Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini

Jakarta (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi dalam siaran pers yang diterima, Minggu.

Hasan mengatakan hal tersebut merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang mana untuk pertama kalinya melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui.

Dia mengungkapkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” jelasnya.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada tahun baru, termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan kembalinya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin (6/1), dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya.

Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Saat ini, 140 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah.

Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja.

Adapun informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Geliat perekonomian lokal juga dipastikan secara signifikan bergerak ke arah lebih baik, sebab program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat.

Kolaborasi multisektor juga diharapkan banyak terjadi. Unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, BUMDes, kopontren, dan lainnya. Semuanya memiliki target untuk memastikan anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2024.

“Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,” kata Hasan.

Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

“Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” katanya.

Program MBG yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi tidak cuma soal KPR. Tapi bagaimana mereka (nasabah) bayar listrik, bayar air, bayar sekolah juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kita melayani semua yang dibutuhkan oleh keluarga

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, pihaknya menargetkan jumlah aset meningkat menembus Rp500 triliun pada tahun ini.

Ia mengatakan, saat ini aset perseroan telah mencapai Rp470 triliun, terutama berkat dukungan dari implementasi program Satu Juta Rumah di bawah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia pun berharap kinerja perseroan semakin meningkat dengan adanya Program 3 Juta Rumah yang kini tengah digencarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Saat ini BTN mencatat ada 632 ribu unit (rumah) di management stock per hari ini. Semoga angka ini bisa membantu pemerintah untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah,” ujar Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Jumat.

Selain peningkatan aset, ia menyampaikan bahwa pihaknya juga menargetkan peningkatan proporsi dana murah (current account saving account/CASA) menjadi lebih dari 54 persen dengan menggenjot perolehan dana ritel melalui berbagai upaya, salah satunya transformasi digital.

Perseroan telah melakukan transformasi mobile banking app menjadi Bale by BTN dan kini berencana memperbanyak perubahan terhadap kantor cabang menjadi digital branch yang akan meningkatkan efisiensi dan memodernisasi proses bisnis.

Pihaknya juga berupaya untuk memperkuat sarana pendanaan yang berkelanjutan (engine for sustainable funding), mengingat pendanaan menjadi fokus industri perbankan saat ini di tengah ketatnya dan mahalnya likuiditas akibat persaingan yang tinggi.

Nixon mengatakan bahwa biaya dana (cost of fund) BTN merupakan yang paling tinggi di antara bank-bank milik negara lainnya. Pihaknya pun berupaya untuk mengurangi biaya dana tersebut, namun masih belum maksimal.

“Jadi banyak inisiatif yang akan kita lakukan di banyak area, seperti digitalisasi, services, dan funding,” katanya.

Pihaknya pun menetapkan visi baru pada periode 2025-2029 untuk menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”. Melalui visi baru tersebut, BTN berupaya untuk memperkuat layanan di luar KPR.

“Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi tidak cuma soal KPR. Tapi bagaimana mereka (nasabah) bayar listrik, bayar air, bayar sekolah juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kita melayani semua yang dibutuhkan oleh keluarga,” kata Nixon.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menunggu dan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang direncanakan dimulai pekan kedua Januari ini (6/1).

"Kami mendukung sepenuhnya program ini, dan menunggu BGN terkait teknis pelaksanaannya seperti apa," ujar Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Kantor Kanwil Kemenag Jabar di Bandung, Jumat.

Pemprov Jabar telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk mendukung program makan bergizi gratis ini.

Dana tersebut, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang telah disetujui bersama DPRD Jabar pada November 2024.

Selain itu, kata Bey, Pemprov Jabar juga beberapa kali telah melakukan uji coba atas program makan bergizi gratis di beberapa daerah dan berjalan lancar, walau saat ini ada perbedaan dengan diharuskan rutin.

"Sudah baik, tinggal rutin dan itu harus siap," ucapnya.

Lebih lanjut, Bey mengungkapkan Program MBG ini selain dapat membantu membentuk generasi baru yang sehat, kuat, dan berkualitas, juga dapat meningkatkan perekonomian lokal.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri menyebutkan sudah ada tiga dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menopang Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dijadwalkan berjalan secara serentak pada 6 Januari 2025.

"Di kami sudah ada tiga dapur yang tersebar di beberapa titik, lokasinya di Desa Bojongkoneng Babakanmadang, Kelurahan Sukahati Cibinong, dan Desa Pancawati Caringin," kata Bachril di Cibinong, Jumat.

Tiga dapur tersebut akan melayani sebanyak 8.667 siswa. Jumlah siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis akan bertambah seiring penambahan SPPG oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung setiap tahapan yang dilakukan Badan Gizi Nasional dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bogor.

