Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai pelopor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk meningkatkan penyaluran KPR bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal/tidak memiliki slip gaji bulanan.

"Saya terima kasih kepada BTN yang bekerja keras untuk membangun KPR dan perumahan bagi rakyat. Saya juga mendapatkan info BTN memberikan KPR kepada pekerja informal sebanyak 9,7 persen dari total saluran KPR-BTN. Artinya apa? Ada harapan bagi masyarakat seperti pedagang bakso, pedagang sayur, untuk bisa mendapatkan rumah karena jasa baik dari BTN," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada BTN yang terus meningkatkan keterlibatan generasi muda di sektor perumahan, baik sebagai konsumen maupun sebagai pengembang perumahan.

"Kemudian juga bisa menjalankan kredit kepada Milenil dan Gen Z. Tadi saya lihat angkanya sudah besar. Jadi ada harapan anak-anak muda Indonesia memiliki rumah dari umurnya masih sekitar 30 tahun. Saya pikir ini adalah suatu langkah baru bahwa negara hadir bagi anak muda, dan negara hadir juga bagi kelompok informal," katanya.

Ara juga menyampaikan apresiasinya kepada BTN yang sudah memberikan edukasi kepada pengembang untuk bekerja semakin profesional, terutama kepada generasi muda sehingga anak-anak muda di daerah juga bisa menjadi pengusaha-pengusaha perumahan yang hebat.

"Seperti kemarin di Serang ada namanya Wawan, anak muda yang bisa membangun ribuan rumah dalam satu tahun. Itu sangat senang saya melihatnya. Jadi sudah muncul pengusaha-pengusaha lokal di daerah-daerah yang maju dan ini sangat bagus sehingga ada distribusi ekonomi di daerah-daerah," katanya.

Sebagai informasi, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan BTN akan terus mendorong masyarakat pekerja sektor informal untuk bisa lebih banyak mendapatkan akses KPR.

"Kemudian milenial, ini juga lebih menarik lagi, generasi muda milenial hari ini sudah 76,7 persen dari seluruh akad KPR BTN itu dilakukan oleh kelompok milenial atau pasangan baru. Tercatat selama dua bulan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, BTN telah menyalurkan KPR sebanyak 29 ribu rumah," kata Nixon.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2025, khususnya di sektor perumahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, industri perumahan di Indonesia memiliki turunan efek berganda pada ratusan industri lainnya.

"Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di tahun depan," kata Maruarar atau Ara di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang telah resmi memperpanjang PPN DTP di sektor perumahan.

"Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami betul bagaimana kebijakan yang berpihak kepada rakyat," katanya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan perpanjangan insentif PPN DTP sektor properti ke dalam paket stimulus kebijakan ekonomi yang diberikan pemerintah. “Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan Rp5 miliar,” kata Menko Airlangga.

Sementara itu, Menko Airlangga menjelaskan, insentif tersebut akan diberikan dengan dasar pengenaan PPN DTP sebesar Rp2 miliar, sementara pajak Rp3 miliar dibayarkan.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama, dengan skema diskon sebesar 100 persen untuk bulan Januari-Juni 2025. Sementara itu, diskon sebesar 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

"Kebijakan ini untuk bisa menjaga momentum pembangunan dari sektor perumahan yang membutuhkan _multi-layer effect yang banyak untuk sektor konstruksi dan juga real estate," kata Sri Mulyani.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui anak usaha Kalbe Nutritionals meluncurkan produk baru bernama Milk Pro untuk mendukung pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045.

Melalui keterangan pers yang diterima, Senin, Head of Communication and Sustainability Kalbe Nutritionals, Arief Purwanto Nugroho mengatakan simulasi MBG yang dilakukan di empat sekolah di wilayah Langowan dan Bitung, Sulawesi Utara dilakukan untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan teknis program, termasuk pengukuran dampak klinis terhadap pertumbuhan anak-anak serta dampak sosial ekonomi di daerah sekitar sebelum dan sesudah program berjalan.

