Siak, Riau, (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo Regional III Provinsi Riau melaksanakan simulasi program makan bergizi gratis bagi para pelajar bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Siak dan Dinas Ketahanan Pangan Riau.

Region Head PTPN IV Regional III Rurianto, di Siak, Jumat, mengatakan bahwa simulasi penyiapan makan bergizi gratis bagi pelajar di Kabupaten Siak itu merupakan bentuk dukungan nyata perusahaan dalam menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Kegiatan makan bergizi gratis ini merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi unggul yang siap menyambut masa depannya dan mimpi ini diawali dengan asupan nutrisi yang baik, yang sejalan dengan program Presiden Prabowo untuk mewujudkan generasi emas," kata Rurianto.

Kegiatan tersebut berlangsung di Sekolah Menengahi Atas Negeri 1 Dayun dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dayun. Sebanyak 1.000 porsi makan gratis bergizi lengkap dengan susu diberikan kepada para pelajar menengah atas itu.

Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Rozi Candra mengapresiasi inisiasi PTPN IV yang melaksanakan simulasi program tersebut untuk pertama kalinya di Kabupaten Siak. Terlebih lagi keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melaksanakan program tersebut juga yang pertama kalinya dilaksanakan di Provinsi Riau.

"Kami berharap perusahaan maupun instansi lainnya yang beroperasi di Kabupaten Siak dapat mengikuti jejak langkah PTPN IV yang telah menginisiasi program tersebut," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dr Benny Chairudin turut mengapresiasi langkah PTPN IV yang telah mempersiapkan program yang masuk ke dalam tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) tersebut dengan sangat baik.

Ia mengemukakan PTPN IV Regional III bersinergi dan berkoordinasi dengan seluruh pihak dalam menyiapkan makan gratis bergizi untuk para pelajar.

"Mulai dari gizi, kalori, serat, karbohidrat, dan keamanan pangan seluruhnya telah diperiksa dan diteliti dengan lengkap sesuai kebutuhan nutrisi pelajar SMA sederajat. Sampai pemilihan susu juga diseleksi ketat, yakni susu yang rendah gula. Ini sangat baik untuk dicontoh," ujar dia.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Markas Besar TNI Angkatan Laut menguji coba program makan bergizi gratis di 18 titik di berbagai wilayah Indonesia dan diikuti 1.000 lebih siswa dari sekolah-sekolah yang berdekatan dengan markas-markas satuan TNI AL.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali meninjau langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis (MBG) itu di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta, Jumat.

Dalam kegiatan yang dihadiri beberapa pejabat Badan Gizi Nasional, Ali mengecek langsung kesiapan dapur umum di Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, kemudian melihat kegiatan santap siang bersama 200 pelajar sekolah dasar negeri (SDN) di sekitar Cilandak Timur, yaitu SDN 01, SDN 02, dan SDN 03.

Siswa-siswa SD yang santap siang bersama hari ini menikmati seporsi makan bergizi yang terdiri atas nasi, telor dadar, tumis kacang panjang, buah, pisang, satu kotak susu UHT, dan air mineral.

Seporsi lengkap makan siang itu disajikan dalam ompreng (tray) berbahan stainless yang dapat digunakan kembali.

Di lokasi sama, Laksamana Ali juga menerima laporan dari jajaran satuan-satuannya yang turut menggelar uji coba makan bergizi hari ini melalui sambungan video conference (vicon).

Satuan-satuan TNI AL yang menggelar uji coba makan bergizi mencakup Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Seskoal), Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan, Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang, Resimen Kavaleri (Menkav) 2 Marinir Semarung Surabaya, Pangkalan Marinir Opak Surabaya, dan Komando Latih Marinir (Kolatmar) PLP Purboyo Malang.

Kemudian, Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung, Yonif 7 Marinir Lampung, Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Belawan, Yonif 9 Marinir Lampung, Yonif 10 Marinir Batam, Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Katapop Sorong, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar, Lantamal XI Ambon, Lanal Tegal, Lanal Lhokseumawe, Lanal Malang, dan Lanal Biak.

Dalam laporan dari masing-masing satuan, beberapa dari mereka melaporkan kendala salah satunya terkait pembangunan dapur umum yang berdekatan dengan markas, kemudian pengadaan tray (ompreng) untuk menyajikan makanan.

Pada kesempatan sama, selepas mendengar laporan dari satuan-satuannya, Laksamana Ali berpesan kepada jajarannya untuk memanfaatkan hasil budi daya yang dikerjakan di lingkungan TNI AL.

“Kepada seluruh satuan kerja di bawah Angkatan Laut, saya menyarankan apabila memungkinkan budi daya ikan sudah bisa dimanfaatkan untuk lauk makan bergizi gratis ini karena gizi ikan penting dan bisa mencerdaskan,” kata Laksamana Ali.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia guna mendiskusikan usulan jaringan gas atau jargas untuk Program 3 Juta Rumah per tahun yang diusulkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.

