Medan (ANTARA) - Pemkot Medan bersama eFishery dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggelar uji coba program makan bergizi gratis demi mendukung pemenuhan gizi anak-anak sekolah dasar sekaligus mempercepat upaya penurunan angka stunting nasional.

Penyerahan 1.500 paket makanan secara simbolis dilakukan oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution bersama perwakilan eFishery, di UPT Sekolah Dasar Negeri 064979 di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis.

Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam kesempatan itu mengatakan dengan memberikan makanan bergizi yang kaya protein hewani berbasis ikan kepada para siswa, program ini diharapkan dapat memenuhi target pemerintah untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

Program Makan Bergizi Gratis adalah gerakan sosial untuk memastikan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di Kota Medan, mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi setiap hari.

Pihaknya menyampaikan apresiasi atas dukungan eFishery yang telah menyediakan paket makanan dengan protein hewani berbasis ikan yang dapat memenuhi gizi anak-anak di Kota Medan.

"Program ini juga menjadi salah satu langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045," katanya.

eFishery adalah perusahaan teknologi akuakultur pertama yang mengembangkan inovasi di bidang akuakultur.

eFishery bertujuan untuk membangun ekosistem akuakultur di Indonesia, yang tidak hanya menguntungkan, namun juga berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Perusahaan ini memiliki tiga tujuan utama yakni mengatasi permasalahan pangan melalui akuakultur, mengatasi masalah mendasar dalam industri akuakultur dengan menyediakan teknologi yang terjangkau, dan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui ekonomi digital yang inklusif.

Sorong (ANTARA) - Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 47 di daerah setempat.

Penjabat Wali Kota Sorong, Bernhard Rondonuwu, di Sorong, Kamis, menjelaskan MBG ini merupakan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang harus diimplementasikan dengan baik oleh setiap pemerintah daerah guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan sumber daya manusia (SDM) dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Pemerintah Kota Sorong sudah mulai melaksanakan program ini dengan target seluruh satuan pendidikan di wilayah ini harus mendapatkan asupan gizi," jelas dia saat menyalurkan program MBG di halaman SDN 47 Kota Sorong.

Dia mengatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat telah diperintahkan untuk mendata seluruh sekolah dan jumlah murid sebagai bagian penting untuk persiapan anggaran implementasi program strategis itu.

"Kita juga sudah siapkan anggarannya yang nantinya disalurkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur realisasi program MBG," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, Arby Mamangsa menjelaskan, program strategis Presiden Prabowo Subianto yang nantinya diberikan kepada siswa sekolah itu merupakan langkah konkret perhatian dan dukungan pemerintah terhadap asupan gizi setiap akan sekolah.

"Terdapat 43.310 siswa yang tersebar pada 294 satuan pendidikan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya mulai dari TK hingga SMA/SMK menjadi target dari program MBG," jelasnya.

Dia mengatakan, uji coba program Presiden Prabowo Subianto itu sudah dan sedang dilaksanakan di beberapa sekolah di Kota Sorong.

"Ini menunjukkan bahwa kita sangat mendukung program MBG itu untuk kepentingan kualitas SDM anak didik ke depan," ucapnya.

Kota Bengkulu (ANTARA) - Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, menyebutkan bahwa pada tahap awal sebanyak 3 ribu siswa di wilayah tersebut akan memanfaatkan program makan bergizi gratis pada 2025.

Kepala SPPG Kota Bengkulu Gloria Erysa Meilinda Situmorang di Bengkulu, Kamis, menerangkan bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan program makan bergizi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebab, program makan bergizi gratis tersebut dilakukan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat secara berkelanjutan, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan.

"Program makan bergizi ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara berkelanjutan guna menunjang kualitas SDM di masa yang akan datang," terang dia.

Gloria menerangkan jika program makan bergizi di Kota Bengkulu saat ini telah memasuki tahap persiapan yang dimana nantinya akan dilayani langsung oleh SPPG Kota Bengkulu.

Pada tahap awal pelaksanaan program bergizi di Kota Bengkulu akan menjangkau enam sekolah yang ada di wilayah tersebut yaitu Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk enam sekolah tersebut terdiri dari TK Kartika 2 sampai 16, SD Negeri 73, SD Negeri 61, SMP Negeri 6 Kota Bengkulu, SMP Negeri 14 Kota Bengkulu, dan SMA Negeri 4 Kota Bengkulu.

