Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menggelar ajang Anugerah Jurnalistik dan Foto 2025 untuk mendapatkan masukan dari media sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 BTN yang akan dirayakan pada 9 Februari 2025.

“Tentunya melalui karya jurnalistik, kami berharap mendapatkan beragam masukan yang membangun untuk mengembangkan bisnis BTN terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah rakyat dan layanan perbankan yang modern sekaligus mendukung pemerintah merealisasikan programnya untuk rakyat,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Nixon mengatakan Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN yang telah digelar kedelapan kalinya itu menjadi ajang apresiasi kepada para jurnalis yang turut membantu perusahaan dalam mengomunikasikan perkembangan bisnis BTN secara positif.

Kompetisi dalam Anugerah Karya Jurnalistik itu dimulai dari 1 Desember 2024 dan akan ditutup pada 15 Februari 2025 pukul 23.59 WIB.

Peserta dalam kompetisi dapat mengirimkan hasil karya yang sudah pernah dibuat dari 1 Desember 2024. Pemenang menurut rencana akan diumumkan pada 7 Maret 2025.

Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN dapat diikuti seluruh wartawan baik wartawan media cetak, online, maupun pewarta foto.

Ajang perlombaan itu mengangkat tema "Program 3 Juta Rumah Momentum Ekonomi Nasional Bangkit", dengan subtema "Peran Sentral BTN Dalam Program 3 Juta Rumah", "Spin Off UUS BTN Dorong Persaingan Sehat Bisnis Syariah", "Core Business BTN pada Pembiayaan Perumahan Jadi Model ESG Champion", serta "Peran BTN dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia".

Dalam ajang tersebut, BTN menyiapkan total hadiah senilai Rp175 juta untuk para pemenang Anugerah Jurnalistik dan Foto.

Menurut Nixon, dukungan yang positif dari para jurnalis juga membuat BTN sukses menjalankan misinya sebagai salah satu BUMN yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia melalui Program 3 Juta Rumah, serta turut berperan dalam memperkuat sektor properti yang menjadi salah satu pilar utama penggerak perekonomian nasional.

Untuk membangkitkan semangat para jurnalis dalam Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN kali ini akan diberikan apresiasi kepada masing-masing 10 pengirim pertama untuk karya tulis dan foto dengan nilai total nilai Rp10 Juta.

Nixon berharap melalui penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik, komunikasi yang sudah terjalin antara BTN, media, karyawan, serta masyarakat dapat semakin solid.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan bisnis BTN, mendukung prinsip keberlanjutan yang tengah dijalankan, serta semakin memperkuat peran BTN sebagai pendorong utama sektor perumahan yang berwawasan lingkungan di Indonesia," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggandeng perusahaan platform digital untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang berdampak sosial

Program ini bertujuan meningkatkan akses makanan sehat kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di berbagai daerah.

"Kolaborasi ini menunjukkan komitmen platform digital untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menteri Meutya juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan program ke lebih banyak daerah dan Kemkomdigi menyatakan kesiapannya menjadi penghubung dalam upaya ini.

“Kementerian Komdigi siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, sehingga program ini dapat menyasar daerah-daerah yang membutuhkan,” tegas Meutya.

Perwakilan dari perusahaan platform digital Neneng Goenadi menjelaskan bahwa pihaknya telah menguji coba program ini di tiga kabupaten, yaitu Kebumen, Kulonprogo, dan Langowan Kabupaten Minahasa. Program ini mencakup 1.500 siswa dan 126 guru di tujuh sekolah.

“Program ini kami jalankan sesuai arahan Menkomdigi dengan fokus pada tiga hal utama: penggunaan teknologi end-to-end, pemenuhan standar kebersihan dan gizi dari Badan Gizi Nasional, serta pengukuran dampak sosial dan ekonomi,” ungkap Neneng.

Sementara itu perwakilan dari perusahaan platform digital lainnya Karaniya Dharmasaputra menambahkan bahwa teknologi digital memainkan peran kunci dalam memastikan pelaksanaan program berjalan lancar.