"Pemerintah Kabupaten Bogor siap mendukung sepenuhnya untuk program dari Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka ini," ujar Bachril.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nina Nurmasari menjelaskan tiga dapur yang sudah terbangun akan melayani 8.667 siswa dari 39 sekolah di Kabupaten Bogor.

Jika dirinci, dapur di Kelurahan Sukahati melayani 2.916 siswa dari 8 sekolah, kemudian dapur di Desa Bojongkoneng melayani 2.780 siswa dari 16 sekolah, serta dapur di Desa Pancawati melayani 2.971 siswa dari 15 sekolah.

Nina menyebutkan secara keseluruhan terdapat sekitar 500 ribu siswa di Kabupaten Bogor. Mereka akan menerima Program Makan Bergizi Gratis secara bertahap menunggu kesiapan segala infrastruktur pendukung.

"Kami mendampingi sekolah memonitor pelaksanaannya. Tapi, kalau pelaksanaan dan lain-lainnya langsung dari Badan Gizi Nasional," kata Nina.

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menunggu dan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang direncanakan dimulai pekan kedua Januari ini (6/1).

"Kami mendukung sepenuhnya program ini, dan menunggu BGN terkait teknis pelaksanaannya seperti apa," ujar Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Kantor Kanwil Kemenag Jabar di Bandung, Jumat.

Pemprov Jabar telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk mendukung program makan bergizi gratis ini.

Dana tersebut, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang telah disetujui bersama DPRD Jabar pada November 2024.

Selain itu, kata Bey, Pemprov Jabar juga beberapa kali telah melakukan uji coba atas program makan bergizi gratis di beberapa daerah dan berjalan lancar, walau saat ini ada perbedaan dengan diharuskan rutin.

"Sudah baik, tinggal rutin dan itu harus siap," ucapnya.

Lebih lanjut, Bey mengungkapkan Program MBG ini selain dapat membantu membentuk generasi baru yang sehat, kuat, dan berkualitas, juga dapat meningkatkan perekonomian lokal.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar sumber bahan baku program MBG harus didapat dari masyarakat sekitar.

Karenanya, diharapkan pemerintah desa turun tangan membantu, bisa melalui BUMDes agar bahan baku dan pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat.

"Bapak Presiden (Prabowo Subianto) menyampaikan, ini (makan bergizi gratis) akan meningkatkan ekonomi lokal. Kalau bisa betul-betul yang menyediakan itu dari lingkungan sekitar, oleh BUMDes, oleh desa. Jadi ekonomi juga bergerak di situ," tuturnya.

Sementara terkait viralnya dugaan penipuan dalam penyediaan jasa katering oleh pihak yang minim moral dan tanggung jawab, Bey mengaku pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat terkait dengan mekanisme dan siapa yang akan ditunjuk sebagai penyedia jasa untuk program tersebut.

"Itu Badan Gizi Nasional nanti," katanya menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Kudus (ANTARA) - Program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bakal melibatkan banyak pelaku usaha katering, karena jumlah siswa yang bakal menjadi sasaran program mencapai ratusan ribu orang.

Pemilik usaha tata boga di Kudus, Jateng, yang sudah berizin dan memiliki sertifikat laik higienis sanitasi hingga bulan Oktober 2024, misalnya, sebanyak 37 pelaku usaha. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus Harjuna Widada bercerita uji coba sebelumnya dengan jumlah 2.599 pelajar dari empat sekolah saja membuat pihak katering yang ditunjuk harus bekerja ekstra untuk bisa memenuhi program tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memperbesar alokasi peserta pelatihan kuliner untuk mendorong UMKM baru di bidang kuliner yang nantinya bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan menu makanan untuk program makan siang bergizi.

Bagaimana untuk memenuhi jatah makan siang bergizi semua siswa di Kabupaten Kudus mulai dari siswa SD/MI hingga SMP/MTs yang berjumlah 127.880 siswa menjadi sasaran pelaksanaan?

Selain harus menyiapkan menu makanan, penyedia jasa katering juga harus mendistribusikannya ke masing-masing sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Sedangkan jumlah sekolah untuk tingkat SD/MI di Kabupaten Kudus sebanyak 572 sekolah dan SMP/MTs sebanyak 124 sekolah tersebar di sembilan kecamatan.

Organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan melatih pengelola kantin sekolah maupun masyarakat umum menjadi penyedia jasa katering, yakni Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus yang memiliki Balai Latihan Kerja (BLK). Dengan program makan siang bergizi, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus juga sudah meresponsnya dengan menyiapkan program pelatihan kerja yang berhubungan dengan tata boga atau katering.