Dengan adanya program makan bergizi di Kota Bengkulu tersebut, pihaknya berharap dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kota Bengkulu khususnya bagi para pelajar.

"Kita harapkan semoga program ini dapat berjalan dengan sukses dan juga harapannya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat khususnya pelajar di Kota Bengkulu," katanya.

Lanjut Gloria, dengan kerja sama dengan berbagai pihak seperti dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat lainnya diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan program makan bergizi tersebut.

Juru masak ini bisa dari elemen mana saja. Jadi ketika Badan Gizi Nasional butuh juru masak kami sudah memperkuat itu

Solo (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) RI Teuku Riefky Harsya menyiapkan juru masak di berbagai daerah untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan pelatihan bagi juru masak, salah satunya di SMK Negeri 4 Surakarta, Jawa Tengah, Kamis.

"Pelatihan ini untuk mendukung program Pak Prabowo dan Mas Gibran terkait program makan bergizi, kami melakukan serentak di empat kota," katanya.

Ia berharap melalui pelatihan tersebut dapat meningkatkan kapasitas juru masak untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Kami juga sedang koordinasi dengan Badan Gizi Nasional, karena program tersebut dimulai akhir tahun, akan ada 3.000 titik di tahap awal," katanya.

Ia mengatakan pelatihan tersebut juga meliputi cara mengalokasikan anggaran perporsi sebesar Rp10.000.

"Kalau anggaran itu dari Badan Gizi Nasional. Kami hanya membantu melatih kapasitas juru masak dengan bekerja sama dengan Pemda dan Badan Gizi Nasional," katanya.

Disinggung soal berapa kebutuhan juru masak untuk program tersebut, pihaknya belum mengetahui secara pasti.

"Juru masak ini bisa dari elemen mana saja. Jadi ketika Badan Gizi Nasional butuh juru masak kami sudah memperkuat itu," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Hamilton, Kanada (ANTARA) - Para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan pada Rabu (18/12) tentang permukiman ilegal Israel dan tindakan kekerasan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Beberapa negara anggota juga menuntut pihak-pihak terkait mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Khaled Khiari, asisten sekretaris jenderal PBB untuk Timur Tengah dan Asia dan Pasifik, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Israel terus memperluas pembangunan permukiman dekat Tepi Barat yang didudukinya, termasuk Yerusalem Timur.

"Di Gaza, gencatan senjata sudah lama tertunda," ujar Khiari.

Ia menegaskan bahwa hukuman kolektif yang dihadapi rakyat Palestina tidak dapat dibenarkan.

"Pengeboman tanpa henti di Gaza oleh pasukan Israel, semakin banyaknya korban sipil, penghancuran menyeluruh lingkungan Palestina dan memburuknya situasi kemanusiaan adalah hal yang mengerikan," katanya.

Khiari menyatakan sangat prihatin atas perluasan ilegal yang terus menerus oleh kalangan pemukim Israel.

Ia menekankan bahwa tindakan itu memicu ketegangan dan menghalangi kemungkinan "negara Palestina yang merdeka, demokratis, berdampingan dan berdaulat."

"Saya tegaskan bahwa semua permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki keabsahan hukum dan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB," kata Khiari.

Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki sementara itu menyoroti "peningkatan kasus malnutrisi akut pada anak-anak" di Gaza, dan mengatakan "Gaza sekarang memiliki jumlah tertinggi di dunia menyangkut anak per kapita yang diamputasi."

"Inggris menyerukan Israel untuk menghentikan perluasan pemukiman di tanah Palestina, yang ilegal menurut hukum internasional, dan untuk meminta pertanggungjawaban para pemukim yang melakukan kekerasan," kata Kariuki.

Ia juga mendesak Israel agar berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil dan mematuhi kewajiban internasional.

"Ketidakstabilan yang berkelanjutan dan kekerasan pemukim di Tepi Barat tidak boleh ditoleransi oleh Israel, dan budaya impunitas harus diakhiri," katanya.

Dia menolak upaya "pemindahan paksa warga Gaza dari atau di dalam Gaza."

"Tidak boleh ada pengurangan wilayah Jalur Gaza. Perluasan infrastruktur militer Israel dan penghancuran bangunan sipil dan lahan pertanian di seluruh Jalur Gaza tidak dapat diterima," ujarnya.

Duta Besar Swiss untuk PBB Pascale Baeriswyl mengecam kelaparan yang dialami warga Gaza "yang penggunaannya sebagai metode peperangan merupakan kejahatan perang menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional."