"Kami berkomitmen mendukung program pemerintah ini dengan tetap menjaga kualitas produk sesuai kebutuhan nutrisi anak-anak. Walaupun diproduksi dengan biaya yang terjangkau, kami memastikan produk ini tetap memiliki kandungan gizi terbaik,” kata Arief.

Pihaknya juga berterima kasih kepada Badan Gizi Nasional atas arahan yang jelas mengenai spesifikasi produk yang diperlukan untuk mendukung program MBG ini. Seluruh proses produksi di Kalbe Nutritionals sudah tesertifikasi FSSC 22000 yang merupakan standard yang diakui oleh internasional serta apa yang dipersyaratkan oleh pemerintah melalui BPOM.

Pentingnya pertumbuhan fisik anak-anak yang sehat menjadi salah satu fondasi utama untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, nutrisi yang mencukupi di masa perkembangan anak-anak adalah faktor krusial.

"Pada awal dan akhir program, kami melakukan pengukuran antropometri dasar dan kadar hemoglobin untuk memastikan keberhasilan program ini. Hal ini menjadi langkah penting dalam mengukur dampak langsung dari program MBG,” tutur Healthcare Communicator Kalbe Nutritionals, dr. Adeline Devita.

Head of Marketing Special Project Kalbe Nutritionals, Irwan Saputra mengatakan produk susu Milk Pro siap mendukung pelaksanaan MBG di berbagai wilayah Indonesia. Distribusi telah disiapkan dan akan terus diperluas secara nasional agar dapat berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, terutama anak-anak.​​​​​​​

Kalbe Nutritionals menjalin kemitraan dengan Koperasi Cahaya Langowan Nusantara sebagai mitra distribusi, untuk mendukung distribusi Milk Pro khususnya di wilayah Sulawesi dan secara nasional.

“Kami siap membantu mendistribusikan Milk Pro ke berbagai sekolah, khususnya di wilayah Sulawesi dan nasional secara umum. Kemitraan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat,” kata Ketua Koperasi Cahaya Langowan Nusantara, Meyvi Christine Lumangkun.​​​​​​​

Milk Pro hadir dengan rasa original (plain) tanpa perisa, tanpa gula tambahan, serta kandungan gizi seperti protein, kalsium, vitamin, dan mineral. Kandungan-kandungan tersebut untuk menunjang pertumbuhan anak secara optimal.

Melalui komitmen ini, Kalbe Nutritionals berharap dapat berperan aktif dalam mendukung kesuksesan program pemerintah. Selain itu, juga mewujudkan visi perusahaan dalam memberikan solusi terbaik untuk kehidupan yang lebih baik.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Samarinda (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman (Unmul) Prof Aji Ratna Kusuma menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah lebih terukur dan memiliki standar kebijakan yang jelas dibandingkan dengan konsep awal, yaitu makan siang gratis.

"Ketika diubah menjadi makan bergizi gratis, konsep itu menjadi terukur dan memiliki standar kebijakan yang jelas," kata Prof Aji Ratna Kusuma di Samarinda, Ahad.

Ia menjelaskan, jika tetap menggunakan konsep lama, yaitu makan siang gratis, kandungan gizi yang diberikan kepada penerima program akan multitafsir.

"Boleh makan apa saja yang penting gratis. Begitu diubah menjadi program makan bergizi gratis, maka konsepnya menjadi jelas sehingga implementasinya di lapangan akan menjadi jelas, terukur, dan pengawasannya juga akan menjadi mudah," paparnya.

Aji Ratna menekankan bahwa langkah uji coba program Makan Bergizi Gratis penting sebelum dilaksanakan pada awal Januari 2025. Uji coba ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan untuk melihat kekurangan dan bagaimana program ini dapat berjalan dengan baik.

"Ini adalah program yang multi-kompleks, melibatkan banyak pihak yang harus berkolaborasi, dimulai dari perencanaan yang tepat sampai pemantauan, pengawasan, dan evaluasi secara terus-menerus," katanya.

Aji Ratna mengingatkan agar organisasi pelaksana paham betul apa yang harus dilakukan karena program ini menyangkut anak-anak dan ibu hamil yang memiliki selera berbeda-beda.

