Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap adanya alternatif sumber pembiayaan perumahan untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

“Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara. Masih banyak pos-pos yang harus mendapat perhatian fiskal lebih besar. Pemerintah perlu lebih kreatif menghadirkan sumber pembiayaan yang tidak melulu mengandalkan APBN,” kata Junaidi dalam keterangannya, di Tangerang, Banten, Sabtu.

Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin menambahkan sebanyak 77 persen nasabah KPR subsidi merupakan pekerja swasta dan sektor informal.

“Swasta punya peranan besar dalam pasar KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah diharapkan merelaksasi aturan terkait skor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama karena maraknya kasus pinjaman daring,” katanya.

Corporate Secretary PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Primasari Setyaningrum mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat utang sebagai sumber likuiditas pembiayaan perumahan.

“Sampai dengan November 2024 kemarin, PT SMF (Persero) adalah penerbit obligasi sektor perumahan terbesar di Indonesia yakni sebesar Rp 25 triliun. PT SMF tidak hanya mengandalkan APBN untuk sumber dana pembiayaan perumahan, tapi juga dari pasar modal,” kata dia.

Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui program Tiga Juta Rumah. Pemerintah berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen di tahun depan.

“Pengentasan kemiskinan melalui program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang dalam acara Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), di Jakarta, Jumat (20/12).

Rincian program 3 Juta Rumah, menurut Bonny, sebanyak dua juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” kata dia.

Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen. Maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun, sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Bonny pula.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edward Abdurrahman mengatakan program tersebut beranjak dari problem sosial yakni kemiskinan.

“Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” katanya lagi.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Apabila sebelumnya komposisi pendanaan 75:25, yakni dari APBN dan perbankan, maka di tahun depan skemanya diubah menjadi 50:50.

“Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar,” kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Imam Syafii Toha.

Imam menjelaskan, pada Senin (23/12), BP Tapera bersama seluruh bank pelaksana akan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran KPR FLPP Tahun 2025.

“Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” kata Imam.

Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT Bank Tabungan Negara Budi Permana mengatakan tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

“Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25,” katanya pula.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering.

“Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5 persen. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6 persen hingga maksimal tujuh persen,” ujarnya lagi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan peninjauan langsung ke Fuel Terminal Tanjung Gerem dan Terminal LPG Tanjung Sekong, Provinsi Banten, Sabtu, untuk memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG berjalan lancar.

Bahlil menyampaikan, pemerintah memastikan kesiapan energi untuk mendukung masyarakat merayakan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan nyaman.

Saat ini stok LPG nasional aman dengan rata-rata 17,12 hari, begitu juga dengan stok BBM dalam kondisi aman, baik gasoline, kerosene maupun avtur dengan stok rata-rata 18-20 hari.

"Pemaparan dari Pertamina, alhamdulillah, LPG kita aman. Yang kedua, menyangkut dengan minyak kita, BBM, itu clear. Semua sudah clear, Presiden (Prabowo Subianto) menegaskan agar natal dan tahun baru dapat berlangsung damai, salah satunya dengan memastikan BBM tersedia," ujar Bahlil dalam keterangan, di Jakarta, Sabtu.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan, Pertamina juga memantau situasi melalui pusat kendali Pertamina Digital Hub.

"Melalui command center ini, kami memonitor setiap hari kondisi pasokan energi di seluruh Indonesia. Jika ada kendala, kami segera melakukan langkah tindak lanjut," kata Simon.

Simon memastikan pasokan LPG telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan selama natal dan tahun baru.

"Stok telah kami tingkatkan agar masyarakat dapat merayakan natal dan tahun baru tanpa gangguan," katanya pula.

Peninjauan ini menunjukkan komitmen Kementerian ESDM, Pertamina, dan seluruh pihak terkait dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi selama momen penting akhir tahun. Dengan ketersediaan energi yang terjamin, masyarakat diharapkan dapat merayakan natal dan tahun baru dengan aman, nyaman, dan penuh kedamaian.

Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara.

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap adanya alternatif sumber pembiayaan perumahan untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

“Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara. Masih banyak pos-pos yang harus mendapat perhatian fiskal lebih besar. Pemerintah perlu lebih kreatif menghadirkan sumber pembiayaan yang tidak melulu mengandalkan APBN,” kata Junaidi dalam keterangannya, di Tangerang, Banten, Sabtu.

Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin menambahkan sebanyak 77 persen nasabah KPR subsidi merupakan pekerja swasta dan sektor informal.

“Swasta punya peranan besar dalam pasar KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah diharapkan merelaksasi aturan terkait skor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama karena maraknya kasus pinjaman daring,” katanya.

Corporate Secretary PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Primasari Setyaningrum mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat utang sebagai sumber likuiditas pembiayaan perumahan.

“Sampai dengan November 2024 kemarin, PT SMF (Persero) adalah penerbit obligasi sektor perumahan terbesar di Indonesia yakni sebesar Rp 25 triliun. PT SMF tidak hanya mengandalkan APBN untuk sumber dana pembiayaan perumahan, tapi juga dari pasar modal,” kata dia.

Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui program Tiga Juta Rumah. Pemerintah berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen di tahun depan.

“Pengentasan kemiskinan melalui program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang dalam acara Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), di Jakarta, Jumat (20/12).

Rincian program 3 Juta Rumah, menurut Bonny, sebanyak dua juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” kata dia.

Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen. Maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun, sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Bonny pula.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edward Abdurrahman mengatakan program tersebut beranjak dari problem sosial yakni kemiskinan.

“Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” katanya lagi.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Apabila sebelumnya komposisi pendanaan 75:25, yakni dari APBN dan perbankan, maka di tahun depan skemanya diubah menjadi 50:50.

“Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar,” kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Imam Syafii Toha.

Imam menjelaskan, pada Senin (23/12), BP Tapera bersama seluruh bank pelaksana akan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran KPR FLPP Tahun 2025.

“Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” kata Imam.

Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT Bank Tabungan Negara Budi Permana mengatakan tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

“Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25,” katanya pula.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering.

“Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5 persen. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6 persen hingga maksimal tujuh persen,” ujarnya lagi.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Gorontalo (ANTARA) - Universitas Negeri Gorontalo (UNG) siap menyukseskan program nasional makan bergizi gratis, kata Rektor UNG Prof Dr Eduart Wolok.

Menurut Eduart Wolok di Gorontalo, Jumat, UNG memberi dukungan penuh terhadap program nasional makan bergizi gratis yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen UNG untuk menyukseskan program tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), terkait implementasi program nasional makan bergizi gratis dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Penandatanganan MoU dilakukan Eduart yang juga Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, dengan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

Dalam menyukseskan program nasional makan bergizi gratis, Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat melibatkan sebanyak 56 Perguruan Tinggi Negeri, yang salah satunya adalah UNG.

Eduart memastikan UNG berkomitmen penuh untuk mendukung serta menyukseskan seluruh program pemerintah khususnya program makan bergizi gratis.

Bentuk dukungan yang diberikan di antaranya sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengawasan untuk memberikan jaminan, khususnya jaminan terhadap keamanan pangan yang menjadi objek dalam program makan bergizi gratis.

"UNG sebagai institusi pendidikan akan berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan bergizi, serta mendukung distribusi makanan bergizi tepat sasaran. Peran ini tentunya dapat dimaksimalkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat," kata Eduart.

Selain makan bergizi gratis, Eduart menegaskan bahwa UNG pun siap mengambil peran dalam mendukung pemerintah dalam menyukseskan program ketahanan pangan.

"Dukungan tersebut diberikan melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki UNG, termasuk hasil inovasi melalui penelitian yang dilakukan dosen," ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: UNG siap sukseskan program makan bergizi gratis

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin menyebut intervensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga harus memerhatikan anak-anak yang putus sekolah.