“Kami berkomitmen mendukung arahan Menkomdigi Meutya Hafid melalui teknologi yang kami miliki, sehingga distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara transparan dan efisien,” ucap Karaniya.

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada tahun 2025 dan merupakan bagian dari agenda prioritas.

Program tersebut menargetkan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan anggaran mencapai Rp71 triliun yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Tujuannya untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis, mengurangi angka kekurangan gizi, dan meningkatkan kesehatan dan membangun fondasi kecerdasan generasi muda sejak dini melalui asupan makanan bergizi.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangi komitmen Bersama untuk menyukseskan program 3 juta rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan juga berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau, " kataSekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN di Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Senin.

Diovio optimis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN tentunya menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini kedepannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, dimana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP TAPERA lalu dilanjutkan dengan keynote speech dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan TAPERA Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait memberikan keynote speech yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian reward kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Daerah yang tidak memiliki peternakan sapi perah atau logistiknya jauh dan susah maka tidak perlu dipaksakan, bisa ada telur atau kelor

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan susu dalam Program Makan Bergizi Gratis atau MBG akan diberikan di daerah-daerah yang memiliki peternakan sapi perah atau daerah yang memiliki jarak logistik terjangkau oleh daerah peternakan.

"Susu akan diberikan di daerah-daerah yang memang merupakan daerah peternakan," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Senin.

Dirinya menambahkan, kalau bukan daerah peternakan sapi perah atau tidak terjangkau oleh logistik daerah peternakan sehingga ketersediaan susu menjadi tidak ada maka pemberian susu dalam Program Makan Bergizi Gratis tidak perlu dipaksakan.

Adapun menu susu dalam Program Makan Bergizi Gratis bagi daerah yang bukan peternakan atau memiliki jarak logistik yang jauh dari daerah peternakan dapat diganti dengan telur atau daun kelor.

"Daerah yang tidak memiliki peternakan sapi perah atau logistiknya jauh dan susah maka tidak perlu dipaksakan, bisa ada telur atau kelor," kata Dadan.

"Tapi dengan daerah-daerah peternakan sapi perah yang cukup maka itu menjadi bagian dari Makan Bergizi Gratis," tambahnya.

BGN juga akan mengutamakan susu pasteurisasi untuk susu Makan Bergizi Gratis.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut Kementerian Pertanian (Kementan) telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak memaksakan menu susu sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Sudaryono mengatakan produksi susu sapi di Indonesia belum mencukupi jika harus digunakan untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Oleh karena itu, ia menyarankan agar menu susu dapat diganti dengan sumber-sumber protein yang lain.

Makan bergizi gratis tidak harus meminum susu. Menurut Sudaryono, protein yang berasal dari hewani seperti telur, ayam, ataupun protein nabati mampu mencukupi kebutuhan harian anak-anak dan ibu hamil.

Namun demikian, dia mengatakan bila produksi susu sapi di Indonesia telah mencukupi, perlahan-lahan menu ini bisa dimasukkan ke dalam makan bergizi gratis.

Ia menyampaikan makan bergizi gratis ini harus disesuaikan dengan kemampuan produksi nasional. Sebab, ia tidak ingin program ini malah membebani negara dengan memaksa pemberian susu sapi sehingga harus melakukan impor.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

ASPPRIN berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Istanbul (ANTARA) - Otoritas Israel telah membangun tujuh pos permukiman ilegal di dalam Area B Tepi Barat, yang seharusnya berada di bawah kendali administratif Otoritas Palestina, menurut laporan kelompok hak asasi Israel pada Minggu (22/12).

Pos-pos tersebut merupakan permukiman ilegal pertama yang didirikan di Area B sejak penandatanganan Perjanjian Oslo pada 1993.

"Untuk pertama kalinya sejak Perjanjian Oslo, tujuh pos permukiman didirikan di Area B Tepi Barat," kata organisasi hak asasi Peace Now dalam pernyataannya.