Dia menuntut pihak-pihak terkait segera mewujudkan gencatan senjata. Baeriswyl juga mengutuk pernyataan pejabat Israel yang mengumumkan rencana untuk memperluas permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menyoroti veto berulang kali yang digunakan Amerika Serikat pada resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan.

Menurut Nebenzia, tindakan AS itu mengandung alasan untuk "memastikan bahwa operasi militer Israel dapat berlanjut di Gaza, sehingga nyawa para sandera terus terancam."

Sambil menyebut tindakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai "ilegal," dia mengatakan tindakan itu juga melanggar resolusi-resolusi terkait yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

"Kami khususnya prihatin dengan pernyataan yang dibuat pejabat Israel tentang perubahan demografi Gaza secara paksa untuk menjajah kembali Jalur Gaza," katanya.

Wakil Dubes China Geng Shuang mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan semua opsi "yang ada pada mereka dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri konflik di Gaza."

Ia juga mendesak negara-negara untuk tidak lagi menghalangi tindakan Dewan -- mengacu pada AS.

Geng menuntut Israel "segera menghentikan operasi militer di Gaza, memenuhi kewajibannya pada hukum kemanusiaan internasional, serta mencabut blokade Gaza dan pembatasan akses kemanusiaan."

Dubes AS Linda Thomas-Greenfield menyuarakan kekhawatiran bahwa "tindakan Israel di Tepi Barat melemahkan kemampuan Otoritas Palestina untuk memenuhi kebutuhan rakyat Palestina, dan secara lebih luas, meredam prospek solusi dua negara."

"Kami tegaskan kembali sikap kami bahwa permukiman Israel di Tepi Barat merupakan hambatan bagi tercapainya solusi dua negara," katanya.

Permukiman ilegal Israel, katanya lagi, "tidak konsisten dengan hukum internasional dan hanya berfungsi untuk melemahkan keamanan Israel."

Dia menyoroti laporan "yang mengkhawatirkan" tentang jumlah warga Palestina yang tewas di Tepi Barat yang diduduki, dan mendesak Israel untuk "mengintervensi dan menghentikan mereka, lebih baik lagi, mencegah mereka sejak awal."

"Kami mendesak Israel untuk menghentikan upaya melegalkan pos-pos terdepan di Tepi Barat ... meredakan ketegangan ... mengadili semua pelaku kekerasan, tidak peduli latar belakang pelaku atau korban," katanya.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

kita punya pengalaman mengerjakan beberapa proyek-proyek perumahan

Jakarta (ANTARA) - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) menyampaikan bahwa pihaknya mempunyai sumber daya yang cukup memadai untuk mendukung program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di samping sumber daya, Direktur Utama WSBP FX Poerbayu Ratsunu juga mengungkapkan bahwa perusahaan memiliki pengalaman yang cukup untuk berkontribusi secara signifikan dalam realisasi program tersebut.

“WSBP sebenarnya cukup banyak mempunyai sumber daya untuk mendukung itu. Karena kita juga, satu, kita punya pengalaman mengerjakan beberapa proyek-proyek perumahan. Yang kedua, kita juga cukup yakin punya sumber daya untuk itu,” ujar Poerbayu dalam Public Expose (Pubex) 2024 secara virtual di Jakarta, Kamis.

Poerbayu memberikan contoh bahwa sebelumnya, WSBP telah berpengalaman menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan rumah RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) berbasis konstruksi precast.

Sebagai informasi, RISHA merupakan rumah yang dibuat dengan konsep knock down (bongkar pasang) yang mana tidak membutuhkan tambahan semen dan bata.

Saat ini, WSBP juga tengah menyempurnakan produk modular rumah yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah per tahun pemerintah.

“(Produk modular) ini yang kita pakai untuk bisa memberikan dukungan terhadap program pemerintah 3 juta rumah tersebut, yang tentunya memang kita harapkan porsi WSBP cukup bisa memberikan kontribusi dalam pencapaian terbaru dan juga pendapatan usahanya di tahun depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Poerbayu menegaskan bahwa WSBP bakal terus mengikuti arahan program pemerintah, termasuk dalam pengembangan infrastruktur perumahan.

Selain fokus pada perumahan, perusahaan juga menargetkan nilai kontrak baru dari proyek pemerintah sekitar Rp700 miliar yang mencakup proyek-proyek perumahan, bendungan, dan sistem irigasi.