"Jangan sampai program ini hanya berjalan beberapa saat kemudian berubah pola," katanya.

Ia menandaskan pentingnya evaluasi dan pemantauan di awal-awal pelaksanaan program.

Aji Ratna menyebut program Makan Bergizi Gratis sebagai program mulia. Hal itu melihat kondisi rakyat yang masih banyak kekurangan gizi di daerah-daerah tertentu, sehingga pemberian makanan bergizi secara gratis ini harus tepat sasaran.

Ia juga menyoroti agar ke depannya, kebijakan ini tidak menggeser kebijakan pencegahan stunting dan pemberian makanan tambahan yang sudah berjalan selama ini. "Kalau dia dilengkapi dengan energi, saya pikir itu akan lebih baik," katanya.

"Kalau program ini menambah dari yang sudah ada akan lebih baik lagi, dengan begitu stunting kita akan lebih cepat teratasi," ucap Aji Ratna.*

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka memperingati Hari Nusantara 2024 melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis berbahan dasar ikan.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid, di Pekalongan, Sabtu, mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting.

"Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya perikanan, Kota Pekalongan menghadapi tantangan serius terkait prevalensi stunting pada anak-anak. Oleh karena itu, melalui program ini menjadi langkah strategis yang memanfaatkan kekayaan lokal untuk memberikan solusi nyata dalam meningkatkan gizi masyarakat," katanya.

Menurut dia, uji coba program Makan Bergizi Gratis dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Keputran dan SMP Negeri 6 Kota Pekalongan dengan melibatkan ratusan siswa-siswi.

"Adapun menu Makan Bergizi Gratis yang diberikan yaitu nasi dengan lauk fillet ikan, sayur buncis jagung, tahu bakso ikan, buah pisang, dan susu," katanya.

Afzan Arslan Djunaid mengatakan nantinya dalam seminggu akan diberikan Makan Bergizi Gratis selama lima hari.

"Untuk implementasinya nanti menjadi tanggung jawab Kodim setempat untuk membangun dapur karena keberadaan lokasi tanah sudah ada tinggal proses membangun," ujarnya.

Direktur Pengolahan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Widya Rusyanto mengatakan Kota Pekalongan yang menjadi daerah sumber ikan berpotensi bisa menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis.

"Harapannya ikan menjadi sumber protein di dalam menu Makan Bergizi Gratis. Kami ucapkan terima kasih kepada Pemkot Pekalongan yang telah membantu. Semoga pada pelaksanaan program ini nantinya dapat berjalan baik dan ikan menjadi sumber protein untuk menu Makan Bergizi Gratis," katanya.

Ia berharap program Makan Bergizi Gratis dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut dapat berjalan lancar dengan dukungan dari Wali Kota Pekalongan dan Kodim dalam menyiapkan sarana dan prasarana.

"KKP akan membantu mendukung apabila menu ikan tidak tersedia untuk disiapkan. Program Makan Bergizi Gratis ini nantinya akan menyasar jenjang SD hingga SMA," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) berharap Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah untuk menangani persoalan stunting.

"Keberadaan IDAI menjadi penting karena salah satunya dengan memastikan ketercukupan gizi dan nutrisi bagi anak dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia menuju Generasi Emas 2045," kata Pj Sekprov Malut, Abubakar Abdullah di Ternate, Sabtu.

Menurutnya, keberlangsungan organisasi ini memerlukan komitmen bersama seluruh jajaran pengurus agar bisa membawa perubahan bagi pelayanan kesehatan masyarakat di Malut.

Kelak, anak bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul sehingga program Genersi Emas 2045 bisa terwujud.

Dirinya kemudian mengapresiasi atas pengabdian IDI dan IDAI Malut yang menjadi bagian penting dalam setiap progres pembangunan kesehatan di Malut.

Abubakar berharap keberadaan IDAI dapat membangun kolaborasi dengan semua pihak terkait untuk mencari solusi bersama atas persoalan kesehatan anak yang di alami oleh masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan di Malut.