"Kita akan pelajari, nanti saya juga akan berdiskusi dengan Menteri ESDM, nanti malam saya ada pertemuan. Kita juga akan diskusi supaya pikiran-pikiran yang sangat baik dari KPPU, tentu itu buat penghematan bagi negara kita. Dan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto memang berupaya sekali negara kita hemat di tengah keterbatasan keuangan kita," ujar Maruarar atau disapa Ara usai pertemuan dengan KPPU di Jakarta, Jumat.

Dirinya akan mempelajari usulan jaringan gas untuk Program 3 Juta Rumah per tahun dari KPPU tersebut, mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran setiap harinya berpikir untuk bagaimana membuat kebijakan yang pro rakyat, dunia usaha, dan negara.

"Jadi kalau ada hal-hal baik menurut saya harus dipikirkan secara serius. Ya makanya kita pelajari, kita ini ekosistem, ini pikiran yang bagus. Tentu kita juga akan bicarakan misalnya dengan kementerian terkait. Kita ini setiap hari berpikir bagaimana membuat kebijakan yang pro kepada rakyat, pro kepada negara, dan pro kepada dunia usaha itu yang kita pikirkan," kata Ara.

Ara juga berencana akan menggelar diskusi dengan para pemangku kepentingan di sektor perumahan dan juga mengundang KPPU untuk menyampaikan kepada mereka terkait usulan jaringan gas bagi Program 3 Juta Rumah setiap tahun.

"Tentu kalau ada pikiran ini nanti kita akan buat diskusi kepada para pemangku kepentingan di sektor perumahan untuk mendengarkan presentasi dari KPPU. Kalau saya pikirkan itu bagus, bisa melakukan suatu hal yang bagus. Jadi ekosistemnya nanti kalau ada acara saya akan undang KPPU untuk menyampaikan pikirannya, idenya tadi itu" ujar Ara.

Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Fanshurullah Asa mengungkapkan bahwa jaringan gas untuk perumahan rakyat dapat menghemat anggaran negara.

"Kami sudah sampaikan surat resmi kepada Bapak Menteri PKP dan tembusannya kepada Bapak Presiden RI Prabowo Subianto karena ada program 3 juta rumah. Kami berharap kepada Bapak Menteri PKP, karena kita ingin membangun jaringan gas. Jadi rumah-rumah yang dibangun tadi sedapat mungkin menggunakan jaringan gas rumah tangga, bukan nanti menggunakan (tabung) LPG 3 kg," ujar M Fanshurullah Asa.

Menurut dia, selain menghemat anggaran, jaringan gas untuk perumahan rakyat juga lebih tepat sasaran.

"Mudah-mudahan nanti Bapak Menteri PKP bisa menindaklanjutinya di pembangunan rumah yang 3 juta per tahun," katanya.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa di Gedung KPPU, Jakarta pada Jumat (20/12).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan siap mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan untuk kesuksesan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya," kata Ara, di Jakarta, Jumat.

Untuk itu dirinya mengatakan, Kementerian PKP berencana akan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu menyukseskan Program Tiga Juta Rumah khususnya terkait skema pembiayaan.

Terkait dukungan pembiayaan perumahan, Menteri Ara mengatakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220 ribu unit dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank dengan alokasi sebesar Rp28,17 triliun.

“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” kata Ara.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa Himperra sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15 ribu unit pada Januari 2025.

"Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025," ujar Ari.

Dia mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi, karena menurutnya kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah. Hal ini menurutnya untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.

"Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya,” kata Ari pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Kota Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu, menganggarkan dana sebesar Rp2,4 miliar untuk mendukung program makan siang bergizi gratis sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak bagi siswa SD dan SMP pada 2025.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bengkulu A Gunawan, di Bengkulu, Jumat, menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu mekanisme pelaksanaan dan regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Pemberian makanan bergizi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak, memberikan asupan gizi yang baik, serta meningkatkan daya tahan tubuh mereka agar terhindar dari penyakit," ujar dia.

Dengan adanya program makan bergizi tersebut, Pemkot Bengkulu berharap dapat menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif, sesuai visi pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Badan Gizi Nasional Republik Indonesia melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Bengkulu menyebutkan bahwa pada tahap awal, sebanyak 3 ribu siswa di wilayah tersebut akan memanfaatkan program makan bergizi gratis pada 2025.

Kepala SPPG Kota Bengkulu Gloria Erysa Meilinda Situmorang menerangkan bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan program makan bergizi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Program makan bergizi gratis tersebut dilakukan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat secara berkelanjutan, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan.

"Program makan bergizi ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara berkelanjutan guna menunjang kualitas SDM di masa yang akan datang," kata dia lagi.