"Kita tahu bahwa saat ini ada program prioritas MBG di sekolah-sekolah. Tapi, rata-rata lama sekolah kita atau angka partisipasi sekolah itu masih kecil," ucap dia.

Rudy menjelaskan bahwa mengintervensi anak-anak yang putus sekolah memang tidak mudah. Apalagi anak-anak yang putus sejak SMP dan SMA memiliki kemungkinan rumahnya berjauhan dengan lokasi sekolah.

"Masih banyak masyarakat Gorontalo yang putus sekolah. Sehingga tidak menjadi lebar nanti. Di sekolah kita intervensi, tapi yang tidak sekolah kita tidak intervensi. Nah, ini yang harus kita lindungi dengan Perlinsos," kata Penjagub.

Meski begitu, Rudy ingin anak-anak tersebut tetap mendapat perhatian dari pemerintah setempat agar pengentasan kemiskinan dan penurunan angka tengkes berjalan beriringan.

"Caranya adalah kita mengembalikan mereka di sekolah, karena jarak yang putus sekolah SMP, SMA, itu biasanya rumah mereka semakin jauh, beda dengan SD yang rumahnya masih dekat dengan sekolah. Tapi ini memang tidak semudah itu. Jadi, teman-teman di Bapppeda saya minta, ini ikut dipikirkan. Supaya kegiatan dan program untuk stunting juga inklusif bagi yang tidak bersekolah, karena kita berikan Perlinsos," kata dia.

Penjagub juga menyebut, terkait dengan anggaran, Provinsi Gorontalo masih sangat bergantung dari dana transfer pusat. Mendorong para pemangku kebijakan untuk terus berkreasi mendapatkan dana dari sumber lain. Ia juga mendorong untuk membuat program-program yang kreatif dan akuntabel untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem.

"Selama ini, Gorontalo identik dengan kemiskinan. Saya ingin kemiskinan ini tidak identik lagi dengan kita. Nah, ini harus ada upaya dari kita bagaimana menurunkan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Gorontalo," kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya upaya memperbaiki nutrisi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal.

"Kita bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga bekerja keras menyukseskan MBG di seluruh Indonesia, kita berharap program ini bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya di acara Peluncuran Pusat Kajian Pemberdayaan antara Kemenko PM dengan Perguruan Tinggi, di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jawa Timur.

Muhaimin meyakini program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30.000 titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Hal ini tidak terlepas dari skema BGN yang menyalurkan hingga Rp8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan MBG sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," imbuh Muhaimin Iskandar.

Menko PM juga menyampaikan program MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program MBG adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," paparnya.

Dengan demikian, manfaat program MBG bersifat multi aspek, yakni membuat generasi cerdas, membuat generasi sehat, sekaligus membuat lingkungan mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PM juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," kata Muhaimin Iskandar.

“Perintah (untuk terlibat makan bergizi gratis) sudah ada dan dari Panglima TNI juga ada. Kami mendukung program pemerintah ini. Untuk masalah anggaran, kita bisa kerja samakan, bisa anggarannya dari pemerintah daerah, atau dari Badan Gizi Nasional,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut TNI AL menyiapkan tenaga dan lahan untuk mendukung makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, untuk anggarannya, Laksamana Ali menyebut urusan tersebut bisa dikerjasamakan dengan instansi lain.

“Perintah (untuk terlibat makan bergizi gratis) sudah ada dan dari Panglima TNI juga ada. Kami mendukung program pemerintah ini. Untuk masalah anggaran, kita bisa kerja samakan, bisa anggarannya dari pemerintah daerah, atau dari Badan Gizi Nasional, kemudian kami yang mengerjakan, kami siapkan tenaga, kemudian untuk lahan-lahannya juga kami siapkan,” kata KSAL saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta.