Sementara itu, Ketua Pengurus IDAI cabang Malut, dr. Sri Yati dalam kesempatan yang sama mengatakan, dilantiknya pengurus IDAI hari ini, bukan hanya momen seremonial, namun merupakan tonggak penting bagi sebuah organisasi yang akan mengemban amanah besar untuk memperjuangkan kesehatan anak Indonesia demi terciptanya generasi emas Indonesia.

Menurutnya, saat ini sudah ada 23 orang dokter anak yang bertugas di Maluku Utara yang tersebar pada 10 kabupaten kota yang ada di Maluku Utara.

"Dari 23 orang tersebut satu orang sedang menempuh pendidikan sub spesialis kardio/jantung anak dan akan lulus sebagai pediatric cardiologist yang insyaallah di 2025 ini," ungkap Sri.

Selain itu, kata Sri, perkembangan dan masalah mental bagi kesehatan anak dan remaja sangat diperlukan dengan adanya sinergi, inovasi, kolaborasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak.

"Saya berharap agar Ikatan Dokter anak Indonesia Cabang Maluku Utara yang terbentuk ini dapat menguatkan kolaborasi dengan berbagai pihak baik lembaga kesehatan maupun masyarakat," kata Sri.

Selain itu, Sri juga mengajak kepada rekan-rekan sesama dokter anak Indonesia Cabang Malut dan Kabupaten/Kota agar meningkatkan kompetensi melalui penelitian pelatihan pendidikan berkelanjutan sehingga hal ini tetap menjadi pusat keunggulan dalam bidang kesehatan anak.

Ia juga mengajak untuk dapat terus memberikan edukasi yang mudah dipahami oleh seluruh masyarakat, khususnya di Malut, agar terus meningkatkan kesadaran terkait pentingnya kesehatan anak.

Ambon (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku membagikan sebanyak 1.121 paket makan siang bergizi gratis kepada siswa Sekolah Dasar (SD) di Kota Ambon.

"Pembagian paket makan siang gratis ini sebagai bentuk kontribusi kami mewujudkan merdeka protein 100 gram," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Erawan Asikin di Ambon, Sabtu.

Ia mengatakan bahwa hal itu dalam rangka meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya ikan sebagai sumber makanan bergizi tinggi dan sebagai salah satu upaya mencapai ketahanan pangan nasional.

Dalam kegiatan tersebut makanan bergizi ini dibagikan ke sejumlah SD di Kota Ambon, yakni MI Nurul Ikhlas Desa Batu Merah sebanyak 174 paket, SD Al Ikhsan Wara Kampung Buton sebanyak 235 paket, SD Al-Hilal Dusun Karanjang sebanyak 172 paket.

Kemudian, SD Kristen Kusu-Kusu Sereh 160 paket, SD Negeri 75 Passo sebanyak 213 paket, dan SD Negeri 03 Passo sebanyak 167 paket.

"Dalam satu paket makanan bergizi gratis itu berisikan menu nasi, olahan ikan, sayur dan buah," tambahnya.

Paket makan bergizi gratis itu dikemas dalam kotak makan siang dan diharapkan dapat dipergunakan kembali oleh para siswa sebagai kotak bekal nantinya.

Konsep ini, kata dia, tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga mengajarkan anak sejak dini tentang pentingnya menjaga lingkungan.

"Dengan protein ikan, kita bersama-sama menyiapkan generasi muda yang cerdas, sehat dan kuat untuk Indonesia emas," tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, pembagian makan siang bergizi gratis tersebut juga untuk memperingati Hari Nusantara merujuk pada Keputusan Presiden nomor 126 tahun 2001.

Pihaknya berharap konsep makan bergizi gratis ini juga menjadi percontohan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan hal serupa sebagai bentuk dukungan pada program Presiden Republik Indonesia.

Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menargetkan program Makan Bergizi Gratis bagi pelajar dapat diimplementasikan di seluruh sekolah pada awal Januari 2025.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Banyuwangi Mohammad Yanuarto Bramuda menjelaskan bahwa pada uji coba makan bergizi gratis pada Jumat (13/12) sekaligus melihat secara langsung mekanisme pendistribusian hingga memasak di dapur umum yang letaknya tidak jauh dari sekolah.