Gloria menerangkan jika program makan bergizi di Kota Bengkulu saat ini telah memasuki tahap persiapan yang nantinya akan dilayani langsung oleh SPPG Kota Bengkulu.

Pada tahap awal pelaksanaan program bergizi di Kota Bengkulu akan menjangkau enam sekolah yang ada di wilayah tersebut yaitu Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk enam sekolah tersebut terdiri dari TK Kartika 2 sampai 16, SD Negeri 73, SD Negeri 61, SMP Negeri 6 Kota Bengkulu, SMP Negeri 14 Kota Bengkulu, dan SMA Negeri 4 Kota Bengkulu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan siap mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan untuk kesuksesan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya," kata Ara, di Jakarta, Jumat.

Untuk itu dirinya mengatakan, Kementerian PKP berencana akan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu menyukseskan Program Tiga Juta Rumah khususnya terkait skema pembiayaan.

Terkait dukungan pembiayaan perumahan, Menteri Ara mengatakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220 ribu unit dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank dengan alokasi sebesar Rp28,17 triliun.

“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” kata Ara.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa Himperra sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15 ribu unit pada Januari 2025.

"Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025," ujar Ari.

Dia mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi, karena menurutnya kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah. Hal ini menurutnya untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.

"Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya,” kata Ari pula.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan siap mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan untuk kesuksesan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya," kata Ara, di Jakarta, Jumat.

Untuk itu dirinya mengatakan, Kementerian PKP berencana akan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu menyukseskan Program Tiga Juta Rumah khususnya terkait skema pembiayaan.

Terkait dukungan pembiayaan perumahan, Menteri Ara mengatakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220 ribu unit dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank dengan alokasi sebesar Rp28,17 triliun.

“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” kata Ara.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa Himperra sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15 ribu unit pada Januari 2025.

"Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025," ujar Ari.

Dia mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi, karena menurutnya kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah. Hal ini menurutnya untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.

"Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya,” kata Ari pula.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan siap mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan untuk kesuksesan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya," kata Ara, di Jakarta, Jumat.

Untuk itu dirinya mengatakan, Kementerian PKP berencana akan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu menyukseskan Program Tiga Juta Rumah khususnya terkait skema pembiayaan.

Terkait dukungan pembiayaan perumahan, Menteri Ara mengatakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220 ribu unit dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank dengan alokasi sebesar Rp28,17 triliun.

“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” kata Ara.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa Himperra sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15 ribu unit pada Januari 2025.

"Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025," ujar Ari.

Dia mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi, karena menurutnya kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah. Hal ini menurutnya untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.

"Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya,” kata Ari pula.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/KaBekraf), Teuku Riefky Harsya, berkomitmen penuh dalam mendukung Program Makan Bergizi Pemerintah, salah satunya melalui program Pelatihan Juru Masak yang berlangsung serentak di empat kota, yaitu Surakarta, Kupang, Balikpapan, dan Medan.

“Salah satu tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah, karena gizi yang baik adalah fondasi utama untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” kata Menekraf Riefky dalam keterangan pers yang diterima, Jumat.

Menekraf Riefky menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu Quick Win Kemenekraf yang juga sejalan dengan Asta Cita.

Ia mengatakan makan bergizi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi "hexahelix" antar pemerintah, media, akademisi, asosiasi, bisnis, dan lembaga keuangan, termasuk juru masak yang memiliki peran strategis dalam menyediakan makanan yang sehat, lezat, dan bergizi seimbang.

Pada Pelatihan Juru Masak, para peserta dilatih oleh empat chef yang ahli di bidang kuliner, yaitu Chef Norman Ismail di Surakarta, Chef Risa Andhitia di Kupang, Chef Steby Rafael di Balikpapan, dan Chef Setyo Widyarto di Medan.

“Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas juru masak dalam mendukung program makan bergizi. Kami berharap pelatihan ini akan memberikan wawasan baru, keterampilan praktis, dan inspirasi untuk menciptakan makanan bergizi yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Menekraf Riefky.

Progam Pelatihan Juru Masak ini merupakan program kolaborasi Kemenekraf yang didukung oleh Penyelenggara Pengusaha Jasaboga (PPJI) dan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI), serta dari bidang akademisi seperti SMKN 4 Surakarta, Politeknik Pariwisata Medan, SMKN 3 Kupang, dan SMKN 4 Balikpapan.

Turut hadir dalam kegiatan di Surakarta, yakni Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa; Sekretaris Kepala Dinas Pariwisata Kota Surakarta, Siti Khotimah; Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jawa Tengah, Suratno; Kepala SMK N 4 Surakarta, Sri Ekowati, Ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI), Tommy Bagus Mahendra.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Medan (ANTARA) - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, berkolaborasi dengan eFishery melakukan uji coba makan bergizi gratis bagi siswa SD Negeri 064979 di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal.

Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu memastikan dengan melakukan peninjauan langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis tersebut."

Secara komposisi makanan tadi sudah pas, cakupan gizinya juga pas. Lauk dari eFishery ini ikan nila Danau Toba," ucap Bobby di Medan, Kamis.

Pihaknya mengaku bahwa sempat memasuki beberapa ruang kelas untuk melihat secara teliti paket makan bergizi gratis tersaji di meja siswa.

Salah satu hal ingin dipastikan Wali Kota Medan, bahwa pelaksanaan program ini untuk mendukung pemenuhan gizi siswa di sekolah negeri itu.

Dengan menyediakan ikan nila Danau Toba, selain memberikan asupan gizi bagi anak dan juga memberikan manfaat bagi ekonomi daerah, jelas Bobby.

Dalam uji coba ini wadah yang digunakan masih sekali pakai. Nanti, lanjutnya, akan digunakan wadah yang bisa digunakan secara berulang.

Wali kota juga mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis ini Pemkot Medan akan terus mengikuti instruksi dan berkoordinasi Badan Gizi Nasional.

"Uji coba hari ini dilakukan pada 10 titik sekolah dan kegiatan ini membagikan sekitar 1.500 makan bergizi gratis bagi siswa SD Negeri di Kota Medan," ucapnya.

Program ini untuk memastikan siswa di Kota Medan mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi.

Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menargetkan, pelaksanaan program makan gizi gratis bagi kelompok yang membutuhkan bergulir mulai 2 Januari 2025 di Indonesia.

Dadan saat di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8) mengatakan pelaksanaan program presiden terpilih Prabowo Subianto itu bergulir usai pihaknya memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.

Pontianak (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Yusran Anizam mengatakan Pemkab Kubu Raya mengharapkan Program Makan Bergizi Gratis di sekolah yang akan dilaksanakan pemerintah tahun 2025 dapat menekan angka stunting di kabupaten itu.

"Kami mengapresiasi pelaksanaan uji coba makanan bergizi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kubu Raya ini, dimana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat melalui arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat," kata Yusran di Sungai Raya, Kamis.

Program tersebut diselenggarakan KKP melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

Selain uji coba makan bergizi, kegiatan ini dirangkaikan dengan agenda "Konservasi Goes to School," yang bertujuan mengenalkan jenis-jenis ikan yang dilindungi kepada para santri dan pelajar.

Langkah ini merupakan bagian dari kampanye nasional untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Yusran menambahkan Program Makan Bergizi Gratis sangat strategis dalam mendukung terciptanya generasi unggul pada masa depan, khususnya dalam menyongsong target generasi emas tahun 2045.

"Kita tidak ingin generasi ini lemah, apalagi terkait dengan isu stunting. Di Kabupaten Kubu Raya, angka stunting masih cukup tinggi. Dengan program makan bergizi, anak-anak dapat memperoleh nutrisi yang jauh lebih baik," tuturnya.

Menurut Yusran, program ini tidak hanya menyasar anak-anak di pondok pesantren, tetapi juga anak-anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan ibu hamil, sebagai kelompok prioritas penerima manfaat.

"Pemkab Kubu Raya siap bersinergi dengan semua pihak, termasuk jajaran KKP melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang ada di Pontianak. Sebagai daerah produsen dan lumbung pangan di Kalimantan Barat, kami sangat terbantu dengan adanya program ini," katanya.

Program ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya.

"Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan, Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu solusi yang berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif," kata Yusran.

Sungailiat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengentaskan pemukiman kumuh terpadu di Lingkungan Parit Pekir Sungailiat dengan membangun 40 unit rumah terpadu dalam satu kawasan

"Program pengentasan pemukiman kumuh terpadu satu kawasan dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur seperti air minum, sanitasi dan akses jalan permukiman," kata Penjabat Bupati Bangka M Haris di Sungailiat, Kamis saat meresmikan Kawasan Semangat Menggapai Harapan "Semengah".

Program ini kata dia, sejalan dengan sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hunian beserta prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat, untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

M Haris mengakui pembangunan dan pengembangan permukiman khususnya pada kawasan kumuh masih menjadi tantangan tersendiri.

Kegiatan pembangunan rumah baru layak huni terpadu yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD Kabupaten Bangka, merupakan implementasi dari amanat undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka, Asmawi Alie sebelumnya mengatakan, program tersebut tidak hanya melakukan pembangunan rumah, melainkan rehab atau perbaikan rumah yang dianggap hanya cukup di rehab.

"Tercatat kurang lebih masih 3.000 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Bangka yang tersebar di sejumlah wilayah kecamatan dengan kriteria ringan, sedang dan sekitar 1.000 unit rumah kategori berat atau benar-benar harus dilakukan pembangunan," jelas dia.