BLK Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kudus tidak hanya sekadar memberikan pelatihan di bidang tata boga, melainkan membekali mereka dalam penyajian makanan yang higienis dan bergizi.

Dinas Tenaga Kerja juga akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk dibantu pengurusan perizinan maupun sertifikat tersebut, melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, sedangkan pengurusan sertifikat itu melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

Jika banyak lulusan pelatihan tata boga di BLK Kudus, tentu program makan bergizi gratis akan berjalan lancar karena tidak ada kesulitan mendapatkan pelaku UMKM yang bisa memasok makanan bergizi untuk para siswa.

Kudus (ANTARA) - Program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bakal melibatkan banyak pelaku usaha katering, karena jumlah siswa yang bakal menjadi sasaran program mencapai ratusan ribu orang.

Dengan jumlah siswa yang begitu banyak, tentu jasa katering yang dibutuhkan juga harus disesuaikan. Sedangkan pemilik usaha tata boga di Kudus, Jateng, yang sudah berizin dan memiliki sertifikat laik higienis sanitasi hingga bulan Oktober 2024 sebanyak 37 pelaku usaha.

Untuk merespons program pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memperbesar alokasi peserta pelatihan kuliner untuk mendorong terwujudnya UMKM baru di bidang kuliner yang nantinya bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan menu makanan untuk program makan siang bergizi.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus Harjuna Widada bercerita bahwa uji coba sebelumnya dengan jumlah 2.599 pelajar dari empat sekolah saja membuat pihak katering yang ditunjuk harus bekerja ekstra untuk bisa memenuhi program tersebut.

Itu baru uji coba di empat sekolah, yaitu MTs Negeri Kudus, SMP 1 Gebog, SD 2 Wergu Wetan, dan SDIT Umar Bin Khathab.

Bagaimana untuk memenuhi jatah makan siang bergizi semua siswa di Kabupaten Kudus mulai dari siswa SD/MI hingga SMP/MTs yang berjumlah 127.880 siswa menjadi sasaran pelaksanaan? Tentu tidak mungkin hanya mengandalkan beberapa jasa katering yang sebelumnya ditunjuk saat uji coba.

Selain harus menyiapkan menu makanan, penyedia jasa katering juga harus mendistribusikannya ke masing-masing sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Sedangkan jumlah sekolah untuk tingkat SD/MI di Kabupaten Kudus sebanyak 572 sekolah dan SMP/MTs sebanyak 124 sekolah tersebar di sembilan kecamatan.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kudus juga menginisiasi pelibatan kantin sekolah untuk ikut menyediakan menu makan program yang sejak masa kampanye itu sudah menyedot perhatian publik.

Agar semua kantin sekolah di Kudus layak menjadi penyedia menu makanan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus berharap ada yang menyiapkan mereka agar bisa memenuhi persyaratan sebagai penyedia menu makan yang sesuai dengan program andalan pemerintahan Prabowo tersebut.

Salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan melatih pengelola kantin sekolah maupun masyarakat umum menjadi penyedia jasa katering, yakni Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus yang memiliki Balai Latihan Kerja (BLK).

Selama ini, munculnya wirausaha baru di Kabupaten Kudus juga tidak terlepas dari keberadaan BLK yang melatih ribuan warga Kudus dengan berbagai bidang keahlian.

Bertepatan dengan adanya program makan siang bergizi, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus juga sudah meresponsnya dengan menyiapkan program pelatihan kerja yang berhubungan dengan tata boga atau katering.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengakui sudah memprogramkan pelatihan untuk menciptakan pelaku usaha baru di bidang katering.

Program pemerintah pusat tersebut, menurut dia, memang harus dimanfaatkan karena menjadi peluang untuk menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Kudus.

Visi misi Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka, salah satunya program makan siang bergizi, dipastikan juga tidak hanya sekadar formalitas, tentunya bakal berlangsung lama karena bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi puluhan juta penerima.

BLK Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kudus tidak hanya sekadar memberikan pelatihan di bidang tata boga, melainkan membekali mereka dalam penyajian makanan yang higienis dan bergizi.

Setelah diberikan keahlian membuat aneka menu masakan, para peserta pelatihan juga akan dibantu pengurusan perizinan usahanya.

Karena usahanya bergerak di bidang tata boga, mereka juga akan dibantu pengurusan sertifikat laik higienis sanitasi jasa boga karena untuk bisa menjadi pemasok program pemerintah itu juga harus memiliki sertifikat laik higienis sanitasi.

Dinas Tenaga Kerja juga akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk dibantu pengurusan perizinan maupun sertifikat tersebut.