"Program ini akan meningkatkan gizi siswa, dan harapannya dengan asupan gizi yang terjamin akan berdampak pada peningkatan kecerdasan siswa," katanya di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu.

Menurut MY Bramuda, program Makan Bergizi Gratis yang diperkirakan ada sekitar 12.000 pelajar PAUD hingga SMA penerima manfaat ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian sekitar.

"Pasokan bahan makanan akan dioptimalkan dari lokal sendiri, dan ini akan meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak serta warga sekitar," ujarnya.

Uji coba makan bergizi gratis di sekolah dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, pada Jumat (13/12).

MY Bramuda mengatakan ada sekitar 40 siswa menikmati makan bergizi gratis dengan menu lauk ayam kecap, sayur tumis dan tempe, yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Banyuwangi.

"Untuk varian makanan yang disajikan kepada seluruh siswa sudah sesuai dengan petunjuk yang dianjurkan oleh pemerintah pusat," katanya.

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang ada mulai dari Dinas Kesehatan sampai Dinas Pertanian, bagaimana menyiapkan berbagai makanan dan susu di wilayah sekitar, serta pengaturan gizi tentu sudah melalui pengukuran yang tepat, baik nabati maupun hewani dan juga akan menumbuhkan ekonomi sekitar.

saat ini di Kota Madiun baru terdapat satu dapur umum yang menjadi Sentra Penyediaan Bahan Gizi

Madiun (ANTARA) - Dandim 0803 Madiun Letkol Kav Widhi Bayu Sudibyo mengatakan wilayah Kota Madiun, Jawa Timur memerlukan sebanyak 17 dapur umum untuk mendukung program makan siang bergizi gratis dari pemerintah sebagai upaya penyediaan makanan sehat, utamanya anak-anak usia sekolah.

Menurutnya saat ini di Kota Madiun baru terdapat satu dapur umum yang menjadi Sentra Penyediaan Bahan Gizi (SPBG). Satu dapur ditarget menyediakan paket untuk 3.025 siswa yang terbagi di 23 sekolah.

"Sesuai data, total siswa di Kota Madiun yang menjadi sasaran program makan bergizi gratis mencapai 51 ribu anak, sehingga masih memerlukan 16 dapur lagi," ujar Letkol Kav Widhi di Madiun, Sabtu.

Pihaknya mendukung program makan bergizi gratis yang digagas oleh pemerintah pusat. Bahkan Kodim 0803 Madiun telah melakukan uji coba makan bergizi gratis di SDN 02 Nambangan Lor dan TK Kartika IX-31 501 pada Jumat (13/12/2024).

"Uji coba makan bergizi gratis serentak di wilayah Kodam V Brawijaya. Uji coba tersebut sifatnya untuk melatih unsur tenaga kerja yang berada di bawah satuan pelayanan pemenuhan gizi, di Kota Madiun khususnya," katanya.

Selain itu, uji coba dilakukan sebagai bentuk monitor dan evaluasi terkait kesiapan seluruh anggota dalam melaksanakan program makan bergizi gratis. Sesuai rencana uji coba akan kembali dilaksanakan hingga seluruh persiapan berjalan lancar menjelang pelaksanaan program tersebut secara resmi awal tahun 2025.

"Untuk tenaga kerja, kami rekrut masyarakat di sekitar SPBG guna memudahkan akomodasi dan distribusi nantinya," kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar menciptakan generasi penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa, guna mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Adapun, salah satu program Quick Wins yang penting untuk mewujudkan Asta Cita ke-4 adalah memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Di antaranya melalui program makan bergizi gratis oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan dimulai pada Januari 2025.

Agar berjalan efektif, katanya, program tersebut harus berkolaborasi dengan berbagai pihak danpemangku kepentingan. Salah satunya melibatkan instansi seperti TNI dan Polri yang sudah dikenal memiliki jaringan dekat dengan masyarakat di daerah-daerah terpencil, yang bisa dimanfaatkan untuk mendistribusikan makanan bergizi.

