Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah sekolah untuk memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Bapak Prabowo memantau setiap saat dan beliau akan melakukan sidak," ujar Dadan kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Komisi IX DPR RI yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sebagaimana inspeksi yang dilakukan mendadak, Dadan mengatakan sekolah yang menjadi tujuan sidak Presiden Prabowo itu dirahasiakan. Sejalan dengan hal itu, Dadan mengatakan pihaknya meminta agar semua sekolah bersiap melaksanakan program tersebut sebaik mungkin.

"Sementara tolong dipersiapkan sebaik-baiknya. Beliau (Presiden Prabowo) tetap memantau dari berbagai sisi dan beliau pasti akan meninjau ke berbagai lokasi, tapi namanya sidak kan tidak tahu," kata dia.

Diketahui, Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.

Dia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis mengedepankan kualitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden berpesan berkali kali jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Jadi bagi yang sudah siap dieksekusi," kata Dadan.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyebutkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

"Karena ini program sangat besar, kalau menjangkau seluruh Indonesia, total penerima MBG hampir 83 juta. Tentu tidak bisa sekaligus, harus bertahap," kata Qodari usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 06 dan 07 Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

Dari pelaksanaan MBG secara bertahap itu, lanjut dia, akan terjadi proses penyempurnaan sistem, penyempurnaan mekanisme dan kekurangan yang masih terjadi bisa terus diperbaiki.

"Kalau langsung serentak seluruh Indonesia, nanti kalau ada masalah tentunya akan menjadi masalah besar. Tapi kalau bertahap, berproses, InsyaAllah nanti masalah-masalah itu sudah selesai ketika skalanya sudah nasional atau maksimal," katanya.

Untuk target penerima MBG hingga akhir Desember 2025, kata dia, menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai "leading sector".

"Tapi informasi yang kami dapatkan hingga akhir 2025 mencapai 15 juta dan bertahap sampai 2029 sekitar 83 juta," katanya.

Dia berharap dengan pemberian MBG itu, maka kualitas gizi anak-anak menjadi meningkat, belajarnya juga semangat, ekonomi juga berkembang sehingga generasi menuju 2045 itu betul-betul akan berkualitas.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria menuturkan secara nasional hari ini ada 600.000 anak menerima manfaat dari makan bergizi gratis.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kata dia, tahun 2025 dan seterusnya adalah tahun penghematan.

"Nah harapan dari Presiden adalah kalau kita berhemat di tahun 2025, korupsi dicegah, judi online dicegah, penyelundupan dicegah. Maka pada 2026 nanti akan lebih banyak lagi menerima manfaat dari makan bergizi gratis," kata dia.

Program MBG ini merupakan program pertama sejak Indonesia merdeka. "Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Anggaran untuk makan bergizi gratis ini, setelah melalui uji coba sebesar Rp10 ribu per paket untuk di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Pulau Jawa itu menyesuaikan dengan ketersediaan pangan dan rekomendasi dari para ahli gizi.

Targetnya di 2029, kata dia, hampir 83 juta masyarakat itu bisa mendapatkan MBG.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna perluasan akses ke nutrisi yang baik bagi ibu-ibu serta para balita yang kekurangan gizi.

"Kalau bisa, makanannya juga standar dibuat oleh mereka. Karena mereka kan membuat makanan untuk yang sehat. Kita butuhnya makanan untuk yang sakit, kurang gizi. Itu juga sudah kita kerja sama," kata Budi usai acara pelepasan Peserta Fellowship Kardiointervensi ke China dan Jepang di Jakarta, Senin.

Hal tersebut dia sampaikan terkait pertanyaan awak media tentang peran Kemenkes dalan Program Makan Bergizi Gratis. Dia menjelaskan, terkait program itu, pihaknya dan BGN bekerja sama dalam menentukan standar gizi yang diberikan.

"Mereka waktu itu sempat datang ke kita untuk meminta bantuan akses terhadap ahli-ahli gizi di puskesmas," kata dia menambahkan.

Adapun terkait penjajakan kerja sama untuk perluasan akses gizi, katanya, dia berharap inisiatif tersebut dapat menyehatkan masyarakat Indonesia secara lebih luas.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) serentak digelar di berbagai daerah Indonesia pada Senin.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam pernyataan resminya yang disiarkan di Jakarta, Ahad, menyebut menteri-menteri itu bakal meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di sekitar kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), kemudian di Karawang, dan Bandung.

Dari berbagai informasi yang dihimpun ANTARA, sejumlah menteri antara lain Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat; dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat.

Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan mengecek langsung dapur umum untuk makan bergizi gratis di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Ada juga Di SPPG Palmerah, Jakarta, Senin pukul 10.30 WIB, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang.

Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta dioperasikan, seperti SPPG Halim yang melayani 2.953 siswa, SPPG Susukan Ciracas, Jakarta Timur untuk 3.055 siswa, dan SPPG Pal Merah Jakarta Barat untuk 2.987 siswa.*

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujar Dadan kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Dadan juga menyampaikan, sebagaimana pesan dari Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan diberikan secara bertahap kepada seluruh penerima manfaat.

“Jadi bertahap saja, yang sudah siap dilaksanakan, yang belum siap secara bertahap dilaksanakan,” ucap dia.

Menurut dia, pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.

Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujar Dadan kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Dadan juga menyampaikan, sebagaimana pesan dari Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan diberikan secara bertahap kepada seluruh penerima manfaat.

“Jadi bertahap saja, yang sudah siap dilaksanakan, yang belum siap secara bertahap dilaksanakan,” ucap dia.

Menurut dia, pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.

Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujar Dadan kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Dadan juga menyampaikan, sebagaimana pesan dari Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan diberikan secara bertahap kepada seluruh penerima manfaat.

“Jadi bertahap saja, yang sudah siap dilaksanakan, yang belum siap secara bertahap dilaksanakan,” ucap dia.

Menurut dia, pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.

Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pemberian susu dalam menu makanan dari Program Makan Bergizi Gratis diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki sapi perah.

"Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada dan untuk mendorong agar tiap daerah punya sapi perah," kata Dadan kepada wartawan usai menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk menekan atau mencegah impor susu karena BGN berkomitmen memperdayakan produk lokal dalam program Makan Bergizi Gratis.

"Kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," ujar dia.

Hal tersebut disampaikan Dadan guna menanggapi susu yang belum ada dalam menu makan bergizi gratis di beberapa tempat seperti Jakarta.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa susu termasuk ke dalam anggaran Makan Bergizi Gratis bagi setiap siswa yang ditetapkan sebesar Rp10 ribu. Ia juga mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional melakukan kombinasi menu atas arahan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Termasuk, itu termasuk (dalam anggaran Rp10 ribu). Jadi gini, kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan karena indeksnya sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Jadi, agar indeksnya tetap masuk kami akan melakukan kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu dapat diberikan," ujar dia.

Kemudian, kata Dadan melanjutkan, untuk daerah yang tidak memproduksi susu atau tidak ada peternakan sapi perah, sumber protein akan diganti dengan bahan yang lain, termasuk sumber kalsium yang bisa didapat dari susu.

"Untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya, untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya. Misalnya, dengan ikan, telur, dan lain-lain dan sumber kalsium lainnya, termasuk seperti yang sudah saya sebutkan," kata dia.

Diketahui, Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) fokus memberikan Makan Bergizi Gratis untuk keluarga berisiko stunting.

"Terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kita nanti kerja sama dengan BGN, tetapi khusus yang berkenaan dengan stunting dan potensi keluarga risiko stunting. Saat ini sedang disiapkan penandatanganan kesepakatan bersama antara BGN dengan kementerian kita," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN, Wihaji di Kantor Kemendukbangga, Jakarta, Senin.

Wihaji menyebutkan pihaknya melibatkan 600 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh Indonesia untuk program MBG.

"Prinsipnya di lapangan kita punya 600 ribu pasukan Kemendukbangga/BKKBN sebagai tenaga tim pendamping keluarga, itulah yang nanti bekerja di lini lapangan bersama dengan BGN," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, salah satunya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Hari ini, Badan Gizi Nasional resmi memulai program Makan Bergizi Gratis di beberapa daerah, dengan fokus utama diberikan kepada siswa sekolah.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penentuan lokasi dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Rencananya yang siap dulu, sambil menunggu penunjukan lokasi dapur oleh BGN, berkoordinasi juga dengan dan Kodim terkait rencana pelaksanaan MBG di Jakarta Pusat," kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat, Bambang Eko Prabowo saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Bambang menyebutkan, pihaknya sudah mengkonfirmasi ke BGN terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG dan Dandim setempat.

"Kalau dari BGN masih terus berkoordinasi, tapi kalau konfirmasi ke Dandim sudah siapkan tempat, tapi belum siap untuk hari ini," ujar Bambang.

Selain itu, Bambang mengatakan, ada beberapa alternatif waktu yang akan disesuaikan dengan kebijakan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pada dasarnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat siap mendukung untuk mensukseskan program makan bergizi gratis.

Pihaknya juga sudah melakukan beberapa kali program uji coba MBG di sekolah-sekolah Jakarta Pusat (Jakpus) sebagai bentuk sosialisasi.