Peace Now juga menyebutkan bahwa "lima dari pos permukiman tersebut didirikan di area yang disebut Cadangan yang Disepakati (Agreed-Upon Reserve)" di timur dan tenggara kota Bethlehem, sementara dua lainnya didirikan di wilayah Ramallah, semuanya berada di Area B Tepi Barat.

Perjanjian Oslo II tahun 1995 membagi wilayah Tepi Barat menjadi tiga zona: Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali sipil dan administratif Palestina namun dengan kendali keamanan Israel, dan Area C di bawah kendali penuh Israel, baik sipil, administratif, maupun keamanan.

Semua permukiman ilegal Israel berada di Area C Tepi Barat yang mencakup 60 persen wilayah tersebut.

Israel memberlakukan pembatasan ketat terhadap pembangunan oleh warga Palestina di area itu dan kerap menghancurkan rumah-rumah Palestina dengan alasan tidak memiliki izin bangunan.

Peace Now, kelompok pemantau anti-permukiman ini juga mencatat bahwa "puluhan keluarga Palestina telah meninggalkan rumah mereka di Area B akibat kekerasan oleh pemukim," yang membuka jalan bagi pendirian pos-pos permukiman di atas tanah mereka.

"Di seluruh Tepi Barat, jumlah pos permukiman mencapai angka luar biasa, yakni 52 pos yang didirikan pada tahun 2024. Tujuh pos permukiman di Area B ini mencakup 13,5 persen dari semua pos yang didirikan tahun lalu," ungkap Peace Now.

Menurut perkiraan Israel, lebih dari 720.000 warga Israel kini tinggal di permukiman dan pos ilegal di Tepi Barat yang diduduki, termasuk di wilayah Yerusalem Timur.

Pembangunan permukiman semakin meningkat sejak pemerintah sayap kanan Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berkuasa pada Desember 2022.

Komunitas internasional, termasuk PBB, menganggap permukiman itu ilegal menurut hukum internasional.

PBB berulang kali memperingatkan bahwa perluasan permukiman yang terus berlanjut mengancam kelangsungan solusi dua negara, kerangka kerja yang dianggap penting untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Dalam perkembangan hukum yang signifikan pada Juli, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina adalah "ilegal."

Pengadilan tersebut menyerukan evakuasi segera atas semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepengurusan Jam'iyyah Ahlit Thoriqoh Al Mu’tabaroh An-Nahdliyyah (JATMAN) periode 2024-2029 yang merupakan bagian dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), berkomitmen mensukseskan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak dan santri yang dicanangkan Kabinet Merah Putih.

Pernyataan tersebut diungkapkan Mudir Aly JATMAN periode 2024-2029 Prof. Ali Maskur saat ditemui dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Ali Maskur mengungkapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat mulia, apalagi ditujukan kepada anak-anak, juga kalangan santri, yang merupakan generasi penerus untuk mencapai pembangunan bangsa sehingga harus didukung secara penuh.

Salain itu dia juga memastikan organisasi itu akan mendukung penuh pelaksanaan program hilirisasi pada setiap sektor komoditas hasil industri hingga sukses dan memberi manfaat yang lebih bagi sosial-ekonomi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Ali Maskur menjadi Mudir Aly atau Ketua JATMAN bersama dengan Kiai Chalwani sebagai Rois Aly terpilih untuk periode 2024-2029 sebagaimana hasil kongres ke-XIII di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, pada Minggu (22/12).

"Artinya JATMAN kontinu pengurusan ini berkekuatan menjadi paku buminya spiritualitas Indonesia, tidak hanya oleh dan untuk Nahdlatul Ulama (NU), tapi untuk bangsa Indonesia," ujarnya.

Namun ia mengakui tidak mudah untuk melaksanakan program kerja JATMAN berikut dengan misi menyukseskan arah pembangunan bangsa selama lima tahun ke depan itu.

Dengan begitu JATMAN akan secara terbuka untuk menggandeng banyak kalangan, khususnya para syufi internasional dan termasuk Idaro Aliyah dibawah kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya.