Saat ini program makan bergizi gratis memasuki masa uji coba oleh Badan Gizi Nasional yang dilaksanakan di 80 titik di seluruh Indonesia.

Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan program pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat, mengentaskan kemiskinan gizi, dan mencegah stunting.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyatakan daerah ini siap memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis bagi anak sekolah yang digagas pemerintah pusat.

Kepala Distankan Rejang Lebong Amrul Eby, di Rejang Lebong, Jumat (13/12), mengatakan saat ini Kabupaten Rejang Lebong telah ditetapkan Kementerian Pertanian sebagai sentra hortikultura di Provinsi Bengkulu serta daerah terdekat lainnya.

"Kabupaten Rejang Lebong siap menjadi penyuplai kebutuhan program makan siang bergizi yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," kata dia.

Amrul Eby menjelaskan, sejumlah kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong selama ini dikenal sebagai penghasil aneka jenis sayuran dan buah-buahan, dengan hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan di kota/kabupaten dalam Provinsi Bengkulu, kemudian Palembang (Sumatera Selatan/Sumsel), Jambi hingga Bangka Belitung (Babel).

Beberapa kecamatan yang menjadi penghasil aneka sayuran ini, kata dia, kebanyakan di Kecamatan Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Kecamatan Curup Timur, Curup Selatan, dan beberapa kecamatan lainnya.

"Kabupaten Rejang Lebong siap menjadi lumbung pangan. Pada tahun 2025 nanti fokus utama kami ialah meningkatkan hasil produksi dalam rangka menyukseskan swasembada pangan," katanya lagi.

Sedangkan untuk penghasil buah-buahan, seperti jeruk, stroberi, pisang di Kecamatan Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Sindang Dataran dan Bermani Ulu Raya, Curup Selatan, Curup Timur, dan Curup Utara.

Sementara buah durian berasal dari lima kecamatan di Lembak, seperti Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu, dan Binduriang.

Selain itu, Kabupaten Rejang Lebong juga menjadi penghasil tanaman jagung, palawija dan padi terutama di wilayah Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Timur, Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya serta wilayah Kota Padang dan Padang Ulak Tanding.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar Teknik Sumber Daya Air Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember Prof Nanang Saiful Rizal mengungkapkan penyebab banjir yang mengepung kawasan kota di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Salah satu penyebab utama banjir adalah sistem drainase kawasan permukiman yang kurang memadai," katanya di Jember, Jumat.

Hujan deras yang mengguyur Jember menyebabkan banjir dengan ketinggian 80 cm hingga 1 meter, sehingga ratusan rumah di kawasan kota tergenang pada Kamis (12/12).

Ia mengungkapkan sejumlah penyebab banjir tersebut sekaligus memberikan saran mitigasi agar bencana banjir yang menerjang kawasan kota tidak terulang kembali.

"Sistem drainase yang ada saat ini tidak mampu mengalirkan air hujan dengan intensitas tinggi," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, beberapa outlet tidak langsung menuju anak Sungai Bedadung, aliran air terhambat oleh bangunan, dan banyak yang tertutup sampah.

Hal serupa juga terjadi pada anak Sungai Bedadung yang melintasi Kota Jember dan kapasitas anak sungai tersebut tidak lagi mampu menampung debit air akibat banjir.

Ia juga menyoroti dampak perubahan fungsi lahan, terutama di dataran tinggi Kabupaten Jember dan banyak lahan pertanian dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan tanpa mempertimbangkan konservasi air.

“Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan telah meningkatkan koefisien limpasan air, sehingga debit banjir saat hujan meningkat lebih dari dua kali lipat," katanya.

Ia mengatakan idealnya alih fungsi tersebut diimbangi dengan peningkatan resapan air di hulu, misalnya melalui pembangunan bendungan, embung, long storage, atau infrastruktur sejenis untuk menampung, menyimpan, dan meresapkan air permukaan.