“Tentu kalau memang ini adalah program pemerintah, kami yakin secara likuiditas, tentunya juga dari sisi pendanaan dan juga skema pembayarannya tentu akan bisa mendukung likuiditas kami ke depan,” terang Poerbayu.

Adapun Presiden Prabowo menjanjikan pembangunan 3 juta rumah setiap tahun untuk mengejar backlog 12,7 juta rumah. Prabowo menargetkan setiap tahun akan dibangun 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan menyampaikan usulan agar ikan yang kaya protein menjadi menu pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis, sisi kandungan gizi ikan lebih baik dari sumber protein lainnya.

Yugi juga menyampaikan kesiapan Kadin dalam mendukung Program MBG dan swasembada pangan melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan, serta mendorong hilirisasi dan perluasan investasi di sektor pangan.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi.

"Tentu tidak semua daerah yang kelebihan (hasil) ikannya. Kalau memang lebih banyak ikannya dan tidak diserap, nah itu kita sosialisasikan, supaya diberikan kepada masyarakat. Tapi kalau beberapa daerah pegunungan ya itu tetap mungkin ayam dan daging sapi," tambah Yugi usai acara Dialog Kelautan dan Perikanan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (18/12).

Yugi menilai, dari sisi pelaku usaha, program swasembada pangan, hilirisasi pangan dan program MBG tentu akan membawa peluang-peluang usaha. Hasil dialog itu akan diteruskan kepada asosiasi (Anggota Luar Biasa/ALB) Kadin terkait dan juga Kadin Provinsi.

"Kadin Daerah (Provinsi) itu kan PR-nya (Pekerjaan Rumahnya), kelebihan, kekurangannya macam-macam kan, atau handicap-nya macam-macam, sesuai dengan kompetensi daerah dan mana potensi daerah itu yang bisa di-expose, nah kita (Kadin Indonesia) mendukung dari segi kebijakannya. Nah mungkin kita fasilitasi juga dengan akses permodalan," ungkap Yugi.

Menurutnya, Kadin selain mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan, juga berperan dalam penguatan ekosistem logistik dan infrastruktur, penguatan inovasi dan teknologi, peningkatan ekspor produk perikanan, hingga pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah).

Yugi menambahkan, pihaknya telah mencatat beberapa langkah strategis mengenai keterkaitan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan.

"Sebagai jembatan antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha, Kadin mendorong investasi untuk di perikanan tangkap, budi daya, pengolahan, serta infrastruktur pendukung. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap akses konektivitas antar-daerah untuk mendukung distribusi pangan hasil laut," papar Yugi.

Tak hanya itu, penerapan teknologi seperti sistem pengawasan kapal berbasis IT, digitalisasi rantai pasok, sistem manajemen stok perikanan berbasis data, dan teknologi budidaya berkelanjutan juga harus terus dikembangkan untuk menciptakan efisiensi.

"Bersama pemerintah, Kadin akan memfasilitasi promosi produk perikanan di dalam negeri dan memasyarakatkan gemar makan ikan sebagai pangan bergizi tinggi, di samping juga promosi ke pasar internasional untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor unggulan," ungkapnya.

Yugi mengatakan program pelatihan dan pendampingan usaha kecil sangat penting juga dilakukan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global.

"Yang penting filosofinya pak Presiden (Prabowo) itu ya tidak hanya omong-omong aja dan diskusi di meja seminar, tapi action-nya di lapangan yang akan kita eksekusi dalam waktu dekat," tegas Yugi.

Berdasarkan Data Kementerian Kelautan dan Perikanan angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2,56 persen per tahun, 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton di tahun 2023.

Di samping potensi yang begitu besar, menurut Yugi, terdapat beberapa tantangan di sektor kelautan dan perikanan yang dihadapi yang harus segera diantisipasi dan dicarikan solusinya.

“Di antaranya mengenai isu pencemaran lingkungan, penangkapan hasil laut berlebihan, perizinan kapal tangkap, kesiapan pakan untuk pembudidayaan, perubahan iklim, subsidi bahan bakar nelayan, hingga penangkapan ikan ilegal.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Kabupaten Bandung (ANTARA) -

Kabupaten Bandung (ANTARA) -

Kabupaten Bandung (ANTARA) -

Kabupaten Bandung (ANTARA) -

Kabupaten Bandung (ANTARA) -