikurangi sebesar Rp1,5 triliun. Anggaran tersebut, kata dia, akan dialihkan untuk program pemenuhan gizi nasional.

"Tadi kami membahas terkait dengan penyesuaian anggaran yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp8 triliun, diturunkan menjadi kurang lebih Rp7 triliun, yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," ujarnya.

Dadan juga menyampaikan persetujuan dari Komisi IX DPR RI merupakan salah satu syarat penggunaan APBN agar Badan Gizi Nasional bisa menjalankan Program Makan Bergizi Gratis.

"Salah satu syarat yang hari ini terakhir, yang bisa dibuka adalah persetujuan dari Komisi IX agar anggaran BGN disetujui. Dengan demikian, uang itu akan masuk ke BGN, dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program MBG," kata dia.

Diketahui, Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis pada bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025