Untuk perizinan usahanya akan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, sedangkan pengurusan sertifikat itu melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Andini Aridewi memastikan pengurusan sertifikat cukup mudah dan tidak lama, sepanjang memenuhi persyaratan sarana dan prasarana pendukung dalam menyajikan makanan.

Dukungan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kudus pada tahun 2025, diperkirakan mencapai Rp4 miliar untuk berbagai jenis pelatihan, salah satunya pelatihan tata boga.

Pada tahun 2024 dengan anggaran yang sama, menyelenggarakan pelatihan untuk beberapa jenis pelatihan. Di antaranya, ada barbershop, anyaman, bordir, merajut, pembuatan jajan pasar, pembuatan kue kering, pembuatan cenderamata, pengolahan buah, pengolahan ikan, dan pijat balita.

Kemudian ada tata kecantikan kulit, tata kecantikan rambut, tata rias pengantin muslim modifikasi, menjahit kebaya, menjahit tas, spa therapist, pembuatan roti, make up artis, dan tata boga.

Unit Pelaksana Teknis Daerah BLK Kudus juga memiliki ruang pelatihan untuk beberapa kejuruan, seperti workshop tata busana, workshop teknik otomotif, workshop teknologi informasi dan komunikasi (TIK), workshop tata boga, workshop teknik las, workshop tata kecantikan, workshop bangunan, dan workhop teknik manufaktur.

Dari 27 program pelatihan selama 2024, BLK Kudus telah meluluskan 1.263 orang dari 1.264 pendaftar karena ada satu peserta yang meninggal dunia.

Para lulusan BLK tersebut, sebagian ada yang diterima kerja di perusahaan sekitar 300 orang, kemudian wirausaha sebanyak 656 orang, dan selebihnya masih dalam upaya mendapatkan informasinya apakah melanjutkan pendidikan atau belum bekerja.

Jika nantinya banyak lulusan pelatihan tata boga di BLK Kudus, tentunya program makan bergizi gratis di Kabupaten Kudus akan berjalan lancar karena tidak ada kesulitan mendapatkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang bisa memasok makanan bergizi untuk para siswa.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyiapkan legalitas perubahan proporsi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Ara menyatakan pertemuan tersebut untuk menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Menteri Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

Untuk itu Kementerian PKP menggandeng BPKP dalam memastikan langkah rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut perlu melalui cara yang benar sesuai aturan dan prosedur negara.

Ara menyatakan, selain bertemu BPKP, juga akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan dalam menyiapkan perubahan proporsi KPR FLPP di tahun 2025.

"Selain itu saya juga ingin peraturan kriteria penerima rumah bersubsidi semakin detail. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah sasaran dalam penyaluran subsidi perumahan. Harus dibuat peraturan yang tegas untuk memberikan efek jera kalau penyaluran FLPP/subsidi rumah tidak tepat sasaran," katanya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu di-review dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsuran dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK untuk suku bunga KPR," kata Ateh.

Dia mengatakan, akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP usai bertemu dengan pihak perbankan untuk mereview persiapan perubahan proporsi tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyiapkan legalitas perubahan proporsi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Ara menyatakan pertemuan tersebut untuk menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Menteri Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

Untuk itu Kementerian PKP menggandeng BPKP dalam memastikan langkah rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut perlu melalui cara yang benar sesuai aturan dan prosedur negara.

Ara menyatakan, selain bertemu BPKP, juga akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan dalam menyiapkan perubahan proporsi KPR FLPP di tahun 2025.

"Selain itu saya juga ingin peraturan kriteria penerima rumah bersubsidi semakin detail. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah sasaran dalam penyaluran subsidi perumahan. Harus dibuat peraturan yang tegas untuk memberikan efek jera kalau penyaluran FLPP/subsidi rumah tidak tepat sasaran," katanya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu di-review dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsuran dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK untuk suku bunga KPR," kata Ateh.

Dia mengatakan, akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP usai bertemu dengan pihak perbankan untuk mereview persiapan perubahan proporsi tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bandarlampung (ANTARA) - Sebanyak 1.000 BUMDes di Provinsi Lampung siap bekerja sama mendirikan dapur umum dan mendukung ketersediaan bahan baku pangan bagi program Makan Bergizi Gratis pemerintah.

"Dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, desa siap mendukung dalam beragam hal. Seperti dalam penyediaan bahan baku pangan, sehingga saat ini tengah disiapkan model desa tematik untuk pengembangan potensi desa," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Zaidirina di Bandarlampung, Kamis.

Ia mengatakan selain penyediaan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis, desa melalui BUMDes pun siap dalam pengelolaan makanan melalui pembukaan dapur umum.