"Semua pengurus dari semua ikatan yang mau berjalan dengan JATMAN akan kita rangkul, ya termasuk Idaro Aliyah dibawa kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya," kata dia, seraya menambahkan bawa struktur kepengurusan JATMAN 2024-2029 secara rinci akan resmi diumumkan dalam prosesi pelantikan 8 Januari 2025.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Tampilnya BUMN dalam mengantarkan kebaikan untuk mengatasi stunting di berbagai daerah, tentu patut diberi acungan jempol.

Salah satunya Perum Bulog sebagai operator pangan, yang berkiprah dalam program makanan bergizi untuk masyarakat, di tengah pembahasan dan uji coba penerapan makan bergizi gratis, yang kini sedang digarap Badan Gizi Nasional.

Sesuai dengan regulasi yang ada, gizi sebagai zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Mengacu pada beragam regulasi yang ditetapkan, pengertian gizi selalu terkait dengan masalah pangan.

Investasi di bidang gizi merupakan bentuk investasi pintar dan paling menguntungkan karena dapat menghasilkan keuntungan hingga 30 kali lipat.

Itulah alasannya, mengapa investasi di bidang gizi merupakan "smart investment". Masalahnya adalah apakah para pengambil kebijakan di bidang gizi sudah memahami betapa pentingnya asupan gizi bagi pembangunan generasi mendatang.

Nilai investasi di sektor gizi dan nutrisi akan terus meningkat, khususnya bila ditujukan pada hal yang berdampak tinggi dan berpeluang menambah kualitas hidup.

Dengan kata lain, dalam pembangunan, intervensi gizi adalah intervensi yang paling efektif dari segi biaya. Inilah yang mendorong terbentuknya Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi atau SUN Movement.

Perbaikan gizi masyarakat, bukan hanya menjadi beban Pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah lebih memerankan diri selaku "prime mover" atas kebijakan dan strategi yang diterapkan.

Justru yang lebih utama lagi adalah bagaimana keberadaan pentahelix dalam membangun gerakan perbaikan gizi masyarakat itu sendiri. Di sini, semangat sinergi dan kolaborasi menjadi titik kuat dalam menciptakan pola gerakan yang berkelanjutan.

Kolaborasi perbaikan gizi, selayaknya dikemas dalam sebuah gerakan dan tidak dalam bentuk proyek jangka pendek, yang biasanya dibatasi oleh kurun waktu tertentu.

Sebagai gerakan pentahelix (pemerintahan, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media), kolaborasi perbaikan gizi masyarakat, memang perlu dibangun lewat sistem yang utuh, terukur dan komprehensif. Sebagai sistem, tentu harus mempertimbangkan aspek hulu hingga hilir.

Di sisi lain, masyarakat juga memahami, kriteria makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang memiliki nilai gizi seimbang dan mengandung nilai gizi esensial tubuh seperti vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, serat dan air.

Ada beberapa pilihan makanan sehat untuk jantung, lambung, dan organ tubuh lainnya yang baik untuk dikonsumsi, antara lain, sayuran, buah-buahan, daging dan telur, kacang-kacangan dan biji-bijian, ikan dan makanan laut lainnya, susu dan produknya.

Mengubah konsep

Presiden Prabowo Subianto mengubah konsep program makan siang gratis yang ia janjikan saat kampanye lalu dan kini berencana menyediakan makan bergizi seimbang bagi siswa sekolah yang membutuhkan.

Nama programnya pun berganti menjadi "makan bergizi gratis". Peralihan fokus itu sudah dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menurut Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, perubahan waktu ini lebih tepat, yakni sarapan menjelang proses kegiatan pembelajaran.

Dalam perjalanannya, Pemerintah telah menetapkan lembaga yang akan bertugas melaksanakan program makan bergizi gratis adalah Badan Gizi Nasional yang dibentuk menjelang Presiden Jokowi lengser.

Dalam perkembangannya, program unggulan Prabowo/Gibran ketika kampanye Pemilihan Presiden 2024, ternyata mengundang banyak dukungan dan simpati.