Ia juga menekankan pentingnya peran pengembang properti dalam mengatasi masalah banjir, khususnya dengan menerapkan sistem zero run-off.

“Air hujan yang turun seharusnya diresapkan oleh sumur resapan di setiap rumah. Kelebihannya ditampung di kolam pada setiap blok perumahan, dan jika masih ada sisa, dialirkan ke danau perumahan. Dengan cara itu, air yang turun menjadi tanggung jawab perumahan itu sendiri,” ujarnya.

Nanang juga menjelaskan keuntungan sistem zero run-off. Selain mampu mereduksi banjir, sistem itu juga meningkatkan ketersediaan air tanah, sehingga dapat mengurangi risiko kekeringan saat musim kemarau.

Ia juga membedakan antara dua jenis banjir yakni banjir kiriman dan banjir lokal. Banjir kiriman berasal dari dataran tinggi, sedangkan banjir lokal terjadi akibat ketidakmampuan sistem drainase kawasan dalam mengalirkan air hujan.

"Untuk menangani banjir kiriman, kami menyarankan konservasi air di daerah hulu dan penggunaan teknologi Early Warning System (EWS) berbasis Internet of Things (IoT)," katanya.

Sementara itu, untuk banjir lokal, pihaknya merekomendasikan sistem zero run-off dan teknologi MagnaTank, yaitu sistem penyimpanan air bawah tanah berbentuk kotak yang dapat ditempatkan di bawah jalan, rumah, atau garasi.

Ia berharap adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengembang properti dalam menerapkan langkah-langkah preventif.

“Pemerintah harus tegas mengatur izin pembangunan perumahan, masyarakat perlu sadar untuk tidak melanggar aturan seperti membangun di sempadan sungai atau membuang sampah sembarangan," katanya.

Ia mengatakan pengembang harus konsisten menerapkan sistem zero run-off. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan Jember bebas dari banjir di masa depan.

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan program Makan Bergizi Gratis di daerah itu memerlukan formulasi khusus karena kondisi geografis yang terdiri atas 96 persen lautan dengan 2.408 pulau yang tersebar di tujuh kabupaten/kota.

Menurut Ansar, geografis Kepri berupa pulau-pulau yang tersebar dengan jarak yang cukup jauh itu menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan program nasional tersebut.

"Pemprov Kepri akan berupaya maksimal agar program Makan Bergizi Gratis ini dapat terlaksana dengan baik," kata Ansar di Tanjungpinang, Jumat.

Ia dan jajaran sudah berkoordinasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) RI terkait petunjuk teknis dan formulasi penerapan program Makan Bergizi Gratis di daerah perbatasan tersebut.

Ia juga berharap Kepri dapat menjadi percontohan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di wilayah kepulauan, yang memiliki tantangan spesifik dalam hal distribusi dan implementasinya.

"Kami siap mendukung pelaksanaan program ini. Melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI-Polri, serta pemerintah kabupaten/kota, kami akan memastikan program ini dapat menjangkau seluruh masyarakat Kepri, termasuk di pulau-pulau terpencil," ujar Ansar.

Ia melanjutkan bahwa Pemprov Kepri bersama DPRD sudah mengalokasikan sekitar Rp25 miliar dalam APBD 2025 untuk merealisasikan program Makan Bergizi Gratis. Hal itu bentuk komitmen Pemprov dan DPRD dalam rangka mendukung program nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia sejak dini.

"Kalau anggarannya kurang, akan kami tambah lagi di APBD Perubahan 2025," ucap Ansar.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung menyampaikan program Makan Bergizi Gratis untuk tingkat provinsi itu mulai diuji coba pada 15 Desember 2024 di SD IT Al-Kautsar, Kota Batam. Seluruh 250 siswa di sekolah itu akan mendapatkan Makan Bergizi Gratis.

Selain itu, pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari BGN mengingat pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

"Kami pun tengah menggodok formulasi khusus implementasi program Makan Bergizi Gratis, karena Kepri ini wilayah kepulauan sehingga penanganannya tentu berbeda dengan wilayah daratan," kata Andi Agung.

Pewarta: Ogen
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024