Dia melanjutkan pada prinsipnya TNI mendukung program dan kebijakan pemerintah yang ditujukan kepada rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Laksamana Ali menyebut TNI AL menargetkan membangun 96 dapur umum di berbagai satuannya se-Indonesia untuk mendukung makan bergizi gratis.

Dia menjelaskan satu dapur umum itu bisa menyediakan makan bergizi 3.000–4.000 porsi untuk para pelajar dari sekolah-sekolah dasar di sekitar markas satuan.

Dengan demikian, jika 96 dapur umum itu operasional, TNI AL dapat menyediakan 288.000—384.000 porsi makanan per harinya untuk para pelajar.

“Nanti kami melihatnya banyaknya sekolah di sekitar dapur umum, yang disediakan oleh TNI itu terutama yang jarak jangkauannya sekitar 3 kilometer, sementara jika lebih dari itu mungkin dipegang oleh dapur-dapur umum lainnya,” kata Laksamana Ali.

Dari jumlah 96 dapur umum yang ditargetkan, KSAL menyebut sejauh ini ada 18 dapur umum yang telah berdiri dan menggelar beberapa uji coba, termasuk yang ada di Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta.

Dapur umum lainnya yang juga telah dibangun oleh TNI AL mencakup dapur-dapur di Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan, Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang, Resimen Kavaleri (Menkav) 2 Marinir Semarung Surabaya, Pangkalan Marinir Opak Surabaya, dan Komando Latih Marinir (Kolatmar) PLP Purboyo Malang.

Kemudian, Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung, Yonif 7 Marinir Lampung, Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Belawan, Yonif 9 Marinir Lampung, Yonif 10 Marinir Batam, Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Katapop Sorong, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar, Lantamal XI Ambon, Lanal Tegal, Lanal Lhokseumawe, Lanal Malang, Lanal Biak, dan dapur umum di lingkungan Kodiklatal.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jombang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memantau pelaksanaan uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar atau santri di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif, Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Menko Muhaimin Iskandar mengatakan kegiatan pemberian MBG itu masih uji coba dan rencananya akan dilaksanakan serentak di 6 Januari 2025.

"Insyallah pada 6 Januari di Mamba'ul Maarif ini termasuk yang dimulai satu hari satu kali. Uji coba terus kami dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian dan persiapan dan nanti akan terus menjadi bagian dari perbaikan sistem," katanya dalam acara itu di Jombang, Jumat.

Ia mengatakan program ini diharapkan bisa maksimal, apalagi pemerintah telah menganggarkan untuk program ini. Sesuai dengan program awal, untuk realisasi program MBG ini membutuhkan hingga sekitar Rp400 triliun selama lima tahun.

Untuk menu, kata dia, juga menyesuaikan. Namun, yang utama harus ada protein serta sayur untuk anak-anak.

Pemerintah, kata dia, juga mendukung UMKM agar terlibat dalam program MBG ini. Dengan hal itu, tentunya semua sektor bisa bergerak.

"Banyak hal yang kami dukung, misalnya UMKM yang terlibat dalam program makan bergizi, kemudian dukung berbagai tim yang akan bergerak, " kata dia.

Program MBG yang direalisasikan pemerintahan Presiden - Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup bangsa dan mempersiapkan tujuan Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, salah seorang santri, Raya menyatakan senang ada program MBG untuk pelajar ini. Ia dengan teman-temannya yang lain bisa dapat menu makan siang lengkap dengan lauk dan sayurnya.

"Rasanya enak dan porsinya sangat cukup untuk makan siang. Menunya ini sudah masuk empat sehat, hanya susu yang kurang," kata dia.

Rombongan Muhaimin Iskandar disambut oleh pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif, Denanyar, Kabupaten Jombang, K.H. Abdul Salam Sohib atau yang akrab disapa Gus Salam.

Kegiatan itu digelar di aula MAN 4 Jombang, yang juga berada di area pesantren tersebut. Ada sekitar 300 santri putra dan putri yang ikut serta dalam acara itu.(*)

MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya upaya memperbaiki nutrisi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal.