Salah satunya, dari Pemerintah Jepang yang disampaikan oleh Duta Besarnya Masaki Yashusi. Kepada wartawan Masaki mengatakan bahwa Jepang akan membantu untuk berbagi pengalaman dengan pemerintahan Prabowo dalam hal pelaksanaan makan gratis di sekolah. Menurutnya, Jepang telah memiliki pengalaman selama 100 tahun dalam mengimplementasikan hal ini.

Nyatanya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat memberikan makan bergizi gratis di sekolah. Ini terkait dengan komposisi distribusi makanan tersebut.

Dalam mewujudkan hal ini, masyarakat perlu memahami siapa yang akan memberikan makanan, dan juga apa yang perlu diisi dalam menu makanan tersebut.

Pemerintah Jepang pun siap untuk membantu Indonesia dan Prabowo dalam memberikan penyuluhan makanan bernutrisi apa yang perlu dikonsumsi oleh siswa.

Anak-anak perlu tahu makanan apa saja yang seharusnya dikonsumsi untuk perkembangan nutrisinya. Ini adalah kunci dari pemberian makanan ini.

Kebijakan makan bergizi seimbang, sebetulnya bukan hal baru. Di era Pemerintahan Orde Baru, kita mengenal adanya program 4 sehat 5 sempurna.

Program ini betul-betul memasyarakat dan diketahui benar oleh segenap komponen bangsa. Hal ini wajar, karena Pemerintah Orde Baru, betul-betul merancangnya dengan serius.

Mengoptimalkan peran dan keberadaan ibu-ibu PKK, program ini mampu menukik hingga ke pelosok-pelosok desa, pinggiran pantai dan daerah-daerah terpencil lainnya.

Di era Reformasi pun bangsa ini dikenalkan dengan program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman yang lebih populer lewat ikon B2SA.

Tujuan utama Gerakan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang (B2SA) adalah meningkatkan kesadaran dan membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk hidup sehat, aktif, dan produktif kepada masyarakat.

Peduli gizi

Berdasarkan pantauan di lapangan, banyak yang tidak tahu apa itu B2SA. Padahal B2SA adalah istilah lain yang selama ini dikenal dengan sebutan empat sehat lima sempurna, yaitu nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan dan susu, tapi tidak ada porsi keseimbangan. Artinya, B2SA hanya berbeda ikon saja dengan 4 sehat 5 sempurna. Substansinya itu-itu juga.

Beragam artinya pangan yang dikonsumsi berbagai macam, baik hewani maupun nabati, baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.

Setiap jenis/kelompok pangan mempunyai kelebihan atau kekurangan nutrisi/gizi tertentu, sehingga dengan mengkonsumsi pangan yang beragam maka nutrisi/gizi dari berbagai pangan saling menutupi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selain itu ada juga yang mempertanyakan kenapa harus beragam.

Hal ini sejalan dengan kemauan politik Pemerintah sebagaimana yang ditugaskan Perpres 66/2021 kepada Badan Pangan Nasional dalam rangka peningkatan diversifikasi pangan. Jadi disini diharapkan masyarakat tidak hanya tergantung pada satu jenis pangan tertentu saja. Misalnya tergantung pada beras atau terigu saja.

Bergizi artinya pangan yang dikonsumsi harus mengandung gizi. Gizi adalah unsur yang ada dalam makanan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh tubuh.

Manfaat itu antara lain memelihara tubuh serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memproduksi energi, mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral serta cairan tubuh lainnya, sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.

Seimbang artinya pangan yang dikonsumsi harus seimbang dari berbagai jenis/kelompok pangan serta sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Konsumsi pangan dikatakan seimbang tergantung pada umur, jenis kelamin, aktivitas, ukuran tubuh dan keadaan fisiologi.

Seimbang maksudnya adalah seimbang jumlah antar kelompok pangan (pangan pokok, lauk pauk, sayur dan buah), seimbang jumlah antar waktu (3 kali makan sehari)

Terakhir, komponen yang tidak kalah penting dari produk pangan adalah aspek keamanannya. Suatu produk pangan yang aman harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi.