"InsyaAllah kami siap menyukseskan program baik ini. Mulai dari tahun 2024 juga kami memang sudah melakukan beberapa program uji coba makan bergizi sebagai bentuk sosialisasi," katanya.

Ada empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DKI Jakarta mendistribusikan makanan bergizi dalam Program MBG untuk ribuan siswa di sekolah hari ini.

Empat SPPG ini, yakni SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah dan SPPG Pulogebang, Cakung.

Program MBG yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan maupun keagamaan.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama memastikan seluruh entitas pendidikan Islam yang berada di bawah kewenangannya menggelar program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Seluruh entitas Pendidikan Islam siap menyukseskan Makan Bergizi Gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Abu Rokhmad di Jakarta, Senin.

Dalam upaya memperkuat program tersebut, Kemenag menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 10 tahun 2024 tentang Panduan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Pesantren.

Surat edaran yang diterbitkan pada 31 Desember 2024 diperuntukkan bagi seluruh pondok pesantren, serta lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Menurut Abu Rokhmad, implementasi program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan karakter peserta didik.

"Program MBG bukan sekadar inisiatif untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi media pembelajaran karakter," kata Abu Rokhmad.

Pembelajaran karakter yang dimaksud, kata dia, seperti membiasakan para santri untuk mempraktikkan nilai spiritual, yakni berdoa sebelum makan, mempraktikkan nilai toleransi, dan lainnya.

"Karena mereka diajarkan untuk antre, tidak saling serobot dan sebagainya," kata Abu Rokhmad.

Abu Rokhmad menekankan program MBG ini harus dimanfaatkan oleh para pimpinan pondok pesantren dan madrasah untuk memperkuat penanaman karakter bagi para santri.

Para peserta didik juga akan diajarkan untuk membawa peralatan makan dari rumah, yang kemudian mereka cuci sendiri setelah selesai digunakan.

"Tujuannya meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap barang pribadi. Membiasakan hidup bersih dan mandiri," kata dia.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA, beberapa menteri dan pejabat publik dijadwalkan meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis di hari pertama, di antaranya Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang akan berkunjung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dijadwalkan mengecek langsung dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Di SPPG Palmerah, Jakarta, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang, Jawa Barat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti dijadwalkan memantau masing-masing satu sekolah di tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

Di wilayah Jakarta, beberapa lokasi yang menjadi calon mitra pelayanan Makan Bergizi Gratis, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Yayasan Salman Peduli Berkarya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Yayasan Peleton Media Kasih, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kemudian, Pondok Tahfizh Fajar Cendekia, Pancoran, Jakarta Selatan dan Yayasan Peleton Media Kasih, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, di antaranya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Selain itu, juga bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan 13 program unggulan mulai dari keamanan pangan hingga memastikan fasilitas rumah produksi aman.

Kemudian, bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku MBG sekaligus pengelola dapur umum, dan Perum Bulog untuk penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, juga beberapa kementerian/lembaga terkait lainnya untuk mendukung program MBG yang berkualitas dan berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia Emas.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

“Untuk mendukung kerja keras dari BGN (Badan Gizi Nasional) yang sudah mempersiapkan program ini dengan sebaik-baiknya, besok hari (6/1) sebagai penanda awal dari dijalankannya program makan bergizi gratis, beberapa anggota Kabinet juga akan hadir di

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) serentak digelar di berbagai daerah Indonesia pada Senin (6/1).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam pernyataan resminya yang disiarkan di Jakarta, Minggu, menyebut menteri-menteri itu bakal meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di sekitar kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), kemudian di Karawang, dan Bandung.

“Untuk mendukung kerja keras dari BGN (Badan Gizi Nasional) yang sudah mempersiapkan program ini dengan sebaik-baiknya, besok hari (6/1) sebagai penanda awal dari dijalankannya program makan bergizi gratis, beberapa anggota Kabinet juga akan hadir di beberapa titik,” kata Hasan Nasbi.

Dari berbagai informasi yang dihimpun ANTARA, Minggu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat; dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat.

Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan mengecek langsung dapur umum untuk makan bergizi gratis di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Kepala PCO Hasan Nasbi pada Senin pukul 07.30 WIB dijadwalkan meninjau dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat di Lapangan Denpal III/Bogor.

Pelaksanaan makan bergizi gratis, Senin, juga dikawal langsung jajaran wakil menteri, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada Senin pukul 09.00 WIB dijadwalkan berkunjung ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Di SPPG Palmerah, Jakarta, Senin pukul 10.30 WIB, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025