"Kita bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga bekerja keras menyukseskan MBG di seluruh Indonesia, kita berharap program ini bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya di acara Peluncuran Pusat Kajian Pemberdayaan antara Kemenko PM dengan Perguruan Tinggi, di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jawa Timur.

Muhaimin meyakini program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30.000 titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Hal ini tidak terlepas dari skema BGN yang menyalurkan hingga Rp8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan MBG sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," imbuh Muhaimin Iskandar.

Menko PM juga menyampaikan program MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program MBG adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," paparnya.

Dengan demikian, manfaat program MBG bersifat multi aspek, yakni membuat generasi cerdas, membuat generasi sehat, sekaligus membuat lingkungan mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PM juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," kata Muhaimin Iskandar.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Gorontalo (ANTARA) - Universitas Negeri Gorontalo (UNG) siap menyukseskan program nasional makan bergizi gratis, kata Rektor UNG Prof Dr Eduart Wolok.

Menurut Eduart Wolok di Gorontalo, Jumat, UNG memberi dukungan penuh terhadap program nasional makan bergizi gratis yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen UNG untuk menyukseskan program tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), terkait implementasi program nasional makan bergizi gratis dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Penandatanganan MoU dilakukan Eduart yang juga Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, dengan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

Dalam menyukseskan program nasional makan bergizi gratis, Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat melibatkan sebanyak 56 Perguruan Tinggi Negeri, yang salah satunya adalah UNG.

Eduart memastikan UNG berkomitmen penuh untuk mendukung serta menyukseskan seluruh program pemerintah khususnya program makan bergizi gratis.

Bentuk dukungan yang diberikan di antaranya sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengawasan untuk memberikan jaminan, khususnya jaminan terhadap keamanan pangan yang menjadi objek dalam program makan bergizi gratis.

"UNG sebagai institusi pendidikan akan berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan bergizi, serta mendukung distribusi makanan bergizi tepat sasaran. Peran ini tentunya dapat dimaksimalkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat," kata Eduart.

Selain makan bergizi gratis, Eduart menegaskan bahwa UNG pun siap mengambil peran dalam mendukung pemerintah dalam menyukseskan program ketahanan pangan.

"Dukungan tersebut diberikan melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki UNG, termasuk hasil inovasi melalui penelitian yang dilakukan dosen," ujarnya.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut TNI AL menargetkan membangun 96 dapur umum di berbagai satuannya se-Indonesia untuk mendukung makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Laksamana Ali, saat jumpa pers di Kesatrian Marinir Hartono, Jakarta, Jumat, menjelaskan satu dapur umum itu bisa menyediakan makan bergizi 3.000–4.000 porsi untuk para pelajar dari sekolah-sekolah dasar di sekitar markas satuan.

Dengan demikian, jika 96 dapur umum itu operasional, TNI AL dapat menyediakan 288.000—384.000 porsi makanan per harinya untuk para pelajar.

“Nanti kami melihatnya banyaknya sekolah di sekitar dapur umum, yang disediakan oleh TNI itu terutama yang jarak jangkaunya sekitar 3 kilometer, sementara jika lebih dari itu mungkin dipegang oleh dapur-dapur umum lainnya,” kata Laksamana Ali.

KSAL menegaskan untuk mendukung program makan bergizi gratis itu merupakan kolaborasi antarinstansi.

“Harapannya itu, dan ke depan mudah-mudahan bisa lebih dari itu, dari target yang kami inginkan,” kata Ali.

Dari jumlah 96 dapur umum yang ditargetkan, KSAL menyebut sejauh ini ada 18 dapur umum yang telah berdiri dan menggelar beberapa uji coba, termasuk yang ada di Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta.

Dapur umum lainnya yang juga telah dibangun oleh TNI AL mencakup dapur-dapur di Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan, Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang, Resimen Kavaleri (Menkav) 2 Marinir Semarung Surabaya, Pangkalan Marinir Opak Surabaya, dan Komando Latih Marinir (Kolatmar) PLP Purboyo Malang.