Keamanan dari setiap makanan yang dikonsumsi perlu diperhatikan agar terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan suatu produk pangan. pangan yang bebas dari pangan yang membawa penyakit.

Gagasan Presiden Prabowo untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, pada intinya merupakan pengejawantahan dari semangat pembangunan sumber daya manusia.

Secara akal sehat, gagasan ini cukup cemerlang. Catatan kritisnya adalah apakah dalam pelaksanaan di lapangan akan senapas dengan yang digagasnya.

Akhirnya penting disampaikan, apa yang dijadikan program Prabowo/Gibran terkait makan bergizi gratis, memberi gambaran kepada segenap warga bangsa, akan kesungguhannya untuk melahirkan generasi masa depan yang lebih cerdas.

Presiden Prabowo memang punya visi untuk bercitra akan masa depan. Di benaknya selalu tertanam bagaimana menyejahterakan rakyat sesegera mungkin dan mewujudkan generasi mendatang yang semakin berkualitas.

Makan bergizi gratis adalah obsesi yang sejak lama sering dikumandangkan dalam berbagai kesempatan.

Semua tentu ingat dengan kata-kata "Revolusi Putih", ketika ia menjadi Ketua Umum DPN HKTI selama dua periode (2004-2015). Dikatakan generasi masa depan harus diisi oleh anak bangsa yang tahan pangan dan tahan gizi. Minum susu dan makan bergizi adalah solusinya.

Semoga program Perum Bulog dalam kemasan "peduli gizi" menjadi langkah awal penerapan program makan bergizi gratis sebagaimana yang digagas Prabowo/Gibran dalam menakhodai bangsa dan negara untuk 5 tahun ke depan.

Semua berharap kiprah BUMN khususnya Perum Bulog akan memberi berkah bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

*Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.

Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang bersiap mengembangkan program makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelajar Indonesia, termasuk para santri sebagai generasi muda.

"Kami sedang menyiapkan program makan bergizi gratis bagi para pelajar, termasuk para santri. Ini sebuah harapan untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas," kata Muzani dalam keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan itu disampaikan Muzani saat bertemu Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa di Mekkah, Arab Saudi, Sabtu.

Ia menegaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan upaya menghadirkan kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Menurut ia, untuk mencapai kesejahteraan diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh.

"Kami saat ini berupaya terus menerus untuk menggalang persatuan karena tidak ada kesejahteraan apabila tidak ada persatuan," jelasnya.

"Agama adalah tentang kesejahteraan," tambahnya.

Muzani juga mendukung penuh rencana Liga Muslim Dunia untuk membangun Museum Rasulullah di Indonesia.

Ia menyambut baik rencana tersebut dan sudah menyampaikannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Presiden menyambut gembira rencana pembangunan Museum Rasulullah di Indonesia," ujar Muzani.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Indonesia mengembangkan paham Islam yang toleran, moderat serta Islam yang menghargai perbedaan karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sejak lahir menghargai perbedaan.

"Pendidikan Indonesia melalui pondok pesantren, madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin," ucapnya.

Tidak lupa dalam kesempatan itu, Muzani mengajak Sekjen Liga Muslim Dunia beserta tokoh-tokoh Islam dunia datang ke Indonesia untuk melihat secara langsung pengembangan Islam yang rahmatan lil alamin.

"Ini adalah cara kami merawat Islam dengan cara Indonesia," tutur Muzani.

Ia menambahkan merawat Indonesia harus juga merawat agama lain karena enam agama yang diakui di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Indonesia.

"Hal ini sejalan dengan tujuan dari pembentukan Liga Muslim Dunia untuk memperjelas pesan agama Islam dan membangun kerja sama yang Islami dan berkemanusiaan serta meningkatkan persahabatan antarmanusia," jelasnya.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua MPR Akbar Supratman, Konjen RI Yusron Bahauddin Ambary, dan Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024