"Di Lampung ada sekitar 1.000 BUMDes yang siap mendirikan dapur umum dan mengelolanya seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Desa saat berkunjung ke sini. Namun saat ini kami masih menunggu petunjuk teknisnya seperti apa mengenai dapur umum itu," katanya.

Dia melanjutkan, bila nanti desa melalui BUMDes diberi kepercayaan mengelola dapur umum makan bergizi gratis, maka modal pengelolaan akan memanfaatkan alokasi dari dana desa.

"Modalnya nanti bisa dari dana desa dan kami berharap nanti akan ada penyerapan tenaga kerja dari desa. Sebab satu dapur umum saja perlu 40 orang yang bekerja dan ini akan dipenuhi dari desa itu sendiri," ucap dia.

Menurut dia, diperkirakan pengelolaan dapur umum oleh satu BUMDes minimal mampu memproduksi Makan Bergizi Gratis bagi 3.000 anak untuk satu desa.

"Satu desa itu rata-rata ada 1.000-3.000 anak, jadi nanti akan disesuaikan, bisa saja satu dapur umum untuk dua desa. Jadi akan dilihat jangkauan serta jumlah anak per desa," tambahnya.

Ia berharap desa melalui BUMDes dapat berperan aktif dalam mendukung beragam program pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis sebagai upaya peningkatan perekonomian desa.

"Saat ini BUMDes di Lampung sudah dalam kategori maju dan berkembang. Sehingga dengan adanya keterlibatan desa dalam mengelola program ini, maka kesejahteraan serta perekonomian desa akan semakin bertumbuh positif," tambahnya.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Ponorogo, Jatim (ANTARA) - Kodim 0802/Ponorogo mulai mempersiapkan program makan bergizi gratis (MBG) yang direncanakan berjalan tahun ini untuk meningkatkan gizi masyarakat dengan menyiapkan 60 dapur.

Komandan Kodim 0802/Ponorogo, Jawa Timur Letkol Inf Dwi Soerjono, Rabu mengatakan, program ini diproyeksikan membutuhkan 50 hingga 60 dapur sehat guna melayani 170 ribu penerima manfaat.

Dimana setiap dapur sehat mampu menyediakan hingga tiga ribu porsi makanan per hari.

Data penerima tahap awal sebanyak 3 ribu orang telah terdaftar lengkap oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Dari jumlah itu, sekitar 90 persen merupakan siswa sekolah, sementara sisanya terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Dwi Soerjono.

Saat ini, Kodim 0802 baru memiliki satu dapur sehat untuk memulai program tersebut.

Penambahan dapur sehat akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

"Untuk memenuhi target 50-60 dapur sehat, sementara ini kami maksimalkan fasilitas yang ada sambil terus berjalan," ujarnya.

Ia menjelaskan, penentuan lokasi dapur sehat berada di bawah kewenangan BGN.

Salah satu syaratnya adalah lokasi dapur harus dekat dengan penerima manfaat guna mempermudah distribusi makanan.

"Syarat utama adalah dapur sehat harus berada di lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh penerima manfaat," jelasnya.

Uji coba program MBG sebelumnya telah dilakukan Kodim 0802 di beberapa lokasi, termasuk Kelurahan Purbosuman dan Surodikraman. Sasaran uji coba tersebut adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mendorong Presiden Prabowo terus mengkonsolidasikan bangsa dengan komando politik yang memunculkan jati diri bangsa demi membangun kekuatan masa depan.

"Serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis, karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Ini memerlukan komando baru politik, kita harus punya arah yang baik," katanya dalam Diskusi "Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025" di Jakarta, Rabu.

Fahri Hamzah yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman menyatakan fenomena politik liberal di Indonesia banyak mengorbankan semangat konsolidasi dan keharmonisan nasional, apalagi perkembangan teknologi melalui kebebasan di media sosial seolah-olah menjadi jalan untuk saling menegasikan hal tersebut.

Fahri prihatin atas fenomena tersebut, bahkan hingga menyinggung pemimpin bangsa.

Ia menilai negara-negara barat dengan politik liberalnya justru membuat bangsanya tidak terkonsolidasi. Peperangan membuat moral bangsa-bangsa itu jatuh sebagai negara demokrasi.

Politik liberal bersifat, katanya, centang perenang yang memungkinkan anak bangsa saling diadu, bertengkar, dan saling menghina, padahal pertengkaran yang terjadi justru efeknya tidak signifikan.

"Politik Pancasila ini harus direstorasi sebagai bagian dari narasi besar kita untuk bersatu," kata Fahri.