Kemudian, Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung, Yonif 7 Marinir Lampung, Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Belawan, Yonif 9 Marinir Lampung, Yonif 10 Marinir Batam, Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Katapop Sorong, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar, Lantamal XI Ambon, Lanal Tegal, Lanal Lhokseumawe, Lanal Malang, Lanal Biak, dan dapur umum di lingkungan Kodiklatal.

Di tempat-tempat lainnya, Laksamana Ali menjelaskan TNI AL bakal memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada untuk membangun dapur umum.

TNI AL pada hari ini menggelar uji coba program makan bergizi gratis serentak di 18 titik yang diikuti 1.000 lebih siswa dari sekolah-sekolah di sekitar markas satuan-satuan TNI AL di berbagai wilayah Indonesia.

KSAL juga meninjau langsung kegiatan santap siang bersama itu di Kesatrian Marinir Cilandak, kemudian menerima laporan dari para pimpinan satuan yang menggelar uji coba makan bergizi gratis di berbagai wilayah.

“Saya juga sudah mencoba sendiri makanan ini, dan gizinya, menurut Badan Gizi Nasional sudah mencukupi. Dengan nilai Rp10.000 per porsi sudah ada makanan 4 sehat 5 sempurna,” kata Ali.

Dia pun berharap keterlibatan TNI AL itu dapat membantu keberhasilan program makan bergizi gratis.

“Harapannya bisa membantu program pemerintah yang ingin mencerdaskan anak-anak bangsa ke depan, dan nantinya program ini akan bermanfaat untuk mencetak generasi-generasi unggulan dari putra-putri Indonesia,” kata KSAL.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Siak, Riau, (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo Regional III Provinsi Riau melaksanakan simulasi program makan bergizi gratis bagi para pelajar bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Siak dan Dinas Ketahanan Pangan Riau.

Region Head PTPN IV Regional III Rurianto, di Siak, Jumat, mengatakan bahwa simulasi penyiapan makan bergizi gratis bagi pelajar di Kabupaten Siak itu merupakan bentuk dukungan nyata perusahaan dalam menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Kegiatan makan bergizi gratis ini merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi unggul yang siap menyambut masa depannya dan mimpi ini diawali dengan asupan nutrisi yang baik, yang sejalan dengan program Presiden Prabowo untuk mewujudkan generasi emas," kata Rurianto.

Kegiatan tersebut berlangsung di Sekolah Menengahi Atas Negeri 1 Dayun dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dayun. Sebanyak 1.000 porsi makan gratis bergizi lengkap dengan susu diberikan kepada para pelajar menengah atas itu.

Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Rozi Candra mengapresiasi inisiasi PTPN IV yang melaksanakan simulasi program tersebut untuk pertama kalinya di Kabupaten Siak. Terlebih lagi keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melaksanakan program tersebut juga yang pertama kalinya dilaksanakan di Provinsi Riau.

"Kami berharap perusahaan maupun instansi lainnya yang beroperasi di Kabupaten Siak dapat mengikuti jejak langkah PTPN IV yang telah menginisiasi program tersebut," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dr Benny Chairudin turut mengapresiasi langkah PTPN IV yang telah mempersiapkan program yang masuk ke dalam tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) tersebut dengan sangat baik.

Ia mengemukakan PTPN IV Regional III bersinergi dan berkoordinasi dengan seluruh pihak dalam menyiapkan makan gratis bergizi untuk para pelajar.

"Mulai dari gizi, kalori, serat, karbohidrat, dan keamanan pangan seluruhnya telah diperiksa dan diteliti dengan lengkap sesuai kebutuhan nutrisi pelajar SMA sederajat. Sampai pemilihan susu juga diseleksi ketat, yakni susu yang rendah gula. Ini sangat baik untuk dicontoh," ujar dia.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024